Jakarta - Rencana aksi mogok yang akan dilakukan ribuan karyawan Carrefour batal digelar hari ini, menyusul tuntutan pihak Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) yang menginginkan 50-an karyawan dicabut dari sanksi skorsing oleh perusahaan. SPCI mengancam tetap akan melakukan aksi mogok bila perusahaan tidak memenuhi tuntutan mereka.
"Bila perusahaan tetap tidak mencabut skorsing kepada 50-an karyawan kami tetap akan melakukan aksi mogok tanggal 27 Agustus 2011," kata Ketua Umum SPCI Imam Setiawan saat dihubungi wartawan, Kamis (25/8) malam.
Penundaan aksi yang akan dilakukan karyawan Carrefour se-Jabodetabek tersebut diputuskan setelah pihaknya menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan, semalam. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan setuju untuk membahas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dijadwalkan 14 September 2011.
"Tapi kami meminta dulu perusahaan mencabut skorsing yang diterima para karyawan," tegas Imam.
Pencabutan tersebut, jelasnya, adalah untuk memberikan hak suara kepada para karyawan untuk maju dalam perundingan pembuatan PKB seperti yang dituntut pihak SPCI.
"Kalau tidak dicabut, siapa yang akan ikut dalam pertemuan nanti?" ujar Imam.
Dia mencatat, sebanyak 200-an karyawan terkena sanksi oleh perusahaannya, dan 50-an karyawan dantaranya terkena skorsing. Semua karyawan bekerja di wilayah Carrefour di Jabodetabek.
Sanksi tersebut diberikan atas aksi pemasangan pita hitam di atribut karyawan menyusul penolakan pihak manajemen terhadap tuntutan pembentukan PKB.
Sebelumnya, Head of Public Affairs PT Carrefour Indonesia Satria Hamid Ahmadi, sangat menyayangkan rencana aksi mogok massal itu. Menurut dia, seharusnya ancaman itu tidak perlu ada mengingat sampai detik ini pihak manajemen terus mencari solusi terhadap masalah yang mereka keluhkan.
"Seharusnya tidak perlu ada ancaman demo itu, karena sesungguhnya apa yang mereka keluhkan itu sedang kita bicarakan secara intens di internal. Seharusnya alangkah lebih baik jika kita duduk bareng dan mencari solusi yang baik dengan cara musyawarah dan mufakat," terang Satria saat dihubungi detikcom.
Satria membantah apa yang menjadi tuntutan karyawan selama ini tidak ditanggapi. Hanya saja terkait rencana ini, menurut dia, manajemen akan melihat dulu apakah ini murni keinginan karyawan atau ada yang mendalangi.
"Kita akan lihat dulu apakah ini murni dari serikat pekerja kita atau ada mempengaruhi dari luar yang coba merusak iklim kerja di Carrefour," tambahnya.
Terkait adanya keluhan dari karyawan yang meminta Perjanjian Kerja Antar Waktu dihapuskan, menurut Satria, itu pada awal mereka bekerja sudah diterangkan bagaimana sistem kerja di perusahaan retail.
"Pada awal bekerja mereka sudah diberi tahu bahwa sistem kerja di retail itu ada sistem kerjanya shift. Dan sesuai UU, kalau pembicaraan bilateral tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka bukan tidak mungkin ada mediasi dibantu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan itu memang diperbolehkan," katanya.
(ahy/lrn)
Bantah Pelecehan, Garuda Sampaikan Testimoni Calon Pramugari di Korsel
Jakarta - Garuda Indonesia menegaskan dugaan pelecehan terhadap calon pramugari maskapai tersebut di Korea Selatan tidak benar adanya. Mengutip media lokal setempat, Garuda menyampaikan kesaksian para calon pramugrari.
“Kami merasa malu dan tidak nyaman karena adanya pemberitaan bahwa calon pramugari Korea yang menjalani proses seleksi untuk menjadi awak kabin Garuda harus melepas pakaian, dan dokter menyentuh payudara kami dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," kata salah seorang pramugari seperti dikutip media chosun.com, sebagaimana rilis Garuda, Kamis (25/8/2011).
VP Corporate Communication Garuda, Pujobroto, mengatakan, sejumlah media lokal Korea hari Rabu (24/8) telah melakukan wawancara dengan sepuluh calon pramugari Korea seusai mengikuti proses seleksi tahap akhir untuk menjadi pramugari, di kantor Garuda di Seoul, Korsel.
“Kami tidak bodoh, dan apabila dokter betul-betul melakukan hal tersebut, apakah kami akan diam saja dan tidak akan melakukan keberatan-keberatan?” kesaksian pramugari di media berhuruf kanji itu lagi.
Pujobroto memastikan, seluruh calon pramugari yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetap menggunakan bra dan pakaian gaun pemeriksaan kesehatan. "Dan dokter hanya memeriksa dada bagian atas pada saat melakukan proses pemeriksaan," ujarnya.
Pujobroto juga memastikan, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon pramugari dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, dan terikat sumpah dokter. "Di samping itu pada saat melakukan pemeriksaan, dokter juga didampingi staf lokal wanita berwarga negara Korea, yang membantu menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," jelasnya.
(lrn/mpr)
“Kami merasa malu dan tidak nyaman karena adanya pemberitaan bahwa calon pramugari Korea yang menjalani proses seleksi untuk menjadi awak kabin Garuda harus melepas pakaian, dan dokter menyentuh payudara kami dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," kata salah seorang pramugari seperti dikutip media chosun.com, sebagaimana rilis Garuda, Kamis (25/8/2011).
VP Corporate Communication Garuda, Pujobroto, mengatakan, sejumlah media lokal Korea hari Rabu (24/8) telah melakukan wawancara dengan sepuluh calon pramugari Korea seusai mengikuti proses seleksi tahap akhir untuk menjadi pramugari, di kantor Garuda di Seoul, Korsel.
“Kami tidak bodoh, dan apabila dokter betul-betul melakukan hal tersebut, apakah kami akan diam saja dan tidak akan melakukan keberatan-keberatan?” kesaksian pramugari di media berhuruf kanji itu lagi.
Pujobroto memastikan, seluruh calon pramugari yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetap menggunakan bra dan pakaian gaun pemeriksaan kesehatan. "Dan dokter hanya memeriksa dada bagian atas pada saat melakukan proses pemeriksaan," ujarnya.
Pujobroto juga memastikan, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon pramugari dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, dan terikat sumpah dokter. "Di samping itu pada saat melakukan pemeriksaan, dokter juga didampingi staf lokal wanita berwarga negara Korea, yang membantu menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," jelasnya.
(lrn/mpr)
Ini Dia 3 Orang yang Ditangkap KPK Sore Tadi
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menangkap 3 orang sore tadi. Dua orang adalah pejabat Kemenakertrans, satu lagi adalah seorang pengusaha.
Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengungkapkan, mereka yang ditangkap yakni DNW (swasta), DI (kabag perencanaan dan evaluasi di Kemenakertrans) dan INS (Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi/P2KT).
"INS ditangkap di gedung Kemenakertrans lantai 2, DI di bandara dan DNW di (jalan) Otista," papar Johan di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2011) malam.
Hingga pukul 21.00 WIB, KPK masih menggeledah gedung Kemenakertrans di Kalibata, Jakarta Selatan, tempat INS ditangkap.
(lrn/mpr)
Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengungkapkan, mereka yang ditangkap yakni DNW (swasta), DI (kabag perencanaan dan evaluasi di Kemenakertrans) dan INS (Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi/P2KT).
"INS ditangkap di gedung Kemenakertrans lantai 2, DI di bandara dan DNW di (jalan) Otista," papar Johan di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2011) malam.
Hingga pukul 21.00 WIB, KPK masih menggeledah gedung Kemenakertrans di Kalibata, Jakarta Selatan, tempat INS ditangkap.
(lrn/mpr)
Anggota TNI Tewas Digorok
Jayapura – Peristiwa pembunuhan sadis terjadi di Jayapura, Papua. Seorang Anggota TNI Kodam XVII Cenderawasih yang diduga hendak berkantor ditemukan tidak bernyawa. Kondisi korban mengenaskan dengan leher hampir putus.
Anggota TNI korban pembunuhan itu ditemukan tewas dengan leher digorok pada Selasa (23/8/2011) pagi. Belum diketahui motif pembunuhan atas anggota TNI yang sedang bertugas itu.
Korban ditemukan bersimbah darah oleh warga yang melintas di Jalan Alternatif Walikota Perumnas III, Skyline Jayapura. Korban tewas sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura.
Menurut Juru Bicara Kodam XVII Cenderaasih Letkol Inf Ali Bogra, korban adalah Kapten Inf Tasmin, anggota Pabintal Kodam XVII Cendrawasih. Korban dihadang saat mengendarai sepeda motor, kemudian ditikam hingga tewas,” kata Ali.
Dari keterangan bebefrapa saksi, korban saat itu mengendarai sepeda motor Vario DS 2605 AY, melaju menuju kantornya. Namun korban dihadang oleh dua orang tak dikenal. Saat korban menghentikan laju motornya, para pelaku langsung menikam dari arah depan dan belakang. “Pelaku membacok korban dengan pisau dan parang, hingga tewas, setelah itu para pelaku kabur,” ungkap Ali.
Saat polisi tiba di TKP, korban ditemukan dalam kondisi tersungkur dan tewas didekat motornya. Korban mengalami luka ibu jari sebelah kiri tergores, leher nyaris putus, luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri, dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri.
Karena motor korban tidak hilang, polisi menduga pembunuhan itu bukan bermotif perampokan. Saat ini sejumlah barang bukti diamankan pihak keamanan yakni, sepeda motor Honda Vario milik korban, sebuah pisau dapur yang dibawa pelaku. Sedangkan jenasah Kapten Tasmin dievakuasi ke RS Marthen Indey. det/kn/jp Foto: detikNews
Anggota TNI korban pembunuhan itu ditemukan tewas dengan leher digorok pada Selasa (23/8/2011) pagi. Belum diketahui motif pembunuhan atas anggota TNI yang sedang bertugas itu.
Korban ditemukan bersimbah darah oleh warga yang melintas di Jalan Alternatif Walikota Perumnas III, Skyline Jayapura. Korban tewas sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura.
Menurut Juru Bicara Kodam XVII Cenderaasih Letkol Inf Ali Bogra, korban adalah Kapten Inf Tasmin, anggota Pabintal Kodam XVII Cendrawasih. Korban dihadang saat mengendarai sepeda motor, kemudian ditikam hingga tewas,” kata Ali.
Dari keterangan bebefrapa saksi, korban saat itu mengendarai sepeda motor Vario DS 2605 AY, melaju menuju kantornya. Namun korban dihadang oleh dua orang tak dikenal. Saat korban menghentikan laju motornya, para pelaku langsung menikam dari arah depan dan belakang. “Pelaku membacok korban dengan pisau dan parang, hingga tewas, setelah itu para pelaku kabur,” ungkap Ali.
Saat polisi tiba di TKP, korban ditemukan dalam kondisi tersungkur dan tewas didekat motornya. Korban mengalami luka ibu jari sebelah kiri tergores, leher nyaris putus, luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri, dan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri.
Karena motor korban tidak hilang, polisi menduga pembunuhan itu bukan bermotif perampokan. Saat ini sejumlah barang bukti diamankan pihak keamanan yakni, sepeda motor Honda Vario milik korban, sebuah pisau dapur yang dibawa pelaku. Sedangkan jenasah Kapten Tasmin dievakuasi ke RS Marthen Indey. det/kn/jp Foto: detikNews
Aneh, Andi Nurpati Belum Jadi Tersangka
Dalam pemeriksaan Panitia Kerja Mafia Pemilu, terungkap bahwa Andi Nurpati dan Dewi Yasin Limpo yang mendorong mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi Mashuril Hasan untuk memalsukan tanda tangan mantan panitera Zainal Arifin Hoesein. Selain itu ada fakta lain yang membuat publik heran kenapa hingga saat ini Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, belum juga ditetapkan sebagai tersangka.
“Kita heran Andi berkali-berkali diminta (Kepolisian mengikuti) rekonstruksi tidak datang. Bahwa Andi tidak datang dalam rekonstruksi, artinya (Andi) tidak mengindahkan. Tentu harus ada tindakan nyata untuk menegakkan (hukum) itu,” kata Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap di gedung DPR, Senayan, Jakarta pagi ini.
Namun, atas fakta tersebut, Ketua Komisi II DPR ini mengaku pihaknya tidak berbuat apa-apa. “Biarkan masyarakat yang akan menilai dan DPR memantau itu. Sejauh mana profesional, akuntabel,” ungkap politikus Golkar ini.
Selain itu dimemastikan, setelah Lebaran, Panja Mafia Pemilu masih bekerja untuk memeriksa pihak-pihak lain sebagai respons atas aduan masyarakat yang merasa dirugikan pada saat Pemilihan Umum 2009 lalu.
“(Panja Mafia Pemilu) masih memeriksa banyak yang lain. Termasuk kasus-kasus yang pemalsuan ini, masalah Dapil yangg diubah dan sebagainya. Banyak hal yang harus diungkap dari hal lain,” tandas mantan jaksa ini.
Kepolisian Aneh, Lucu bin Ajaib
Pantia Kerja Mafia Pemilihan Umum kaget atas keputusan Kepolisian yang menetapkan mantan panitera Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin Hoesein sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen MK.
“Tapi soal ini sudah jelas-jelas yang memalsukan Mashuri (mantan juru panggil MK). Siapa yang dorong itu yang harus diungkap. Dalam pemeriksaan (Panja), Mashuri sudah mengatakan siapa yang mendorong dia, Dewi (Yasin Limpo) dan Andi (Nurpati),” kata Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap di gedung DPR, Senayan, Jakarta pagi ini.
Dia pun memandang, keputusan Kepolisian itu lucu dan aneh bin ajaib. Makanya, dia berharap Kepolisian profesional dalam menangani kasus tersebut. Karena dalam kasus ini, tanda tangan Zainal yang justru dipalsukan, dengan tujuan diduga untuk meloloskan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR.
“Kita berharap (Kepolisian) profesional. Kita heran dan kita kaget ketika ditetapkan (Zainal) tersangka dalam hal pemalsuan surat. Tanda tangan dia yang dipalsukan, yang tersangka dia sendiri. (Inikan) sangat lucu, aneh bin ajaib,” tandasnya.
Polri Harus Usut Aktor Intelektualnya
Mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Zainal Arifin Hoesein, menolak disangka telah memalsukan surat keputusan MK terkait hasil sengketa pemilu di Dapil 1 Sulsel sebagaimana dituduhkan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Melalui pengacaranya, Ahmad Rafai, Zaenal menegaskan tidak membuat surat palsu tersebut.
“Jadi apa yg disampaikan Bareskrim bahwa beliau (Zainal) memalsukan itu tidak benar sama sekali. Karena pada tanggal 14 (14 Agustus 2009) beliau tidak pernah menandatangani surat itu,” kata Rifai usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan beberapa saat lalu.
Seperti diketahui, 19 Agustus kemarin, Bareskrim Polri menetapkan Zainal Arifin sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Zainal merupakan tersangka kedua setelah polisi menetapkan Masyuri Hasan, mantan Jurupanggil MK.
Status baru Zainal dalam kasus yang disebut-sebut menyeret mantan Anggta KPU, Andi Nurpati ini, dirasakan terasa hambar. Karena dia-lah yang melaporkan pemalsuan tersebut. Mestinya, kata Rifai, penyidik lebih berkonsentrasi terhadap siapa aktor intelektual pemalsu surat. Bukan siapa yang tandatangani surat, dalam hal ini Zainal.
“Ini jadi suatu hal yang kami pertanyakan. Ada apa ini sebenarnya. Untuk mengusut kasus ini sebenarnya tidak terlalu susah. Karena surat itu bermuara dari permintaan KPU. Itu sudah sangat jelas sebenarnya siapa yang menjadi aktor intelektualnya di situ.
“Nah kalau sudah jelas seperti ini mestinya Polri mengusut secara tuntas dan jelas. Dengan menggunakan rasionalitas hukum yang jelas juga. Jangan mengorbankan dan seolah-olah pak Zainal yang membuat surat palsu. Ini kan sangan naif. Hukum apa yang dibangun,” tandas Rifai. RakyatMerdeka
“Kita heran Andi berkali-berkali diminta (Kepolisian mengikuti) rekonstruksi tidak datang. Bahwa Andi tidak datang dalam rekonstruksi, artinya (Andi) tidak mengindahkan. Tentu harus ada tindakan nyata untuk menegakkan (hukum) itu,” kata Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap di gedung DPR, Senayan, Jakarta pagi ini.
Namun, atas fakta tersebut, Ketua Komisi II DPR ini mengaku pihaknya tidak berbuat apa-apa. “Biarkan masyarakat yang akan menilai dan DPR memantau itu. Sejauh mana profesional, akuntabel,” ungkap politikus Golkar ini.
Selain itu dimemastikan, setelah Lebaran, Panja Mafia Pemilu masih bekerja untuk memeriksa pihak-pihak lain sebagai respons atas aduan masyarakat yang merasa dirugikan pada saat Pemilihan Umum 2009 lalu.
“(Panja Mafia Pemilu) masih memeriksa banyak yang lain. Termasuk kasus-kasus yang pemalsuan ini, masalah Dapil yangg diubah dan sebagainya. Banyak hal yang harus diungkap dari hal lain,” tandas mantan jaksa ini.
Kepolisian Aneh, Lucu bin Ajaib
Pantia Kerja Mafia Pemilihan Umum kaget atas keputusan Kepolisian yang menetapkan mantan panitera Mahkamah Konstitusi Zainal Arifin Hoesein sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen MK.
“Tapi soal ini sudah jelas-jelas yang memalsukan Mashuri (mantan juru panggil MK). Siapa yang dorong itu yang harus diungkap. Dalam pemeriksaan (Panja), Mashuri sudah mengatakan siapa yang mendorong dia, Dewi (Yasin Limpo) dan Andi (Nurpati),” kata Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap di gedung DPR, Senayan, Jakarta pagi ini.
Dia pun memandang, keputusan Kepolisian itu lucu dan aneh bin ajaib. Makanya, dia berharap Kepolisian profesional dalam menangani kasus tersebut. Karena dalam kasus ini, tanda tangan Zainal yang justru dipalsukan, dengan tujuan diduga untuk meloloskan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR.
“Kita berharap (Kepolisian) profesional. Kita heran dan kita kaget ketika ditetapkan (Zainal) tersangka dalam hal pemalsuan surat. Tanda tangan dia yang dipalsukan, yang tersangka dia sendiri. (Inikan) sangat lucu, aneh bin ajaib,” tandasnya.
Polri Harus Usut Aktor Intelektualnya
Mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Zainal Arifin Hoesein, menolak disangka telah memalsukan surat keputusan MK terkait hasil sengketa pemilu di Dapil 1 Sulsel sebagaimana dituduhkan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Melalui pengacaranya, Ahmad Rafai, Zaenal menegaskan tidak membuat surat palsu tersebut.
“Jadi apa yg disampaikan Bareskrim bahwa beliau (Zainal) memalsukan itu tidak benar sama sekali. Karena pada tanggal 14 (14 Agustus 2009) beliau tidak pernah menandatangani surat itu,” kata Rifai usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan beberapa saat lalu.
Seperti diketahui, 19 Agustus kemarin, Bareskrim Polri menetapkan Zainal Arifin sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Zainal merupakan tersangka kedua setelah polisi menetapkan Masyuri Hasan, mantan Jurupanggil MK.
Status baru Zainal dalam kasus yang disebut-sebut menyeret mantan Anggta KPU, Andi Nurpati ini, dirasakan terasa hambar. Karena dia-lah yang melaporkan pemalsuan tersebut. Mestinya, kata Rifai, penyidik lebih berkonsentrasi terhadap siapa aktor intelektual pemalsu surat. Bukan siapa yang tandatangani surat, dalam hal ini Zainal.
“Ini jadi suatu hal yang kami pertanyakan. Ada apa ini sebenarnya. Untuk mengusut kasus ini sebenarnya tidak terlalu susah. Karena surat itu bermuara dari permintaan KPU. Itu sudah sangat jelas sebenarnya siapa yang menjadi aktor intelektualnya di situ.
“Nah kalau sudah jelas seperti ini mestinya Polri mengusut secara tuntas dan jelas. Dengan menggunakan rasionalitas hukum yang jelas juga. Jangan mengorbankan dan seolah-olah pak Zainal yang membuat surat palsu. Ini kan sangan naif. Hukum apa yang dibangun,” tandas Rifai. RakyatMerdeka
Nazaruddin Pegang Rahasia Keluarga SBY
Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara, yang juga tokoh senior PDIP, melihat Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yang kini jadi tahanan KPK, banyak memegang rahasia ‘borok’ Partai Demokrat dan keluarga SBY.
“Nazaruddin bisa ngomong seenaknya karena banyak rahasia di tangan dia. Pantas negara ini kacau, tahanan pidana kok ditanggapi. Pokoknya negara ini sudah dalam keadaan gelap gulita tidak ada suasana yang terang memberi harapan,” paparnya di Jakarta, Selasa (23/8/2011).
AP, panggilan akrab AP Batubara, menengarai nilai kasus dugaan korupsi jauh lebih besar dari Rp 6 triliun. “Korupsi Nazaruddin Rp 6 triliun itu kan yang baru ketahuan. Tidak mungkinlah semua diumumkan,” paparnya.
Pada bagian lain, AP Batubara menilai konyol surat Nazaruddin yang dikirimkan kepada Presiden SBY. Dalam suratnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini jadi tahanan KPK itu meminta SBy jangan mengganggu istrinya. “Lho emangnya SBY itu suka ganggu istri orang?” tanya AP sembari ketawa.
Menurut Anggota Deperpu PDIP ini, seharusnya Presiden tidak perlu membalas surat seorang tersangka pidana korupsi. “Kalau saya presiden, tidak akan membalas surat Nazaruddin. Apa presiden kurang kerjaan. Atau dia tidak kerja atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan sebagai presiden. Mestinya serahkan saja pada Jaksa Agung dan Kapolri,” tuturnya.
Ia pun menilai sikap Nazaruddin yang terkadang berkicau dan terkadang bungkam itu hanya untuk membingungkan opini publik saja. “Sikap Nazaruddin itu untuk membuat semua orang bingung saja. Nazaruddin itu licik lho. Lihat aja hidung yang bengkok itu licik lho. Orang yang hidungnya gitu, jangan percaya, itu pintar menipu,” tutur AP.
Dengan menjawab surat Nazaruddin, menurutnya, SBY tidak menghormati posisinya sebagai Presiden. “Apa surat dari rakyat yang lain juga dijawab.
SBY menjawab surat Nazaruddin itu presiden tidak ada wibawanya. Presiden harus punya program dan tiap hari harus jalan,” papar AP. “ Tapi SBY sudah bingung, akhirnya yang tidak pantas dikerjakan dia kerjakan. Tapi yang harus dikerjakan, malah tidak dikerjakan.”
Mengenai pernyataan elit Partai Democrat yang bilang bahwa Partai SBY ini memperkuat KPK, menurut AP, harus ada bukti konkritnya seperti jangan menghalangi KPK mengusut kasus Century. “Partai Demokrat boleh ngomong apapun, tapi buktinya mana?” tantang tokoh senior PDIP.
Ia juga meminta Mabes Polri segera memproses laporan Anas yang mengaku difitnah Nazaruddin. “Panggil Nazaruddin harus buktikan kalau dia tidak memfitnah. Ini Mabes Polri tidak ingat atau pura-pura tidak tahu. Mungkin Anas menganggap Nazaruddin tidak pulang sehingga lapor untuk pencitraan bersihklan diri,” tegasnya.
“Kalau KPK juga tidak memanggil Anas soal itu, terus kerjanya KPK apa. Busyro Muqoddas jangan banyak omong, buktikan kalau dia jujur. Jika tidak bisa menegakkan hukum, berarti Busyro juga punya keinginan atau kepentingan terselubung. KPK tidak jalankan tugas sebagaimana mestinya, mundur saja,” ungkapnya.
AP mendukung DPR untuk memanggil Zanaruddin. “Nazaruddin perlu dipanggil DPR supaya bernyanyi lagi. KPK juga harus dipanggil. Dubes Kolumbia juga cuma menjalankan perintah. Yang harus diperiksa itu tim yang beraagkat ke sana. Tapi, mungkin Dubes juga punya kepentingan untuk menjadi Gubernur Papua. Masak melarang Nazaruddin didampingi pengacara,” jelasnya.
Akhirnya, AP mempertanyakan janji kampanye SBY meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata tidak ada buktinya. “Jangan SBY buang badan. Jika tidak realisasikan janji kampanye, berarti SBY pembohong, tukang tipu, ngibul,” imbuhnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, setelah sukses ‘memancing’ SBY melalui surat terbuka, Nazaruddin diduga tengah menyiapkan jurus baru. “Saya baca ada gebrakan baru Nazaruddin, itu terlihat sekali ada prilaku Nazaruddin, dia orang yang tidak kooperatif dari mulai menjadi saksi, tersangka bahkan sewaktu ditangkap dia tidak menunjukkan bisa kooperatif,” paparnya.
Menurut Yunarto, melihat prilaku dari Nazaruddin, tidak mustahil Nazaruddin akan membalas kembali surat kepada SBY untuk mencoba mengalihkan isu yang baru. “Tidak mustahil apabila seorang Nazaruddin melemparkan isu baru bagi Partai Demokrat bahkan pengacaranya ikut-ikutan dengan melempar isu cuci otaklah, dan satu lagi kirim surat ke Presiden yang sayangnya ditanggapi,” bebernya.
Selain itu, lanjut dia, dengan Nazaruddin yang tidak bisa kooperatif ditambah memiliki pengacara sekaliber OC Kaligis yang dinilai sering memainkan isu hukum.
Kasus Nazaruddin Direkayasa?
Kasus Nazaruddin harus diusut tuntas karena bisa mengungkap perilaku dan korupsi yang sistematis di kalangan petinggi partai dan pejabat lembaga negara. Oleh karena itu, masyarakat harus mengawasi dan mengawal kasus Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut agar tidak di-peties-kan seperti kasus-kasus serupa lain sebelumnya.
Demikian kesimpulan diskusi ‘Rekayasa Kasus Nazaruddin, Antasari, dan Bank Century’ yang digelar Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (23/8/2011). Hadir sebagai pembicara Direktur SETARA Institute Hendardi, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, pengamat politik UI Boni Hargens, dan ekonom senior Rizal Ramli.
Hendardi memaparkan, sudah bisa dipastikan banyak pihak yang berkepentingan dengan kasus Nazaruddin. Mereka adalah petinggi Partai Demorkat, anggota Badan Anggaran DPR, dan petinggi KPK yang namanya disebut-sebut Nazaruddin selama dalam pelariannya terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Untuk itu, segala upaya dilakukan, termasuk menutup isu kasus dengan meniupkan isu-isu baru.
“Kita melihat ada upaya kalangan tertentu untuk mengalihkan kasus Nazaruddin dengan isu-isu lain. Di antaranya, pengalihan tuduhan Nazaruddin pada kasus-kasus korupsi di luar Wisma Atlet di Palembang serta tiba-tiba ditetapkannya Nunun Nurbaiti sebagai tersangka. Jika “nyanyian” bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu sampai benar-benar terbukti di pengadilan, maka nama-nama yang disebut itu pasti akan ikut tergulung,” beber Hendardi.
Boni Hargens sepakat dengan Hendardi tentang adanya upaya mengalihkan kasus Nazaruddin ke isu lain. Karenanya dia dan kawan-kawan segera membentuk Komisi Nazaruddin. Komisi ini bukan untuk melindungi kesalahan-kesalahan Nazaruddin atau hanya mempersoalkan berapa banyak uang negara yang dirampok. Komisi Nazaruddin dibentuk untuk mengungkap modus dan sistem korupsi politik yang selama ini berlangsung.
“Kalau kita pelajari korupsi di Asia, ada kesamaan modus, yaitu korupsi politik. Para pelaku konvensional korupsi politik melibatkan pengurus dan elit partai serta pengusaha. Dengan demikian, sangat mustahil bila korupsi yang dilakukan Nazarudin tidak melibatkan para elit Partai Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembina,” ungkap Boni.
Sehubungan dengan itu, Boni yang juga Anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meyakini adanya deal khusus seputar bungkamnya Nazaruddin. Hal ini secara tersirat tergambar dalam surat Nazaruddin kepada SBY, yang minta agar istri dan keluarganya tidak diganggu.
Anehnya, lanjut dia, SBY justru cepat membalas surat tersebut. Padahal, tidak satu pun dari 192 surat yang tiap minggu dikirimkan keluarga korban Semanggi kepada SBY dibalas. Ini menyebabkan beredar isu, bahwa SBY pun ingin memperingatkan Nazaruddin, agar dia tidak menganggu istri dan keluarga presiden dalam pengakuanya di pengadilan kelak. Maklum, dalam pelariannya Nazaruddin antara lain menyebut-nyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai salah satu penerima uang korupsi wisma atlet.
“Ini memunculkan dugaan bahwa SBY pun ingin memperingatkan Nazaruddin, agar dia tidak menganggu istri dan keluarga presiden dalam pengakuanya di pengadilan kelak. Maklum, dalam pelariannya Nazaruddin antara lain menyebut-nyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai salah satu penerima uang korupsi wisma atlet,” demikian Boni.
Boni meyakini benar telah terjadi deal khusus seputar bungkamnya Nazaruddin. Hal ini secara tersirat tergambar dai cepatnya surat balasan SBY terhadap surat Nazaruddin. Padahal, tidak satu pun dari 192 surat yang tiap minggu dikirimkan keluarga korban Semanggi kepada SBY dibalas. JakartaPress
“Nazaruddin bisa ngomong seenaknya karena banyak rahasia di tangan dia. Pantas negara ini kacau, tahanan pidana kok ditanggapi. Pokoknya negara ini sudah dalam keadaan gelap gulita tidak ada suasana yang terang memberi harapan,” paparnya di Jakarta, Selasa (23/8/2011).
AP, panggilan akrab AP Batubara, menengarai nilai kasus dugaan korupsi jauh lebih besar dari Rp 6 triliun. “Korupsi Nazaruddin Rp 6 triliun itu kan yang baru ketahuan. Tidak mungkinlah semua diumumkan,” paparnya.
Pada bagian lain, AP Batubara menilai konyol surat Nazaruddin yang dikirimkan kepada Presiden SBY. Dalam suratnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini jadi tahanan KPK itu meminta SBy jangan mengganggu istrinya. “Lho emangnya SBY itu suka ganggu istri orang?” tanya AP sembari ketawa.
Menurut Anggota Deperpu PDIP ini, seharusnya Presiden tidak perlu membalas surat seorang tersangka pidana korupsi. “Kalau saya presiden, tidak akan membalas surat Nazaruddin. Apa presiden kurang kerjaan. Atau dia tidak kerja atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan sebagai presiden. Mestinya serahkan saja pada Jaksa Agung dan Kapolri,” tuturnya.
Ia pun menilai sikap Nazaruddin yang terkadang berkicau dan terkadang bungkam itu hanya untuk membingungkan opini publik saja. “Sikap Nazaruddin itu untuk membuat semua orang bingung saja. Nazaruddin itu licik lho. Lihat aja hidung yang bengkok itu licik lho. Orang yang hidungnya gitu, jangan percaya, itu pintar menipu,” tutur AP.
Dengan menjawab surat Nazaruddin, menurutnya, SBY tidak menghormati posisinya sebagai Presiden. “Apa surat dari rakyat yang lain juga dijawab.
SBY menjawab surat Nazaruddin itu presiden tidak ada wibawanya. Presiden harus punya program dan tiap hari harus jalan,” papar AP. “ Tapi SBY sudah bingung, akhirnya yang tidak pantas dikerjakan dia kerjakan. Tapi yang harus dikerjakan, malah tidak dikerjakan.”
Mengenai pernyataan elit Partai Democrat yang bilang bahwa Partai SBY ini memperkuat KPK, menurut AP, harus ada bukti konkritnya seperti jangan menghalangi KPK mengusut kasus Century. “Partai Demokrat boleh ngomong apapun, tapi buktinya mana?” tantang tokoh senior PDIP.
Ia juga meminta Mabes Polri segera memproses laporan Anas yang mengaku difitnah Nazaruddin. “Panggil Nazaruddin harus buktikan kalau dia tidak memfitnah. Ini Mabes Polri tidak ingat atau pura-pura tidak tahu. Mungkin Anas menganggap Nazaruddin tidak pulang sehingga lapor untuk pencitraan bersihklan diri,” tegasnya.
“Kalau KPK juga tidak memanggil Anas soal itu, terus kerjanya KPK apa. Busyro Muqoddas jangan banyak omong, buktikan kalau dia jujur. Jika tidak bisa menegakkan hukum, berarti Busyro juga punya keinginan atau kepentingan terselubung. KPK tidak jalankan tugas sebagaimana mestinya, mundur saja,” ungkapnya.
AP mendukung DPR untuk memanggil Zanaruddin. “Nazaruddin perlu dipanggil DPR supaya bernyanyi lagi. KPK juga harus dipanggil. Dubes Kolumbia juga cuma menjalankan perintah. Yang harus diperiksa itu tim yang beraagkat ke sana. Tapi, mungkin Dubes juga punya kepentingan untuk menjadi Gubernur Papua. Masak melarang Nazaruddin didampingi pengacara,” jelasnya.
Akhirnya, AP mempertanyakan janji kampanye SBY meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata tidak ada buktinya. “Jangan SBY buang badan. Jika tidak realisasikan janji kampanye, berarti SBY pembohong, tukang tipu, ngibul,” imbuhnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, setelah sukses ‘memancing’ SBY melalui surat terbuka, Nazaruddin diduga tengah menyiapkan jurus baru. “Saya baca ada gebrakan baru Nazaruddin, itu terlihat sekali ada prilaku Nazaruddin, dia orang yang tidak kooperatif dari mulai menjadi saksi, tersangka bahkan sewaktu ditangkap dia tidak menunjukkan bisa kooperatif,” paparnya.
Menurut Yunarto, melihat prilaku dari Nazaruddin, tidak mustahil Nazaruddin akan membalas kembali surat kepada SBY untuk mencoba mengalihkan isu yang baru. “Tidak mustahil apabila seorang Nazaruddin melemparkan isu baru bagi Partai Demokrat bahkan pengacaranya ikut-ikutan dengan melempar isu cuci otaklah, dan satu lagi kirim surat ke Presiden yang sayangnya ditanggapi,” bebernya.
Selain itu, lanjut dia, dengan Nazaruddin yang tidak bisa kooperatif ditambah memiliki pengacara sekaliber OC Kaligis yang dinilai sering memainkan isu hukum.
Kasus Nazaruddin Direkayasa?
Kasus Nazaruddin harus diusut tuntas karena bisa mengungkap perilaku dan korupsi yang sistematis di kalangan petinggi partai dan pejabat lembaga negara. Oleh karena itu, masyarakat harus mengawasi dan mengawal kasus Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut agar tidak di-peties-kan seperti kasus-kasus serupa lain sebelumnya.
Demikian kesimpulan diskusi ‘Rekayasa Kasus Nazaruddin, Antasari, dan Bank Century’ yang digelar Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (23/8/2011). Hadir sebagai pembicara Direktur SETARA Institute Hendardi, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, pengamat politik UI Boni Hargens, dan ekonom senior Rizal Ramli.
Hendardi memaparkan, sudah bisa dipastikan banyak pihak yang berkepentingan dengan kasus Nazaruddin. Mereka adalah petinggi Partai Demorkat, anggota Badan Anggaran DPR, dan petinggi KPK yang namanya disebut-sebut Nazaruddin selama dalam pelariannya terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Untuk itu, segala upaya dilakukan, termasuk menutup isu kasus dengan meniupkan isu-isu baru.
“Kita melihat ada upaya kalangan tertentu untuk mengalihkan kasus Nazaruddin dengan isu-isu lain. Di antaranya, pengalihan tuduhan Nazaruddin pada kasus-kasus korupsi di luar Wisma Atlet di Palembang serta tiba-tiba ditetapkannya Nunun Nurbaiti sebagai tersangka. Jika “nyanyian” bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu sampai benar-benar terbukti di pengadilan, maka nama-nama yang disebut itu pasti akan ikut tergulung,” beber Hendardi.
Boni Hargens sepakat dengan Hendardi tentang adanya upaya mengalihkan kasus Nazaruddin ke isu lain. Karenanya dia dan kawan-kawan segera membentuk Komisi Nazaruddin. Komisi ini bukan untuk melindungi kesalahan-kesalahan Nazaruddin atau hanya mempersoalkan berapa banyak uang negara yang dirampok. Komisi Nazaruddin dibentuk untuk mengungkap modus dan sistem korupsi politik yang selama ini berlangsung.
“Kalau kita pelajari korupsi di Asia, ada kesamaan modus, yaitu korupsi politik. Para pelaku konvensional korupsi politik melibatkan pengurus dan elit partai serta pengusaha. Dengan demikian, sangat mustahil bila korupsi yang dilakukan Nazarudin tidak melibatkan para elit Partai Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembina,” ungkap Boni.
Sehubungan dengan itu, Boni yang juga Anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meyakini adanya deal khusus seputar bungkamnya Nazaruddin. Hal ini secara tersirat tergambar dalam surat Nazaruddin kepada SBY, yang minta agar istri dan keluarganya tidak diganggu.
Anehnya, lanjut dia, SBY justru cepat membalas surat tersebut. Padahal, tidak satu pun dari 192 surat yang tiap minggu dikirimkan keluarga korban Semanggi kepada SBY dibalas. Ini menyebabkan beredar isu, bahwa SBY pun ingin memperingatkan Nazaruddin, agar dia tidak menganggu istri dan keluarga presiden dalam pengakuanya di pengadilan kelak. Maklum, dalam pelariannya Nazaruddin antara lain menyebut-nyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai salah satu penerima uang korupsi wisma atlet.
“Ini memunculkan dugaan bahwa SBY pun ingin memperingatkan Nazaruddin, agar dia tidak menganggu istri dan keluarga presiden dalam pengakuanya di pengadilan kelak. Maklum, dalam pelariannya Nazaruddin antara lain menyebut-nyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai salah satu penerima uang korupsi wisma atlet,” demikian Boni.
Boni meyakini benar telah terjadi deal khusus seputar bungkamnya Nazaruddin. Hal ini secara tersirat tergambar dai cepatnya surat balasan SBY terhadap surat Nazaruddin. Padahal, tidak satu pun dari 192 surat yang tiap minggu dikirimkan keluarga korban Semanggi kepada SBY dibalas. JakartaPress
Wikileaks: Susno Pegang Kunci Kasus Bank Century
Jakarta – Institusi Polri rupanya tidak luput dari pantauan AS. Wikileaks mengungkap kawat diplomatik Kedubes AS Jakarta bagaimana mereka memetakan tokoh-tokoh kunci Polri di era Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). AS menganggap reputasi Polri hancur akibat kasus Cicak vs Buaya.
Kawat diplomatik berkode 09JAKARTA2012 bertanggal 8 Desember 2009 diungkap Wikileaks di situs resminya, Rabu (24/8). “Masalah antara Polri dan KPK telah merusak reputasi Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan seluruh Polri,” demikian ringkasan kawat tersebut.
Tokoh kunci yang menjadi perhatian selain Kapolri BHD adalah Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan penggantinya Komjen Ito Sumardi. All the President’s Men, begitu kedubes AS menyebutnya, karena hubungan mereka bertiga dengan Presiden SBY. “Danuri dan Susno sudah lama punya hubungan dengan SBY, begitu juga pengganti Susno, Ito Sumardi,” demikian ungkap Kedubes AS.
BHD disebut sebagai seorang perfeksionis yang rajin merotasi para perwiranya. Saat kasus Cicak vs Buaya mencuat, BHD diangap pasang badan untuk Susno. Susno kemudian diganti dan Kedubes memantau Ito sudah diatur untuk menggantikan Susno. Bagaimana Kedubes melihat Ito?
“(Ito) Sumardi datang sebagai seseorang yang mendorong hubungan lebih dekat dengan AS. Dia responsif dan berpikiran reformis. Perlu dilihat bagaimana dia menghadapi berbagai tekanan dari situasi yang diwarisi untuknya,” kata Kedubes.
Bagaimana dengan Susno? Dalam terminologi Cicak vs Buaya, Kedubes AS menyebutnya sebagai ‘a muzzled crocodile’ alias buaya yang diberangus. Susno memegang kunci atas kasus Bank Century. “Susno tahu mungkin lebih banyak dari orang lain terkait penyelidikan Bank Century. Tapi pertanyaannya apa yang sebenarnya dia tahu dan apakah dia akan tetap bungkam,” kata mereka.
Susno disebut Kedubes AS pernah curhat kepada pejabat Kedubes AS. “Dia sangat marah dan mengeluh kepada pejabat Kedubes AS saat tahu ponselnya disadap KPK,” jelasnya. [kn/dtk]
Kawat diplomatik berkode 09JAKARTA2012 bertanggal 8 Desember 2009 diungkap Wikileaks di situs resminya, Rabu (24/8). “Masalah antara Polri dan KPK telah merusak reputasi Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan seluruh Polri,” demikian ringkasan kawat tersebut.
Tokoh kunci yang menjadi perhatian selain Kapolri BHD adalah Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan penggantinya Komjen Ito Sumardi. All the President’s Men, begitu kedubes AS menyebutnya, karena hubungan mereka bertiga dengan Presiden SBY. “Danuri dan Susno sudah lama punya hubungan dengan SBY, begitu juga pengganti Susno, Ito Sumardi,” demikian ungkap Kedubes AS.
BHD disebut sebagai seorang perfeksionis yang rajin merotasi para perwiranya. Saat kasus Cicak vs Buaya mencuat, BHD diangap pasang badan untuk Susno. Susno kemudian diganti dan Kedubes memantau Ito sudah diatur untuk menggantikan Susno. Bagaimana Kedubes melihat Ito?
“(Ito) Sumardi datang sebagai seseorang yang mendorong hubungan lebih dekat dengan AS. Dia responsif dan berpikiran reformis. Perlu dilihat bagaimana dia menghadapi berbagai tekanan dari situasi yang diwarisi untuknya,” kata Kedubes.
Bagaimana dengan Susno? Dalam terminologi Cicak vs Buaya, Kedubes AS menyebutnya sebagai ‘a muzzled crocodile’ alias buaya yang diberangus. Susno memegang kunci atas kasus Bank Century. “Susno tahu mungkin lebih banyak dari orang lain terkait penyelidikan Bank Century. Tapi pertanyaannya apa yang sebenarnya dia tahu dan apakah dia akan tetap bungkam,” kata mereka.
Susno disebut Kedubes AS pernah curhat kepada pejabat Kedubes AS. “Dia sangat marah dan mengeluh kepada pejabat Kedubes AS saat tahu ponselnya disadap KPK,” jelasnya. [kn/dtk]
PERNYATAAN RESMI HABIB RIZIEQ SYIHAB
Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna website/ facebook/ twitter dan aplikasi internet sejenisnya, bahwa saya (Habib Muhammad Rizieq Syihab) TIDAK PERNAH membuat/ membuka/ menggunakan/ mengizinkan pihak manapun untuk membuat website/ blog (apapun)/ facebook/ twitter dan aplikasi internet sejenisnya atas nama saya atau organisasi FPI yang saya pimpin, KECUALI WEBSITE RESMI FPI dengan alamat www.fpi.or.id.
Karenanya saya dan organisasi FPI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB atas beredarnya aneka info dan statement via internet atas nama saya atau FPI, kecuali via website resmi FPI tersebut diatas. Saya minta agar semua pihak yang telah mencatut nama saya pribadi dan organisasi FPI, SEGERA MENGHENTIKAN perbuatan tidak terpuji tersebut.
Demikian pernyataan ini saya buat, harap maklum & atas perhatiannya terima kasih.
Jakarta, 26 Rmadhan 1432 H/ 26 Agustus 2011 M
Ketua Umum Front Pembela Islam
(Habib Muhammad Rizieq Syihab)
Sejarah ANCOL Dulu dan Sekarang
"Sejarah"
Di masa sekarang nama Ancol dikenal sebagai kawasan wisata. Karena di kawasan ini terdapat taman wisata dan rekreasi permainan terbesar dan terlengkap di Indonesia. Bila dirunut ke belakang, kawasan Ancol ternyata sudah berdiri sejak abad ke-17. Di antara nama kampung-kampung tua yang ada di Jakarta, salah satunya adalah Ancol. Kawasan Ancol terletak disebelah timur Kota Tua Jakarta, sampai batas kompleks Pelabuhan Tanjung Priuk. Kawasan tersebut kini dijadikan sebuah Kelurahan dengan nama yang sama, termasuk wilayah kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.
Nama Ancol berarti tanah rendah berpaya-paya atau payau. Dahulu bila laut sedang pasang air payau kali Ancol berbalik ke darat menggenangi tanah sekitarnya sehingga terasa asin. Orang Belanda pada zaman VOC menyebut kawasan tersebut sebagai Zoute land atau “tanah asin” sebutan yang juga diberikan untuk kubu pertahanan yang dibangun di situ pada tahun 1656 (De Haan 1935:103 – 104). Untuk menghubungkan Kota Batavia yang pada zaman itu berbenteng dengan kubu tersebut, sebelumnya telah dibuat terusan, yaitu Terusan Ancol, yang sampai sekarang masih dapat dilayari perahu. Kemudian dibangun pula jalan yang sejajar dengan terusan yang kini telah dibangun jalan tol yang menghubungkan Priok – Ancol – Kota – Cengkareng.
Pembuatan terusan, jalan dan kubu pertahanan di situ, karena dianggap strategis dalam dalam rangka pertahanan kota Batavia. Sifat strategis kawasan Ancol rupanya sudah dirasakan pada masa agama Islam mulai tersebar di daerah pesisir Kerajaan Sunda. Dalam Koropak 406, Carita Parahiyangan, Ancol disebut – sebut sebagai salah satu medan perang disamping Kalapa Tanjung Wahanten (Banten) dan tempat – tempat lainnya pada masa pemerintahan Surawisessa (1521 – 1535).
Karena letaknya yang dekat dengan benteng atau kastil Belanda di Sunda Kelapa, maka kawasan ini turut mengalami perjalanan sejarah kota Batavia atau Jakarta. Pada masa itu, salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Adriaan Valckenier 1737-1741 , memiliki rumah peristirahatan sangat indah di tepi pantai.
Quote:
"Bintang Mas Ancol, Oey Tambah Sia"
Seiring perjalanan waktu, kawasan itu kemudian berkembang menjadi tempat wisata. Hingga kemudian di sekitar pertengahan abad ke 19 nama Ancol kembali terdengar kembali. Seorang Cina kaya raya Oey Tambahsia memiliki rumah peristirahatan dan pelesiran (suhian) bernama Bintang Mas di kawasan Ancol ini.
Oey Tambahsia adalah anak dari raja tembakau Oey Thoa, pedagang besar Cina yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ia memiliki toko tembakau terbesar di kawasan Jalan Toko Tiga Glodok. Di Betawi keluarga Oey Thoa cukup terkenal karena kekayaannya. Sayangnya, pedagang kaya raya ini mati muda, Ia meninggalkan warisan melimpah pada putranya, Oey Tambahsia, yang masih muda belia.
Karena kaya ia bahkan memiliki rumah pelesiran pribadi, ia menjadikan tempat ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga tempat penampungan para wanita yang tergoda akan rayuan, ketampanan, dan harta bendanya. Termasuk sejumlah wanita Belanda yang berselingkuh dari suaminya. Bahkan ada sebuah cerita tentang istri seorang tukang kelontong yang berparas cantik juga rela meninggalkan suaminya dan kemudian tinggal bersama Tambahsia di tempat peristirahatannya di Bintang Mas, Ancol. Mengetahui, istrinya dilarikan ke Ancol, babah tukang kelontong ini segera mencarinya ke Ancol. Namun Pria yang ingin mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai suami ini dianggap telah mengganggu kesenangan Tambahsia, dan akhirnya ia dihabisi nyawanya. Si playboy kaya raya ini memang kejam dan banyak kejahatan yang telah dilakukannya, hingga akhirnya pengadilan Batavia menjatuhi Oey Tambahsia si playboy Betawi ini hukuman mati di tiang gantungan.
Quote:
"Si Manis Jembatan Ancol"
Nama Ancol tidak dapat dipisahkan dari cerita Siti Ariah atau Mariam, yang lebih populer di masyarakat Jakarta sebagai Si Manis Jembatan Ancol. Hantu cantik yang kabarnya sering menampakkan diri di sekitar kawasan Ancol. Menurut cerita, Siti Ariah adalah sosok perempuan Betawi yang hidup pada awal abad ke-19 di kampung Ancol. Suatu hari ia dilamar seorang cukong kaya raya yang suka perempuan muda. Namun ia menolak lamaran cukong tersebut karena sudah memiliki kekasih dan ia tak mau hanya jadikan gendaknya. Karena ditolak, sang cukong kaya itu marah bukan kepalang karena merasa dihina. Sementara Siti Ariah, memberontak dan memilih melarikan diri. Karena ulahnya, ibunya harus menanggung derita, dianiaya habis-habisan oleh si cukong kaya.
Seorang centeng si cukong memburu Ariah dan berhasil menangkapnya. Terjadilah pergulatan yang sengit sebelum akhirnya Ariah dilumpuhkan. Perempuan malang itu tercebur ke kubangan lumpur yang coklat dan ia meregang nyawa di sana. Menurut laporan, jenazah Ariah dibuang dan ditemukan di area persawahan di daerah Sunter, tak jauh dari Ancol, Jakarta sekarang, pada tahun 1817, tak selang lama sejak saat pelariannya.
Quote:
"Tempat Eksekusi Orang Belanda"
Ketika Perang Dunia II meletus disusul perang kemerdekaan, nama Ancol terlupakan. Seperti biasa Sungai Ciliwung masih leluasa menumpahkan air dan lumpurnya ke sana sehingga mengubah kawasan tersebut menjadi kotor, kumuh, dan berlumpur. Kawasan yang semula cantik, berubah menjadi menyeramkan dan Ancol sempat mendapat julukan tempat jin buang anak.
Pada masa pendudukan Jepang, Ancol sempat menjadi tempat pembuangan bagi mayat-mayat korban eksekusi tentara Jepang. Pada masa itu banyak orang Belanda, pria dan wanita yang melawan pemerintah pendudukan Jepang dieksekusi dan kemudian mayatnya dibuang, dikuburkan tanpa nama di kawasan rawa-rawa sekitar Ancol. Hingga di kemudian hari, mayat-mayat tersebut digali kembali dan dimakamkan kembali sebagaimana mestinya di pemakaman yang kini dinamakan Taman Makam Kehormatan Belanda atau Ereveld Ancol yang kini berada di dalam kawasan sebelah timur Taman Impian Jaya Ancol.
Quote:
"Pembangunan Kawasan Ancol"
Kemudian pada saat Jakarta mulai dengan berbagai proyek pembangunan di awal tahun 1960-an muncul usulan agar kawasan itu difungsikan menjadi daerah industri. Namun, usul itu ditolak oleh Presiden Soekarno. Bung Karno ingin membangun kawasan itu sebagai daerah wisata. Lewat Keputusan Presiden pada akhir Desember 1965, Bung Karno memerintahkan kepada Gubernur DKI Jaya waktu itu, dr. Soemarno, sebagai pelaksana pembangunan proyek Taman Impian Jaya Ancol. Proyek pembangunan ini baru terlaksana di bawah pimpinan Ali Sadikin yang ketika itu menjadi Gubernur Jakarta. Pembangunan Ancol dilaksanakan oleh PD Pembangunan Jaya di bawah pimpinan Ir. Ciputra.
Sarana rekreasi berikut yang dibangun makin mempopulerkan keberadaan Taman Impian Jaya Ancol, tidak saja di kalangan masyarakat ibu kota, tetapi juga seluruh Indonesia. Pembangunan berbagai proyek terus berlanjut hingga kini. Pedagang kaki lima ditata, hotel dibangun, lapangan golf, dan beragam permainan dihadirkan. Hal itu berarti sarana rekreasi dan hiburan di Taman Impian Jaya Ancol akan semakin lengkap. Pada tahun-tahun berikutnya, pengadaan sarana rekreasi dan hiburan diarahkan pada sarana hiburan berteknologi tinggi. Hal itu telah dimulai dengan dibangunnya kawasan Taman Impian “Dunia Fantasi” tahap I pada tahun 1985. Di masa sekarang, Taman Impian Jaya Ancol yang berdiri pada lahan seluas 552 hektar, telah menjadi tempat wisata dan rekreasi permainan terbesar dan terlengkap di Indonesia.
Di masa sekarang nama Ancol dikenal sebagai kawasan wisata. Karena di kawasan ini terdapat taman wisata dan rekreasi permainan terbesar dan terlengkap di Indonesia. Bila dirunut ke belakang, kawasan Ancol ternyata sudah berdiri sejak abad ke-17. Di antara nama kampung-kampung tua yang ada di Jakarta, salah satunya adalah Ancol. Kawasan Ancol terletak disebelah timur Kota Tua Jakarta, sampai batas kompleks Pelabuhan Tanjung Priuk. Kawasan tersebut kini dijadikan sebuah Kelurahan dengan nama yang sama, termasuk wilayah kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara.
Nama Ancol berarti tanah rendah berpaya-paya atau payau. Dahulu bila laut sedang pasang air payau kali Ancol berbalik ke darat menggenangi tanah sekitarnya sehingga terasa asin. Orang Belanda pada zaman VOC menyebut kawasan tersebut sebagai Zoute land atau “tanah asin” sebutan yang juga diberikan untuk kubu pertahanan yang dibangun di situ pada tahun 1656 (De Haan 1935:103 – 104). Untuk menghubungkan Kota Batavia yang pada zaman itu berbenteng dengan kubu tersebut, sebelumnya telah dibuat terusan, yaitu Terusan Ancol, yang sampai sekarang masih dapat dilayari perahu. Kemudian dibangun pula jalan yang sejajar dengan terusan yang kini telah dibangun jalan tol yang menghubungkan Priok – Ancol – Kota – Cengkareng.
Pembuatan terusan, jalan dan kubu pertahanan di situ, karena dianggap strategis dalam dalam rangka pertahanan kota Batavia. Sifat strategis kawasan Ancol rupanya sudah dirasakan pada masa agama Islam mulai tersebar di daerah pesisir Kerajaan Sunda. Dalam Koropak 406, Carita Parahiyangan, Ancol disebut – sebut sebagai salah satu medan perang disamping Kalapa Tanjung Wahanten (Banten) dan tempat – tempat lainnya pada masa pemerintahan Surawisessa (1521 – 1535).
Karena letaknya yang dekat dengan benteng atau kastil Belanda di Sunda Kelapa, maka kawasan ini turut mengalami perjalanan sejarah kota Batavia atau Jakarta. Pada masa itu, salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Adriaan Valckenier 1737-1741 , memiliki rumah peristirahatan sangat indah di tepi pantai.
Quote:
"Bintang Mas Ancol, Oey Tambah Sia"
Seiring perjalanan waktu, kawasan itu kemudian berkembang menjadi tempat wisata. Hingga kemudian di sekitar pertengahan abad ke 19 nama Ancol kembali terdengar kembali. Seorang Cina kaya raya Oey Tambahsia memiliki rumah peristirahatan dan pelesiran (suhian) bernama Bintang Mas di kawasan Ancol ini.
Oey Tambahsia adalah anak dari raja tembakau Oey Thoa, pedagang besar Cina yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ia memiliki toko tembakau terbesar di kawasan Jalan Toko Tiga Glodok. Di Betawi keluarga Oey Thoa cukup terkenal karena kekayaannya. Sayangnya, pedagang kaya raya ini mati muda, Ia meninggalkan warisan melimpah pada putranya, Oey Tambahsia, yang masih muda belia.
Karena kaya ia bahkan memiliki rumah pelesiran pribadi, ia menjadikan tempat ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga tempat penampungan para wanita yang tergoda akan rayuan, ketampanan, dan harta bendanya. Termasuk sejumlah wanita Belanda yang berselingkuh dari suaminya. Bahkan ada sebuah cerita tentang istri seorang tukang kelontong yang berparas cantik juga rela meninggalkan suaminya dan kemudian tinggal bersama Tambahsia di tempat peristirahatannya di Bintang Mas, Ancol. Mengetahui, istrinya dilarikan ke Ancol, babah tukang kelontong ini segera mencarinya ke Ancol. Namun Pria yang ingin mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai suami ini dianggap telah mengganggu kesenangan Tambahsia, dan akhirnya ia dihabisi nyawanya. Si playboy kaya raya ini memang kejam dan banyak kejahatan yang telah dilakukannya, hingga akhirnya pengadilan Batavia menjatuhi Oey Tambahsia si playboy Betawi ini hukuman mati di tiang gantungan.
Quote:
"Si Manis Jembatan Ancol"
Nama Ancol tidak dapat dipisahkan dari cerita Siti Ariah atau Mariam, yang lebih populer di masyarakat Jakarta sebagai Si Manis Jembatan Ancol. Hantu cantik yang kabarnya sering menampakkan diri di sekitar kawasan Ancol. Menurut cerita, Siti Ariah adalah sosok perempuan Betawi yang hidup pada awal abad ke-19 di kampung Ancol. Suatu hari ia dilamar seorang cukong kaya raya yang suka perempuan muda. Namun ia menolak lamaran cukong tersebut karena sudah memiliki kekasih dan ia tak mau hanya jadikan gendaknya. Karena ditolak, sang cukong kaya itu marah bukan kepalang karena merasa dihina. Sementara Siti Ariah, memberontak dan memilih melarikan diri. Karena ulahnya, ibunya harus menanggung derita, dianiaya habis-habisan oleh si cukong kaya.
Seorang centeng si cukong memburu Ariah dan berhasil menangkapnya. Terjadilah pergulatan yang sengit sebelum akhirnya Ariah dilumpuhkan. Perempuan malang itu tercebur ke kubangan lumpur yang coklat dan ia meregang nyawa di sana. Menurut laporan, jenazah Ariah dibuang dan ditemukan di area persawahan di daerah Sunter, tak jauh dari Ancol, Jakarta sekarang, pada tahun 1817, tak selang lama sejak saat pelariannya.
Quote:
"Tempat Eksekusi Orang Belanda"
Ketika Perang Dunia II meletus disusul perang kemerdekaan, nama Ancol terlupakan. Seperti biasa Sungai Ciliwung masih leluasa menumpahkan air dan lumpurnya ke sana sehingga mengubah kawasan tersebut menjadi kotor, kumuh, dan berlumpur. Kawasan yang semula cantik, berubah menjadi menyeramkan dan Ancol sempat mendapat julukan tempat jin buang anak.
Pada masa pendudukan Jepang, Ancol sempat menjadi tempat pembuangan bagi mayat-mayat korban eksekusi tentara Jepang. Pada masa itu banyak orang Belanda, pria dan wanita yang melawan pemerintah pendudukan Jepang dieksekusi dan kemudian mayatnya dibuang, dikuburkan tanpa nama di kawasan rawa-rawa sekitar Ancol. Hingga di kemudian hari, mayat-mayat tersebut digali kembali dan dimakamkan kembali sebagaimana mestinya di pemakaman yang kini dinamakan Taman Makam Kehormatan Belanda atau Ereveld Ancol yang kini berada di dalam kawasan sebelah timur Taman Impian Jaya Ancol.
Quote:
"Pembangunan Kawasan Ancol"
Kemudian pada saat Jakarta mulai dengan berbagai proyek pembangunan di awal tahun 1960-an muncul usulan agar kawasan itu difungsikan menjadi daerah industri. Namun, usul itu ditolak oleh Presiden Soekarno. Bung Karno ingin membangun kawasan itu sebagai daerah wisata. Lewat Keputusan Presiden pada akhir Desember 1965, Bung Karno memerintahkan kepada Gubernur DKI Jaya waktu itu, dr. Soemarno, sebagai pelaksana pembangunan proyek Taman Impian Jaya Ancol. Proyek pembangunan ini baru terlaksana di bawah pimpinan Ali Sadikin yang ketika itu menjadi Gubernur Jakarta. Pembangunan Ancol dilaksanakan oleh PD Pembangunan Jaya di bawah pimpinan Ir. Ciputra.
Sarana rekreasi berikut yang dibangun makin mempopulerkan keberadaan Taman Impian Jaya Ancol, tidak saja di kalangan masyarakat ibu kota, tetapi juga seluruh Indonesia. Pembangunan berbagai proyek terus berlanjut hingga kini. Pedagang kaki lima ditata, hotel dibangun, lapangan golf, dan beragam permainan dihadirkan. Hal itu berarti sarana rekreasi dan hiburan di Taman Impian Jaya Ancol akan semakin lengkap. Pada tahun-tahun berikutnya, pengadaan sarana rekreasi dan hiburan diarahkan pada sarana hiburan berteknologi tinggi. Hal itu telah dimulai dengan dibangunnya kawasan Taman Impian “Dunia Fantasi” tahap I pada tahun 1985. Di masa sekarang, Taman Impian Jaya Ancol yang berdiri pada lahan seluas 552 hektar, telah menjadi tempat wisata dan rekreasi permainan terbesar dan terlengkap di Indonesia.
Fadel: Selama Saya Jadi Menteri, Jangan Harap Udang Impor Masuk Indonesia

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menegaskan sampai saat ini dirinya tidak akan membiarkan pengusaha memasukkan udang impor ke Indonesia. Pemerintah akan tegas menindak mereka yang melanggar.
“Saya sudah sampaikan kebijakan mengenai larangan impor udang tersebut kepada Menteri Perdagangan, dan selama saya masih menjadi Menteri jangan harapkan udang impor masuk ke Indonesia,” tutur Fadel dalam siaran pers yang dikutip, Kamis (14/7).
Menurut Fadel, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor udang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Fadel menyatakan, dirinya tidak akan mentolerir dan memberikan izin kepada para pengusaha yang tetap mengajukan izin impor udang.
Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi udang dalam negeri, Fadel menyatakan akan terus menggenjot dan meningkatkan produksi udang nasional. Untuk menghindari kegagalan produksi sebagaimana yang terjadi pada 2009 dan 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengedepankan dan menitikberatkan pengendalian penyakit udang sebagai salah satu faktor penentu dalam pencapaian produksi.
Gagal panen pada umumnya disebabkan oleh serangan penyakit. Hal utama lainnya yang menjadikan penyebab tidak tercapainya sasaran produksi udang di 2010 adalah semakin menurunnya kualitas induk dan benih, yang ditandai dengan pertumbuhan yang semakin lambat dan tingginya mortalitas yang disebabkan terjadinya inbreeding atau kawin sekerabat.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya telah dilaksanakan, diantaranya dengan membentuk Broodstock Center udang vanamei di Bali, yang telah berhasil memproduksi varietas udang vanamei unggul nusantara I yang cenderung lebih tahan terhadap serangan virus seperti TSV, WSSV, IHHNV, dan IMNV dibanding udang vanamei impor.
Selain masalah penyakit dan pembenihan, masalah lain yang menjadi penghambat peningkatan produksi adalah kurangnya permodalan bagi para petambak udang.
“Saya mengimbau kepada perbankan untuk mau memberikan kemudahan modal bagi sektor perikanan, khususnya demi mencukupi kebutuhan udang yang demikian banyak baik di dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor,” ujar Fadel.
Berdasarkan data statistik, produksi udang nasional pada semester I-2011 telah mencapai 165 ribu ton, hal ini berarti produksi udang nasional telah mencapai sebanyak 42% dari target tahun ini sebesar 400 ribu ton.
Dari 165 ribu ton tersebut, total produksi tambak insentif menyumbang sebanyak 53 ribu ton, tambak tradisional 60 ribu ton, tambak semi intensif 20 ribu ton, dan tambak terintegrasi sebanyak 32 ribu ton.
Total target produksi yang dicapai hingga akhir 2011 diprediksi mencapai sebanyak 412 ribu ton atau meningkat sebanyak 17% apabila dibandingkan produksi di 2010 yang mencapai 352 ribu ton. Dari total prediksi tersebut, total produksi tambak insentif menyumbang sebanyak 132 ribu ton, tambak tradisional 150 ribu ton, tambak semi intensif 50 ribu ton, dan tambak terintegrasi sebanyak 80 ribu ton. detikfinance
Inilah Daftar Pejabat Maling Uang Wisma Atlet

JAKARTA – Sejumlah fakta terungkap saat jaksa membacakan dakwaan terhadap Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (PT DGI), Muhammad El Idris. Jaksa mengungkapkan ada pembagian jatah proyek wisma atlet dari PT DGI sebagai pemenang tender.
“Bahwa dari negosiasi antara terdakwa, Dudung Purwadi, dan Mindo Rosalina Manulang serta Muhammad Nazarudin disepakati adanya pemberian uang,” kata JPU Agus Salim saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 13 Juli 2011.
Apalagi, dalam dakwaan Jaksa Agus Salim untuk Manager Pemasaran PT DGI (Duta Graha Indah), El Idris, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2011), terungkap jika kasus wisma atlet merupakan skandal korupsi berjamaah.
Artinya, melibatkan para pejabat dalam struktur yang lebih luas. Bahkan, dalam dakwaan itu disebutkan secara gamblang berapa persen para pejabat menerima hasil dari korupsi berjamaah tersebut. Termasuk, adanya pertemuan tertutup antara El Idris dengan Mindo Rosalina Manulang yang membahas kesepakatan pemberian uang kepada pejabat yang disebut-sebut membantu PT DGI untuk mendapatkan proyek wisma atlet.
“Muhammad Nazaruddin (anggota DPR) sejumlah 13 persen, untuk Gubernur Sumatra Selatan sejumlah 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet 2,5 persen, Panitia Pengadaan sejumlah 0,5 persen dan Sesmenpora (Wafid Muharram) mendapatkan sejumlah 2 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH,” ungkap Jaksa Agus Salim saat membacakan dakwaan.
Setelah kesepakatan itu, uang yang diduga kuat hasil korupsi itu dibag-bagi dalam waktu yang berbeda-beda. Sesmenpora Wafid Muharram menerima sebesar Rp 3,29 miliar di Kantor Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) sekitar April 2011 dan Nazaruddin, melalui dua staf keuangannya Yulianis dan Oktarina Furi mendapat jatah sebesar Rp 4,34 miliar di Kantor PT Anak Negeri (Permai Group).
Sementara, sisanya dibagikan kepada sejumlah pejabat dan anggota panitia proyek di Sumatra Selatan pada Desember 2010–April 2011. Bahkan, di Kantor Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatra Selatan uang sejumlah Rp 400 juta juga diberikan kepada Rizal Abdullah, selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet.
Tak hanya itu, El Idris juga memberikan sejumlah pejabat lainnya, yakni Musni Wijaya (Sekretaris Komite) Rp 80 juta, Amir Faizol (Bendahara Komite) Rp 30 juta, Aminuddin (Asisten Perencanaan) Rp 30 juta, Irhamni (Asisten Administrasi dan Keuangan) Rp 20 juta, Fazadi Abdanie (Asisten Pelaksana) Rp 20 juta dan M Arifin (Ketua Panitia) Rp 50 juta.
Dan untuk anggota Panitia Pengadan, diantaranya Sahupi mendapatkan sebesar Rp 25 juta, Anwar Rp 25 juta, Rusmadi Rp 50 juta, Sudarto Rp 25 juta, Darmayanti Rp 25 juta serta Heri Melta sejumlah Rp 25 juta.
Sehingga, dalam dakwaan tersebut semakin jelas mengungkap jika kasus pembangunan wisma atlet ternyata skandal kasus besar yang dilakukan secara berjamaah. Inilah PR yang harus diselesaikan KPK untuk mengungkap dan mencari bukti-bukti dalam waktu dekat ini.
Pemberian itu dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan Februari 2011. Idris menyerahkan dua cek BCA ke Nazaruddin yang diterima Yulianis, anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri. Cek itu bernomor 344079 dan 344083 yang masing-masing bernilai Rp1,065 miliar dan Rp1,105 miliar.
Kemudian, masih di bulan Februari 2011, Idris kembali menyerahkan dua cek BCA kepada Nazaruddin yang diterima Oktarina Furi, anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri. Cek itu bernomor 232166 dan 232170 yang masing-masing bernilai Rp1,12 miliar dan Rp1,05 miliar.
“Bahwa keseluruhan cek tersebut diberikan kepada Muhammad Nazarudin selaku anggota DPR sebagai bagian dari komitmen pemberian 13 persen karena PT DGI berhasil menjadi pelaksana pekerjaan,” jelas Jaksa.
Nazaruddin kini sudah berstatus tersangka dalam kasus ini. Namun, dia buron dan keberadaannya tidak diketahui.
Atas perbuatannya, Idris dijerat dengan dua pasal penyuapan di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dengan denda maksimal Rp250 juta. (Ian/VN/lns)
Fakta Ilmiah Kenapa Kita Harus Mandi Setiap Hari

1. Penderita Diabetes
Untuk penderita diabetes, dengan setengah jam berendam dalam bak air hangat dapat menurunkan tingkat gula darah sekitar 13%.
2. Kesehatan Jantung
Dengan berendam selama 10 menit dalam air hangat dapat memperbaiki kesehatan jantung baik pria maupun wanita.
3. Eksema
Eksema adalah peradangan kronik kulit yang kering dan gatal. Untuk penderita penyakit kulit seperti eksema, ruam, gatal-gatal dapat menambahkan baking soda ke dalam bak mandi karena berdasarkan penelitian baking soda itu bertindak sebagai antiseptik.
Caranya pertama-tama isi air dengan air hangat, tambahkan kira-kira satu sendok baking soda dan aduk sampai rata. Dianjurkan berendam selama 10-20 menit.
4. Infeksi
Untuk infeksi seperti sariawan dapat menambahkan pada air hangat yaitu tiga atau empat cuka dari sari buah apel dan berendamlah selama 15-20 menit. Ini juga baik untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh karena cuka dapat menyeimbangkan kembali asam.
5. Flu dan Sakit Kepala
Untuk menyembuhkan flu dan sakit kepala dapat dilakukan dengan merendam kaki dalam air hangat. Masukan air hangat secukupnya dalam bak sampai menutupi kaki dan pergelangan kaki, tambahkan beberapa tetes minyak seperti lavender, peppermint atau lemon. Setelah selesai bilas dengan air dingin. Lakukan selama 10-20 menit.
6. Insomnia
Untuk penderita insomnia atau yang memiliki masalah tidur dapat merendam kaki dalam air dingin. Masukan kaki sampai kaki merasa dingin. Pengobatan ini juga berguna bagi kaki lelah, pendarahan hidung, dan sembelit.
7. Sirkulasi
Jika anda mengalami masalah sirkulasi maka cobalah dengan mulai merendam kaki selama satu atau dua menit dalam air hangat, kemudian 30 menit dalam air dingin. Cobalah lakukan selama 15 menit kemudian diselesaikan dengan air dingin.
Manfaat dan petunjuk mandi yang sehat
Mandi air hangat sekitar 32-35 derajat Celsius dapat membuka pori-pori yang dapat membantu mengeluarkan racun. Dimana berfungi membantu menurunkan tingkat gula darah, menyembuhkan sakit otot dan membantu menjaga usus besar bekerja dengan baik. Waktu yang dianjurkan selama 10-20 menit.
Ternyata mandi air dingin dapat menghilangkan stress karena meredakan ketegangan, dan dianjurkan dengan temperatur sekitar 12-18 derajat celcius. Nah hal ini kebalikan dari air hangat karena akan mempersempit darah dan meningkatkan tingkat gula darah. Oleh sebab itu untuk penderita diabetes tidak dianjurkan untuk mandi air dingin.
Kronologi Surat Palsu Mahkamah Konstitusi

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Janedri M Jafar, membeberkan kronologi pengiriman surat palsu kepada Panja Mafia Pemilu.
Menurutnya, awalnya KPU mengirim faks kepada MK tertanggal 14 Agustus 2009 dan meminta penjelasan terhadap putusan MK mengenai perolehan suara Partai Hanura Dapil Sulsel I.
"Surat KPU yang melalui faks tersebut diterima pertama kali melalui Masyhuri Hasan yang pada saat itu bekerja di ruangan staf panitera MK," ujar Janedjri saat Rapat Konsultasi dengan Panja Mafia Pemilu di DPR RI, Jakarta, Selasa malam.
Panitera MK, Zainal Harifin Husin, kata dia, berdiskusi dengan Masyhuri untuk membahas jawaban dan selanjutnya peserta diskusi bertambah satu orang dengan bergabungnya panitera pengganti MK bernama Muhamad Fais.
Janedjri melanjutkan, setelah selesai mendiskusikan materi jawaban, panitera MK membuat konsep surat jawaban dengan dibantu pengetikannya oleh Masyhuri Hasan. Sedangkan Fais atas perintah panitera MK membuat nota dinas panitera MK.
"Nota dinas panitera MK ditujukan kepada Ketua MK, merupakan pengantar surat jawaban panitera MK. Namun, tidak sempat dikirimkan kepada Ketua MK karena pada malam itu Ketua MK sedang di luar kantor," kata Janedjri.
Janedjri menambahkan, Sabtu 15 Agustus 2009, panitera MK datang ke kantor sekitar pukul 13.00 WIB, di ruang panitera hanya ada Masyhuri dan panitera. Ketika tengah bekerja, Hasan diminta panitera untuk mencari putusan MK No. 84 dan setelah mendapatkan itu diserahkan ke panitera MK.
"Pada hari itu juga panitera MK dihubungi hakim Arsyad melalui telepon. Dalam hubungan telpon tersebut Arsyad menanyakan apakah putusan tentang Dapil Sulsel I adalah penambahan, panitera MK menjawab itu bukan penambahan," ujar Janedjri.
Minggu, kata dia, yakni 16 Agustus 2009, sore menjelang magrib ketika Hasan di kantor, ia ditelepon oleh Nesya yang merupakan putri kandung hakim MK Arsyad Sanusi. Nesya menyampaikan Hasan diminta oleh Arsyad untuk datang ke apartemennya di bilangan Kemayoran.
Hasan kemudian, meng-copy surat jawaban panitera MK yang dibuat tanggal 14 Agustus 2009 dalam sebuah file tersendiri. Selanjutnya, Hasan mencetaknya menggunakan printer kantor.
"Oleh Hasan, konsep jawaban surat itu diberi tanggal 14 Agustus 2009 dan diberi nomor surat 112 dengan tulisan tangan. Kemudian Hasan menuliskan nomor surat tersebut di buku penomoran surat, tetapi tidak memberi tanggal surat di nomor tersebut. Alasan Hasan menulis sendiri karena sekretaris panitera MK tidak masuk pada hari itu," kata Janedjri.
"Ini sudah dilakukan oleh Hasan dan kami punya bukti-bukti buku arsip ekspedisi dia sendiri yang menulis," tambah Janedjri.
Menurut pengakuan Hasan, Janedjri menambahkan, surat itu tidak ada tanda tangan panitera MK, namun berdasarkan bukti yang diperoleh tim investigasi, yang bersangkutan mencangkok kop di komputer yang digunakan oleh Masyhuri.
Masyhuri mempunyai file tanda tangan panitera MK yang berasal dari user name yang sama dengan nomor induk Masyuri Hasan.
"Isi file ttd panitera MK adalah scan tanda tangan panitera MK, Zainal Arifin Husin. Surat yang dibuat Masyhuri selain sudah diberi nomor dan tanggal surat dengan tulis tangan juga sudah dicantumkan tanda tangan panitera MK yang didapatkan scan ttd panitera MK," kata Janedjri.
Setelah itu, Hasan pergi keluar kantor menuju apartemen hakim Arsyad di Kemayoran. "Di sana ternyata ada Dewi Yasin Limpo," kata Janedjri.
Selanjutnya, Hasan menyerahkan konsep jawaban panitera MK tersebut kepada Arsyad.
Esoknya, kata dia, Hasan sempat ditanyai oleh Arsyad melalui pembicaraan telpon mengenai apakah putusan MK untuk Partai Hanura di Dapil Sulsel I adalah penambahan. Dalam jawabanya, panitera menegaskan kembali bahwa itu bukan penambahan. Arsyad kemudian mengatakan Dewi Yasin Limpo ingin bertemu dengan panitera MK.
"Panitera sudah berusaha menghindar untuk bertemu dan menyarankan untuk bertemu di kantor saat jam kerja. Namun tidak berapa lama kemudian, Dewi Yasin Limpo menelpon panitera MK dan berkata ingin menemui panitera MK. Tapi panitera MK menolak," kata Janedjri.
Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, panitera MK kedatangan tamu di rumahnya, di kompleks pegawai MK di Bekasi. Tamu itu adalah Dewi Yasin Limpo.
"Mereka berbincang di ruang tamu. Pada intinya, Ibu Dewi Yasin Limpo meminta tolong kepada panitera MK agar surat jawaban yang dibuat panitera MK ada kata penambahan, tapi panitera MK menyatakan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Panitera MK mengaku tidak mengenal Dewi Yasin Limpo dan bertemu baru sekali itu," kata Janedjri.
• VIVAnews
BNP2TKI Tak Kirim TKI ke Arab

VIVAnews - Beberapa kalangan di DPR, MPR hingga Ketua BPK mendesak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk segera melakukan moratorium ke Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Ia menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dalam kurun waktu empat bulan terakhir di tahun ini.
"Empat bulan ini kita sebenarnya sedang moratorium. Moratorium intinya kan tidak ada lagi pengiriman dan perjanjian kerja TKI keluar negeri ke Arab Saudi," Kata Jumhur kepada VIVAnews.com saat ditemui di kantornya, Selasa.
Selama empat bulan, lanjut Jumhur, BNP2TKI sedianya bisa mengirimkan TKI sebanyak 15 hingga 20 ribu orang ke Saudi Arabia. Namun, prosesnya diketatkan hingga berhenti mengirim TKI ke Arab, dengan pertimbangan karena Arab Saudi termasuk negara yang riskan bagi TKI seperti halnya Malaysia.
"Nah, selama empat bulan ini PK (perjanjian kerja) baru untuk wilayah Arab Saudi tidak ada yang kita tanda tangani," ujarnya.
"Kalau sekarang DPR sedang gencar untuk melakukan moratorium, kita empat bulan lalu sudah lebih dulu lakukan itu dengan tidak menempatkan TKI baru dan tidak menerbitkan Perjanjian Kerja baru," tambah Jumhur.
Kendati demikian, Jumhur mengaku Mei lalu, untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi melalui menteri tenaga kerjanya bersedia melakukan MoU kepada pemerintah Indonesia terkait dengan jaminan bagi TKI di Arab Saudi.
"Sekarang, kita tengah melakukan perbaikan dengan pemerintah Arab Saudi sampai kita bisa duduk bareng dengan Menaker Arab. Lalu kemudian, terjadi hukuman bagi Ruyati dan kita kecolongan," kata dia. (eh)
• VIVAnews
Latihan Khusus Buat Kematian Secara Cepat

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai seorang jagal, eksekutor hukuman qisas di Arab Saudi, Muhammad Saad al-Beshi juga menjalani latihan khusus. Biasanya latihan yang dijalankannya adalah bagaimana cara memegang pedang dan tempat di mana mengayunkan mata pedang ke sasaran. Hal ini dilakukan agar dalam sekali tebas, kepala terpidana bisa langsung terputus hingga proses kematian tidak berlangsung lama.
Tak jarang ia juga harus melakukan amputasi tangan atau kaki terpidana yang terbukti mencuri. Untuk mengamputasi, ia juga dituntut menemukan titik tubuh yang pas agar proses terjadi secara cepat dan tepat.
“Saya biasa menggunakan pisau khusus yang sangat tajam untuk amputasi itu, bukan pedang. Ketika mengiris, saya memulainya dari tulang sendi agar mudah,” katanya.
Kendati tugasnya bisa dianggap “menyeramkan”, toh Beshi memiliki kehidupan yang normal. Ayah dari tujuh anak ini mengaku sebagai sosok pria rumahan dan penyayang. Ketika ditunjuk oleh pemerintah Saudi sebagai eksekutor, Beshi sudah menikah.
Beruntung sang istri tidak mempermasalahkan pilihan profesinya.
“Ia hanya menyuruh saya untuk selalu berhati-hati sebelum melibatkan diri,” katanya.
Meski demikian, Beshi bersyukur, istrinya tidak takut dengan dirinya. “Keluarga saya penuh kasih sayang dan cinta. Mereka tidak takut meski saya baru pulang dari eksekusi. Bahkan mereka membantu saya membersihkan pedang,” tuturnya. (arabnews)
SBY itu Pemimpin Rakyat atau Bintang Iklan ?

Kematian TKI Ruyati binti Sapubi karena dipancung di Arab Saudi, membuat kesal banyak pihak. Tak terkecuali, praktisi hukum Johnson Panjaitan. Dengan kesal dia mengatakan kalau Indonesia seperti negara tanpa pemimpin.
“Masak negara tidak tahu kalau ada warganya di luar negeri akan dipancung,” kata Johnson Panjaitan pada acara talkshow di sebuah stasiun televisi swasta, Minggu, 19/6. Menurut dia, peristiwa itu terjadi setelah SBY menyampaikan pidatonya pada Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sidang ILO ke 100 di Markas PBB, Swiss, membuat masyarakat terbuai apalagi dia memuji kalau TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa. Pidato SBY itu mendapat standing applause dari peserta sidang.
Namun, Johnson menambahkan, satu hari kedatangan SBY ke Tanah Air, langsung dikejutkan dengan kejadian tragis menimpa Ruyati. Ironisnya, negara tidak tahu kalau ada rakyatnya yang tengah menghadapi maut. “Indonesia seperti negara yang tidak punya pemimpin. Presiden SBY menempatkan dirinya sebagai jurubicara dan bintang iklan. Memuji tenaga kerja tapi tidak tahu kalau ada warganya di luar negeri yang tengah menghadap kematian, ” tegasnya.
Untuk itu menurut dia, mahasiswa diminta merespon peristiwa itu bahwa pemerintah telah gagal memberikan perlindungan kepada warganya.
Sementara itu, Soepriyatno, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra bukan marah dan kecewa kepada pemerintahan Arab Saudi yang telah menerapkan hukum pancung karena Ruyati membunuh majikannya, Khairiya bin Hamid Mijlid awal 2010 lalu.
Soepriyatno marah dan kecewa kepada pemerintahan. Dia marah kenapa kasus yang dihadapi hingga kematian TKI asal Bekasi ini tak diberitahukan pemerintah kepada DPR. “Komisi IX tidak tahu mengenai kasus kematian Ruyati tersebut. Seharusnya persoalan seperti itu pemerintah memberitahu DPR,” ungkap Soepriyatno (Minggu, 19/6).
Dia menjelaskan, setiap orang memiliki hak untuk mencari pekerjaan dimana saja, termasuk di luar negeri. Tapi, pemerintah termasuk DPR harus memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja tersebut. Nah, atas kematian Ruyati ini, Soepriyatno menilai hal itu akibat kelalaian pemerintah.
Kebiasaan SBY Berbohong Sudah Go International
Kematian Ruyati binti Sapubi karena dipancung menjadi bukti nyata bahwa kebiasaan berbohong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah go international. Bagaimana tidak, kematian Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Bekasi ini hanya beberapa hari (Selasa, 14/6) setelah Presiden SBY berpidato dalam sidang International Labor Organization (ILO) di Swiss.
Saat itu SBY mendapat standing applause, karena mendapat penghormatan setelah SBY menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan nasib TKI di luar negeri.
“Mungkin ini sudah kebiasaan. Karena di dalam negeri juga terlalu banyak berbohong, sering berjanji, sering mengklaim mampu mengurangi kemiskinan dan sebagainya dan kenyataannya kan tidak. Jadi kebiasaan di dalam negeri yang suka berbohong yang tidak terjadi dalam realitas, akhirnya dibawa ke forum internasional,” kata ekonom senior Rizal Ramli dalam talk show di Metro TV petang ini.
Rizal mengaku menitikkan air mata, karena begitu terharunya mendengar penjelasan anak Ruyati. Dimana rakyat berjuang mati-matian, sedangkan pemerintah tidak ada upaya untuk melempaskan dari hukuman tersebut. Karena itu, Rizal menggambarkan rakyat Indonesia seperti anak yatim-piatu. “Kalau ada masalah harus mengurus dirinya sendiri, pemerintah itu tidak hadir atau tidak ada,” tegasnya. Rakyat Merdeka
Tragedi Ruyati
TRAGIS nian nasib yang menimpa Ruyati binti Satubi. Tragis karena warga Desa Sukaderma, Kecamatan Sukatani, Bekasi, itu tewas di tangan algojo Kerajaan Arab Saudi. Janda berusia 54 tahun itu dieksekusi hukum pancung pada 18 Juni gara-gara membunuh majikannya.
Lebih tragis lagi, Ruyati yang meninggalkan tiga anak itu dipancung tidak sampai seminggu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di Konferensi International Labour Organization (ILO), Jenewa, Swiss. ILO memberi kesempatan kepada Presiden Yudhoyono untuk berpidato pada 14 Juni karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil meratifikasi Undang-Undang Buruh Migran.
Dalam pidato yang disambut standing applause itu, Presiden Yudhoyono mengatakan di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap pembantu rumah tangga migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya.
Tentu saja pidato itu menyejukkan dan menjanjikan sehingga disambut dengan tepuk tangan gegap gempita. Akan tetapi, buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika tersiar kabar ke seluruh dunia bahwa Ruyati dihukum pancung tanpa ada pembelaan berarti dari negara. Pidato itu semakin meneguhkan kenyataan jauh panggang kata dari api perbuatan para pemimpin.
Ada semacam paradoks yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Di satu sisi mereka dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menyumbangkan devisa bagi negara. Di sisi lain, negara sama sekali tidak memberikan perhatian serius terhadap tenaga kerja bermasalah di luar negeri. Diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul.
Eksekusi mati terhadap Ruyati merupakan bentuk paling nyata keteledoran diplomasi untuk melindungi pembantu rumah tangga migran Indonesia. Publik di Tanah Air sama sekali tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Keteledoran itulah juga yang terjadi pada kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, pembantu rumah tangga migran Indonesia asal Cianjur. Menurut Migrant Care, hingga kini jenazah Yanti bahkan belum bisa dipulangkan ke Tanah Air sekalipun keluarga telah memintanya.
Pemerintah tidak boleh berpangku tangan untuk memperjuangkan harkat dan martabat pembantu rumah tangga migran Indonesia, apalagi berpuas diri setelah mengumbar pidato di forum internasional. Saat ini, berdasarkan data yang dipublikasikan Migrant Care, terdapat sekitar 23 warga negara Indonesia tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi.
Tindakan nyata Presiden Yudhoyono sangat dinantikan. Misalnya, mengevaluasi kinerja, bila perlu mencopot semua pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus Ruyati.
Pejabat yang perlu dievaluasi ialah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi.
Tidak kalah penting ialah memprotes pemerintah Arab Saudi. Protes bisa dilakukan hingga tingkat memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Hanya perbuatan nyata itulah yang kini ditunggu masyarakat. Rakyat sudah bosan dengan pidato berbuih tanpa tindakan. EDITORIAL MI
Tragis, Pahlawan DEVISA Berakhir Dihukum Pancung

Suasana duka menyelimuti kediaman almarhumah Ruyati binti Satubi (54), tenaga kerja wanita asal Indonesia, yang dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Di rumah sederhana bercat warna pink di Jalan Raya Sukatani Kampung Ceger RT 03 RW 02, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, penuh sanak keluarga dan warga sekitar yang bersimpati atas kasus yang menimpa Ruyati.
Een Nuraeni (35), anak pertama Ruyati, mengungkapkan dirinya pertama kali mendapat kabar ibunya telah dihukum pancung pada pukul 01.00 WIB dinihari tadi, Minggu, 19 Juni 2011. “Migrant Care menelepon saya, kasih kabar ibu saya sudah meninggal,” ujar Een sembari terisak.
Een Nuraeni, puteri Ruyati, tak sanggup menahan tangis kala mendengar kabar ibunya telah tewas dipancung di Arab Saudi. Apalagi pihak keluarga tidak mendapat informasi apa pun menjelang detik-detik eksekusi Ruyati. “Kami menjawab dengan air mata, Mbak. Dibilang Kemlu katanya ibu sudah nggak ada kemarin. Katanya sudah dimakamkan di Makkah,” kata Een.
Suara Een terdengar lemah dan bergetar di sela-sela seduan tangisnya. Setiap pertanyaan dijawab dengan isakan penuh duka sehingga jawabannya tidak terlalu jelas.
Almarhumah sudah dimakamkan di Mekkah setelah dieksekusi pada Sabtu, 18 Juni 2011. Kabar mendadak itu sangat disesalkan keluarga. Apalagi, kata Een, ibunya ternyata langsung di makamkan dan tidak dibawa pulang ke Tanah Air. “Keluarga mohon agar Ibu bisa dipulangkan ke rumah dan akan dimakamkan di sini di pemakaman keluarga,” tambah Eeen.
Anak ketiga Ruyati, Iwan Setiawan (27), menyesalkan tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pengirim ibunya, PT Dasa Graha Utama. Menurut dia, sejak Ruyati dipenjara pada 12 Januari 2010, perusahaan itu tidak pernah sekalipun memberi kabar tentang nasib ibunya.
Selama ini, perkembangan kasus Ruyati mereka terima secara rutin melalui telepon dari seorang TKW asal Lampung bernama Marni. “Dia itu TKW yang bekerja pada anak majikan ibu saya,” ujarnya.
Sebelum berangkat ke Saudi terakhir kali, pada bulan Agustus 2008, Ruyati sempat memalsukan KTP. “Umur Ibu dibuat muda 11 tahun, atas permintaan perusahaan. Supaya lancar dan tidak menemui kendala,” Iwan menambahkan. Keluarga sempat berkeberatan Ruyati berangkat jadi TKW untuk ketiga kalinya. “Ibu juga sudah tua. Seharusnya istirahat saja di rumah, nggak usah kerja lagi di Saudi,” ucap Iwan.
Menurut anak kedua Ruyati, Epi Kurniati (27), ibunya memaksa pergi ke Saudi karena tidak ingin menyusahkan anak-anaknya di masa tua nanti. “Kami sekeluarga sudah melarang dengan segala cara, tapi ibu tetap nekat,” katanya.
Ruyati binti Sutadi (54) meninggalkan tujuh orang cucu dan tiga anak yang semuanya sudah berkeluarga. Dia sendiri sudah bercerai dengan suaminya, saat keberangkatan kedua ke Arab Saudi. “Saya sudah sakit-sakitan dan ingin dijaga istri. Tapi dia tetap nekat berangkat, akhirnya kami bercerai,” ungkap Ubedawi dengan suara terbata-bata menahan sedih.
Pada keberangkatan pertama, Ruyati sempat bekerja di Madinah selama lima tahun, yang kedua enam tahun, dan yang ketiga satu tahun empat bulan. “Pada keberangkatan pertama dia ingin menyekolahkan anaknya, Epi, di sekolah perawat. Sedangkan pada keberangkatan kedua dia ingin membelikan angkot untuk Iwan,” ungkap Een.
Sebelum terjerat kasus hukum, selama sembilan bulan pertama bekerja di Mekah, Ruyati sempat mengirim uang sebanyak dua kali ke rumah, masing-masing sebesar Rp9 juta. Dari informasi yang diterima keluarga, sejak awal bekerja pada majikannya–namanya Heriya – Ruyati kerap disiksa. “Bahkan, waktu tiga bulan pertama kaki ibu saya patah. Tapi dia tidak dibawa ke rumah sakit dan hanya dirawat oleh anak majikannya yang juga seorang dokter,” tambah Een lagi.
Berdasarkan kabar dari teman sesama TKW, kaki Ruyati patah akibat perlakuan sang majikan, Heriya. “Saya yakin ibu saya tidak bersalah. Dia hanya membela diri,” ucap Eeen sambil mengusap air matanya.
Pemerintah RI Hanya Bisa Mengecam
Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengecam keras pelaksanaan hukuman pancung tersebut. “Tanpa mengabaikan sistem hukum yang berlaku di Arab saudi, Pemerintan RI mengecam pelaksanaan hukuman tersebut yang dilakukan tanpa memperhatikan praktek internasional yang berkaitan dengan kekonsuleran,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tatang Razak.
Menurut Tatang, pemerintah menyesalkan sikap Arab Saudi yang tidak memberitahukan kapan eksekusi mati terhadap TKW asal Srengseng, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), tersebut dilakukan. Pihaknya terkejut tahu-tahu ada kabar yang menyebutkan Ruyati telah dipancung pada Sabtu (18/6), kemarin.
Tatang mengatakan, pemerintah Indonesia sangat menekankan proses hukum yang berkeadilan dalam kasus yang menimpa Suyati. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya segera memanggil Dubes Arab Saudi di Jakarta untuk menyampaikan protes atas pelaksanaan hukuman terhadap TKW tersebut.
Terkait dengan proses hukum Suyati sendiri, Tatang menjelaskan, perempuan berusia 54 tahun itu divonis mati atas kasus pembunuhan yang terjadi pada 12 Januari 2010. Suyati dituduh membunuh majikan dengan cara kejam, yakni menusukkan pedang berkali-kali kepada korban. Di depan pengadilan, Ruyati mengakui perbuatannya tersebut.
Sejak pengadilan mulai berjalan, kata Tatang, Kemlu sudah memberikan pendampingan hukum terhadap Ruyati dan berusaha menjelaskan kepada keluarga atas permasalahan hukum yang menimpa TKW tersebut. Kemlu juga terus mengupayakan adanya pengampunan terhadap Ruyati. Namun, keluarga majikan rupanya tidak mau memaafkan perbuatan Ruyati tersebut.
“Proses hukum mulai dari pendampingan sampai meminta pengampunan itu sudah dilakukan. Menkum HAM sendiri sudah datang ke Arab dan meminat agar tidak ada hukuman mati. Kita juga sudah menulis surat. Namun pemerintah Arab Saudi masih saja melakukan hukuman mati tersebut,” ucap Tatang.
80% Isi UU Perlindungan TKI Bermasalah
Dalam menangani TKI, Komisi IX DPR sebenarnya telah berinisiatif untuk mengganti UU 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Anggota Komisi IX DPR M Martri Agoeng, (Minggu, 19/6). Dia mengatakan kalau UU tersebut 80 persen bermasalah. Pasalnya UU itu disusun tanpa naskah akademik. “Jadi UU itu harus direvisi sehingga prosedural mengenai TKI akan lebih baik lagi,” kata Martri, politisi PKS ini.
Dalam UU itu, menurut dia, minim sekali perlindungan dan perhatian pemerintah terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Padahal mereka katanya adalah penyumbang devisa terbesar.
Sekalipun membunuh majikannya, TKI Ruyati binti Sapubi tidak bisa disalahkan begitu. Pemerintah ikut bertanggungjawab, karena membiarkan pengiriman TKI ke luar negeri yang tidak sesuai prosedural. Hal ini dikatakan Martri Agoeng.
Politisi PKS ini menilai kalau dalam pengiriman TKI ke luar negeri masih kacau balau. Akibatnya pemerintah tidak bisa melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. “Jadi saya tegaskan, Ruyati tidak bisa disalahkan begitu saja karena membunuh majikannya. Pemerintah sendiri harus bertanggungjawab karena membiarkan pengiriman TKI ke luar negeri tidak sesuai prosedural,” kata Martri.
Menurutnya, jangankan melindungi TKI, menangani pengiriman mereka mulai dari dalam negeri saja, pemerintah tidak mampu. Misalnya, rekruitmen tenaga kerja yang tidak seharusnya, kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja ke luar negeri, dan masalah dokumen yang tidak jelas. praktik pemalsuan dokumen masih merebak di Indonesia. begitu pula dengan ketidakjelasan prosedur bagi TKI di luar negeri.
Tahlilan Massal untuk Ruyati akan Digelar
Tenaga kerja asal Indonesia di Saudi Arabia, Ruyati binti Sapubi telah menjalani eksekusi hukum pancung. Untuk mendoakan yang bersangkutan, Migrant Care akan menggelar tahlil massal pada Senin (20/6) malam besok.
“Besok tahlil massal akan dilakukan pukul 19.00 WIB. Sekitar 1.000 orang akan mengikuti kegiatan itu di depan Istana,” ujar analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo, Minggu (19/6/2011).
Sebelum tahlil digelar, Migrant Care berencana mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk meminta penjelasan lengkap terkait dipancungnya Ruyati. Menurut Migrant Care, eksekusi mati terhadap Ruyati merupakan bentuk keteledoran diplomasi perlindungan PRT migran Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan tahlil massal tersebut, Migrant Care mempersilakan untuk turut serta.
Ruyati teleh dieksekusi di Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin atas vonis terhadap pembunuhan seorang perempuan Arab Saudi. Ruyati dilaporkan telah mengakui perbuatannya. Ia disebut melakukan aksinya dengan menggunakan sebilah golok. [kn/rm/viva/dtk]
Nazar: Menpora Rekayasa Anggaran Triliunan Rupiah

Jakarta – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kembali melontarkan pernyataan panas dengan menuding Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng sebagai otak dibalik rekayasa tuduhan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora. Hal itu untuk menutupi keterlibatannya dalam berbagai manipulasi di kementriannya.
“Andi Malarangeng adalah otak dari rekayasa kasus yang diarahkan pada saya. Dia melakukan hal itu karena dirinya tidak mungkin bisa menghindar keterlibatannya atas kasus itu. Dia ingin menutupi keterlibatannya dalam berbagai manipulasi anggaran di kementriannya,” ujar Nazaruddin dalam pesannya melalui BBM yang dikirimkan dari Singapura, Selasa (21/6/2011).
Andi menurut Nazaruddin tidak mungkin tidak mengetahui mengenai suap terhadap Sesmenpora itu. Sebagai menteri dan kuasa anggaran, seorang menteri harus memberikan persetujuannya atas proyek diatas Rp 50 miliar. “Andi mengetahui persis proyek itu, karena proyek di atas Rp 50 miliar diketahui oleh Menteri,” kata Nazaruddin.
Nazaruddin meyakinkan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kasus itu dan hal itu akan dibuktikannya nanti. Dirinya bahkan menegaskan tidak menerima satu rupiah pun dari proyek pembangunan wisma atlet di Palembang Sumatera Selatan itu. “Saya tidak menerima satu rupiah pun dalam kasus tersebut,” jelasnya.
Karena itu dia berjanji akan membuka semua proyek di kementerian pemuda dan olahraga yang direkayasa bersama antara komisi X, badan anggaran dan kementerian pemuda dan olahraga. “Angelina Sondakh, Wayan Koster, Mirwan Amir dan Andi Malarangeng jelas terlibat,” ungkapnya.
Menurut Nazaruddin, keterlibatan mereka bukan hanya pada proyek pembangunan wisma atlet saja, namun juga pembangunan stadion di Palembang dan stadion Ambalang senilai Rp 1,2 triliun. Paket ini harus dibuka KPK bersama dengan paket pengadaan alat olahraga senilai Rp 75 miliar yang direkayasa.
“Lebih dari itu menpora juga merekayasa anggaran senilai triliunan rupiah di kemenetriannya. Ini yang harus dibuka oleh KPK dan saya rasa tidak sulit membukanya,” tambah Nazaruddin.
Nazaruddin pun menyebut semua proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dikendalikan oleh adik kandung Andi, Choel Mallarangeng, dibantu oleh tangan kanannya, Jeffrey Eugene.
“Semua proyek di Kemenpora itu yang setting Choel Mallarangeng atas sepengetahuan Menpora Andi Mallarangeng. Yang main di Wisma Atlet adalah Menpora dan yang mengatur semua ini adiknya dengan tangan kanannya Jeffrey,” katanya.
Untuk itu dirinya kembali meminta kepada Tim Pencari Fakta (TPF) untuk membuka secara jelas bukti-bukti dan pengakuan yang terkuat dalam penyelidikan yang dilakukan TPF.
”Mirwan Amir yang menerima uang. Pertama uang tersebut diterima dari staf menpora untuk diberikan kepada Wayan Koster dan Angelina Sondakh dan akhirnya diserahkan apda Mirwan Amir,” jelasnya.
Baru setelah itu uang sejumlah Rp 8 miliar itu dibagi-bagikan oleh Mirwan kepada semua pimpinan Bangggar. ”Itu uangnya Rp 8 miliar kata Angelina pada TPF sewaktu menjelaskan dan Mirwan Amir mengiyakan tetap dia bilang bukan untuk dia saja karena uang itu sudah didistribusikan kepada pimpinan Banggar lainnya. Jadi KPK harus tangkap koruptor sebenarnya Mirwan Amir,” katanya lagi. Seruu.COM
Tragis! Leher Bayi Putus Tertinggal di Rahim Ibu
Bayi itu tidak sempat melihat indahnya dunia. Sebab bayi yang lahir sungsang itu lehernya terputus sehingga kepalanya tertinggal di dalam perut sang ibu. Kisah tragis ini dialami pasien RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Riau.
Anggota Komisi D DPRD Riau, AB Purba, mengisahkan peristiwa itu dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (21/6/2011). Menurut AB Purba, pasien tersebut adalah Intan S (22) warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. AB Purba menduga dalam proses persalinan pasien di RSUD Arifin itu terdapat unsur pidana karena ada kelalaian pihak medis.
“Kita kemarin sudah panggil pihak rumah sakit untuk kita mintai keterangan. Namun yang hadir bukan dokter yang menangani langsung pasien tersebut. Karena itu kita sudah jadwalkan, Jumat pekan ini, kita akan minta keterangan langsung tim medis yang menangani pasien tersebut,” kata AB Purba.
Menurutnya, berdasarkan keterangan pihak RSUD dalam hearing, pada 1 Juni lalu pasien datang ke RS dengan kondisi yang sudah sangat mendesak. Hal itu dikarenakan bayi dalam kandungan pasien sudah keluar dengan kondisi sungsang. Dengan kondisi itu, tim medis tidak lagi sempat melakukan operasi.
“Namun belakangan, bayi itu meninggal dan lehernya putus. Kepala bayi masih di dalam perut ibunya. Sang ibu pun terpaksa dioperasi untuk mengeluarkan kepala bayinya. Di sini kita menduga adanya malpratik, kok bisa leher bayi sampai putus,” kata AB Purba.
AB Purba juga mendengar isu bahwa dalam masalah ini pihak RSUD melakukan perdamaian dengan pihak keluarga dengan dana Rp 40 juta. Namun isu itu, kata AB Purba dibantah pihak RSUD. Satu sisi pihak RSUD mengakui hanya membebaskan biaya yang dikeluarkan selama persalinan dan operasi pasien. Kendati demikian, pihak DPRD Riau meminta agar pihak RSUD dapat menghadirkan langsung dokter yang menangani pasien dalam hearing mendatang.
“Kita sudah minta pihak RSUD untuk menghadirkan langsung dokter yang menangani pasien tersebut. Dengan demikian kita bisa mendengarkan langsung kronologi yang sebenarnya,” kata AB Purba. detikNews
Anggota Komisi D DPRD Riau, AB Purba, mengisahkan peristiwa itu dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (21/6/2011). Menurut AB Purba, pasien tersebut adalah Intan S (22) warga Desa Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. AB Purba menduga dalam proses persalinan pasien di RSUD Arifin itu terdapat unsur pidana karena ada kelalaian pihak medis.
“Kita kemarin sudah panggil pihak rumah sakit untuk kita mintai keterangan. Namun yang hadir bukan dokter yang menangani langsung pasien tersebut. Karena itu kita sudah jadwalkan, Jumat pekan ini, kita akan minta keterangan langsung tim medis yang menangani pasien tersebut,” kata AB Purba.
Menurutnya, berdasarkan keterangan pihak RSUD dalam hearing, pada 1 Juni lalu pasien datang ke RS dengan kondisi yang sudah sangat mendesak. Hal itu dikarenakan bayi dalam kandungan pasien sudah keluar dengan kondisi sungsang. Dengan kondisi itu, tim medis tidak lagi sempat melakukan operasi.
“Namun belakangan, bayi itu meninggal dan lehernya putus. Kepala bayi masih di dalam perut ibunya. Sang ibu pun terpaksa dioperasi untuk mengeluarkan kepala bayinya. Di sini kita menduga adanya malpratik, kok bisa leher bayi sampai putus,” kata AB Purba.
AB Purba juga mendengar isu bahwa dalam masalah ini pihak RSUD melakukan perdamaian dengan pihak keluarga dengan dana Rp 40 juta. Namun isu itu, kata AB Purba dibantah pihak RSUD. Satu sisi pihak RSUD mengakui hanya membebaskan biaya yang dikeluarkan selama persalinan dan operasi pasien. Kendati demikian, pihak DPRD Riau meminta agar pihak RSUD dapat menghadirkan langsung dokter yang menangani pasien dalam hearing mendatang.
“Kita sudah minta pihak RSUD untuk menghadirkan langsung dokter yang menangani pasien tersebut. Dengan demikian kita bisa mendengarkan langsung kronologi yang sebenarnya,” kata AB Purba. detikNews
Habib Rizieq: Apakah TKW Indonesia Lebih Rendah dari Sapi Australia ?

Kematian TKI Ruyati binti Sapubi karena dipancung di Arab Saudi, mengundang kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Habib Muhammad Rizieq Syihab menyesalkan sikap Pemerintah yang lamban menanggapi kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Habib mengatakan, soal TKI Ruyati dihukum mati, ini merupakan tragedi kemanusiaan, namun bukan tragedi pada hukum Islamnya, melainkan pada sikap Pemerintah yang tidak tegas memberikan perlindungan terhadap TKI. Sekalipun membunuh majikannya, TKI Ruyati binti Sapubi tidak bisa disalahkan begitu saja. Jangankan melindungi TKI, menangani pengiriman mereka mulai dari dalam negeri saja, Pemerintah tidak becus.
Rekruitmen tenaga kerja yang tidak seharusnya, kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja ke luar negeri, dan masalah dokumen yang tidak jelas adalah beberapa masalah yang muncul diantara sekian permasalahan lain dalam hal pengiriman para TKI. Praktik pemalsuan dokumen pun masih merebak di Indonesia. Begitu pula dengan ketidakjelasan prosedur bagi TKI di luar negeri. Semua itu menjadi penyebab utama lahirnya berbagai kasus. Oleh karenanya, Pemerintah ikut bertanggungjawab, karena membiarkan pengiriman TKI ke luar negeri yang tidak sesuai secara prosedural.
Dalam pesan singkat yang diterima oleh redaksi fpi.or.id, Habib Rizieq Syihab menyampaikan sikapnya terkait pelaksanaan hukum pancung/ qishash terhadap Ruyati di Arab Saudi. Berikut isi sikap FPI:
Soal Hukum Mati Ruyati di Saudi merupakan TRAGEDI KEMANUSIAAN, tetapi bukan tragedi pada hukum Islamnya, melainkan tragedi pada sikap Pemerintah RI yang tidak memberikan perlindungan kepada TKW. Karenanya, jangan memprotes hukum islamnya, karena hal itu sudah menjadi konsekuensi hukum pidana Islam yang wajib kita terima dan dihormati. Tapi sampaikan protes keras kepada Pemerintah RI yang tidak peduli kepada nasib pahlawan devisa negeri. Mestinya hukuman mati tersebut bisa dihindarkan dengan empat jalan:
Pertama, secara kekeluargaan mestinya ada pendekatan intensif oleh KBRI di Saudi kepada keluarga korban agar mendapat maaf, sehingga hukuman mati digugurkan dengan maaf.
Kedua, secara hukum mestinya Ruyati didampingi pengacara handal yang disediakan Pemerintah RI untuk membelanya dalam sidang, karena bila pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri, maka tidak ada qishosh.
Ketiga, secara politik harus dilakukan lobby tingkat tinggi antara Presiden RI dengan Raja Saudi.
Keempat, cara mana pun yang berhasil maka Pemerintah RI mesti mampu menyiapkan pembayaran diyatnya sebagai ganti qishosh.
Nah, keempat hal tersebut tidak dilakukan Pemerintah dalam kasus Ruyati, karena Pemerintah sendiri mengaku baru tahu setelah dieksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap TKW masih sangat lemah, bahkan tidak ada perlindungan. Padahal, para TKW kita berangkat ke saudi untuk bekerja, bukan untuk membunuh, tapi karena ada aneka kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang kerap terjadi terhadap mereka, sehingga ada yang nekat membunuh majikan yang kejam. Karenanya, dalam kasus Ruyati pihak yang paling bertanggung jawab adalah Pemerintah RI. Adapun sikap DPP-FPI sejak dulu hingga kini tidak berubah, STOP PENGIRIMAN TKW KE LUAR NEGERI DAN CIPATAKAN LAPANGAN KERJA YANG BAGUS DI DALAM NEGERI.
Ironis, konon Australia langsung menghentikan ekspor sapinya ke Indonesia karena dipotong dengan cara kasar, eh… Indonesia masih tetap ekspor TKW-nya ke luar negeri, padahal sudah diperlakukan sangat kasar. Apa TKW Indonesia lebih rendah dari Sapi Australia ?! dimana harga diri bangsa ini ?! Astaghfirullaahal’Azhiim. [slm/kn]
fpi.or.id
Langganan:
Postingan (Atom)








