Kematian TKI Ruyati binti Sapubi karena dipancung di Arab Saudi, membuat kesal banyak pihak. Tak terkecuali, praktisi hukum Johnson Panjaitan. Dengan kesal dia mengatakan kalau Indonesia seperti negara tanpa pemimpin.
“Masak negara tidak tahu kalau ada warganya di luar negeri akan dipancung,” kata Johnson Panjaitan pada acara talkshow di sebuah stasiun televisi swasta, Minggu, 19/6. Menurut dia, peristiwa itu terjadi setelah SBY menyampaikan pidatonya pada Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sidang ILO ke 100 di Markas PBB, Swiss, membuat masyarakat terbuai apalagi dia memuji kalau TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa. Pidato SBY itu mendapat standing applause dari peserta sidang.
Namun, Johnson menambahkan, satu hari kedatangan SBY ke Tanah Air, langsung dikejutkan dengan kejadian tragis menimpa Ruyati. Ironisnya, negara tidak tahu kalau ada rakyatnya yang tengah menghadapi maut. “Indonesia seperti negara yang tidak punya pemimpin. Presiden SBY menempatkan dirinya sebagai jurubicara dan bintang iklan. Memuji tenaga kerja tapi tidak tahu kalau ada warganya di luar negeri yang tengah menghadap kematian, ” tegasnya.
Untuk itu menurut dia, mahasiswa diminta merespon peristiwa itu bahwa pemerintah telah gagal memberikan perlindungan kepada warganya.
Sementara itu, Soepriyatno, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra bukan marah dan kecewa kepada pemerintahan Arab Saudi yang telah menerapkan hukum pancung karena Ruyati membunuh majikannya, Khairiya bin Hamid Mijlid awal 2010 lalu.
Soepriyatno marah dan kecewa kepada pemerintahan. Dia marah kenapa kasus yang dihadapi hingga kematian TKI asal Bekasi ini tak diberitahukan pemerintah kepada DPR. “Komisi IX tidak tahu mengenai kasus kematian Ruyati tersebut. Seharusnya persoalan seperti itu pemerintah memberitahu DPR,” ungkap Soepriyatno (Minggu, 19/6).
Dia menjelaskan, setiap orang memiliki hak untuk mencari pekerjaan dimana saja, termasuk di luar negeri. Tapi, pemerintah termasuk DPR harus memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja tersebut. Nah, atas kematian Ruyati ini, Soepriyatno menilai hal itu akibat kelalaian pemerintah.
Kebiasaan SBY Berbohong Sudah Go International
Kematian Ruyati binti Sapubi karena dipancung menjadi bukti nyata bahwa kebiasaan berbohong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah go international. Bagaimana tidak, kematian Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Bekasi ini hanya beberapa hari (Selasa, 14/6) setelah Presiden SBY berpidato dalam sidang International Labor Organization (ILO) di Swiss.
Saat itu SBY mendapat standing applause, karena mendapat penghormatan setelah SBY menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan nasib TKI di luar negeri.
“Mungkin ini sudah kebiasaan. Karena di dalam negeri juga terlalu banyak berbohong, sering berjanji, sering mengklaim mampu mengurangi kemiskinan dan sebagainya dan kenyataannya kan tidak. Jadi kebiasaan di dalam negeri yang suka berbohong yang tidak terjadi dalam realitas, akhirnya dibawa ke forum internasional,” kata ekonom senior Rizal Ramli dalam talk show di Metro TV petang ini.
Rizal mengaku menitikkan air mata, karena begitu terharunya mendengar penjelasan anak Ruyati. Dimana rakyat berjuang mati-matian, sedangkan pemerintah tidak ada upaya untuk melempaskan dari hukuman tersebut. Karena itu, Rizal menggambarkan rakyat Indonesia seperti anak yatim-piatu. “Kalau ada masalah harus mengurus dirinya sendiri, pemerintah itu tidak hadir atau tidak ada,” tegasnya. Rakyat Merdeka
Tragedi Ruyati
TRAGIS nian nasib yang menimpa Ruyati binti Satubi. Tragis karena warga Desa Sukaderma, Kecamatan Sukatani, Bekasi, itu tewas di tangan algojo Kerajaan Arab Saudi. Janda berusia 54 tahun itu dieksekusi hukum pancung pada 18 Juni gara-gara membunuh majikannya.
Lebih tragis lagi, Ruyati yang meninggalkan tiga anak itu dipancung tidak sampai seminggu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato di Konferensi International Labour Organization (ILO), Jenewa, Swiss. ILO memberi kesempatan kepada Presiden Yudhoyono untuk berpidato pada 14 Juni karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil meratifikasi Undang-Undang Buruh Migran.
Dalam pidato yang disambut standing applause itu, Presiden Yudhoyono mengatakan di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap pembantu rumah tangga migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya.
Tentu saja pidato itu menyejukkan dan menjanjikan sehingga disambut dengan tepuk tangan gegap gempita. Akan tetapi, buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika tersiar kabar ke seluruh dunia bahwa Ruyati dihukum pancung tanpa ada pembelaan berarti dari negara. Pidato itu semakin meneguhkan kenyataan jauh panggang kata dari api perbuatan para pemimpin.
Ada semacam paradoks yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Di satu sisi mereka dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menyumbangkan devisa bagi negara. Di sisi lain, negara sama sekali tidak memberikan perhatian serius terhadap tenaga kerja bermasalah di luar negeri. Diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul.
Eksekusi mati terhadap Ruyati merupakan bentuk paling nyata keteledoran diplomasi untuk melindungi pembantu rumah tangga migran Indonesia. Publik di Tanah Air sama sekali tidak pernah mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Keteledoran itulah juga yang terjadi pada kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, pembantu rumah tangga migran Indonesia asal Cianjur. Menurut Migrant Care, hingga kini jenazah Yanti bahkan belum bisa dipulangkan ke Tanah Air sekalipun keluarga telah memintanya.
Pemerintah tidak boleh berpangku tangan untuk memperjuangkan harkat dan martabat pembantu rumah tangga migran Indonesia, apalagi berpuas diri setelah mengumbar pidato di forum internasional. Saat ini, berdasarkan data yang dipublikasikan Migrant Care, terdapat sekitar 23 warga negara Indonesia tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi.
Tindakan nyata Presiden Yudhoyono sangat dinantikan. Misalnya, mengevaluasi kinerja, bila perlu mencopot semua pejabat yang terkait dengan keteledoran kasus Ruyati.
Pejabat yang perlu dievaluasi ialah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI, dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi.
Tidak kalah penting ialah memprotes pemerintah Arab Saudi. Protes bisa dilakukan hingga tingkat memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Hanya perbuatan nyata itulah yang kini ditunggu masyarakat. Rakyat sudah bosan dengan pidato berbuih tanpa tindakan. EDITORIAL MI
0 komentar:
Posting Komentar