Sejumlah tokoh ormas Islam menuntut pemerintah dan DPR agar segera merumuskan dan memberlakukan RUU Kehidupan Beragama. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan beragama yang sehat dan didasari oleh nilai-nilai kesatuan bangsa. Demikian salah satu butir pernyataan bersama ormas-ormas Islam yang dibacakan oleh Ketua LDA Al Azhar Ustadz Abdi Kurnia seusai Tabligh Akbar Menolak Pemurtadan Di Sumatera Barat yang digelar di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (13/11).
Tuntutan tersebut muncul karena adanya tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau orang-orang di luar Islam yang terus melakukan aktivitas pemurtadan. Kasus yang terbaru adalah pemurtadan di lokasi gempa bumi di kawasan Padang Alai, Padang Pariaman, sumatera Barat. Dengan adanya RUU tersebut diharapkan dapat melindungi akidah umat Islam.
“Dengan adanya UU, maka pelaku pemurtadan dapat ditindak tegas dengan dalih mengganggu ketertiban umum dan menebarkan rasa pemusuhan dan kebencian”, ungkap Ustadz Abdi Kurnia.
Sebelumnya, ungkapan senada juga datang dari Ketua MUI Pusat KH. Kholil Ridwan. Beliau menyatakan para pelaku pemurtadan harus ditangkap dan dipidanakan.
Sementara itu, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH. Muhammad Al Khaththath menyerukan kepada pemerintah agar memeliki kepekaan yang besar terhadap masalah pemurtadan ini. Menurutnya masalah Kristenisasi adalah penghinaan yang luar biasa besar terhadap umat Islam. Adanya masalah ini, menurut Al Khaththath, karena fungsi negara dalam penjagaan akidah umat belum berjalan efektif.
“Kepala negara atau imam adalah tameng (perisai) yang harus membentengi umat Islam dari serangan musuh. Nah, SBY sekarang telah jadi tameng atau tidak?. Jika tidak kita akan membuat tameng yang baru,” ungkap Al Khaththath.
Selain Kholil Ridwan dan Al Khaththath, tokoh-tokoh ormas yang hadir dalam tabligh akbar itu antara lain Sekretaris DDII Ustadz Misbach Malim, Sekjen DPP Al Ittihadiyah Ustadz Fikri Bareno dan Relawan Gempa Sumbar Ustadz Bernard Abdul Jabbar. (shodiq ramadhan)
0 komentar:
Posting Komentar