Today :

Not found what you looking for?:

Soal Jilbab, Indonesia Harus Malu pada Amerika

Jakarta – KabarNet: Tentara muslim di Amerika Serikat (AS) kini mulai merasa lega. Pasalnya militer AS telah memperbolehkan tentara muslim untuk memakai surban dan jilbab saat menjalankan tugasnya.
Dilansir dari Washington Post Kamis (23/1/2014) langkah Pentagon untuk memberikan kebebasan individu menggunakan atribut keagamaan disambut baik oleh seluruh muslim di Amerika Serikat. Hal itu merupakan sebuah langkah maju untuk menghormati keyakinan agama masing-masing.
“Kami menyambut keputusan penting untuk menerima hak-hak agama personil militer di Amerika,” ujar IbrahimHooper, Juru Bicara Council on American Islamic Relations yang berbasis di Distrik Columbia.
Kebijakan Pentagon ini telah disahkan Rabu (22/1/2014) lalu. Anggota militer Amerika Serikat dapat menggunakan seragam militer baru dengan memenuhi kewajiban ibadah tanpa meninggalkan kewajiban melayani bangsa.
Pemerintah AS telah mempermudah aturan seragam dengan mengakomodasi kebutuhan individu mereka. “Kami berharap mereka dapat melaksanakan ibadah yang kami yakini dan tetap menjalankan tugas untuk mengabdi pada bangsa,”ujar Ibrahim Hooper.
Kebijakan seragam tentara AS yang memperbolehkan simbol agama, menurut Ibrahim Hooper merupakan evolusi kebijakan militer.
Hooper mengatakan aturan baru tersebut akan mengurangi insiden pelecehan terhadap muslim. Biasanya atasan akan menegur dan melecehkan ketika anggotanya memakai jilbab atau memelihara jenggot. “Apa yang kita lihat bukanlah revolusi, tetapi evolusi dalam kebijakan militer,” ujarnya. Hal ini, lanjut Hooper membuktikan bahwa militer AS ramah terhadap agama minoritas.
Amerika Serikat adalah rumah bagi minoritas muslim. Sebanyak 6-8 juta jiwa muslim berada di sana. Sedangkan menurut Angkatan Bersenjata Amerika Muslim dan Veteran Affair Council terdapat 20 ribu muslim yang bekerja di Militer AS.
Bagi anggota militer muslim di Amerika Serikat, penggunaan atribut keagamaan, seperti surban, jilbab, dan memelihara jenggot kini diizinkan asalkan tidak berdampak negatif pada tugasnya. “Secara individual mereka bebas mengekspresikan keyakinan beribadah kecuali memiliki dampak negatif dari kesiapan militer, pasukan, ketertiban dan disiplin,” kata Ibrahim Hooper.
Komandan pasukan dapat memberikan izin khusus bagi mereka yang berseragam dengan atribut keagamaan. Namun akomodasi tersebut dapat saja ditolak ketika ada misi yang lebih penting dan harus menanggalkan atribut keagamaan mereka.
Artinya, jangan sampai keyakinan, prinsip-prinsip moral agama tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar penolakan untuk pendidikan, penugasan, pelatihan promosi militer, Sehingga merugikan personil lain bahkan diskriminasi antarpersonil.
Perkembangan positif di AS tersebut mendapat respon dari ulama senior NU (Nahdlatul Ulama), KH Noor Muhammad Iskandar. Menurut Kiyai Noor, aparatkepolisian dan TNI di Indonesia seharusnya malu  pada Amerika soal penggunaan jilbab di kalangan anggota perempuannya yang beragama Islam. Polri dan TNI dinilai perlu menerapkan ideologi bangsa yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kiyai Noor Muhammad Iskandar yang juga Ketua Dewan Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, Ketuhanan Yang Maha Esa masuk dalam sila pertama. Namun aplikasi tersebut dianggap belum menyentuh aturan di instansi kepolisian serta militer. “Iya bagaimana mereka negara bebas (AS,red.) saja boleh, kenapa kita negara konstitusi yang berketuhanan, justru dipersulit,” tandas Kiyai Noor seperti dikutip Republika, Sabtu (25/1/2014).
Dia menambahkan, justru dengan menggunakan jilbab di kalangan aparat, mereka dianggap lebih beretika. Bahkan, bisa menjadi contoh di masyarakat. Dia berharap, kepolisian dan TNI bisa segara membebaskan aturan berjilbab bagi anggota perempuan muslimah.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Rony F Sompie mengatakan, praktik pengenaan jilbab oleh polisi wanita masih ditunda untuk menunggu aturan yang jelas. Alasannya, penggunaan jilbab menimbulkan ketidak-beraturan. “Bukan dilarang, namun penggunaan jilbab nanti dulu, sampai ada aturan yang pasti,” ujar Rony.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda, Iskandar Muda Sitompul menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan pasukan wanita muslimahnya mengenakan jilbab. Namun, hal tersebut belum diatur dalam aturan pakaian resmi kedinasan. [KbrNet/ROL/adl]

Dirut Pertamina Sering Diancam Karena Tolak Kasih THR

Jakarta – KabarNet: Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah Agustiawan atau Karen Agustiawan, mengaku sering mendapat ancaman akan dipecat bila menolak memenuhi permintaan gratifikasi, termasuk permintaan dana oleh Komisi VII DPR RI.
Hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Rudi Alfonso, disela-sela waktu ketika mendampingi Karen yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus perkara suap di lingkungan SKK Migas.
“Ibu (Karen) ini kan sudah sering diancam akan dipecat. Tapi dia tidak pernah melayani permintaan (THR, red.) itu,” ujar Rudi Alfonso di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (Senin, 27/1/2014).
Karen pernah diberitakan diduga memberi Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para anggota Komisi VII DPR RI. Meski sebenarnya, mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, sudah menegaskan bahwa Karen sudah menolak permintaan tersebut.
“Pihak Pertamina (Karen) tidak bisa memenuhi permintaan Kementerian ESDM yang diistilahkan dengan ‘tutup kendang’ dalam acara Rapat Koordinasi Kementrian ESDM dengan Komisi VII DPR tentang APBN-P 2013,” ujar Mantan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya beberapa waktu lalu.
Karen Agustiawan, membantah turut terlibat dalam pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Komisi VII DPR. Hal tersebut disampaikannya melalui kuasa hukumnya Rudi Alfonso.
“Itu tidak benar sama sekali. Saya jamin tidak ada pemberian dari Pertamina ke DPR itu,” ujar Rudi saat menemani Karen di gedung KPK (Senin 27/1).
Ia pun menekankan bahwa kliennya tersebut tidak pernah menuruti permintaan Kementerian ESDM. “Dia tidak pernah melayani permintaan itu,” tegasnya.
Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini mengungkapkan, pihak Pertamina tidak mampu memenuhi permintaan Kementrian ESDM untuk keperluan rapat dengan Komisi VII DPR. Kendati demikian, Rudi tidak menjelaskan alasan kenapa Pertamina tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.
Rudi hanya menyatakan bahwa Pertamina tidak bisa, dan dirinya memutuskan untuk menggunakan uang sebesar 30.000 dolar AS yang pernah diberikan oleh Deputi Pengendalian SKK Migas Gerhard Rumeser.
Hari Senin 27/1/2014 ini, untuk ketiga kalinya Karen memenuhi undangan pemeriksaan KPK untuk penyidikan perkara suap di lingkungan SKK Migas. Kali ini, dia selaku saksi untuk mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Waryono Karno, terkait penerimaan hadiah atau janji di lingkungan ESDM.[KbrNet/RMOL/adl]

Pertamina Diminta Urunan Menyuap Komisi VII DPR

Jakarta – KabarNet: Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah Agustiawan mengaku pernah dimintai urunan dana yang diduga untuk menyuap sejumlah anggota Komisi VII DPR.
Permintaan itu terekam dalam pembicaraan telepon antara Karen dengan Rudi Rubiandini, ketika Rudi masih menjabat sebagai Kepala SKK Migas, dan kini rekaman tersebut menjadi alat bukti di persidangan tipikor kasus suap SKK Migas.
“Pak Rudi bilang bahwa Ibu Karen… ini SKK (Migas) sebagai pembuka,… itu dari Pertamina sebagai penutup,” kata pengacara Karen, Rudy Alfonso di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/1/2014).
Namun, menurut dia, Karen menolak permintaan Rudi Rubiandini terkait urunan uang suap tersebut. Dalam pembicaraan telepon terungkap bahwa Rudi Rubiandini yang meminta kepada Karen untuk urunan.
Dana itu disebut diminta untuk disetorkan kepada Waryono Karno, yang ketika itu masih menjabat sebagai Sekjen Kementerian ESDM. “Mintanya supaya disetorkan melalui Pak Sekjen. Jadi Pak Rudi ke sekjen, maka diminta juga Ibu (Karen) setor juga ke sekjen,” ujar Rudy Alfonso.
Namun, Rudy Alfonso mengatakan, Karen menolak permintaan urunan uang suap tersebut. Dalam pembicaraan telepon terungkap bahwa Karen akan dilaporkan ke menteri. Namun tidak diungkapkan siapa menteri tersebut.
Pada surat dakwaan Rudi Rubiandini, disebut adanya aliran dana ke Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno senilai 150 ribu dolar AS. Selain itu, disebut juga adanya aliran dana 200 ribu AS ke Komisi VII DPR.
KPK sudah menetapkan Waryono sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi terkait kegiatan di lingkungan SKK Migas yang menjerat Rudi Rubiandini.
Dalam proses penggeledahan beberapa waktu lalu, penyidik KPK menemukan uang senilai 200 ribu dolar AS di ruang kerja Waryono Karno. [KbrNet/ROL/adl]

Tersangka Diperas Oknum Jaksa Rp 10 Miliar

Jakarta – KabarNet: Direktur Operasi PT Mapna Indonesia, M Bahalwan mengaku diperas oleh oknum jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebesar Rp10 miliar sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gas turbin Belawan tahun 2012.

Tersangka mengaku difitnah dan mengaku diperas oleh oknum penyidik Rp10 miliar. Oknum jaksa yang diduga pemeras itu berinisial JIB.

Bahalwan menyatakan bahwa dirinya diminta JIB menyiapkan uang Rp10 miliar sebelum ditahan penyidik pada Senin, 27 Januari 2014. Menurutnya, oknum jaksa itu memintanya mentransfer uang Rp10 miliar ke nomor rekening atas nama orang lain. “Saya ada nomor rekeningnya, Bank Mandiri. Rekeningnya kalau tidak salah atas nama Janto De Armando,” kata Bahalwan sebelum digiring penyidik ke tahanan Kejaksaan Agung, seperti dikutipvivanews, Selasa 28 Januari 2014.
M Bahalwan, mengakui tuduhan terhadapnya sebagai aktor utama dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tahun 2012, adalah fitnah. “Saya tidak bersalah, saya hanya dituduh” ujarnya saat akan dibawa ke rutan Salemba cabang Kejagung.
Dia juga merasa ditipu oleh penyidik kejagung. Menurutnya, jika menyerahkan uang sebesar Rp10 miliar kepada penyidik Kejagung, ia tidak ditahan. “Saya sudah mentransfer uang Rp10 miliar kepada penyidik untuk dilakukan penangguhan penahanan, tapi hasilnya nihil,” ujarnya sambil berteriak di dalam mobil tahanan, Selasa 27 Januari 2014.
Bahalwan menambahkan, pada saat lelang pengerjaan gas turbin dan pembangkit gas tenaga uap, dia diminta untuk bekerja sama untuk melakukan penggelapan uang, namun ia menolak.
Dari penolakan itu, dia merasa difitnah dan dan dituduh sebagai aktor utama penggelapan dana yang merugikan negara sebesar Rp25 miliar lebih. “Saya tidak bersalah dan saya hanya dituduh,” ujarnya saat akan dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejagung.
Kuasa hukum Bahalwan, yang tak lain adalah mantan pimpinan KPK Chandra M Hamzah juga mengungkapkan dalam kasus ini kliennya sempat diperas seseorang. Tak lain permintaan uang dengan imbalan dibebaskan dari jerat hukum. “Ada permintaan uang lewat SMS,” kata Chandra saat dikonfirmasi, Selasa 28 Januari 2014.
Chandra menjelaskan, SMS itu dikirimkan seseorang kepada kliennya. Kliennya masih menyimpan bukti SMS itu. “Diminta transfer ke rekening, semuanya jelas,” imbuh Chandra.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyarankan, agar Bahalwan melalui kuasa hukumnya, Chandra M Hamzah untuk melaporkan oknum jaksa yang memeras itu kepada KPK untuk ditindaklanjuti. “Laporkan saja ke KPK, nanti kami periksa,” kata Bambang saat ditemui usai mengisi diskusi Public Lecture Partnership dengan tema Parpol, Dana Kampanye, dan Korupsi di sebuah restoran Jakarta Selatan, Selasa 28 Januari 2014. Sebelumnya Chandra mengaku memiliki bukti pemerasan oknum jaksa kepada kliennya.
Menurut Bambang, terkait dengan kasus suap dan korupsi di Kejaksaan Agung, KPK memiliki kerjasama dalam mengawal penanganan kasus korupsi. Bahkan, KPK juga berwenang untuk menangani oknum jaksa nakal yang terlibat kasus korupsi. “Makanya laporkan saja, kami punya mekanisme koordinasi supervisi,” ujarnya.
Bambang menambahkan, bila dugaan penyuapan itu telah dilaporkan, maka KPK akan segera menindaklanjuti laporan itu dan memprosesnya secara hukum. Sementara itu, terkait kasus Bahalwan sebagai tersangka yang kini ditangani Kejaksaan Agung, KPK lanjut Bambang, akan berkoordinasi dengan Kejagung. “Nanti dari hasil pemeriksaan itu ditentukan mana opsi-opsi yang terbaik,” imbuhnya.
Terkait kasus ini, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief sempat kaget ketika mendengar informasi Jaksa melakukan pemerasan terhadap tersangka M Bahalwan. “Ah, tidak benar,” kata Basrief dengan wajah tampak kaget mendengar pertanyaan awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa 27 Januari 2014.
Ia membantah pernyataan Bahalwan terkait pemerasan yang dilakukan oleh oknum Jaksa berinisial JIB tersebut. “Begini aja, minta datanya siapa orangnya, kapan (pemerasan) itu,” ucapnya sebelum meninggalkan Kejagung.
Basrief menambahkan, kalau data dan informasinya jelas, ia akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti benar apa yang disampaikan oleh Bahalwan, ia berjanji akan mengambil tindakan pada oknum jaksa tersebut. “Jangan inisial, jadi datanya harus jelas. Kalau jelas, kita akan periksa,” katanya tegas.
Bahalwan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Jampidsus dan langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/F.2/Fd.1/01/2014. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tahun 2012. Ia ditahan di rumah tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung yang terletak dalam komplek Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Atas kasus tersebut negara dirugikan senilai Rp25 miliar. [KbrNet/Viva/DTC]

Alibi Rudi Rubiandini Minta Pertamina Urunan Suap DPR

Jakarta – KabarNet: Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, mengaku bahwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno yang menyuruhnya menghubungi Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan untuk meminta uang urunan suap yang hendak disetorkan ke Komisi VII DPR.
Melalui kuasa hukumnya, Rusdi Abu Bakar, Rudi Rubiandini mengaku perannya hanya menuruti perintah Waryono.
“Pak Rudi diminta tolong hubungi Ibu Karen. Jadi Pak Rudi itu hanya menelepon atas permintaan menyampaikan pesannya Pak Waryono Karno. Bukan meminta uang ke Pertamina. Jangan sampai salah,” ujar Rusdi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa 28 Januari 2014.
Permintaan Waryono itu, menurut Rusdi, dikarenakan penolakan kliennya untuk memenuhi permintaan THR DPR berikutnya. Rudi menolak karena sebelumnya sudah menyetor uang ‘pembuka’ sebesar US$150 ribu.
“Pak Rudi bilang kan dulu sudah… untuk pembukaan. Buka gendang istilahnya,… buka FPJP. Yang penutup jangan kita lagi dong. Kasarnya begitulah.”
“Waryono tanya, siapa dong. Pertamina misalnya siapa. Tolong dong you hubungi Pertamina,” lanjut Rusdi Abu Bakar.
Atas permintaan Waryono, Rudi Rubiandini kemudian mencoba menghubungi Karen untuk menyampaikan pesan tersebut, namun Karen menolak.
Rudi Rubiandini mengungkapkan, saat itu Waryono berdalih uang setoran itu akan dipergunakan ESDM saat rapat bersama Komisi VII DPR.
“Waktu itu Pak Waryono bilang kan ada rapat dengan Komisi VII. Itu saja, untuk buka rapat. Istilahnya buka kendang dalam pembicaraan itu. Kan ada taping (sadapan) telepon,” papar Rusdi.
Kejadian itu, diakui Rusdi, dialami kliennya pada Juni 2013, menjelang pembahasan APBNP 2013. Namun, ia tidak tahu apakah ada keterkaitan antara uang tersebut dengan pengesahan anggaran.
“Nanti kita lihat di dalam ini kan akan di-elaborate semua. Waktu Pak Waryono jadi saksi itu kita tanyakan semua,” pungkasnya. [KbrNet/Vivanews/adl]

Asmirandah Pindah Agama alias Murtad?

Jakarta – KabarNet: Desas desus kabar Asmirandah pindah agama alias murtad dari Islam sepertinya bukan isapan jempol belaka. Sebuah foto terbaru yang memperlihatkan sosok Asmirandah dan Jonas Rivanno yang sedang beribadah di sebuah gereja beredar di sejumlah media. Andah, sapaan Asmirandah telah pindah agama mengikuti keyakinan yang dianut Vanno, panggilan Jonas.
Foto yang diambil oleh seseorang itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Asmirandah dan Jonas begitu khusuk berdoa di gereja. Asmirandah terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dibalut syal warna biru. Sementara Jonas sendiri mengenakan pakaian berwarna merah tua.
Asmirandah pun telah mengakui bahwa foto yang beredar itu adalah betul dirinya yang sedang beribadah bersama Jonas Rivano di sebuah gereja bahkan Ia juga mengakui kalau telah menikah lagi dengan Jonas di luar negeri.
“Saya jelaskan di sini. Saya akui itu foto saya. Jangan bilang foto ini mirip Asmirandah. Mana mungkin sih ada dua orang kembar, terus bersama lagi, kan nggak mungkin. Media itu pintar mencermati, apalagi masyarakat sudah cukup cerdas,” kata Asmirandah di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu 29 Januari 2014.
Ketika disinggung mengenai hubungannya dengan Rivano, Andah mengatakan bahwa dirinya telah menikah kembali dengan Jonas Rivano. Pernikahan tersebut dilakukan di luar negeri untuk menghindari polemik. “Saya sudah memang, sudah menikah (lagi). Prosesnya dilaksanakan di luar negeri. Orang tua saya sudah tahu berita ini,” ujarnya.
Hal itu membuat Anton Zantman, ayah dari Asmirandah merasa miris dan sangat menyesalkan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya tersebut. Anton semakin yakin kalau Asmirandah sudah pindah agama, “Kalau menurut aku sih, dia sudah. Tapi dia enggak berani ngomong sama saya. Lagian sudah lama Andah enggak pulang kemari,” ujar Anton saat ditemui wartawan di kediamannya di Depok, Jawa Barat, Selasa 28 Januari 2014.
Diakuinya, akhir-akhir ini Andah jarang berbicara mengenai hubungannya dengan Vanno. Apalagi, Zantman masih kesal dengan tindakan Vanno yang dianggap membohonginya. Bagaimana tidak, Vanno sempat mualaf pada Agustus 2013. Setelah itu, Vanno menikahi Andah secara Islam di Masjid An-Nur Depok, 17 Oktober 2013. Sayang, kurang dari dua minggu pernikahan, Vanno justru mengaku kembali memeluk keyakinan lamanya yang mengakibatkan pernikahan Andah-Vanno batal karena perbedaan agama.
Zantman, sudah menutup pintu maaf Jonas Rivanno. Ia kesal karena merasa sudah ditipu oleh Vanno terkait pernikahan dengan sang anak, Asmirandah. “Iya lah (kesal). Dia sudah bikin anak saya begini. Saya blacklist dia buat datang kemari,” kata Zantman seperti dikutip Tribunnews.com dari Tabloidnova.com.
Saat ditemui, Zantman menegaskan akan menolak Vanno jika ia datang ke rumah. “Kalau sama Vanno pasti saya tolak orang itu,” kata Zantman.
Pria berdarah Belanda itu menuding Vanno sudah mencuri putri kebanggaannya sehingga mau hidup dengannya. “Dia itu mencuri anak saya,” tandasnya.
Kalau pun benar akhirnya Andah yang memilih pindah agama dan mengikuti jejak Vanno, Zantman mengaku kecewa. Tapi, ia tidak akan mencoret Andah sebagai anak kandungnya. “Kecewa sih pasti. Tapi bagaimanapun dia anak saya. Jadi saya akan tetap terima dia,” tutupnya. [KbrNet/Liputan6]
Maksud Firman Allah Ta’ala: “Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 217)
“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.” (Ali Imran: 90)

Profil Lengkap Partai Politik Peserta Pemilu 2014

1. PARTAI NASDEM











Ketua                             : Surya Paloh
Sekjen                            : Patrice Rio Capella
Bendahara                     : Frankie Turtan
Alamat Kantor DPP        : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350
Telp                                : 021‐ 3929801            
Fax                                 : 021‐ 31927288

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA











Ketua                             :    Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Sc
Sekjen                            :   H. Imam Nahrowi 
Bendahara                     :  H. Bachrudin Nasori
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10350
Telp                                : 021‐ 3929801            
Fax                                 : 021‐ 31927288

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)                                          











Ketua                             :  Muhammad Anis Matta
Sekjen                            :  Muhamad Taufik Ridlo
Bendahara                      : Mahfudz Abdurrahman
Alamat Kantor DPP         :  Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520
Telp                                :  021- 78842116         
Fax                                 :  021- 78846456
E-mail                             : setjen.dpp@pks.or.id

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)











Ketua                            : Megawati Soekarnoputri
Sekjen                           : Tjahjo Kumolo
Bendahara                    : Olly Dondokambey
Alamat Kantor DPP       : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610
Telp                              : 021- 7806028/021- 7806032     
Fax                               : 021- 7814472


5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)












Ketua                             : H. Aburizal Bakrie
Sekjen                            : Idrus Marham
Bendahara                     : Drs. Setya Novanto
Alamat Kantor DPP        : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480
Telp                                : 021- 5302222
Fax                                 : 021- 5303380
Website                          : www.partai-golkar.or.id

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)











Ketua                                  : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
Sekjen                                : H. Ahmad Muzani, S. Sos
Bendahara                         : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Alamat Kantor DPP          : Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp                                  : 021- 7892377 atau 021- 7801396   
Fax                                   : 021- 7819712

 7. PARTAI DEMOKRAT







Ketua                               : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen                              : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc
Bendahara                       : Handoyo Mulyadi
Alamat Kantor DPP          : Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Jakarta 10450
Telp                                  : 021- 31907999       
Fax                                   : 021- 31908999

8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)











Ketua                             : M. Hatta Rajasa
Sekjen                            : Taufik Kurniawan
Bendahara                     : Jon Erizal
Alamat Kantor DPP         : Jl. Warung Buncit Raya No. 17    Jakarta Selatan
Telp                                 : 021- 7975588         
Fax                                  : 021- 7975632

9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)











Ketua                                : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
Sekjen                               : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
Bendahara                        : Drs. H. Mahmud Yunus
Alamat Kantor DPP           : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310
Telp                                   : 021- 31926164 atau 021- 31936338       
Fax                                    : 021- 3142558

10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)







Ketua                           : H. Wiranto
Sekjen                          : Dossy Iskandar Prasetyo
Bendahara                  : Bambang Sudjagad
Alamat Kantor DPP       : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 100330
Telp                               : 021- 3100169           
Fax                                : 021- 3100174

11. PARTAI DAMAI ACEH (PDA)










Ketua                             :    Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab
Sekjen                            :    Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.
Bendahara                       :    M.Tahir.S.Sos
Alamat Kantor DPP       :    Jln.Tgk. Imum Lhueng Bata No.36
                                               Banda Aceh

12. PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)








Ketua                             :    Irwansyah (Tgk Muchsalmina)
Sekjen                            :    Muharram Idris
Bendahara                       :    Lukman Age
Alamat Kantor DPP       :    Jl. T. Iskandar No. 174    Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp : (0651) 28282

13. PARTAI ACEH (PA)


 






Ketua                             :    Muzakir Manaf  
Sekjen                            :           Mukhlis Basyah
Bendahara                      :    Hasanuddin Sabon
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Soekarno Hatta Nomor 5,6,7 Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh
Telp                                : 0651 - 40750
Email                               : dpa_partaiaceh@yahoo.com
Website                           : www.partaiaceh.com

14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)











Ketua                          :     Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
Sekjen                         :     B.M. Wibowo, SE, MM
Bendahara                   :     Sarinandhe Djibran, SH
Alamat Kantor DPP    :     Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan
Telp             :     021- 79180734    Fax        :           021- 79180765

 15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)











Ketua                             :    Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH y
Sekjen                            :    Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si
Bendahara                      :    Linda Setiawati
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara, Jakarta 12150
Telp             :     021- 7246174      
Fax        :           021- 7253952
Email            :     jkarta2002@yahoo.com
Website        :     www.pkp-garuda.or.id

Baca juga tentang Sistem Pemilu di Indonesia