Today :

Not found what you looking for?:

SEHARI KAPOLRI BOHONG LIMA KALI


Komjen (Pol) Drs Susno Duadji SH MH MSc
(Mantan Kabareskrim Mabes Polri)

Dirumahnya yang tidak mewah di kawasan Cinere, pagi itu Kamis, pukul 07.50 wib. Tim Redaksi Tabloid Suara Islam tiba sepuluh menit lebih awal dari waktu yang disepakati. Tetapi ternyata tuan rumah telah siap menerima kehadiran kami di ruang tengah rumah yang cukup asri itu. Berikut ini wawancara eksklusif Abdul Halim, Muhammad Luthfie Hakim dan Muhammad Al Khaththath dari Tabloid Suara Islam, dengan Komjen (Pol) Susno Duadji di rumahnya Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/3) lalu. Wawancara sejak dari kasus Bank Century hingga markus pajak Rp 24,6 miliar yang diduga kuat melibatkan sejumlah Jenderal di Mabes Polri.

Bagaimana tanggapan Anda atas penyesalan Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution yang merekomendasikan pencopotan Anda dari Kabareskrim Mabes Polri akhir tahun lalu ?

Bang Buyung tidak perlu menyesal, tetapi yang penting follow up dari penyeslaan itu. Faktanya pada waktu itu saya Kabareskirm, orang akan beranggapan bahwa penyidikan itu berada ditangan Kabareskrim. Ada dugaan rekayasa penyidikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kalau ada dugaan rekayasa, maka alamat yang paling tepat tentunya Kabareskrim. Sebab tidak pernah diekspos bahwa yang menanggani kasus pimpinan KPK ini adalah suatu tim.

Pimpinan penyidiknya adalah Direktur III Brigjen Julianus Mahar. Itulah yang dinamakan dengan nama sandi Truno 3. Kalau saya di dalam jajaran Kepolisian adalah Tribrata 5 dan di lingkungan Bareskrim Guru l. Koordinatornya adalah Wakabareskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolri. Jadi susunannya Kapolri kemudian Wakabareskrim yang membawahi beberapa tim. Sebelumnya Irjen Hadiatmoko, tetapi karena dinilai tidak berhasil dan hanya dianggap berhasil menggolkan Antasari Azhar saja tetapi justru Bibit dan Chandra gagal, sehingga Hadiatmoko dicopot. Kemudian diganti Brigjen Dikdik dan dianggap berhasil menggolkan Bibit dan Chandra, menjadi tersangka dan dia naik pangkat menjadi Irjen. Kemudian Julianus Mahar dianggap berhasil dan naik pangkat menjadi Brigjen.

Anggota tim berasal dari Bareskrim, Polda Metro, Polda Jatim, Babintak dan Ditbinkum. Saya tidak mengendalikan dan tidak boleh mengendalikan dan tidak boleh tahu hasilnya. Memang struktur militer dan polisi kuat sekali, kalau ada tim khusus maka yang boleh tahu kerjanya hanya tim itu saja, sehingga kalau saya tanya salah. Jadi yang benar adalah saya jangan bertanya. Mereka jangan melapor ke saya, sebab jadi tidak patuh pada asas.

Wajar kalau orang luar menuduh saya, tetapi saya diam dan tidak membantah. Seharusnya pimpinan yang menjelaskannya, tetapi pimpinan tidak pernah menjelaskannya bahkan Susno Duadji tidak dilibatkan disitu. Kalau bicara sendiri dan saya bukan kalau tiak terlibat, akhirnya saat ini orang akan menanyai siapa yang terlibat. Kalau bukan Susno, terus siapa ? nanti akan ke Kapolri dan diatasnya ke Presiden. Untuk itulah saya sebagai seorang perwira dan ksatria, disitu saya betul-betul menunjukkan kesetiaan dan keperwiraan saya. Manakala kepentingan lebih besar menghendaki, maka kepentingan pribadi dan kelompok harus dikalahkan, sehingga saya diam saja. Tetapi ingin tunjukkan saya tidak seperti itu. Saya menunjukkannya dengan bahasa isyarat.

Seperti sewaktu Bang Buyung menyuruh saya mundur, saya tidak mau mundur. Tetapi akhirnya Bang Buyung mau mundur jika saya tidak mundur. Tetapi kemudian diberi permen manis oleh Kapolri dengan sebuah kebohongan. Di Istana Kapolri mengatakan Susno Duadji sedang membuat surat pengunduran diri, sehingga Bang Buyung tidak jadi mundur. Kemudian malamnya Kapolri rapat dengan Komisi III DPR, dengan terang terangan mengatakan bahwa surat pengunduran Susno Duadji sudah diterima. Itu jelas suatu kebohongan besar sekali.

Sewaktu Tim 8 mengundang tim dari Polri hadir di Wantimpres untuk dimintai keterangan, yang berangkat Kapolri, Wakabareskrim, Direktur III dan beberapa pemeriksa. Saya tidak hadir, tetapi Bang Buyung tidak menanyakan ini. Seharusnya ditanya, mana Susno kok tidak datang dan anggota Tim 8 lainnya juga tidak tanya, punya ilmu apa itu ! akhirnya mereka pulang. Setelah itu mereka baru ingat dan besoknya saya datang sendiri ke Tim 8.

Saya katakan, walaupun saya tidak bertanggungjawab dalam penyelidikan ini, saya datang atas sepengetahuan institusi dan saya siap memberikan keterangan sepanjang yang saya ketahui. Tetapi tidak pernah ada pertanyaan, kenapa kamu membantah walau tidak bertanggungjawab. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Akhirnya kesimpulan Tim 8 adalah Susno merekayasa kasus untuk menghindari dari tanggungjawabnya, kan celaka benar ! Ya sudah, saya cepat didesak mundur oleh Presiden SBY. Bahkan Kapolri terdiam seusai pengunduran saya dimana prosesnya masih 15 hari setelah keluarnya rekomendasi Tim 8. Akhirnya Kapolri datang ke beberapa pimpinan redaksi media massa untuk menenangkan media massa agar tidak mendesak mundur.

Tetapi waktu itu jawaban Kapolri berkelit, ketika ditanya apa benar Susno itu, apa Kapolri takut, kok demikian kuat Susno itu, tetapi jawaban Kapolri berkelit. Semestinya sebagai seorang Kapolri, sebagai seorang jenderal polisi dia katakan, jangan menuntut Susno mundur, dia tidak bertanggung jawab dalam menyidik kasus ini, kan selesai. Tetapi siapa yang bertanggungjawab, Kapolri harus menjawab saya, kan sebagai perwira harus ksatria.

Tetapi melihat dia tidak begitu, saya kecewa ! Saya berfikir buat apa bertahan? Maka saya harus mundur. Saya berunding dengan anak istri, saya katakan kita dihujat terus menerus dan tidak bisa diundurkan, kalau mau bertahan seratus tahun bisa. Tetapi hujatan ini terus menerus, sehingga saya katakan siap mundur. Saya bilang sama anak istri, meski nama kita sudah hancur tetapi kita tidak salah. Insya’ Allah, dengan keimanan kita maka kebenaran tidak akan bisa ditutupi. Kalau Allah ingin memulihkan nama kita, tidak akan sulit. Kun fayakun, selesai.

Akhirnya saya mundur, begitu mudur tidak ada masalah apa apa. Saya diam saja di rumah tidak ada niat apa-apa hampir selama 2,5 bulan. Kemudian saya berfikir bagaimana memperbaiki nama kita, harus mulai dari mana. Tahu-tahu saya diundang bersaksi di Pengadilan kasus Antasari Azhar dan saya datang tanpa niat apapun juga. Karena kesaksian dibawah sumpah dan dibawah “UU dunia”, kalau saya bohong berarti saksi palsu. Kalaupun saya berbohong dan tidak ditangkap di dunia pasti akan ditangkap di akhirat. Saya akan mendapat laknat dari Allah.

Makanya sewaktu menyampaikan kesaksian, saya enak saja apa yang saya ketahui, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Seperti pertanyaan pengacara, apa betul saya mengetahui ada tim yang dibentuk Kapolri yang dinamakan Tim motifasi untuk menghendel kasus ini ? Saya jawab tidak tahu dan tahu. Memang awalnya saya tidak tahu, tetapi akhirnya saya tahu. Tidak tahu memang tidak diberi tahu, kemudian tahu karena saya mengetahui tim itu gagal. Karena gagal maka dicopotlah ketua tim.

Menurut Anda, siapa sebenarnya dalang yang merekayasa semua kasus ini ?

Tanpa saya beritahu yang merekayasa, saya kira masyarakat sudah mengetahuinya. Siapa yang bertanggungjawab dalam penyelidikan ini. Tim penyidiknya Direktur III dan Koordinatornya Wakabareskrim serta penanggungjawabnya Kapolri yang langsung lapor pada Presiden. Lalu siapa penanggungjawabnya ? Saya kira dari struktur ini, silahkan dianalisis sendiri.

Anda pernah mengatakan Boediono terlibat dalam skandal Century. Namun setelah menjadi Wapres penyidikan dihentikan. Bagaimana kok bisa terjadi ?

Saya katakan bukan terlibat. Waktu menyidik Century, kasusnya saya bagi tiga. Kasus murni perbankan, duit nasabah diambil Robert Tantular dengan kasus Antaboga, dan kasus yang terkait dana LPS. Itulah yang berbeda. Kenapa saya tidak meneruskan, karena sudah masuk bulan September. Bulan Oktober sudah ada hasil penetapan Presiden dan Wakil Presiden dan sudah ada jadwal pelantikannya. Sebab kalau saya teruskan penyidikan, pasti ada yang bilang Susno telah dimanfaatkan kepentingan politik lain untuk menghancurkan nama Wapres, menggagalkan Pilpres dan Cawapres, sehingga besar sekali resikonya.

Kita menyidik harus memakai strategi, mana kuat Susno sendirian disitu, Kapolri belum tentu setuju. Tetapi kalau sekarang kuat sekali backupnya jikalau polisi ingin menyidiknya dengan backup masyarakat. Waktu itu saya menyidik dengan kekuatan hukum. Tetapi hukum tanpa ditopang oleh kekuasaan maka tidak akan bisa jalan. Pasti kalau saya teruskan akan ketemu dengan Menkeu dan Wapres. Apa kuat Susno sendirian ? Tentunya dengan strategi, toh masyarakat dan KPK sudah minta diusut dan BPK sudah mulai mengangkat kasusnya sedikit demi sedikit, itu strateginya.

Mengapa anda berani membongkar kebobrokan Mabes Polri ?

Saya kira bukan karena keberanian, tetapi karena kepenakutan saya maka saya ungkap. Jadi kalau saya berani, justru saya hormat sekali kepada mereka yang berani merekayasa kasus itu. Kalau saya takut, karena takut akan hukuman Allah lebih berat yang akan saya terima.

Menurut Anda, seberapa parah kebobrokan di dalam Mabes Polri ?

Tergantung kehebohannya ! Masyarakat kan sudah tahu, yang saya angkat ini baru satu, tetapi hebohnya luar biasa, ini berarti parah. Makanya saya tidak mau angkat banyak-banyak, satu dulu saja. Ini hanya merupakan test case saja. Saya masih punya banyak peluru. Jadi masyarakat bisa membaca. Baru satu yang saya angkat, Mabes Polri sudah goyang. Itu menunjukkan bobrok, coba dia baik. Mestinya yang kena dua orang, biarkan dua orang itu menghadapi sendiri secara hukum, kenapa dua orang itu dibela mati-matian? Padahal tidak ada kewajiban membela dua orang itu. Seharusnya kewajiban polisi itu membela saya, sebab Undang-undang mengatakan pelapor tindak pidana korupsi wajib dilindungi. Kenapa dia sampai nekat melanggar UU ?

Banyaknya kebobrokan di tubuh Polri, apa perlu direformasi Kembali ?

Bukan perlu tetapi wajib atau fardhu ain untuk direformasi. Kalau perlu itu sunnah, sedangkan ini wajib. Kalau tidak direformasi, berarti kita memelihara penjahat bersenjata resmi dan terorganisir. Padahal kewenangan polisi besar sekali dengan kekuatannya mencapai 360 ribu orang bersenjata. Polisi boleh membunuh, jika penjahat lari boleh ditembak mati. Dengan kekuatan sedemikian besar, jika tidak direformasi dengan baik maka akan sangat berbahaya. Kalau tentara tidak boleh menembak rakyat, tetapi polisi boleh nembak rakyat yang melakukan kejahatan. Tentara tidak boleh nembak rakyat yang jahat sekalipun. Kalau tentara begitu senjatanya nembak itu untuk musuh dari luar, tetapi kalau polisi senjatanya diarahkan kedalam, itu bedanya.

Apa ini sebagai dampak penempatan Polri dibawah Presiden ?

Bukan ! Polisi mau dibawah siapapun. Presiden, Menteri Peranan Wanita atau siapapun tidak masalah. Kita sekarang sedang mengalami dekadensi moral. Seharusnya polisi wajib menjadi pelindung, tetapi malah menakut-nakuti rakyat supaya dapat duit. Polisi wajib memberantas kejahatan, tetapi malah menciptakan kejahatan. Lha ini jahiliyah, ini sudah masuk zaman jahiliyah.

Dengan penetapan anda sebagai terperiksa atau tersangka, apa anda merasa didholimi ?

Ya saya terima saja, mau silahkan orang menilainya, saya diperiksa saja belum. Yang katanya namanya harum, apa ya ? Yang melaporkan saya itu kan namanya yang harum itu, yang saya tuduh merekayasa kasus dan katanya tidak terbukti. Lho bisa mengatakan tidak terbukti, kapan memeriksannya ? Kok cepat amat, mereka ngotot. Sebelum diperiksa, kesimpulannya saya jadi tersangka, ya sudah. Kalau kita ikut gila, namanya gila juga.

Mengapa Kapolri sekarang kelihatanya berbalik, mengakui ada ketidakberesan dalam kasus markus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan?

Saya diam, tahu saya sudah malas mendengarnya. Karena, semua institusi resmi seperti polisi yang berkaitan dengan HAM, mestinya jika memberi keterangan itu sekali saja, sehingga antara satu keterangan dengan lainnya sama. Jadi sekarang yang mau saya pegang keterangan siapa ? Kabareskirm lain, Kadiv Humas lain, Kapolri lain, Propam lain lagi meski dalam persoalan yang sama. Itu baru dari segi orangnya. Sekarang dari segi waktu, pagi, siang dan malam lain lagi.

Kalau dicari-cari kesalahannya seperti membolos kerja selama 78 hari, bagaimana komentar anda?

Bolos dari mana? kalau tidak pernah masuk kantor, kantornya mana ? Kantor adalah tempat suatu jabatan yang melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan standar operasional prosedural (SOP). Tempat mungkin ada, jabatannya apa?, tugasnya apa?, SOP nya apa? Kalau ada tempat, bukan kantor namanya. Saya masuk sana, bukan masuk kantor. Tapi sekarang mereka bilang saya bolos, terserah.

Jika dibandingkan dengan orang sama seperti pak Da’i Bachtiar, apakah pernah dia ngantor setelah jadi Pati ? Dia jadi Pati selama 10 bulan sebelum pensiun. Kemudian pak Chairuddin Ismail, apakah beliau ngantor, satu tahu lebih. Apakah dia diperiksa dan dipecat. Tidak ! Kenapa untuk hal yang sama, perlakuan terhadap saya berbeda. Jadi kalau begitu ini khusus untuk Susno Duadji saja. Tapi apapun juga saya tidak menolak, saya terima.

Soal markus pajak, apa uang Rp 24,6 miliar itu memang dibagi-bagikan oleh Gayus Tambunan kepada para pejabat di Mabes Polri ?

Saya tidak tahu ! Tetapi yang jelas uang itu sudah tidak ada. Itulah tugas penyidik, sama untuk markus ini. Polisi itu mengerti hukum, tetapi mereka mengatakan kalau berani buktikan. Lha dimana saya bisa membuktikan? Saya ingin polisi yang mempunyai kewenangan menyidik itulah yang membuktikan.

Mengenai kasus Century beberapa waktu lalu, bagaimana proses kehadiran anda di Komisi III DPR. Apakah anda tidak diajak pimpinan Polri seperti waktu di Tim 8 tetapi anda mendapat undangan khusus dari DPR ?

Waktu acara dengar pendapat dengan Komisi III terkait dengan heboh cicak buaya dengan KPK, memang saya tidak diajak Kapolri, tetapi saya sudah antisipasi. Saya mempunyai teman-teman DPR agar diundang. Di meja memang tidak ada papan nama saya, tetapi saya mengatakan resmi diundang dengan tandatangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Justru yang tak diundang itu mereka semua itu, karena yang diundang resmi hanya Kapolri dan saya, sedangkan mereka itu hanya diajak Kapolri.

Apa reaksi Kapolri waktu itu ?

Kapolri hanya kelihatan pucat saja, yang jelas dia tidak bisa bicara bebas.

Waktu itu Kapolri mengatakan Susno siap mengundurkan diri ?

Bukan siap, tetapi Susno Duadji sudah mengajukan surat pengunduran diri, katanya suratnya sudah diterima. Waktu itu saya mau berdiri, tetapi dicegah Wakapolri pak Makbul. Ketika itu dalam sehari Kapolri 5 kali berbohong secara resmi, tetapi yang tidak resmi saya tidak tahu. Waktu siangnya di Istana Kapolri mengatakan Susno sudah mengajukan surat pengunduran diri. Malamnya mengatakan surat pengunduran diri sudah diterima. Malam itu di tempat yang sama juga mengatakan tentang Nurkholish Madjid. Juga di tempat yang sama dia mengatakan tentang MS Ka’ban. Pada tempat yang sama dia juga mengatakan akan mundur jika tidak bisa dibuktikan di Pengadilan.

Mengapa di Komisi III DPR, anda sampai menangis. Apa yang menyebabkan anda terharu ?

Seumur hidup, saya tidak pernah menangis. Waktu Ibu saya meninggal dunia sekalipun, saya tidak menangis. Memang saya lebih dekat kepada Ibu meski Bapak dan Ibu sama. Karena dialah yang mengajarkan akhlak budi pekerti dan agama kepada saya. Karena sesuai dengan ajaran agama, jangan dibasahi dengan air mata ketika ditinggal wafat, maka saya hanya berdoa dan membaca Surat Yasin saja.

Tetapi malam itu di DPR saya menangis. Karena sudah hampir 4 bulan terus menerus ditekan. Sedangkan di rumah saya harus senyum, untuk menghibur istri dan anak, tetapi batin saya sedih sekali. Anak saya perempuan sampai berhenti dari bekerja karena malu bapaknya dihujat terus menerus. Akhirnya usaha sendiri dengan jual pakaian bekas di Citos dengan diobral padahal dia sarjana, tetapi yang penting halal. Alhamdulillah, ternyata penghasilannya tidak jauh berdeda dengan gajinya ketika masih kerja di kantor. Dia tidak malu, kadang kadang temannya ikut beli. Itulah yang membuat saya ketika teringat sampai menangis.

Jadi semuanya ini merupakan rekayasa dari Mabes Polri, padahal anda sama sekali tidak terlibat dalam tim penyidik. Sampai-sampai anda diminta mundur ?

Saya kan tidak mundur, tetapi minta mundur sementara. Saya diminta mundur supaya tekanan berkurang. Saya diminta mundur pak Makbul atas suruhan Kapolri. Pak Makbul waktu itu bersama pak Yusuf Manggabarani. Saya tanya mengapa Kapolri tidak langsung kepada saya, alasannya Kapolri tidak sampai hati karena saya tidak bersalah. Kemudian saya bilang oke, saya mundur, tetapi mundurnya kan bukan selamanya. Nanti setelah situasi tenang, nama saya seharusnya dipulihkan kembali. Tetapi ternyata tidak ada pemulihan sama sekali selama 2 bulan, tetapi saya diam dan tidak berontak. Selama itu saya juga masuk kantor, meski kantornya tidak ada yang dapat dimasuki. Saya datang ke teman-teman karena sudah tidak memiliki ruangan sendiri.

Selama 2,5 bulan saya tidak ada apa apa dan saya terima. Bahkan sudah akan membanting setir mencari usaha yang lain. Tetapi begitu bersaksi untuk Antasari Azhar, mereka mengancam akan memecat dan sebagainya. Sejak itulah saya merasa telah dikerjain mereka dan saya mulai bangkit. Saya katakan sama keluarga, dukung saya.

Apa reaksi anda ketika diumumkan diberhentian dari Kabareskrim ?

Saya marah sekali. Kalau mutasi seringkali tidak pernah diumumkan ke publik. Karena saat itu timingnya massa minta saya untuk mundur, sehingga seolah-olah inilah betul biang keroknya, saya tidak mau yang begitu. Saya tetap mau mundur tetapi jangan saya dikatakan bersalah. Waktu itu mungkin saya sudah kalah 80 persen.

Tetapi masyarakat kan perlu informasi yang berkaitan dengan anda ?

Itulah yang tidak pernah disampaikan oleh mereka. Karena Kapolri mengatakan tidak perlu berbicara dengan pers karena nanti semua dia yang mengatasi. Jadi saluran saya ke pers ditutup, tidak seperti sekarang ini. Saya Sholat Jum’at saja tidak boleh di Masjid, tetapi di ruang tahanan bersama para tahanan. Supaya tidak bertemu dengan wartawan di depan. Kantor saya dengan ruangan Kapolri tidak lebih dari 20 meter, saya harus naik mobil dari belakang. Saya kira ini sudah pendzoliman yang luar biasa.

Jadi anda berusaha melepaskan diri dari belenggu tersebut ?

Ya, lama-lama saya minta berhenti. Akhirnya saya bersaksi di sidang Antasari Azhar. Banyak hal yang mengejutkan dan saya dikejar terus sama wartawan. Saya sudah tidak mau tunduk lagi pada aturan-aturan polisi untuk membungkam saya. Meski tetap ada larangan berbicara sama wartawan, saya tidak takut, saya hantam saja.

Seperti apa marahnya Anda waktu diumumkan pemberhentian dari Kabareskrim ?

Langsung malam itu saya datangi rumah Kapolri, tetapi dia tidak mau menerima meski ada di dalam rumah. Dia ada di dalam kamar dan tahu saya datang karena diberitahu ajudan. Rumah Kapolri kan agak terbuka pintunya dan yang jaga banyak sekali. Jangankan maling, lalatpun tak akan bisa masuk walaupun pintunya terbuka. Saya bisa masuk karena dia tahu saya Kabareskrim. Kata ajudan bapak lagi tidur dan besoknya baru bisa bertemu Kapolri.

Akhirnya jam 4 sore keesokan hari saya baru bias bertemu Kapolri. Kemudian ajudan memberitahu saya kalau Kapolri sudah datang. Saya ingin bicara empat mata, ajudan tak menjawab. Ternyata setelah saya masuk ruangannya, sudah ada lima jenderal yang mendampingi Kapolri. Jadi saya tidak sendirian bertemu Kapolri.

Saya katakan, saya mau berhenti karena memang sudah sepakat. Tetapi kenapa diumumkan ke public? Itu berarti sudah mempermalukan saya. Seolah-olah itu isyarat kepada publik bahwa betul Susno Duadji yang bersalah dalam kasus dengan KPK, buktinya sudah dimundurkan. Dengan diumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai media massa pada malam itu, akhirnya besoknya media menulis, akibat dari perbuatan merekayasa sebagai pertanggungjawaban maka saya mundur. Jadi seolah-olah melegitimasi betul bahwa saya merekayasa kasus tersebut.

Apa reaksi Kapolri pada waktu itu ?

Dia hanya ketawa-ketawa saja dan merangkul saya. Hukuman itu kelihatannya kecil tapi maknanya besar bagi saya. Karena timingnya bertepatan dengan desakan masyarakat, maka saya mundur.

Apakah Kapolri meminta maaf kepada anda ?

Sama sekali tidak meminta maaf.

TNI dan Polri berlaku sistim komando, tetapi masyarakat sekarang melihat bintang satu berani dengan bintang tiga. Sepertinya tidak ada lagi sistim komando di Polri ?

Itu karena disuruh dan dibiarkan Kapolri. Apapun juga saya ini masih aktif sebagai polisi. Boleh benci sama Susno, tetapi dalam hierarkhi tidak boleh benci. Kalau tidak disuruh tidak bakal mereka berani. Tetapi perasaan dia ingin menjatuhkan martabat saya kan? Tetapi dia lupa martabat mereka sendiri justru yang jatuh.

Pada waktu itu ada pemeriksaan dari dua sayap, Intelijen dan Propam. Intelijen sudah clear dan Propam belum selesai, dimana Kapolri membatasi seminggu saja.

Satu minggu tak clear, dua minggu tak clear yang dilakukan Propam. Apa salah yang akan dituduhkan kepada saya? Kemudian intelijen lebih jernih berfikir seperti pak Saleh Saaf. Sebenarnya bukan Propamnya yang salah, tetapi kepemimpinan yang salah. Kalau pemimpin berwibawa, maka hirarkhi polisi akan bagus sekali. Jadi pemimpin kan harus tegas, jangan mengadu domba, ituu namanya kan mengadu domba. Saya yakin pak Saleh Saaf tersinggung berat itu. Propamnya masih ngotot sementara Kapolri tidak punya pendirian. Itu kan sama dengan menyuruh anak buah berantem.

Adanya kebobrokan dalam institusi Polri seperti markus, rekayasa perkara, intervensi politik akan membebani institusi Polri. Apa sebaiknya yang menjadi langkah Polri ?

Polri harus dirombak kepemimpinannya, terutama orang nomor satunya oleh orang yang memiliki integritas tinggi, punya keberanian dan tidak munafik. Kalau bisa begitu ya sudah selesai. Perlu waktu berapa bulan, tidak perlu lama cukup tiga bulan sudah baik karena sistim komando. Berbeda dengan Departemen dan Partai. Kalau polisi kan ada yang diatas dan bawah.

Kalau itu sepertinya suatu yang utopis, mengingat kita tahu pimpinan Polri memiliki penghasilan sampingan yang besar.

Tidak ! Polri itu gajinya kecil. Kalau memang perusahaan miliknya sendiri tidak apa-apa. Seperti gajinya kecil tetapi memiliki perusahaan silahkan saja, kan tidak dilarang mendapat penghasilan yang halal. Kalau ngak kan mati karena gajinya tak cukup. Itulah yang saya katakan kalau seorang polisi tidak ditopang dengan usaha lainnya, apapun pangkatnya jenderal bintang 8 sekalipun di Jakarta ini, tidak mungkin bisa beli mobil kijang sekalipun second hand. Gaji saya kan hanya Rp 11,7 juta, untuk membayar listrik saja satu juta lebih, belum lainnya.

Apakah anda siap mengambilalih kepemimpinan Polri bila DPR menghendakinya ?

Soal siap atau tidak siap, rakyat yang tahu. Jadi Kabareskrim saja tidak dipakai dan dicopot, masak jadi Kapolri. Itu impian terlalu tinggi. (Susno tertawa lepas)

Bagaimana perlunya fungsi moral di Kepolisian sekarang ?

Bukan hanya di polisi, tetapi di republik ini. Saya kira solusinya kita perbaiki moral melalui agama seluruh pimpinan negara ini. Sekarang ini kan orang tidak takut lagi sama Tuhan. Mereka tetap Sholat lima waktu tetapi korupsinya jalan terus. Kalau mereka ketemu daging babi muntah muntah, tetapi aspal dan pasir masuk perut.

suara islam

Film “Sampah” Hanung Rusak Kerukunan Umat Beragama


Toleransi ala Hanung seperti jalan yang menghantarkan umat ini pada sebuah pendangkalan aqidah. Aroma pluralisme dalam film ”?” terasa begitu menyengat. Stereotype umat Islam yang buruk, dilukiskan Hanung dengan cara pandang yang lebay, tendensius, dan fatal. Inilah film “sampah”berkedok toleransi, yang justru merusak kerukunan umat beragama.

Setelah Film “Perempuan Berkalung Surban” menuai kontroversi, Sutradara Hanung Bramantyo kembali menggarap film terbarunya yang hanya diberi tanda “?” (tanda tanya). Di film ke-14 nya itu, Hanung menggaet beberapa bintang film muda, seperti Reza Rahardian (berperan sebagai Soleh), Revalina S Temat (Menuk), Agus Kuncoro (Surya), Endhita (Rika), Rio Dewanto (Ping Hen), Hengky Sulaeman (Tan Kat Sun), David Chalik, dan Glenn Fredly.

Film ”?” merupakan hasil produksi kerjasama antara Mahaka Picture dan Dapur Film, dimana Erick Thohir sebagai Produser Eksekutifnya, Titien Wattimena (penulis naskah), Tya Subiakto (penata musik), dan Yadi Sugandi (penata fotografi). Untuk lokasi syuting dipilih di kota Semarang, Jawa Tengah.

“Saya pilih tempat di Semarang, karena di sana ada lima agama, tapi tidak pernah terjadi penusukan terhadap umat beragama yang berbeda. Ini sebuah film yang menceritakan kegelisahan saya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya ingin berstatemen dalam bentuk film,” tukas Hanung.

Saat menyaksikan launcing pemutaran film berdurasi 100 menit ini di bioskop Jakarta Teater, Suara Islam mencatat, ada beberapa adegan yang sangat menyengat dan melukai hati umat Islam. Aroma pluralisme sudah bisa dirakan saat melihat poster film itu dengan membentangkan kata: “masih pentingkah kita berbeda?”. Bahkan Hanung akan memberi doorprize senilai Rp. 100 juta kepada penonton yang memberikan judul film “?” ini.

Di awal-awal film itu, penonton sudah disengat dengan hal yang sensitif, seperti adegan penusukan terhadap seorang pendeta bernama Albertus. Tidak jelas apa motif penusukan yang dilakukan oleh seseorang yang berpenampilan preman tersebut. Meski tidak menunjuk hidung secara langsung, namun ada kesan Hanung hendak menggiring stereotype buruk, seolah yang suka melakukan tindakan anakis datang dari kelompok agama tertentu.

Adegan selanjutnya, tanpa alasan yang jelas pula, sekelompok pemuda Islam bersarung dan berpeci tiba-tiba mencerca Pinghen, seorang keturunan Cina dengan panggilan ”Cino” (menyebut Cina dengan logat Jawa), lalu Pinghen membalasnya dengan cacian ”dasar teroris onsu” (logat Jawa yang berarti teroris anjing). Dalam film itu, Hanung yang punya darah keturunan Cina itu banyak menggunakan simbolik-simbolik bersensasi murahan, penuh didramatisir, yang berpangkal dari sebuah kemarahan terpendam.

Dengan dalih toleransi, Hanung juga menciptakan adegan seorang Muslimah berkerudung bernama Menuk yang merasa nyaman bekerja di sebuah rumah makan (restoran Cina) yang menghindangkan daging babi – makanan yang diharamkan oleh Islam. Toleransi ala Hanung ingin mengesankan, bahwa muslimah yang diperankan oleh Revalina S Temat adalah muslimah yang ideal, yang bisa menghargai sebuah perbedaan. Meski tidak sampai memakannya, tidak terlihat kegalauan hatinya, seolah daging babi bukan sesuatu yang diharamkan.

Di sela adegan itu, ada seorang Muslimah yang menolak bekerja di sebuah restoran yang sama, dengan alasan prinsip agama yang dipegang. Namun, cara pandang Hanung yang keliru, ingin menunjukkan bahwa Muslimah yang menolak bekerja memotong daging babi setiap hari di restoran Cina itu dikesankan sabagai muslimah yang tidak toleran.

Sang Murtadin

Adegan yang menyesatkan lainnya adalah ketika seorang wanita (diperankan Endhita) yang sebelumnya beragama Islam kemudian berpindah agama alias murtad menjadi pemeluk Nasrani yang taat. Ada sebuah ungkapan yang terlontar dari bibir sang murtadin tadi, bahwa dirinya pindah agama tidak berarti mengkhianati Tuhan. Pesan yang disampaikan dalam film ini adalah manusia berhak menjadi murtad, dan itu adalah hak asasi yang patut dihargai.

Bukti film Hanung menyebarkan paham pluralisme agama yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini bisa dilihat dalam narasi pada film tersebuti: ”...semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke arah yang sama; mencari satu hal yang sama dengan satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan.”

Adegan yang lebih menyengat lagi adalah ketika Surya (diperankan Agus Kuncoro), seorang pemuda Muslim bersedia diajak bermain drama di sebuah gereja pada perayaan Paskah, dengan memerankan sebagai Yesus Kristus. Mulanya hatinya galau, tapi setelah berkonsultasi pada seorang ustadz muda (diperankan oleh David Khalik), ditemukan jawaban yang amat sesat menyesatkan. Katanya, bahwa untuk menjaga keimanan bukan terletak pada fisik, melainkan hati. Maka masuk gereja, bahkan memerankan aktor sebagai Yesus sekalipun bukan sesuatu yang subhat dan diharamkan. Bagi Hanung, hal itu tak perlu dipersoalkan.

Usai memerankan Yesus, pemuda muslim yang sehari-hari tinggal di masjid itu pun melafadzkan QS. Al Ikhlas (Qul huwallohu ahad). Hanung ingin menggambarkan, memerankan Yesus bukan ancaman yang bisa mendangkalkan akidah keislaman seseorang. Kesalehan dan keimanan Islam itu tetap terjaga, meski mencampuraduk keyakinan dengan mengikuti ritual agama lain (Nasrani). Sangat aneh, pemuda islam seperti Surya malah memakmurkan gereja, bukan memakmurkan masjid, tempat dimana ia bekerja sebagai marbot.

Inilah kampanye pluralisme yang diusung Hanung. Kok bisa, QS Al Ikhlas yang menegaskan bahwa Dia (Allah Swt) Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tapi oleh Hanung, ditafsirkan secara serampangan dengan kacamata pluralis, yang membenarkan Yesus sebagai anak Tuhan. Setidaknya Hanung menghantarkan seorang Muslim menjadi hipokrit bahkan musyrik. Padahal dalam Islam, musyrik adalah dosa besar yang tidak terampuni, kecuali bertobat.

Adegan lebay penuh rekaan itu juga dilukiskan Hanung, pada saat restoran Cina mengalami kerugian saat memasuki bulan Ramadhan, dimana umat Islam sedang berpuasa. Ada kesan, bahwa pelanggan restoran yang suka makan daging babi itu adalah umat Islam. Sehingga ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, maka restoran pun menjadi sepi. Bahkan pada saat lebaran, pemilik restoran Cina itu lagi-lagi melarang karyawannya untuk libur atau pulang kampung, dengan alasan restoran merugi, karena terlalu lama libur. Hanung memang menciptakan dua karakter yang berbeda dalam sebuah keluarga keturunan Tionghoa, seorang ayah (Tan Kat Sun) yang toleran dan anak (Ping Hen) yang intoleran.

Konyolnya lagi, diciptakan lah insiden penyerangan terhadap restoran Cina oleh sekelompok masyarakat muslim dengan membawa kayu hingga terjadi tindakan anarkis yang disertai pemukulan. Hanung lagi-lagi membuat stereotype buruk atas umat Islam yang suka dengan anarkis. Bisa dibayangkan, apa mungkin di hari lebaran, umat Islam melakukan penyerangan dan perusakan. Hanung yang mengaku Muslim nampak lebay dan tidak waras, dimana umat Islam digambarkan sebagai makhluk yang bengis dan biadab.

Adegan Banser yang menjaga gereja pun digambarkan Hanung sebagai hero. Seperti meledek, Hanung menggambarkan, Banser NU adalah sebuah pekerjaan yang disediakan untuk para pengangguran, seperti Soleh (diperankan oleh Reza Rahadian). Dari banyak adegan dalam film tersebut, nampak alur cerita yang tidak sistematis, tergesa-gesa, vulgar, sarkasme, sekedar simbolik untuk mendramatisir kisah yang penuh amarah, dan jauh dari kualitas. Film Hanung tak ubahnya ”sampah” yang melukai hati umat Islam, meski dibumbui dengan humor segar yang mengundang tawa.

Hanung sepertinya pura-pura bodoh, ketika ditanya apa itu pluralisme. Bahkan ia mengelak film garapannya itu punya motif untuk mengkampanyekan pluralisme. “Saya tidak mengerti apa itu pluralisme. Nanti, kalau saya bilang, film itu pluralisme, nanti golongan pluralis akan berusaha memanfaatkan. Begitu juga kalau saya bilang ini liberal, nanti mereka akan mengklaimnya juga.”

Jadi istilah pluralisme buat Hanung tidak lagi sesederhana istilahnya saja karena di dalamnya sudah ada muatan politis, pergerakan dan keyakinan. “Saya berusaha melepas diri dari itu semua. Saya adalah peribadi yang hanya berusaha memotret semua persoalan yang berkelindan di dalam diri saya.”

Ketika ditanya, bagaimana anda memahami pluralisme? Hanung mengaku tidak tahu pluralisme itu apa, karena ia sangat hati-hati dengan istilah pluralisme. “Makanya saya kasih judul film itu hanya tanda tanya,” ujarnya berdalih.

Bila Hanung mempersilahkan penonton memberi judul film “?” ini, maka pantas, jika film ini diberi judul “Sang Murtadin” atau “Sang Perusak Akidah”.

Adhes Satria

Presiden SBY Tidak Becus Atasi Perampok Somalia


Presiden SBY dinilai tidak becus melindungi keselamatan warga negaranya. Ini terkait lambannya pemerintah mengakhiri tragedi kemanusiaan di laut Somalia. Memasuki minggu ketiga, pemerintah masih saja berkutat pada opsi negosiasi pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus yang tak kunjung berhasil. Padahal, kemampuan personel Kopassus jauh melebihi pasukan mana pun di dunia ini, tak terkecuali Amerika Serikat.

“PRESIDEN bisa minta kepada Kopassus, bebaskan para sandera itu dengan segala biaya negara yang tidak terbatas. Langsung saja SBY bilang, hai Kopassus kembalikan awak kapal itu. Selesai. Persoalannya, presiden kita ini tidak becus,” tegas pengamat intelijen DR AC Manullang kepada Monitor Indonesia, Sabtu (16/4/2011).

Manullang lantas membandingkan SBY dengan Soeharto. Pada era Soeharto, operasi militer langsung digelar ketika pesawat Woyla dibajak teroris pada 1981. Saat itu, lanjut Manullang, Soeharto langsung memerintahkan Kopassus untuk menggelar operasi militer.

“Lihat saja Soeharto, dengan cepat para teroris yang membajak Woyla bisa dilumpuhkan dengan sukses oleh Kopassus. Kenapa ini tidak bisa?” papar dia.

Padahal, sambung Manullang, kemampuan personel Kopassus saat ini sangat jauh di atas kemampuan pasukan negara lain.

“Kopassus kita jauh lebih hebat dari Amerika, Prancis, Malaysia, dan Cina. Kopassus mampu tidak makan tujuh hari, hanya dengan makan jagung, dan minum air laut. Mereka tidak harus dikasih roti. Itulah kehebatan Kopassus kita. Kopassus jauh lebih mampu dari tentara dunia ini,” nilainya.

Sehingga, opsi menggelar operasi militer untuk pembebasan 20 ABK Sinar Kudus yang kini disandera perompak Somalia sangat realistis. Lagipula, opsi negosiasi yang tengah diupayakan pemerintah, menurut Manullang, hanya buang-buang energi saja.

“Di dunia ini tidak pernah ada penyandera langsung membebaskan sandera sesudah menerima uang tebusan. Perompak itu pasti berubah-ubah tergantung dari pesan sponsor. Karena ada yang membiayai para perompak itu,” ungkap mantan Kepala Bakin (sekarang BIN) ini.

Itulah sebabnya, opsi militer menjadi pilihan satu-satunya yang harus segera dilaksanakan. Lagipula, jika permintaan uang tebusan itu dipenuhi, itu sama saja menghabisi harga diri negara Indonesia.

“Tidak perlu itu. Yang perlu adalah pembebasan sandera. Apabila dibayar maka habislah harga diri negara ini. Harga diri negara ini hancur karena ketidakmampuan militer dan negara,” tukas pria yang pernah menimba ilmu intelijen di sejumlah negara ini.

Sehingga, sambung dia, pernyataan Menkopolkam Djoko Suyanto yang mengatakan operasi militer sangat sulit dilakukan, merupakan pernyataan yang tidak seharusnya diucapkan.

“Bilang dari saya, bahwa Menkopolkam itu bukan seorang intelijen. Dia itu hanya sebatas militer. Intelijen itu tak lain adalah serangkaian tindakan kerja keras yang pantang mundur. Harus bisa,” katanya.

Sebab, masih kata Manullang, operasi militer sangat membutuhkan data intelijen yang akurat dan tepat waktu. Pertanyaannya, apakah intelijen sudah tahu posisi persis kapal itu?

“Intelijen kita sangat lemah luar biasa dalam hal ini BIN. Sebenarnya lokasi perompak itu sangat strategis diserbu. Asal kita tahu dimana markasnya. Ya serbulah markasnya. Masalahnya, intelijen kita tidak punya data akurat,” nilai Manullang.

Sebenarnya SBY itu Militer Apa Ya? Kok Ciut Hadapi Perompak

Sejarah mencatat, terdapat beberapa kisah heroik yang pernah dilakukan seorang presiden. Salah satunya, Presiden Chili yang mengerahkan segala tenaga dan pikirannya untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak di bawah tanah. Bahkan, ia pun rela menginap di lokasi tambang itu.

SELAIN itu, tragedi jatuhnya pesawat Adam Air di laut Sulawesi beberapa tahun lalu juga menyisakan kisah heroik. Saat itu, tercatat satu orang warga negara AS yang turut menjadi korban pesawat naas itu. Tak menunggu lama, kapal induk AS langsung diperintahkan untuk menyisir lokasi jatuhnya pesawat itu. Hasilnya, kotak hitam pesawat itu pun ditemukan dan dibawa ke AS untuk diteliti lebih lanjut.

Nah, terkait aksi perompak Somalia yang menyandera 20 WNI, bagaimana dengan Presiden SBY? Menurut mantan Juru Bicara Presiden di masa Abdurrahman Wahid, Adie Massardi, SBY sudah jelas-jelas melanggar amanat konstitusi.

“SBY tidak bertanggungjawab kepada warga negaranya. Ini tentunya melanggar konstitusi, karena negara itu wajib melindungi warganya. Saya menilai ini lebih kepada amburadulnya manajemen pemerintahan SBY,” tukas Adie kepada Monitor Indonesia, Sabtu (16/4/2011).

Ketidakberdayaan SBY menghadapi perompak Somalia, lanjut dia, sedikit banyak berhubungan dengan latar belakang militer SBY. Dia menceritakan, di kalangan tentara SBY memang dikenal sebagai tentara pasif.

“Yang saya dengar, di kalangan tentara itu SBY dikenal sebagai tentara pasif. Ketika peperangan Fretilin di Timtim beberapa tahun lalu, yang lain sudah berperang dia masih asyik-asyik saja, seolah mengatur strategi. Bahkan, dia kurang mampu dalam memimpin. Satu-satunya yang dia mampu hanya soal pencitraan dan kemudian terlihat seolah-olah pintar,” sindir dia.

Menurut Adie, sikap pemerintah yang mengklaim tidak bertanggungjawab soal negosiasi dengan perompak Somalia juga memberikan penegasan lain betapa buruknya rezim SBY. Sebab, secara moral negara harus bertanggungjawab kepada warga negaranya.

“Secara moral sangat bertanggungjwab. Itu sikap yang ngawur dan pandangan ini adalah pandangan SBY. Ini bukan soal wajib atau tidak wajib. Tapi soal moral dan tanggungjawab. Ini bukan perorangan tapi warga negara,” imbuh Adie.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Monitor Indonesia, Sabtu (16/4/2011) menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak wajib bernegosiasi dengan para perompak Somalia. Pemilik kapal yang harus negosiasi dengan pihak perompak. Pemerintah hanya menjalin komunikasi dengan pemerintah Somalia dan masyarakat di sana.

Itu sebabnya, Adie menuding Presiden SBY tidak mempunyai nyali, sehingga akhirnya tidak punya tanggungjawab membebaskan warga negaranya.

“Perompakan bajak laut terhadap Indonesia adalah yang paling lama disandera. Negara yang lain hanya seminggu dua minggu selesai, entah bagaimana caranya. Ini membuktikan kepada kita semua, rezim SBY memang tidak peduli terhadap rakyatnya. Yang di depan mata saja tidak peduli. Apalagi yang jauh?” sentil Adie. MONITOR

Aksi Bajak Laut Somalia Resahkan Perdagangan Dunia


Perompakan di kawasan perairan Somalia telah sangat meresahkan berbagai maskapai pelayaran sekaligus organisasi dunia di bidang perdagangan dan lalu-lintas laut. Sedikitnya 12 milyar dollar AS atau sekitar Rp 103 trilyun per tahun telah dirampok oleh para perompak Somalia. Sementara, pemerintah Somalia sendiri seolah tak kuasa menghadapi ulah warganegaranya yang suka merompak.
Pada jangka panjang, perompakan di kawasan itu telah mengakibatkan beban ekonomi, sebagaimana diungkapkan kalangan industri perkapalan dan organisasi maritim, sebagaimana ditulis harian The Business Times, beberapa waktu lalu. Mereka meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah sejumlah negara untuk mengakhiri aksi perompakan ini.

Robert Lorenz-Meyer, Presiden Bimco, salah satu asosiasi perkapalan besar dunia, menegaskan, aksi perompakan di lepas pantai Somalia itu telah menimbulkan beban pada perekonomian dunia. “Sekitar 2.000 perompak Somalia telah membajak ekonomi dunia,” ujarnya.

Ia mengatakan, gangguan pada alur perdagangan laut yang disebabkan perompak di Somalia itu telah menimbulkan beban biaya 12 milyar dollar AS. Ada sekitar 30.000 kapal dagang yang melintasi kawasan Laut Arab di seputar Somalia setiap pekan.

The Heritage Foundation menyebutkan, kerugian akibat aksi perompakan di perairan lepas pantai Somalia telah menimbulkan kerugian materi sampai 16 miliar dollar AS, sekitar Rp 137 triliun, per tahun.

Biro Maritim Internasional melaporkan, sepanjang tahun 2010 terjadi aksi perompakan atas 53 kapal dagang dan penyerangan terhadap lebih dari 392 kapal lain. Perompak juga menyandera 1.181 pelaut dari banyak negara. Ini jumlah penculikan terbesar di laut. Sedikitnya delapan pelaut tewas. Sebagian besar dari aksi ini terjadi di lepas pantai Somalia. Lensa Indonesia

Di Manakah Dokumen IT KPU yang Dulu Dipegang Antasari?


Jakarta – Kala terlibat kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tengah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan IT KPU. Kini Antasari tidak tahu di mana dokumen itu.

“Dulu saya sempat ngomong dengan Pak Antasari, beliau bertanya ada di mana dokumen pengadaan IT suatu lembaga. Ada kehilangan berkas itu, tidak tahu ke mana,” ujar kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (19/4/2011).

Apakah berkas tersebut termasuk yang disita oleh penyidik? “Saya nggak tahu. Penyitaan dokumen dari kantor Pak Antasari ini tidak dikonfirmasi ke Pak Antasari. Saat penyitaan kan Pak Antasari sudah di dalam (tahanan),” kata Maqdir.

Berdasar putusan pengadilan, seharusnya semua dokumen yang pernah diambil, dikembalikan ke KPK. Namun, dokumen pribadi milik Antasari ternyata juga tidak dikembalikan kepada Antasari.

“Padahal ada dokumen yang menurut pengadilan dikirim oleh seseorang untuk Antasari dan bertuliskan private dan confidential. Ini juga dikembalikan ke KPK, padahal itu untuk Antasari. Kami sudah sampaikan kejanggalan ini juga ke Komisi Yudisial (KY),” tutur Maqdir.

Menurut Maqdir, saat dilakukan penyitaan berkas, tidak ada konfirmasi sama sekali kepada Antasari apakah dokumen berhubungan dengan kasus yang menjerat Antasari atau tidak.

“Yang saya tahu ada juga berkas tentang kerjasama negara dengan swasta, yang buat saya tidak penting amat. Ada laporan BLBI yang merupakan kerjaan lama yang sudah selesai,” terang Maqdir.

Dia berpendapat, dokumen yang tidak terkait perkara tetapi diambil untuk disita, maka hal itu melanggar hukum. Namun pihak kuasa hukum masih belum tahu proses hukum apa yang akan diambil terkait barang-barang yang disita.

Kasus Antasari kembali mencuat setelah Komisi Yudisial pada 13 April menemukan indikasi pelanggaran profesionalitas hakim yang menangani persidangan Antasari Azhar, setelah mempelajari pengaduan pengacara Antasari. KY mensinyalir ada sejumlah bukti-bukti penting yang justru tidak dihadirkan hakim. Bukti penting yang diabaikan itu seperti bukti dan keterangan ahli terkait senjata dan peluru yang digunakan dan pengiriman SMS dari HP Antasari. Untuk menindaklanjuti kasus ini, KY meminta keterangan pada pengacara Antasari. KY juga akan meminta keterangan para hakim tingkat pertama dan kasasi dan para saksi ahli kasus ini.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman Antasari Azhar selama 18 tahun penjara karena dinilai sah dan menganjurkan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnaen. Putusan yang sama ditujukan kepada terdakwa lain, yakni mantan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizar 12 tahun, Sigid Haryo Wibisono 15 tahun, dan Jerry Hermawan Lo 5 tahun penjara.

Polri Sita 3 Dokumen Kasus KPK
Pihak mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar penyebutkan Polri telah menyita dokumen kasus KPK. Penyitaan tersebut saat Polri melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

“Penyidik menyita tiga dokumen dari ruangan Pak Antasari di KPK. Tiga dokumen yang disita tentang BLBI, perjanjian swasta dengan BUMN, dan satu bundel pengaduan masyarakat, ya termasuk soal IT,” tutur kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail saat dihubungi, Selasa (19/4/2011). Terkait dokumen laporan masyarakat yang berkaitan dengan IT, Maqdir belum dapat menjelaskan lebih detil substansi dokumen tersebut.

Seperti diketahui KPK pernah menyelidiki kasus IT KPU pada sekitaran tahun 2009. “Tidak jelas IT yang di mana, belum tentu tentang KPU (pengadaan perangkat IT dalam perhitungan suara di KPU),” katanya.

KY Bisa Panggil Cirus dan Susno untuk Bongkar Kasus Antasari
Komisi Yudisial (KY) didesak serius untuk membuka dugaan ‘kecurangan’ di persidangan Antasari Azhar. KY bisa meminta keterangan mantan jaksa kasus Antasari, Cirus Sinaga dan juga mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. “KY bisa memanggil Cirus dan Susno sebagai saksi,” kata Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Netta S Pane di Jakarta, Selasa (18/4/2011).

Netta menjelaskan, dari temuan KY dalam memeriksa persidangan kasus Antasari, terdapat temuan adanya pengabaian bukti, antara lain mengenai keterangan ahli terkait senjata dan peluru yang digunakan. Juga soal teknologi informasi, dalam hal ini pengiriman SMS dari Antasari.

Kasus Antasari ini harus benar dibeberkan dan diungkap ke publik. KY tidak perlu takut akan tekanan dan intervensi pihak lain. “Ini harus diungkapkan agar rasa keadilan masyarakat benar-benar ditegakkan,” tuturnya. KY akan mengumumkan sikap atas kasus Antasari Azhar dalam kurun 90 hari ke depan. Dalam kurun waktu itu, KY akan memanggil semua hakim yang terlibat dalam memutus, dari tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). detikNews

Misteri Baju Almarhum Nasrudin Zulkarnaen

Suporter Persita Hajar dua Remaja Hingga Tewas

TANGERANG – Duka mendalam dirasakan oleh keluarga Muhammad Tomy, 17, dan Ahmad Hariri, 15, dua remaja yang tewas akibat kebrutalan suporter sepakbola. Kedua remaja yang masih bersaudara sepupu ini kehilangan nyawa akibat jadi korban salah sasaran tawuran antar pendukung klub sepakbola.

“Anak saya tidak pernah ikut-ikutan menjadi suporter bola. Kenapa dikeroyok?” ucap Ny. Mas’unah, ibunda Ahmad Hariri sambil menangis. “Saya minta polisi menangkap pembunuh anak saya,” ujar Ny. Mas’unah di rumahnya di Kp. Kampung Sangiang, Kec. Priuk, Kota Tangerang, Selasa (19/4) siang.

Ia mengatakan tak ada satu pun pengurus klub Persita yang datang untuk menjelaskan kronologis kejadian yang menimpa anaknya. Bahkan ia mengetahui anaknya menjadi korban setelah diberitahu tetangga.

Mendengar kabar tersebut, ia bersama suaminya, Mad’isa, mengecek ke rumah sakit. Wanita ini langsung lemas begitu mendapati anaknya, Ahmad Hari dan keponakannya, Tomy sudah tak bernyawa. “Sekejam itu perlakuan mereka,” sebut Ny. Mas’unah.

Diceritakannya, Senin (18/4) sekitar Pk. 21:00 Ahmad Hariri, pelajar kelas 2 SMP Negeri 17 Tangerang, berniat membeli nasi goreng. Ia bersama Tomy dan Ahmad Badrul Hikam, 15, berboncengan Yamaha Mio B 6810 CIR milik ayahnya.

Di Jalan Arya Kemuning, Tangerang, ketiganya dihadang puluhan pemuda berseragam suporter Persita yang tengah mencari tumpangan truk. Mereka memalak ketiga remaja tersebut. Takut motornya dirampas, Hariri yang mengemudikan motor berupaya kabur. Namun, puluhan pemuda anarkis itu mengejar.

Hariri panik hingga tak mampu mengendalikan motor. Saat ketiga remaja itu terjatuh, massa langsung menghajar mereka dengan rantai besi, kayu dan batu. Tony dan Hariri tewas, sedangkan Hikam luka parah bahkan kakinya patah. Ia dilarikan ke RS Sari Asih Sangiang. Jenazah Tomy dan Hariri, dimakamkan di tanah wakaf Kampung Sangiang, Kota Tangerang, Selasa (19/4) siang.

Kapolres Metro Tangerang, Kombes Taviv Yulianto, mengatakan anggotanya sudah mengantisipasi kemungkinan ada keributan supoter sepakbola. Pengeroyokan dilakukan setelah anggotanya kembali ke Polres Metro Tangerang. “Kami mengusut siapa pelaku pengeroyokan tersebut,” janji Kombes Taviv. Pos Kota

Antasari Siap Bongkar Dugaan Korupsi IT KPU


Politisi Gerindra, Permadi mengaku belum lama ini bertemu dengan Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Permadi, ia diminta oleh Antasari untuk mengunjunginya di Rutan Tangerang. Menurut Permadi, Antasari tiba-tiba mengingat dirinya.

“Saya ingat dengan Pak Permadi. Sebelum saya ditangkap, tahun ini adalah tahun Tuhan menghilangkan angkara murka. KPK adalah alat Tuhan untuk memberantas korupsi. Tapi Pak Permadi katakan, kalau tebang pilih saya kena karma. Saya ingat kata-kata Pak Permadi itu,” kata Permadi menirukan ucapan Antasari di pertemuan Syafii Maarif dan Dewan Penyelamat Negara (Depan), petang ini, Selasa (19/4) di Jalan Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat.

Lantas setelah itu, kata Permadi melanjutkan cerita, Antasari bertanya padanya. “Apakah saya akan keluar?” Lalu, Permadi menjawab, “Anda bisa keluar kalau berani membongkar kasus IT KPU.” Setelah Antasari menyatakan iya, Permadi lantas menghubungi sahabatnya yang berpangkat Jenderal. Tujuannya, lanjut Permadi, untuk mendukung keinginan Antasari tersebut.

Lalu, Permadi pun memutuskan akan melakukan aksi demonstrasi besok untuk mendukung Antasari. Selain itu, kata Permadi, Antasari bersedia untuk sumpah pocong oleh ratusan ulama terkait semua pernyataannya tersebut. Dan berani mengatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, mantan Direktur Rajawali Banjaran. Rakyat Merdeka

Misteri Baju Almarhum Nasrudin Zulkarnaen


Pengacara Antasari Azhar menyambut positif kesimpulan Komisi Yudisial (KY) atas penanganan perkara kliennya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Meski terlambat, pengacara berharap KY bisa mengungkap kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut.

Salah satu masalah yang terus diminta Antasari dan tim pengacara adalah menunjukkan baju almarhum Nasrudin dalam persidangan. “Berkali-kali kami minta baju korban karena ini sangat penting. Tapi tidak pernah dihadirkan jaksa penuntut umum,” kata Juniver Girsang selaku pengacara Antasari Azhar, Rabu 13 April 2011.

Baju ini, kata dia, bisa menunjukkan apakah peluru yang membunuh Nasrudin berasal dari senjata yang selama ini disita kepolisian atau bukan. Sebab, lanjut Juniver, hakim pun tidak memasukkan pertimbangan ahli forensik Munim Idris yang menyebutkan bahwa peluru yang bersarang di tubuh korban berbeda dengan senjata yang disita polisi.

“Jika hal-hal ini dipertimbangkan, 100 persen kami yakin Antasari pasti bebas,” kata Juniver.

Dalam sidang, menurutnya, jaksa juga tidak bisa membuktikan apakah pesan layanan singkat (SMS) kepada korban memang berasal dari Antasari. “Dalam persidangan bisa dibuktikan kalau Antasari tidak pernah mengirim SMS,” kata dia. Hal ini, kata dia, dibenarkan ahli IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebutkan nomor telepon genggam Antasari tidak pernah mengirim SMS seperti yang jaksa tuduhkan.

“Walaupun telat, mudah-mudahan KY bisa mengungkap kenapa pertimbangan itu tidak dimasukkan.” Tim pengacara, kata dia, sudah menerima undangan KY untuk datang ke kantor KY, Jumat besok pukul 10.00.

Sebelumnya, KY menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang menangani perkara pembunuhan berencana dengan terpidana Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. KY menduga majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi telah mengabaikan bukti penting. VIVAnews

Misteri Dibalik Kasus Antasar Azhar

KUASA hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, pengacara Maqdir Ismail mendesak agar jaksa Cirus Sinaga diperiksa dalam posisisnya sebagai mantan jaksa penuntut umum (JPU) kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen.

Menurut Maqdir, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy tidak perlu lagi menunggu konfirmasi dari pihak Antasari selaku terpidana. “Secepatnya Jamwas melakukan pemeriksaan kepada Cirus Sinaga. Tidak perlu minta konfirmasi dari kami,” kata Maqdir Ismail, Senin (24/1/2011), seperti dilansir inilah.com.

Desakan untuk memeriksa Cirus ini menyusul yang testimoni Gayus Tambunan, bahwa Polri tidak berani memeriksa Cirus dalam dugaan kasus mafia hukum karena takut dugaan rekayasa menyeret Antasari dalam pembunuhan Nasrudin bakal terbongkar. Hingga saat ini, kubu Antasari masih meyakini bahwa kasus pembunuhan Nasrudin direkayasa untuk melengserkan Antasari dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Maqdir menuduh Cirus Sinaga menyembunyikan beberapa kejanggalan selama Antasari disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Cirus Sinaga didesak diperiksa dalam posisinya sebagai mantan JPU kasus pembunuhan Nasrudin. Cirus tidak pernah menunjukkan barang bukti berupa baju korban selama di persidangan. Padahal , dengan baju tersebut banyak fakta yang bisa terungkap di antaranya jarak tembak. “Argumen apakah ditembak jarak jauh atau dekat ini bisa terungkap. Sedangkan mayat korban sebelum sampai di RS Tangerang juga sudah dimanipulasi,” ungkap Maqdir.

Karena itu, lanjutnya, perlu ada tim independen yang dibentuk untuk mengungkap adanya dugaan rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin. Ia juga sepakat bila Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). “Saya kira ini soal waktu saja. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, satu persatu akan terungkap,” papar pengacara Antasari ini.

Seperti diketahui, Jaksa Cirus Sinaga bersama Poltak Manulang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap untuk menghilangkan pasal tuntutan terhadap kasus Gayus saat diadili di Pengadilan Negeri Tangerang, tahun lalu. Gayus mengaku mendapatkan salinan rencana tuntutan setelah mengeluarkan sejumlah uang melalui pengacaranya, Haposan Hutagalung.

Bagaimana sebenarnya sepak terjang Antasari Azhar saat menjadi Ketua KPK? Lepas dari kekurangannya, Antasari sebenarnya sudah terlihat berani membabat oknum-oknum pejabat yang koruptor. Ia pun saat menjadi Ketua KPK nekat untuk memenjarakan Aulia Pohan (besan SBY). Antasari juga berani menyeret para jaksa “nakal” seperti jaksa Urip Tri Gunawan yang disuap Artalyta Suryani (Ayin). Untuk itulah, diduga ada konspirasi seperti pergolakan “Cicak vs Buaya” dan juga rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Maka, tak heran apabila saat itu Antasari Azhar dituntut hukuman mati sebagai shock teraphy bagi para pemberantas korupsi KPK agar tidak menyeret para penguasa di negeri ini. Ingat! KPK dibentuk saat Megawati jadi Presiden. Tuntutan JPU untuk Antasari dihukum mati diduga ada pesanan dari “bos” atasan jaksa, dengan mengabaikan pendapat para pakar hukum. Keputusan JPU yang menuntut hukuman mati terhadap Antasari sebagai salah satu terdakwa kasus pembunuhan Narsuddin, merupakan tuntutan sepihak dan dilematis serta berbau nuansa politis terkait skenario besar yang diduga berujung kepada rekayasa pelemahan KPK. Maklum, KPK yang dianggap sebagai institusi super body dapat membahayakan para pelaku korupsi kelas kakap termasuk para penyelenggara negara yang terlibat dugaan korupsi.

Diduga ada dendam dari pihak penguasa terhadap Antasari yang sudah berani dan “lancang” menangkap para pejabat, menyeret dan menghantam sana-sini tanpa rasa takut demi penegakan hukum. Kasus besar pun diproses oleh Antasari, sehingga para penguasa diduga kuat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan sekarang ini menyeret Antasari dengan tuntutan hukuman mati.

Terkadang pengaruh penguasa di balik layar sangat kuat dalam menekan proses keputusan hukum yang sebenarnya. Akhirnya berujung kepada iming-iming jabatan yang lebih tinggi pun sebagai bargaining politik dapat menjadi taruhan apabila hukuman mati bagi Antasari dapat dijalankan. Apakah dalam sanubari aparat hukum di negeri ini masih mengandalkan hati nurani? Pasalnya, tuntutan hukuman mati bagi Antasari hanya didasari bukti yang sumir. Bahkan, pengacara Antasari telah membeberkan 32 bukti bahwa kasus Antasari adalah rekayasa.

Beberapa bukti penting yang dungkapkan pengacara Antasari Azhar, Hotma Sitompul misalnya, antara lain saksi dalam kasus pembunuhan Nasrudin diperiksa secara paralel, satu saksi untuk banyak tersangka. Saksi-saksi tersebut juga diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum. Ada pula beberapa saksi yang ditemukan di tempat penembakan Nasrudin di Tangerang, Banten, namun tidak pernah diperiksa apalagi dihadirkan ke persidangan. Bahkan, penyidik tidak mencantumkan BAP terdakwa Kombes Wiliardi Wizar tanggal 29 April 2009 lalu. Dalam BAP tersebut, Wili tidak menyebutkan keterkaitan Antasari dalam pembunuhan Nasrudin. Penyidik malah mengiming-imingi Wili hanya akan dikenai hukuman disiplin bila membuat pengakuan tentang keterlibatan Antasari tersebut. Apakah itu bukan rekayasa?

Pengacara Antasari juga mengungkapkan, saksi kunci Rhani Juliani (istri siri Nasrudin) cuma diperiksa satu kali di Polda Metro Jaya. Selebihnya Rhani diperiksa di apartemen, Rumah Makan di SCBD, serta hotel di Ancol. Namun, BAP Rhani selalu dikatakan diperiksa di Mapolda Metro. Sedangkan Antasari diperiksa pertama kali sebagai tersangka pada 4 Mei 2009, namun telah dibuatkan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 26 April satu bulan sebelumnya. Selain itu, penyidik tidak menyita baju milik korban. Bukankah itu kunci untuk mengetahui apakah tembakan itu jarak jauh atau dekat?

Nampaknya, apa yang terjadi selama ini dituduhkan kepada Antasari Azhar sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Bisa jadi, dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Kabarnya, sikap Ketua KPK Antasari yang dulu berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Konon, SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya, Anisa Pohan, suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.

Saat masih menjabat Ketua KPK, Antasari tidak hanya akan membongkar skandal Bank Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara DPP Partai Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat, serta para innercycle SBY. Antasari pun pernah berpesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan. Itulah sebabnya saat itu KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus melakukan penyadapan-penyadapan. Satu catatan, diduga Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang paling besar bagi kemenangan SBY. Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun berani menangkap Anggoro dan menghukum berat Anggodo meski sudah ditahan?

Akhirnya, sang penegak hukum “sejati” Antasari Azhar harus meratapi nasibnya. Tidak hanya diputarbalikkan niat baiknya untuk bertekad membongkar korupsi menjadi si pembunuh Nasruddin Zulkarnaen, tetapi diduga juga “difitnah” melakukan kencan atau berselingkuh dengan Rhani Juliani. Sudah saatnya, penegakan hukum di negeri kita ini harus benar-benar dijalankan dengan terbuka dan transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sehingga “bangkai busuk” yang disembunyikan bisa ketahuan jelas. Juga bagi pihak yang merasa sudah berbuat fitnah dan penyesatan hukum, diimbau hendaknya segera sadar, berhenti dan tobat. Namun, kini jaksa Cirus Sinaga masih bebas tidak terjangkau proses hukum secara serius. Ada apa ini?!

Antasari Azhar Bersumpah!..

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah SWT Saya Bersumpah!

Hari ini tanggal 03 Januari 2011, Jaksa selaku eksekutor melaksanakan putusan Mahkamah Agung/ MA dengan cara menempatkan saya di Lembaga Pemasyarakatan. Tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan yang mana?, sepenuhnya wewenang Jaksa.

Sebentar lagi, sebagai seorang terpidana walau tidak besalah. Masih ada kesempatan saya melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) untuk meraih kebenaran yang bermuara pada keadilan. Dapat dipastikan saya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Mengingat upaya meraih keadilan akan terus saya perjuangkan sekalipun dari balik terali besi, namun dibawah lindungan Allah SWT.

Selama hampir 2 (dua) tahun saya “DIAM” tidak berarti kami turut merencanakan kejahatan sebagaimana didakwakan pada saya. Namun sebagai penegak hukum, saya menghormati proses yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kewajiban lembaga penegak hukum. Sampai saat ini saya menilai sejak penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, hakim telah dihadapkan kepada Fakta/BAP yang telah membelokan proses teknis yuridis. Sehingga putusan yang ada seperti saat sekarang tidaklah berlebihan jika saya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan suatu pengharapan peradilan yang jujur, profesional dan berkeadilan masih ada di Bumi Pertiwi ini.

Adapun dugaan kejanggalan/pembelokkan fakta dimaksud antara lain:

1.Pengiriman SMS mengancam tidak jelas, fakta sidang bukan terdakwa, barang bukti HP tidak pernah dibuka apalagi di Rollback untuk melihat siapa pengirim (IMEI) yang menggunakan nomor saya, atau SMS rekayasa.

2.Baju korban tidak pernah dijadikan barang bukti(?)

3.Senjata yang dijadikan barang bukti dengan Proyektil/ Peluru yang mengakibatkan korban meninggal, tidak cocok (Revolver 38, Proyektil diameter 99 mm) dan lain-lain kejanggalan.

Maka seharusnya dalam perkara ini telah terjadi Error in Persona maupun Objekto, menghukum orang yang tidak bersalah dan telah mengesampingkan Alat Bukti Ahli Balistik maupu Forensik terutama Ahli IT yang disumpah.

Saya yakin kebenaran akan menampakkan wujudnya di Bumi Merah Putih. Insya Allah. Amin

Jeruji Besi Polda Metro Jaya, 03 Januari 2011

Hormat Saya

Antasari Azhar
_______________

Politik Balas Dendam

ADA penilaian, apa yang dikembangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap lawan-lawan politiknya sungguh sangat merusak demokrasi, jauh dari etika dan moralitas. Sebagai orang yang saat ini berkuasa atas jalannya roda pererintahan, termasuk insitusi hukum dan kejaksaan, SBY dinilai telah melakukan berbagai rekayasa politik atas orang-orang yang berbeda dengannya. Rekayasa tersebut digemborkan dengan berbagai macam cara, entah isu korupsi atau isu perempuan.

Aktivis Petisi 28 Haris Rusly menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY dalam penegakan hukum diduga hanyalah sebuah rekayasa politik semata. Dalam kasus Antasari Azhar misalnya, Haris 100% yakin bahwa sebetulnya Antasari tidak terlibat. Tetapi nampaknya Antasari tidak berdaya dalam kekuatan politik dan modal yang saat ini sedang berkuasa. Ia pun akhirnya masuk penjara. Lebih jauh Haris menduga bahwa apa yang terjadi pada Antasari sebetulnya adalah salah satu bentuk upaya pelemahan KPK demi mengamankan kepentingan Istana.

“Saya tidak yakin bahwa orang seperti Antasari bermain perempuan sedemikian rupa sehingga sampai membunuh seorang Nasrudin. Sepertinya ini hanyalah rekayasa politik semata,” ujar juru bicara Petisi 28 yang juga mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini saat diskusi penegakan hukum era SBY di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Kamis (8/7/2010).

Lebih jauh ia menyatakan bahwa dalam penegakan hukum SBY sepertinya tebang pilih. SBY diduga mengamankan kawan-kawan dekat Istana yang diduga terlibat dalam soal korupsi, sementara disisi lain menghajar lawan politik dengan isu korupsi dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh dalam penegakan hukum dinilai tebang pilih karena juga hanya berlaku pada orang-orang yang katakanlah sudah tidak punya kekuasanan lagi. Penegakan hukum SBY hanya terjadi pada orang-orang yang sudah berada di luar kekuasaan.

Hal tersebut dapat menimbulkan dugaan bahwa politik yang dikembangkan oleh SBY selama ini adalah politik balas dendam semata. Ia menyingkirkan dengan cara-cara yang tidak etis orang-orang yang tidak lagi berada dipusat kekuasaan dan merugikan kepentingannya. Hal ini diduga akan terus berlanjut dalam politik Indonesia mendatang. Ketika SBY tidak berkuasa lagi, bisa jadi politik balas dedam tersebut akan menimpa dirinya.

“SBY sepertinya saat ini merasa bahwa ia akan berkuasa seumur hidup. Ia akan berkuasa seperti Soeharto. Sehingga ia kini berbuat sewena-wena saat berkuasa. Jangan salah,” ujar aktivis Petisi 28 ini.

Sementara itu, Ali Mukhtar Ngabalin menilai apa yang terjadi di lingkungan Istana juga sebetulnya tidaklah bersih. Lingkungan Istana banyak juga dipenuhi oleh hal-hal yang merugikan Negara dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sebab itu, bila SBY saat ini sewena-wena dengan memperlakukan lawan politiknya, maka hal tersebut juga bisa jadi menimpa SBY ketika ia tidak lagi berkuasa.

Rakyat Indonesia secara keseluruhan membutuhkan sebuah sikap kepemimpinan SBY yang tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tidak saja menimpa lawan-lawan yang lemah, tetapi juga kerabat Istana. Juga bukan sebuah penegakan hukum yang bukan rekayasa. Bila itu yang kini dikembangkan SBY, politik Indonesia ke depan akan dipenuhi oleh praktik politik balas dendam. Dan demokrasi di jurang kehancuran.

Kesaksian Williardi & Rekayasa Kasus Antasari

Beginilah cara merekayasa kasus Antasari Azhar. Cepat atau lambat kejahatan pasti terungkap..

Kesaksian Williardi Wizard sungguh berani dalam sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Ia menyadari, sebagai saksi mahkota, apa pun pernyataannya sangat memengaruhi nasib mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang tersebut.

Hari Selasa (10/11) ini, ia memutuskan untuk mencabut semua pernyataannya di BAP karena itu semua dibuat atas dasar rekayasa penyidik polisi. “Saya nyatakan semua BAP tidak berlaku. Yang (akan) kami pakai adalah BAP tanggal 29 April 2009 dan 30 April 2009 dan yang (kami) katakan di sini,” kata Williardi.

Ia memutuskan mencabut keterangannya di BAP karena apa yang ia katakan telah dibuat oleh penyidik, dan ia tinggal tanda tangan. Alasan lain, pihak penyidik tidak memenuhi janjinya untuk tidak menahannya jika menurut pada penyidik.

Rekayasa itu bermula saat ia dijemput pada satu hari dari rumahnya ke kantor polisi pukul 00.30. Pada dini hari itu Williardi didatangi dan diperiksa Direktur Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya, Wakil Direktur Reserse, dan tiga orang kepala satuan.

Menurut Williardi, para petinggi polri memintanya membuat BAP yang harus menjerat Antasari sebagai pelaku utama pembunuhan Nasrudin. “Waktu itu dikondisikan sasaran kita cuman Antasari. (Lalu BAP saya) disamakan dengan BAP Sigid (Haryo Wibisono), dibacakan kepada saya,” ujar Williardi tanpa wajah takut.

Dalam kesaksian berikutnya, Williardi pun menyebut nama Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Adiatmoko. Menurut dia, Adiatmoko juga memintanya membuat BAP demi kepentingan menjebloskan Antasari.

BAP yang dibuat Williardi pada tanggal 29-30 April ditolak penyidik karena Antasari tidak tersangkut. “Udah bikin apa saja yang terbaik untuk menjerat Pak Antasari. Dijamin besok pulang. Kami dijamin oleh pimpinan Polri tidak akan ditahan. Paling sanksi indisipliner,” kata Williardi mengulang perkataan Adiatmoko.

Karena jaminan itu, lanjut Williardi, ia bersedia menandatangani BAP yang sudah dibuat penyidik. Namun, yang terjadi keesokan harinya dalam berita televisi, Williardi diplot polisi sebagai salah satu pelaku pembunuhan Nasrudin.

Ia pun protes kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iriawan yang turut memeriksanya. “Janji mana? Tolong diklarifikasi. Kami tidak sejahat itu,” ujar Williardi.

Protes Willardi ini menuai reaksi dari teman sejawatnya. Kembali ia dijemput Brigjen (Pol) Irawan Dahlan dan langsung dibawa ke kantor Adiatmoko.

Sambil minum kopi, ia ditanya apakah kenal dengan Edo, Jerry Hermawan Lo, Antasari Azhar, dan Sigid Haryo Wibisono. Ia juga ditanya apakah pernah menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Edo dari Sigid.

Williardi mengiyakan semua pertanyaan, tanpa tahu ia sedang disidik. Mendengar pengakuan Williardi, Adiatmoko meminta bawahannya untuk langsung menahan Williardi.

“Lho kok cuma nyerahin uang ditahan?” ujar Williardi kepada Adiatmoko. Sejak saat itu sampai sekarang Williardi mendekam dalam tahanan.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Herri Swantoro di PN Jakarta Selatan siang tadi, Williardi juga mengaku dicap sebagai pengkhianat oleh teman-teman sejawatnya ketika ia protes kenapa ia akhirnya jadi terlibat dalam kasus pembunuhan dan ditahan.

Protes kerasnya itu malah ditanggapi dingin oleh penyidik. “Itu perintah pimpinan,” begitu jawaban yang dia dapat saat ia mengungkapkan kenapa ia ditahan.

Penasaran siapa yang dimaksud dengan pimpinan, Tim Kuasa Hukum Antasari yang diketuai Juniver Girsang bertanya kepada Williardi siapa yang dimaksud pimpinan. “Kalau bicara pimpinan, pimpinan kami ya Kapolri,” jawab Williardi lantang.

Lebih jauh, rekayasa itu juga terjadi saat rekonstruksi. Dalam suatu pertemuan di kamar kerja Sigid, seolah-olah penyidik membuat adegan Antasari memberikan amplop coklat berisi foto Nasrudin kepada Williardi. Hal ini langsung dibantah oleh Williardi.

“Itu tidak benar. Kami menerima amplop itu langsung dari saudara Sigid. Tanpa ada Pak Antasari,” tutur Williardi. Dari awal memberikan kesaksian, Williardi tidak gentar membeberkan pernyataan yang dianggapnya benar.

Tak ada wajah takut darinya sekalipun beberapa pejabat berbintang ia sebutkan. Terdengar pula ia beberapa kali bersumpah untuk meyakinkan majelis hakim.

Selain nama-nama di atas, ia juga menyebut petinggi Polri, seperti Niko Afinta, Tornagogo Sihombing, dan Daniel. Jaksa penuntut umum yang diketuai Cirus Sinaga meminta nama-nama yang disebut Williardi supaya dihadirkan dalam persidangan.
__________________________

Williardi: Atasan Saya Ya Kapolri!

Di dalam persidangan, saksi Williardi Wizard “bernyanyi” kalau rekannya di kepolisian merekayasa penyidikan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang berujung pada penahanan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Nama petinggi Polri pun disebutnya. Pada suatu hari, Williardi berkisah dalam sidang PN Jaksel, Selasa (10/11), ia dijemput di rumahnya pukul 00.30 oleh Brigjen (Pol) Irawan Dahlan.

Kemudian di kantor polisi para penyidik meminta dia membuat berita acara sesuai dengan kehendaknya. “Udah bikin apa saja yang terbaik untuk menjerat Pak Antasari. Dijamin besok pulang. Kami dijamin oleh pimpinan Polri tidak akan ditahan, paling sangsi indisipliner,” kata Williardi mengulang perkataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (waktu itu) Irjen Adiatmoko.

Karena jaminan itu, apalagi langsung dari pimpinan Polri, lanjut Williardi, ia bersedia menandatangani BAP yang sudah dibuat penyidik. Namun, yang terjadi keesokan harinya dalam berita televisi Williardi diplot polisi sebagai salah satu pelaku pembunuhan Nasrudin.

“Janji mana? Tolong diklarifikasi. Kami tidak sejahat itu,” kata Williardi dalam pesan singkat kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iriawan.

Selanjutnya, penasihat hukum Antasari bertanya, “Siapa pimpinan Anda?” “Pimpinan saya ya Kapolri,” kata Williardi.

Setelah protes tersebut, Williardi mengaku ia langsung ditahan. Ia tidak peduli dikatakan penghianat oleh sejawatnya. “Kami memberanikan diri, kami dibilang penghianat, tidak peduli,” kata Williardi dalam persidangan.

Williardi bersama Antasari Azhar dan Sigid Haryo Wibisono didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. Mereka diancam hukuman mati atas dakwaan itu.
____________________________________

Williardi Minta Maaf pada Antasari

Setelah memberikan kesaksian, Williardi Wizard membuat pernyataan minta maaf yang dilengkapi dengan tanda tangan kepada terdakwa Antasari Azhar. Langkah mantan Kapolres Jaksel itu dilakukan setelah ia mencabut BAP-nya yang memojokkan Antasari. BAP itu diakui Williardi sebagai hasil arahan para penyidik.

“Tadi dia (Williardi) sempat membuat tanda tangan. (Ia) merasa berdosa, khususnya kepada Pak Antasari, karena apa yang ditandatangani (dalam BAP) tidak benar,” kata Juniver Girsang, pengacara Antasari, seusai sidang di PN Jaksel, Selasa (10/11). Dalam sidang ini Antasari duduk sebagai terdakwa.

Pada awal kesaksiannya, Williardi mencabut lima BAP yang ditandatanganinya. Ia hanya mengakui BAP yang dibuatnya pada tanggal 29 April 2009 dan 30 April 2009.

Menurutnya, inilah BAP yang benar. “Sayang, selain BAP ini ditolak oleh penyidik, juga entah mengapa bagian tersebut tidak terlampir dalam BAP keseluruhan. “Kalau BAP-nya seperti ini, Pak Antasari tidak akan terjerat,” ungkap Williardi mengulang pernyataan salah satu penyidik.

Juniver menuturkan bahwa kesaksian Williardi tadi seharusnya dilakukan sejak awal. “Kalau sejak dini, perkara ini tidak perlu sampai ke pengadilan,” katanya.
__________________________

“Tuhan Tidak Tidur, Kebenaran Mulai Terungkap”

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menjadi terdakwa dalam sidang pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen kaget dengan kesaksian Williardi Wizard.

Mantan Kapolres Jaksel itu mengaku tuduhan pada Antasari adalah rekayasa penyidik kepolisian. “Memang tingkat keimanan paling tinggi. Kesabaran, 6 bulan (dipenjara) tidak masalah. (Saya) terkejut kok seperti itu saat memeriksa WW target Antasari,” kata Antasari saat sidang di PN Jaksel ditunda, Selasa (10/11).

Diungkapkan bahwa selama ini ia tegar karena Tuhan tidak tidur. “Begitu cara orang menzalimi saya. Kebenaran mulai terungkap, Allahu akbar,” tutur Antasari.

Juniver Girsang, pengacara Antasari, menuturkan bahwa kesaksian Williardi masuk dalam sejarah persidangan. Saat mendengar persidangan, dia sangat kaget. Pernyataan saksi WW itu membuat seluruh penasihat hukum terkejut dan menilai bahwa ini merupakan sejarah peradilan, di mana pernyataan saksi membuat pernyataan bahwa ada skenario yang ditujukan kepada terdakwa Antasari. (Kompas)

__________________________________

Dua Jenderal Polisi Terlibat Kasus Antasari

[sumber: Jakartapress.com]
Ternyata, dua jenderal bintang dua polisi ikut terseret kasus Antasari Azhar. Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Irawan Dahlan akan dihadirkan dalam sidang Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Para perwiwa tinggi Polri ini akan dijadikan saksi dalam pesidangan akibat namanya telah disebut oleh terdakwa pembunuhan Nasrudin, Kombes Pol Williardi Wizar.

“Kita akan hadirkan untuk mengkroscek kebenaran dan kebohongan keterangan Williardi Wizar,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cirus Sinaga usai sidang Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (10/11).

Menurut Cirus, kesaksian Williardi yang menyebutkan ada rekayasa kasus Antasari tidak bisa berdiri sendiri. JPU siap membuktikan dakwaan Antasari terlibat pembunuhan Nasrudin benar adanya. “Boleh-boleh saja mengatakan seperti tadi. Tapi fakta-fakta itu harus berdasarkan bukti,” tutur JPU, yang juga akan mengkroscek kesaksian Williardi dalam sidang Selasa (10/11), dengan kesaksian sebelumnya dan alat bukti yang ada.

Sebelumnya, Williardi Wizar membuat pengakuan mengejutkan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar. Williardi menyeret Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Iriawan Dahlan yang menekannya dalam proses pemeriksaan. “Jam 10.00 WIB pagi saya didatangi oleh Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia katakan sudah kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak ditahan, hanya dikenakan disiplin saja,” ungkap Wiliardi dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (10/11).

Kemudian, lanjut Wiliardi, pada pagi dini harinya sekitar pukul 00.30 WIB, dia dibangunkan oleh penyidik kepolisian. Di ruang pemeriksaan, ada istri dan adik iparnya, serta Dirkrimum saat itu Kombes Pol M Iriawan. “Dirkrimun bilang ke istri saya, kamu bilang saja ke suami kamu, semuanya akan dibantu. Jam setengah satu saya diperiksa, dan disuruh buat keterangan agar bisa menjerat Antasari. Jaminannya saya bisa pulang. Ini saya ngomong benar, demi Allah,” bebernya.

Wiliardi bahkan meminta majelis hakim untuk menelepon M Iriawan. “Saya juga mengirim SMS, menagih janjinya. Katanya saya tidak akan ditahan dan saya juga meminta agar segera diklarifikasi, kalau saya juga tidak sebejat seperti yang diberitakan sebagai orang yang mencari eksekutor. Tapi hari itu juga saya mau ditahan,” terangnya.

Tidak lama, 2 hari kemudian karena kecewa tidak ditanggapi, Wiliardi memberanikan diri mencabut BAP. “Sempat ada penyidik yang bilang ke saya, kalau tidak diganti tidak akan bisa menjerat Antasari,” imbuhnya.

Dia mengaku, bila memang ada pertemuan di rumah Sigit, antara dirinya dan Antasari, kemudian ada perintah untuk membunuh, dia mengaku siap dihukum seberat-beratnya. “Jadi itu tidak benar. Silakan cek di CCTV, amplop yang diterima saya, itu diberikan Sigid bukan Antasari,” imbuhnya.

Williardi juga mengaku, pernah suatu waktu dia dijemput oleh Brigjen Pol Iriawan Dahlan, saat itu dia diajak minum kopi di ruangan Hadiatmoko. “Saya ditanya kenal Edo, Antasari, Sigit dan apa pernah menyerahkan Rp 500 juta. Saya memang menyerahkan ke orang untuk menyelidiki suatu kasus di Citos. Tapi saya tidak tahu kemudian dipakai membunuh,” paparnya.

Kemudian, setelah itu Hadiatmoko menahannya atas tuduhan pembunuhan. “Kok saya bingung cuma antar uang ditahan? Sejak itu saya ditahan. Pak Hadiatmoko bilang ini perintah pimpinan, dan saya diminta mengikuti saja penyidikan biar perkara cepat P21. Bagaimanapun pimpinan saya Kapolri, sehinga saya tertarik. Saya, keluarga, istri dan ortu diimingi kebebasan saya,” tutupnya.

Sementara itu Hadiatmoko saat dikonfirmasi tidak mau memberikan komentar. “Enggak, enggak. Terima kasih,” jelas Hadiatmoko melalui telepon.

Williardi Wizar mengaku, kasus Antasari direkayasa pihak tertentu di Polri. Penahanan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dikondisikan oleh beberapa petinggi kepolisian. “Pukul 00.00 WIB saya diperiksa dengan didatangi oleh Direktur Reserse Polda Metro Jaya yang katanya itu perintah atasan,” kata Wiliardi berapi-api.

Williardi menyatakan saat itulah dikatakan bahwa Antasari adalah sasaran mereka. Wiliardi bersumpah bahwa kejadian itu benar. “Di situ dikatakan — Demi Allah ini saya bersumpah — sasaran kita hanya Antasari. Demi Allah saya bersumpah, biar mati lampu ini, mati saya Pak,” ujarnya.

Williardi mengungkapkan semuanya ini dalam kesaksiannya di sidang dengan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera, Selasa (10/11). Sebelumnya, hakim ketua Herry Swantoro menanyakan kebenaran kesaksiannya yang selalu berubah-ubah. (KN)

Skenario Menjerat Antasari Azhar

PANGGUNG pertunjukan selalu terbuka bagi Antasari Azhar. Dia dikecam sekaligus disanjung. Ketika menapaki tangga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia dicibir dan diragukan. Tetapi tatkala mulai menangkap dan menggiring banyak koruptor ke bui, dia dielukan dan menjadi idola. Tetapi masa jaya Antasari tidak bertahan lama.

Dia terjerembap dalam perkara pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dia dituduh menjadi aktor intelektual kasus pembunuhan itu. Posisinya sebagai Ketua KPK dicopot. Dia dijebloskan ke sel dan ditahan di tahanan Polda Metro Jaya sejak enam bulan silam.

Kasus Antasari tertelan semarak skandal dugaan rekayasa kriminalisasi dua Wakil Ketua nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Polisi dituding telah merekayasa kasus Bibit-Chandra. Bahkan polisi mendapat julukan baru sebagai penulis skenario yang piawai.

Nama Antasari kembali melambung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (10/11). Juga nama polisi kembali tersandung sebagai pembuat rekayasa dan pengarang skenario. Publik terkesima. Polisi kembali diposisikan sebagai perekayasa kasus Antasari Azhar. Bukan sembarang orang yang membuka adanya skenario penggiringan Antasari menjadi pesakitan. Bukan pula sembarang sosok yang mengaku ada rekayasa membawa Antasari ke tahanan.

Pengakuan yang menggemparkan itu datang dari seorang perwira polisi berpangkat komisaris besar. Dialah Wiliardi Wizard, mantan Kapolres Jakarta Selatan. Dia membongkar skandal rekayasa kasus Antasari di forum terhormat; pengadilan. Antasari terharu dan menangis. Pengacara keheranan karena pengakuan itu datang dari saksi yang diajukan jaksa. Dan jaksa? Jaksa pasti sesak napas.

Wiliardi seharusnya memperkuat tuduhan jaksa bahwa Antasarilah aktor di balik kasus pembunuhan itu. Keterangan saksi yang dipercaya adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan. Bukan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Hal itu jelas-jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 185 ayat (1) disebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, hakim, jaksa, dan pengacara memegang keterangan saksi yang diberi di depan persidangan.

Saksi yang mencabut BAP di depan persidangan tidak boleh dipandang sebagai pembohong. Tidak hanya hakim yang bertugas mencari keadilan, tetapi juga jaksa dan pengacara mengagungkan keadilan, bukan mencari kemenangan.

Kesaksian Wiliardi Wizard telah meruntuhkan bangunan skenario menjerat Antasari sebagai aktor intelektual kasus pembunuhan. Kesaksian Wiliardi mempertontonkan bahwa sedang berkembang peradilan sesat di Tanah Air.

Kita mencoba percaya bahwa kegemaran menyusun skenario dan membuat rekayasa sebuah perkara hanyalah ulah oknum polisi yang mencari jalan pintas. Karena itu harus ditindak. Tetapi jika pimpinan Polri mendiamkannya, tuduhan itu beralih menjadi kehendak institusi. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan panggung saling bantah di antara mereka yang bertikai, pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang berbohong?

Ahli Forensik Beberkan Bukti Kasus Antasari

Ahli forensik RSCM dr Mun’im Idris mengungkap kejanggalan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait perkara Antasari Azhar. Kejanggalan ini bisa dipakai sebagai bukti baru dalam peninjauan kembali (PK) Antasari Azhar. Menurut Mun’im, keterangannya sebagai ahli yang diberikannya di persidangan tidak digunakan oleh hakim agung MA dalam putusan kasasinya.

“Saya menulis dalam keterangan saya sebagai ahli forensik, jenis peluru yang bersarang di Nasrudin (Nasrudin Zulkarnaen) adalah diameter 9 mm kaliber O,38 tipe SNW tapi diminta dihapus oleh polisi,” kata Mun’im Idris dalam konfrensi pers di RSCM, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu lalu, 5/1/2010.

Keterangan otopsi tertulis ini disampaikan oleh Mun’im Idris dalam surat otopsi. Namun, pihak Kepolisian meminta keterangan tersebut dihapus.

“Yang saya tulis ya yang saya temukan. Yang meminta dihapus langsung saya lupa yang datang ke sini. Lantas Wadir Serse Polda Metro Jaya menelepon saya minta untuk dihapus. Lalu saya bilang ini kewenangan saya,” tambah Mun’im.

Selain itu, dia juga menyatakan menerima mayat Nasrudin tidak dalam utuh atau tersegel. Kondisi mayat seharusnya masih berbalut baju ketika mayat meninggal. “Tapi saya sudah menerima tanpa label, tanpa baju dan kondisi luka kepala sudah terjahit. Seharusnya masih utuh apa adanya,” terang Mun’im.

Fakta ini dipersilakan Mun’im untuk menjadi bukti baru mengajukan PK Antasari. “Itu penglihatan ahli hukum. Semua sudah saya utarakan di pengadilan. Kalau dipengadilan yang punya kuasa itu hakim. Mau diterima atau tidak (keterangan ahli) bukan urusan saya,” tutup Mun’im.

Sebelumnya, mantan ketua KPK Antasari Azhar merasa masih ada kejanggalan dalam putusan yang diterimanya hingga tingkat kasasi. Karena itu, dia akan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Antasari menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen. Pria asal Palembang tersebut kemudian divonis 18 tahun penjara di PN Jaksel. Hingga tingkat kasasi, putusannya tetap.

“Sebentar lagi saya akan menjadi terpidana. Saya masih punya satu hak untuk meraih kebenaran yang berhubungan dengan rasa keadilan, yaitu Peninjauan Kembali,” kata Antasari sebelum meninggalkan Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta.

Tidak hanya itu, Antasari juga mempertanyakan sejumlah barang bukti yang diajukan oleh jaksa. Masih banyak bukti-bukti yang hingga kini belum terungkap.

“Saya akan terus berjuang di mana baju korban, yang sampai hari ini tidak dijadikan barang bukti, saya akan terus meneliti apa akibat kematian korban. Katanya proyektil 9 mm, 9 mm apakah masih bisa digunakan oleh revolver, itu semua akan saya cari,” urainya.

Mayat Nasrudin Dimanipulasi

“Wadir Serse Polda Metro mengatakan, kalau ini (data 9 mm) bisa dihilangkan tidak?”

Ahli forensik Rumah Sakit Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Abdul Mun’im Idris mengaku pernah diminta pejabat Polda Metro Jaya untuk menghilangkan data mengenai luka Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Dalam pemeriksaan polisi, Mun’im menyatakan bahwa lebar luka di kepala Nasrudin disebabkan peluru berdiameter 9 milimeter (mm). Hal ini diungkapkannya dalam sidang pembunuhan Nasrudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 10 Desember 2009.

“Saat saya diperiksa dan akan meneken BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Wadir Serse Polda Metro mengatakan, kalau ini (data 9 mm) bisa dihilangkan tidak?” kata Mun’im mengulang pernyataan pejabat Polda itu di hadapan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

Mun’im tidak menjelaskan mengapa polisi ingin data itu hilang. Dia hanya menolak. “Itu kewenangan saya sebagai dokter.”

Setelah itu, kata Mun’im pun menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Kamil. Dalam telepon itu, Mun’im mengutip kata-kata Kamil terkait pencantuman diameter luka Nasrudin,” Babeh terlalu berani kalau segini (9 mm).”

Artinya ‘terlalu berani’? “Saya tidak tahu, saya kan tidak bisa telepati,” jawab Mun’im.

Mun’im adalah dokter yang memeriksa jasad Nasrudin. Saat memeriksa jasad Nasrudin, Mun’im mengaku menemukan dua peluru di kepala Nasrudin, yakni di sebelah kanan dekat telinga dan di batang tengkorak.

“Meski peluru masih di dalam, tapi sudah dijahit (lukanya),” kata dia. Kondisi seperti ini, kata dia, akan menimbulkan kematian meski tidak langsung.

Nasrudin ditembak usai bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00, Sabtu 14 Maret 2008. Ia ditembak di dekat mal Metropolis Town Square.

Mobil BMW silver miliknya tiba-tiba dipepet dua pria mengendarai sepeda motor. Salah seorang pengendara langsung memuntahkan dua peluru ke arah kepala Nasrudin yang duduk di kursi belakang.

Seketika, sopir korban langsung membawanya ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Kondisi Nasrudin dinyatakan kritis. Rumah sakit itu pun tak mampu menanganinya dan merujuknya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nasrudin meninggal 22 jam kemudian.
________________________

Mayat Nasrudin Sudah Dimanipulasi

Viva News: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai saksi kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dalam kesaksiannya, Mun’im mengatakan mayat Nasrudin sudah dimanipulasi saat ia terima untuk diperiksa.

“Karena jasadnya sudah berpindah dari rumah sakit ke rumah sakit. Saya menerima kondisinya sudah dijahit,” kata Mun’im dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar, Kamis 10 Desember 2009.

Selain itu, kata dia, kepala Nasrudin pun sudah dicukur. “Akibatnya (manipulasi mayat) ini akan berkaitan dengan alibi tersangka nantinya,” kata dia.

Mun’im menjelaskan ada tiga pejabat menelpon dirinya untuk permintaan otopsi Nasrudin. Mereka adalah penyidik kasus pembunuhan Niko, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda saat itu Komjen M Iriawan, dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Jusuf Manggabarani.

“Mereka minta saya ke RS Gatot Subroto. Tapi saya bilang, (jasad Nasrudin) bawa ke Cipto saja.”

Saat memeriksa jasad Nasrudin, Mun’im mengaku masih menemukan dua peluru di kepala Nasrudin, yakni di sebelah kanan dekat telinga dan di batang tengkorak. “Meski peluru masih di dalam, tapi sudah dijahit (lukanya),” kata dia.

Kedua peluru, jelasnya, mengenai jaringan otak. “Sehingga menyebabkan kematian meski tidak langsung.”
_________________________________

Siapa Penembak Nasrudin?

Pos Kota – Sidang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen memasuki babak baru. Ahli forensik RSCM Dr. Mun’im Idris yang didengar keteranganya sebagai saksi mengungkapkan, mayat Nasrudin yang divisumnya sudah tidak asli atau telah “dimanipulasi” oleh dokter lain. Dari sifat luka, penembakan dilakukan dari jarak jauh.

“Mayat sudah dimanipulasi, ini karena korban sebagian besar rambutnya sudah dicukur, lukanya sudah dijahit dan posisi sudah telanjang saat akan saya visum,” ujar Mun’im dalam persidangan pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis.

Menurut Mun’im, peluru di bagian tubuh sudah penyok namun bisa dikenali tipenya. Sedangkan penembakan terjadi dalam jarak jauh.

Selain itu saat dirinya membuat berita acara hasil pemeriksaan tersebut, petugas Puslabfor Mabes Polri pernah menghubungi dan meminta ucapannya tentang manipulasi mayat dihilangkan dan “babe” (sebutan dokter ini) dinilainya terlalu berani. Namun, karena ini masih menjadi kewenangannya, dirinya tidak mau mengubahnya.

“Saya nggak mau mengubahnya dan peluru yang digunakan untuk menembak korban diukur besarnya 9 mm,” tegasnya sambil menyatakan korban ditembak bukan dari jarak dekat.

Mun’im mengakui dirinya tidak pernah memeriksa korban di tempat kejadian perkara atau TKP. Menurut dia, kalau korban ditembak jarak dekat sekitar 50 hingga 60 Cm, butir mesiunya akan menempel di baju korban. “Saya saat memeriksa jasad korban tak melihat adanya butir-butir mesiu yang menempel di bajunya,” jelasnya.

Dilanjutkan oleh Mun’im, biasanya pihaknya yang menggunting baju mayat. “Jadi mayatnya sudah tidak asli, sudah ada tangan-tangan yang menangani sebelumnya,” jelasnya.

Akibat mayat korban sudah diutak-atik, menurut ahli forensik ini, dirinya tidak bisa menentukan kapan terjadinya kematian dan yang paling penting berkaitan dengan alibi tersangkanya.

JAKSA YAKIN

Jaksa yakin bahwa proyektil yang ditemukan di tubuh Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen merupakan peluru yang ditembakkan dari pistol SNW kaliber 38 yang ditunjukkan sebagai barang bukti. Mereka meyakini proyektil 9 mm yang ditemukan ahli forensik merupakan pecahan peluru kaliber 38.

“Revolver dengan peluru yang digunakan itu satu paket. Temuan 9 mm itu pecahan dari peluru kaliber 38,” ujar anggota JPU Sutikno usai persidangan Antasari di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis.

Sutikno menjelaskan awalnya beberapa jaksa peneliti juga menanyakan mengapa peluru kaliber 9 mm bisa digunakan pada revolver 38. Tapi setelah dipelajari, mereka yakin bahwa itu merupakan peluru serpihan. “Itu ternyata serpihannya,” lanjutnya.

Sutikno juga menjelaskan tidak ditemukan residu atau mesiu di tubuh Nasrudin. Bukan karena penembakan jarak jauh, melainkan karena sebelum bersarang di kepala Nasrudin, peluru tersebut menembus kaca mobil. “Tidak bisa ditemukan, karena menembus kaca,” ungkapnya.

Sebelumnya saksi ahli balistik A Simanjuntak menyebutkan bahwa peluru yang digunakan menembak Nasrudin tidak cocok dengan jenis pistol yang diperlihatkan JPU. Peluru tersebut merupakan 9 mm, sedangkan pistol SNW berjenis revolver kalibernya 38.

Menanggapi kesaksikan Dr Mun’im Idris, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafly yang dihubungi Pos Kota, menyatakan polisi tetap berpatokan pada hasil rekonstruksi para tersangka yang dilaksanakan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Kami yakin fakta itu yang dipercayai sebagai fakta hukum,” kata mantan Kapolres Kepulauan Seribu ini.

Sebelumnya, dalam persidangan para eksekutor Nasrudin, salah satu terdakwa Daniel pernah memberikan keterangan bahwa ada tim lain yang mengawasi mereka saat melakukan penembakan tersebut. Bahkan, para eksekutor lainnya membantah merekalah yang menembak Nasrudin.

Seorang Ahli forensik RSCM [dr Mun'im Idris] tidak mungkin berbohong dalam mengungkap kejahatan. Beliau adalah seorang dokter yang profesional dan jujur. Dalam kesaksiannya mengatakan, ada pihak kepolisian yang ingin menghilangkan sebagian keterangan hasil otopsi, namun ditolak oleh beliau. Jika yang diutarakan oleh dr Mun’im Idris tidak benar, seharusnya pihak polri menuntut balik. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak ada sanggahan dari pihak polri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan dr Mun’im adalah benar dan pihak polri telah dengan jelas berupaya merekayasa kasus Antasari Azhar, juga patut diduga hal serupa terjadi pada kasus-kasus yang lain.

Dok/KN/SLM/MI