Habib Rizieq: Apakah TKW Indonesia Lebih Rendah dari Sapi Australia ?

Kematian TKI Ruyati binti Sapubi karena dipancung di Arab Saudi, mengundang kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Habib Muhammad Rizieq Syihab menyesalkan sikap Pemerintah yang lamban menanggapi kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Habib mengatakan, soal TKI Ruyati dihukum mati, ini merupakan tragedi kemanusiaan, namun bukan tragedi pada hukum Islamnya, melainkan pada sikap Pemerintah yang tidak tegas memberikan perlindungan terhadap TKI. Sekalipun membunuh majikannya, TKI Ruyati binti Sapubi tidak bisa disalahkan begitu saja. Jangankan melindungi TKI, menangani pengiriman mereka mulai dari dalam negeri saja, Pemerintah tidak becus.

Rekruitmen tenaga kerja yang tidak seharusnya, kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja ke luar negeri, dan masalah dokumen yang tidak jelas adalah beberapa masalah yang muncul diantara sekian permasalahan lain dalam hal pengiriman para TKI. Praktik pemalsuan dokumen pun masih merebak di Indonesia. Begitu pula dengan ketidakjelasan prosedur bagi TKI di luar negeri. Semua itu menjadi penyebab utama lahirnya berbagai kasus. Oleh karenanya, Pemerintah ikut bertanggungjawab, karena membiarkan pengiriman TKI ke luar negeri yang tidak sesuai secara prosedural.

Dalam pesan singkat yang diterima oleh redaksi fpi.or.id, Habib Rizieq Syihab menyampaikan sikapnya terkait pelaksanaan hukum pancung/ qishash terhadap Ruyati di Arab Saudi. Berikut isi sikap FPI:

Soal Hukum Mati Ruyati di Saudi merupakan TRAGEDI KEMANUSIAAN, tetapi bukan tragedi pada hukum Islamnya, melainkan tragedi pada sikap Pemerintah RI yang tidak memberikan perlindungan kepada TKW. Karenanya, jangan memprotes hukum islamnya, karena hal itu sudah menjadi konsekuensi hukum pidana Islam yang wajib kita terima dan dihormati. Tapi sampaikan protes keras kepada Pemerintah RI yang tidak peduli kepada nasib pahlawan devisa negeri. Mestinya hukuman mati tersebut bisa dihindarkan dengan empat jalan:

Pertama, secara kekeluargaan mestinya ada pendekatan intensif oleh KBRI di Saudi kepada keluarga korban agar mendapat maaf, sehingga hukuman mati digugurkan dengan maaf.

Kedua, secara hukum mestinya Ruyati didampingi pengacara handal yang disediakan Pemerintah RI untuk membelanya dalam sidang, karena bila pembunuhan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri, maka tidak ada qishosh.

Ketiga, secara politik harus dilakukan lobby tingkat tinggi antara Presiden RI dengan Raja Saudi.

Keempat, cara mana pun yang berhasil maka Pemerintah RI mesti mampu menyiapkan pembayaran diyatnya sebagai ganti qishosh.

Nah, keempat hal tersebut tidak dilakukan Pemerintah dalam kasus Ruyati, karena Pemerintah sendiri mengaku baru tahu setelah dieksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap TKW masih sangat lemah, bahkan tidak ada perlindungan. Padahal, para TKW kita berangkat ke saudi untuk bekerja, bukan untuk membunuh, tapi karena ada aneka kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang kerap terjadi terhadap mereka, sehingga ada yang nekat membunuh majikan yang kejam. Karenanya, dalam kasus Ruyati pihak yang paling bertanggung jawab adalah Pemerintah RI. Adapun sikap DPP-FPI sejak dulu hingga kini tidak berubah, STOP PENGIRIMAN TKW KE LUAR NEGERI DAN CIPATAKAN LAPANGAN KERJA YANG BAGUS DI DALAM NEGERI.

Ironis, konon Australia langsung menghentikan ekspor sapinya ke Indonesia karena dipotong dengan cara kasar, eh… Indonesia masih tetap ekspor TKW-nya ke luar negeri, padahal sudah diperlakukan sangat kasar. Apa TKW Indonesia lebih rendah dari Sapi Australia ?! dimana harga diri bangsa ini ?! Astaghfirullaahal’Azhiim. [slm/kn]

fpi.or.id