Perlu Ada Simulasi Industri yang Ketat di SMK

Jakarta, Kamis (7 Januari 2010) -- Keselarasan dunia pendidikan dan dunia industri harus terjaga. Dunia pendidikan harus mampu mengejar dinamika yang terjadi di dunia industri. Untuk itu, simulasi - simulasi industri di sekolah menengah kejuruan (SMK) harus diperbanyak.

"Kalau mau serius, paling tidak kita lihat tahapannya dulu. Karena industri sekarang kan makin canggih, dia tidak mau ada orang bermain - main di dalam siklus produksinya. Jadi untuk itu, perlu ada simulasi industri yang ketat di sekolah (SMK)," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal saat memberikan keterangan pers di Kemendiknas, Kamis (7/1/2009).

Fasli mengatakan, simulasi industri ini ditujukan agar para siswa SMK mendapatkan pengetahuan tentang budaya kerja, kondisi riil di industri, dan penguasaan teknologi. "Kita mencoba memperbanyak simulasi - simulasi di SMK dengan unit produksi kemudian merangsang daerah dengan dinas - dinas terkait," katanya.

Menurut Fasli, jika sinergi industri dengan SMK melalui unit - unit produksi dapat terjalin maka kondisi link and match dunia pendidikan dengan dunia industri dapat terwujud. Fasli mencontohkan, siswa - siswa SMK dapat dilibatkan dalam kontrak untuk pemeliharaan mobil dinas dan mebeler. "Bukan sekedar mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi SMK terlibat dalam membandingkan harga, menjamin kecepatan produksi, kualitas, dan kepuasan konsumen. Nah ini kan memerlukan satu kerja terus menerus. Jadi menurut saya ini yang harus kita revitalisasi lagi sebelum kita punya undang - undang sendiri," katanya.

Fasli yang dilantik menjadi Wamendiknas oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (6/1/2009) kemarin, mengungkapkan, kelemahan yang ada saat ini karena belum adanya undang - undang yang 'memaksa' dunia usaha untuk membuka pintu kepada anak - anak SMK. Akibatnya, kata dia, SMK yang dekat dengan kota dan industri menjadi maju karena akses yang dekat dan tanpa biaya yang terlalu besar. "SMK - SMK yang tidak punya dukungan seperti itu pengalaman prakteknya sederhana saja," katanya.

Hal tersebut, kata Fasli, yang menyebabkan ketimpangan yang besar di SMK. Tidak seperti di Jerman, kata dia, yang ada undang - undang sebagai rujukan mengharuskan dunia industri untuk bersinergi dengan dunia pendidikan. "Kalau tidak jelas sistem insentif dan disinsentifnya, sementara undang - undang tidak ada, mulai lemah dan apa adanya saja maka hilanglah nuansa link and match itu," katanya.***

Sumber: Pers Depdiknas