VIVAnews - Beberapa kalangan di DPR, MPR hingga Ketua BPK mendesak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk segera melakukan moratorium ke Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi mengirimkan TKI ke Arab Saudi. Ia menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dalam kurun waktu empat bulan terakhir di tahun ini.
"Empat bulan ini kita sebenarnya sedang moratorium. Moratorium intinya kan tidak ada lagi pengiriman dan perjanjian kerja TKI keluar negeri ke Arab Saudi," Kata Jumhur kepada VIVAnews.com saat ditemui di kantornya, Selasa.
Selama empat bulan, lanjut Jumhur, BNP2TKI sedianya bisa mengirimkan TKI sebanyak 15 hingga 20 ribu orang ke Saudi Arabia. Namun, prosesnya diketatkan hingga berhenti mengirim TKI ke Arab, dengan pertimbangan karena Arab Saudi termasuk negara yang riskan bagi TKI seperti halnya Malaysia.
"Nah, selama empat bulan ini PK (perjanjian kerja) baru untuk wilayah Arab Saudi tidak ada yang kita tanda tangani," ujarnya.
"Kalau sekarang DPR sedang gencar untuk melakukan moratorium, kita empat bulan lalu sudah lebih dulu lakukan itu dengan tidak menempatkan TKI baru dan tidak menerbitkan Perjanjian Kerja baru," tambah Jumhur.
Kendati demikian, Jumhur mengaku Mei lalu, untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi melalui menteri tenaga kerjanya bersedia melakukan MoU kepada pemerintah Indonesia terkait dengan jaminan bagi TKI di Arab Saudi.
"Sekarang, kita tengah melakukan perbaikan dengan pemerintah Arab Saudi sampai kita bisa duduk bareng dengan Menaker Arab. Lalu kemudian, terjadi hukuman bagi Ruyati dan kita kecolongan," kata dia. (eh)
• VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar