Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara, yang juga tokoh senior PDIP, melihat Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yang kini jadi tahanan KPK, banyak memegang rahasia ‘borok’ Partai Demokrat dan keluarga SBY.
“Nazaruddin bisa ngomong seenaknya karena banyak rahasia di tangan dia. Pantas negara ini kacau, tahanan pidana kok ditanggapi. Pokoknya negara ini sudah dalam keadaan gelap gulita tidak ada suasana yang terang memberi harapan,” paparnya di Jakarta, Selasa (23/8/2011).
AP, panggilan akrab AP Batubara, menengarai nilai kasus dugaan korupsi jauh lebih besar dari Rp 6 triliun. “Korupsi Nazaruddin Rp 6 triliun itu kan yang baru ketahuan. Tidak mungkinlah semua diumumkan,” paparnya.
Pada bagian lain, AP Batubara menilai konyol surat Nazaruddin yang dikirimkan kepada Presiden SBY. Dalam suratnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini jadi tahanan KPK itu meminta SBy jangan mengganggu istrinya. “Lho emangnya SBY itu suka ganggu istri orang?” tanya AP sembari ketawa.
Menurut Anggota Deperpu PDIP ini, seharusnya Presiden tidak perlu membalas surat seorang tersangka pidana korupsi. “Kalau saya presiden, tidak akan membalas surat Nazaruddin. Apa presiden kurang kerjaan. Atau dia tidak kerja atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan sebagai presiden. Mestinya serahkan saja pada Jaksa Agung dan Kapolri,” tuturnya.
Ia pun menilai sikap Nazaruddin yang terkadang berkicau dan terkadang bungkam itu hanya untuk membingungkan opini publik saja. “Sikap Nazaruddin itu untuk membuat semua orang bingung saja. Nazaruddin itu licik lho. Lihat aja hidung yang bengkok itu licik lho. Orang yang hidungnya gitu, jangan percaya, itu pintar menipu,” tutur AP.
Dengan menjawab surat Nazaruddin, menurutnya, SBY tidak menghormati posisinya sebagai Presiden. “Apa surat dari rakyat yang lain juga dijawab.
SBY menjawab surat Nazaruddin itu presiden tidak ada wibawanya. Presiden harus punya program dan tiap hari harus jalan,” papar AP. “ Tapi SBY sudah bingung, akhirnya yang tidak pantas dikerjakan dia kerjakan. Tapi yang harus dikerjakan, malah tidak dikerjakan.”
Mengenai pernyataan elit Partai Democrat yang bilang bahwa Partai SBY ini memperkuat KPK, menurut AP, harus ada bukti konkritnya seperti jangan menghalangi KPK mengusut kasus Century. “Partai Demokrat boleh ngomong apapun, tapi buktinya mana?” tantang tokoh senior PDIP.
Ia juga meminta Mabes Polri segera memproses laporan Anas yang mengaku difitnah Nazaruddin. “Panggil Nazaruddin harus buktikan kalau dia tidak memfitnah. Ini Mabes Polri tidak ingat atau pura-pura tidak tahu. Mungkin Anas menganggap Nazaruddin tidak pulang sehingga lapor untuk pencitraan bersihklan diri,” tegasnya.
“Kalau KPK juga tidak memanggil Anas soal itu, terus kerjanya KPK apa. Busyro Muqoddas jangan banyak omong, buktikan kalau dia jujur. Jika tidak bisa menegakkan hukum, berarti Busyro juga punya keinginan atau kepentingan terselubung. KPK tidak jalankan tugas sebagaimana mestinya, mundur saja,” ungkapnya.
AP mendukung DPR untuk memanggil Zanaruddin. “Nazaruddin perlu dipanggil DPR supaya bernyanyi lagi. KPK juga harus dipanggil. Dubes Kolumbia juga cuma menjalankan perintah. Yang harus diperiksa itu tim yang beraagkat ke sana. Tapi, mungkin Dubes juga punya kepentingan untuk menjadi Gubernur Papua. Masak melarang Nazaruddin didampingi pengacara,” jelasnya.
Akhirnya, AP mempertanyakan janji kampanye SBY meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata tidak ada buktinya. “Jangan SBY buang badan. Jika tidak realisasikan janji kampanye, berarti SBY pembohong, tukang tipu, ngibul,” imbuhnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, setelah sukses ‘memancing’ SBY melalui surat terbuka, Nazaruddin diduga tengah menyiapkan jurus baru. “Saya baca ada gebrakan baru Nazaruddin, itu terlihat sekali ada prilaku Nazaruddin, dia orang yang tidak kooperatif dari mulai menjadi saksi, tersangka bahkan sewaktu ditangkap dia tidak menunjukkan bisa kooperatif,” paparnya.
Menurut Yunarto, melihat prilaku dari Nazaruddin, tidak mustahil Nazaruddin akan membalas kembali surat kepada SBY untuk mencoba mengalihkan isu yang baru. “Tidak mustahil apabila seorang Nazaruddin melemparkan isu baru bagi Partai Demokrat bahkan pengacaranya ikut-ikutan dengan melempar isu cuci otaklah, dan satu lagi kirim surat ke Presiden yang sayangnya ditanggapi,” bebernya.
Selain itu, lanjut dia, dengan Nazaruddin yang tidak bisa kooperatif ditambah memiliki pengacara sekaliber OC Kaligis yang dinilai sering memainkan isu hukum.
Kasus Nazaruddin Direkayasa?
Kasus Nazaruddin harus diusut tuntas karena bisa mengungkap perilaku dan korupsi yang sistematis di kalangan petinggi partai dan pejabat lembaga negara. Oleh karena itu, masyarakat harus mengawasi dan mengawal kasus Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut agar tidak di-peties-kan seperti kasus-kasus serupa lain sebelumnya.
Demikian kesimpulan diskusi ‘Rekayasa Kasus Nazaruddin, Antasari, dan Bank Century’ yang digelar Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (23/8/2011). Hadir sebagai pembicara Direktur SETARA Institute Hendardi, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, pengamat politik UI Boni Hargens, dan ekonom senior Rizal Ramli.
Hendardi memaparkan, sudah bisa dipastikan banyak pihak yang berkepentingan dengan kasus Nazaruddin. Mereka adalah petinggi Partai Demorkat, anggota Badan Anggaran DPR, dan petinggi KPK yang namanya disebut-sebut Nazaruddin selama dalam pelariannya terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Untuk itu, segala upaya dilakukan, termasuk menutup isu kasus dengan meniupkan isu-isu baru.
“Kita melihat ada upaya kalangan tertentu untuk mengalihkan kasus Nazaruddin dengan isu-isu lain. Di antaranya, pengalihan tuduhan Nazaruddin pada kasus-kasus korupsi di luar Wisma Atlet di Palembang serta tiba-tiba ditetapkannya Nunun Nurbaiti sebagai tersangka. Jika “nyanyian” bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu sampai benar-benar terbukti di pengadilan, maka nama-nama yang disebut itu pasti akan ikut tergulung,” beber Hendardi.
Boni Hargens sepakat dengan Hendardi tentang adanya upaya mengalihkan kasus Nazaruddin ke isu lain. Karenanya dia dan kawan-kawan segera membentuk Komisi Nazaruddin. Komisi ini bukan untuk melindungi kesalahan-kesalahan Nazaruddin atau hanya mempersoalkan berapa banyak uang negara yang dirampok. Komisi Nazaruddin dibentuk untuk mengungkap modus dan sistem korupsi politik yang selama ini berlangsung.
“Kalau kita pelajari korupsi di Asia, ada kesamaan modus, yaitu korupsi politik. Para pelaku konvensional korupsi politik melibatkan pengurus dan elit partai serta pengusaha. Dengan demikian, sangat mustahil bila korupsi yang dilakukan Nazarudin tidak melibatkan para elit Partai Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembina,” ungkap Boni.
Sehubungan dengan itu, Boni yang juga Anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meyakini adanya deal khusus seputar bungkamnya Nazaruddin. Hal ini secara tersirat tergambar dalam surat Nazaruddin kepada SBY, yang minta agar istri dan keluarganya tidak diganggu.
Anehnya, lanjut dia, SBY justru cepat membalas surat tersebut. Padahal, tidak satu pun dari 192 surat yang tiap minggu dikirimkan keluarga korban Semanggi kepada SBY dibalas. Ini menyebabkan beredar isu, bahwa SBY pun ingin memperingatkan Nazaruddin, agar dia tidak menganggu istri dan keluarga presiden dalam pengakuanya di pengadilan kelak. Maklum, dalam pelariannya Nazaruddin antara lain menyebut-nyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai salah satu penerima uang korupsi wisma atlet.
“Ini memunculkan dugaan bahwa SBY pun ingin memperingatkan Nazaruddin, agar dia tidak menganggu istri dan keluarga presiden dalam pengakuanya di pengadilan kelak. Maklum, dalam pelariannya Nazaruddin antara lain menyebut-nyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai salah satu penerima uang korupsi wisma atlet,” demikian Boni.
Boni meyakini benar telah terjadi deal khusus seputar bungkamnya Nazaruddin. Hal ini secara tersirat tergambar dai cepatnya surat balasan SBY terhadap surat Nazaruddin. Padahal, tidak satu pun dari 192 surat yang tiap minggu dikirimkan keluarga korban Semanggi kepada SBY dibalas. JakartaPress
