Gubernur Kalteng Diduga Provokasi Warga Dayak Kepung Delegasi FPI

Palangkaraya – Setiap warga negara Indonesia berhak menginjakkan kakinya di seantero negeri ini tanpa memandang status, keyakinan dan pahamnya. Peristiwa penolakan kedatangan Delegasi FPI di Palangkaraya sangat disayangkan, karena telah merusak rasa persatuan yang ada. Jika hal seperti ini dibiarkan terus terjadi, besar kemungkinan akan jadi trend di wilayah lain, hingga timbul larang-melarang datangnya seseorang atau kelompok ke daerah lain di wilayah NKRI, yang notabene adalah warga negara Indonesia.

Kedatangan Delegasi Front Pembela Islam (FPI) yang berjumlah empat anggota FPI ke Palangkaraya, Sabtu, 11/02/2012, dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dari Jakarta, dihadang sekitar 800 orang dari Suku Dayak di Bandara Udara Cilik Riwut Palangkaraya.

Ratusan warga Dayak yang datang ke Bundaran tersebut, mengenakan pengikat kepala berwarna merah, sebagian mereka juga menggunakan baju bermotif khas Dayak Kalteng serta berteriak khas teriakan orang Dayak. Massa sejak pagi hari sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah dan ada juga yang membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau. Kebrutalan ratusan warga Dayak ini merangsek masuk ke dalam landasan pesawat (apron) dengan menjebol tiang pagar bandara. Massa menghadang di depan pesawat yang hanya berjarak sekitar 50 meter.

Rombongan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang hanya berjumlah empat orang itu akhirnya tak dijinkan oleh pihak pesawat Sriwijaya turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pihak keamanan bandara pun kewalahan menghadapi kebrutalan ratusan warga Dayak itu. Keamanan bandara berusaha menenangkan warga dengan segala cara termasuk meminta pihak maskapai agar tidak mendaratkan anggota Delegasi FPI ke Palangkaraya.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, yang tidak ikut dalam rombongan tersebut, saat dikonfirmasi di Jakarta menduga ada oknum yang sengaja memainkan kejelekan hubungan tersebut untuk memprovokasi warga Dayak dengan tujuan adu domba. Dalam hal ini, Habib menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak.

“Gubernur Kalteng, Teras Narang, punya hubungan sangat buruk dengan FPI. Dua hari lalu, via media lokal, Yansen Binti, kerabat Gubernur Kalteng menebar ancaman terhadap FPI dan Kapolda Kalteng beri pernyataan tidak mau bertanggung jawab”, tegas Habib, Sabtu (11/02/2012), kepada Redaktur fpi.or.id.

Unjuk rasa penolakan kedatangan tokoh FPI ini juga terjadi di Bundaran besar Palangkaraya. Ratusan pemuda Dayak mendeklarasikan berdirinya Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kalteng. Turut hadir dalam unjuk rasa di bundaran besar ini antara lain Wakil Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang juga Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Siun Jarias dan Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Lukas Tingkes. Saat berorasi, Lukas Tingkes menolak FPI di Kalimantan Tengah dan tidak boleh ada kegiatannya di Kalteng. Seperti dikutip tempo.co hari ini.

Sehubungan dengan peristiwa ini, Redaktur fpi.or.id menerima penjelasan dari Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab. Berikut pernyataan resmi dari DPP FPI:

- Sabtu, 11 Februari 2012 jam 10:00 pagi, delegasi FPI:

Sekjen, Wasekjen, Ketua Bid. Da’wah dan Panglima LPI (Ketua Umum tidak ikut karena sakit), DIKEPUNG dalam pesawat Sriwijaya oleh Ratusan Dayak BERIKAT KEPALA MERAH yang masuk ke landasan dan ribuan Dayak di luar Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya – Kalteng, tanpa alasan yang jelas. Ketua Umum FPI di Jakarta langsung informasikan ke Mabes Polri. Akhirnya Polri yang bertugas dan Kapten pesawat berinisiatif terbangkan delegasi FPI dengan pesawat yang sama ke Banjarmasin untuk keamanan.

DPP FPI memberikan APRESIASI kepada Polri dan Kapten Pesawat beserta crewnya. Sebagai catatan:

- Gubernur Kalteng, TERAS NARANG, punya hubungan SANGAT BURUK dengan FPI. Dua hari lalu, via media lokal, YANSEN BINTI kerabat Gubernur Kalteng tebar ANCAMAN terhadap FPI dan Kapolda Kalteng beri pernyataan tidak mau bertanggung jawab. Diduga ada OKNUM yang memainkan kejelekan hubungan tersebut untuk PROVOKASI warga Dayak dengan tujuan ADU DOMBA.

- DPP FPI meminta kepada Menkopolhukam, Mendagri, DPR-RI dan Kapolri serta Instansi terkait lainnya untuk USUT TUNTAS kasus tersebut serta periksa Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Yansen Binti dkk tentang dugaan keterlibatan mereka dalam TINDAK KEJAHATAN yang berpotensi timbulkan KONFLIK HORIZONTAL serta mengancam stabilitas NKRI.

Instruksi DPP FPI:

- Segenap LASKAR DAYAK MUSLIM FPI se-Kalimantan jangan terprovokasi dan harus segera lakukan klarifikasi, sosialisasi dan konsolidasi untuk antisipasi segala bentuk agitasi. Selama ini hubungan FPI dan Dayak (muslim/ non muslim) SANGAT BAIK, bahkan sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang KONFLIK AGRARIA seperti Kasus Mesuji – Lampung.

Jaga Persatuan Dayak, Hantam Pengadu Domba, Lawan Penindas Rakyat!.

Jakarta, 20 Robbiul Awwal 1433 H/ 11 Februari 2012 M.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI)

- Habib Muhammad Rizieq Syihab –

fpi.or.id

Terprovokasi, Warga Dayak Kepung Rumah Bupati Kapuas

Palangkaraya – KabarNet: Peristiwa penolakan terhadap warga negara Indonesia yang sedang berkunjung ke Palangkaraya oleh ratusan massa dari daerah setempat yang mengatas namakan seluruh warga di daerah tersebut sangat disayangkan. Kejadian di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Sabtu (11/2), telah merusak hak asasi warga negara dan mengancam persatuan kesatuan elemen-eleman bangsa di NKRI.

Peristiwa ini bermula dari rencana kedatangan delegasi Front Pembela Islam (FPI) pusat yang terdiri dari 4 orang, yaitu Sekjen FPI, Wasekjen FPI, Ketua Bid. Da’wah FPI, dan Panglima LPI, ke Palangkaraya.

Rombongan delegasi FPI tersebut sebetulnya datang dengan tujuan damai, yaitu untuk menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus menghadiri pelantikan pengurus FPI di Palangkaraya. Namun reaksi masyarakat di Palangkaraya terkait kunjungan delegasi FPI ini ternyata sangat memprihatinkan. Delegasi FPI yang datang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta itu dihadang oleh sekitar 800an orang dari Suku Dayak di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya.

Menurut laporan, massa suku Dayak tersebut sejak pagi hari sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah dan ada juga yang membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau. Ratusan warga Dayak ini dengan brutal merangsek masuk ke dalam area landasan pesawat dengan cara menjebol tiang pagar bandara, untuk kemudian menghadang di depan pesawat Sriwijaya Air yang hanya membawa 4 orang anggota delegasi FPI, dalam jarak sekitar 50 meter saja dari lokasi berhentinya pesawat.

Rombongan anggota FPI itu akhirnya tidak dijinkan oleh pihak Sriwijaya Air untuk turun di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya untuk alasan keamanan, pihak Polri yang bertugas dan Kapten pesawat Sriwijaya Air kemudian berinisiatif menerbangkan delegasi FPI dengan pesawat yang sama ke Banjarmasin.

Ternyata, peristiwa pengepungan itu tidak berhenti di Bandara Cilik Riwut, warga Dayak yang terporovokasi melanjutkan aksinya menuju kota Kapuas. Tepatnya, hari Sabtu, 11 Februari 2012 sore hari, delegasi DPP FPI melalui Kota Banjarmasin tiba di Kuala Kapuas, malamnya diterima di rumah Bupati Kapuas. Sehubungan adanya info bahwa puluhan truk mengangkut ratusan warga Dayak Palangkaraya menuju Kapuas, maka Bupati segera menghubungi Gubernur Kalimatan Tengah untuk mencegah hal tersebut, tapi Gubernur Kalteng lepas tangan.

Malam itu, Sabtu (11/02/2012), ratusan warga Dayak Palangkaraya mengepung rumah Bupati Kapuas dengan membawa senjata tajam dan tercium bau minuman keras (miras) sambil berteriak menantang PERANG. Himbauan Kapolres, Bupati dan pimpinan Warga Dayak tidak didengar oleh pimpinan mau pun massa Dayak Palangkaraya yang mabuk dan bernafsu untuk membunuh pimpinan FPI. Pada akhirnya, warga Dayak Muslim Kapuas bersama warga lainnya tetap melanjutkan acara Maulid di Kuala Kapuas, ada pun Delegasi FPI dengan bantuan KODIM setempat meninggalkan lokasi menuju Banjarmasin.

Menurut Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, Bupati dan Kapolres serta Dandim Kapuas telah bekerja sangat baik, tapi Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah telah menjadi PROVOKATOR.

Oleh karena itu, Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab menuntut pencopotan terhadap Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah. Keduanya diduga kuat membiarkan peristiwa pengepungan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagai ekses dari tindakan provokasi terhadap warga Dayak tersebut, rumah anggota FPI Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim di Palangkaraya dihancurkan oleh massa.

“Copot Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng!, keduannya PENJAHAT KEMANUSIAAN yang telah membiarkan warga Dayak Palangkaraya merusak rumah tokoh Muslim H.Muhri Muhammad Ba Hasyim dan sejumlah warga Muslim lainnya di kota Palangkaraya, serta membiarkan pengepungan, bahkan masuk landasan Bandara, juga mengepung rumah Bupati Kapuas,”, tegas Habib, Ahad (12/02/2012).

Bukan hanya itu, Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah diduga telah membiarkan rencana dan upaya pembunuhan terhadap Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Hal itu terbukti, ketika rapat massa pengacau dan pelepasannya justru muncul dari Komplek Kantor Gubernur Kalteng dengan sepengetahuan Gubernur dan Kapolda Kalteng. Keduanya juga ditengarai terlibat konflik.

“Gubernur dan Kapolda kalimatan tengah mebiarkan rencana dan upaya pembunuhan terhadap Pimpinan FPI sejak pagi hingga malam. Buktinya, rapat massa pengacau dan pelepasannya justru dari Komplek kantor Gubernur Kalteng dengan sepengetahuan Gubernur dan Kapolda Kalteng. Keduanya juga ditengarai terlibat KONFLIK AGRARIA yang telah merugikan dan menzalimi para petani WARGA DAYAK SERUYAN di Kalteng yang saat ini sedang dibela DPP FPI”, Lanjutnya.

Masih kata Habib, salah seorang tokoh Seruyan yang juga anggota DPRD saat ini juga dikabarkan sedang dalam perlindungan DPP FPI di Jakarta karena mau “dikerjai” oleh Gubernur dan Kapolda Kalteng. Direncanakan beberapa hari kedepan, DPP FPI akan mendampingi anggota DPRD tersebut mengadu ke DPR RI dan Komnas HAM serta instansi Pemerintah lainnya. Selanjutnya, Habib Rizieq menyerukan kepada semua pihak untuk terus membela rakyat tertindas. “Ayo, bela rakyat dan ganyang Pejabat jahat!”, tegasnya.

Ketua Umum FPI, Habib Rizieq-saat dikonfirmasi seputar kasus ini di tempat kediaman beliau di Jakarta-menduga adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja mengadu domba antara FPI dengan warga suku Dayak. Menurut Habib Rizieq, selama ini antara FPI dan warga suku Dayak, baik muslim mau pun non muslim, telah terjalin suatu hubungan yang SANGAT BAIK. Saking baiknya hubungan itu, maka sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama bahkan mendatangi DPP FPI dengan tujuan meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur dan Kapolda Kalteng terkait isu KONFLIK AGRARIA antara warga Dayak Seruyan melawan Gubernur dan Kapolda Kalteng, persis seperti konflik yang memicu terjadinya kasus penyembelihan warga di Mesuji – Lampung. Posisi FPI yang ‘membela’ delegasi warga Dayak Kalteng itulah yang memicu keretakan hubungan FPI dengan pihak Gubernur dan Kapolda Kalteng.

Keterlibatan FPI yang aktif membela warga Dayak Seruyan dalam konflik Agraria melawan Gubernur Kalteng diduga kuat menjadi motif politik paling utama terkait peristiwa ini.

Sebelumnya Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq secara terus terang tanpa tedeng aling-aling menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak untuk menolak kedatangan delegasi FPI.

Dalam pernyataan resmi, DPP FPI memberikan APRESIASI kepada pihak Polri dan Kapten Pesawat Sriwijaya Air beserta crewnya. Dalam penjelasanya, Habib Rizieq mengatakan, Gubernur Kalteng, TERAS NARANG, mempunyai hubungan yang SANGAT BURUK dengan FPI. Melalui media lokal, YANSEN BINTI seorang kerabat Gubernur Kalteng, menebarkan ANCAMAN terhadap FPI, sementara Kapolda Kalteng memberi pernyataan tidak mau bertanggung jawab. Diduga ada OKNUM yang memainkan keretakan hubungan tersebut untuk MEMPROVOKASI warga Dayak dengan tujuan ADU DOMBA.

DPP FPI meminta kepada Menkopolhukam, Mendagri, DPR-RI dan Kapolri serta Instansi terkait lainnya untuk MENGUSUT TUNTAS kasus tersebut serta memeriksa Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Yansen Binti dkk tentang dugaan keterlibatan mereka dalam TINDAK KEJAHATAN yang berpotensi menimbulkan KONFLIK HORIZONTAL serta mengancam stabilitas NKRI.

Selain itu, DPP FPI menyerukan kepada Segenap LASKAR DAYAK MUSLIM FPI se-Kalimantan diminta jangan terprovokasi dan harus segera melakukan klarifikasi, sosialisasi dan konsolidasi untuk mengantisipasi segala bentuk agitasi. Selama ini hubungan FPI dan warga Dayak (baik muslim maupun non muslim) SANGAT BAIK, bahkan sebulan yang lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang KONFLIK AGRARIA.

Alhasil, saat kejadian, pada hari Sabtu (11/02/2012), secara tiba-tiba setelah mendapat kabar dari Palangkaraya. Ketua Umum FPI di Jakarta langsung menginformasikan kejadian tersebut ke Mabes Polri. Habib Rizieq melaporkan kepada Kapolri melalui pesan singkat. Berikut isi pesannya:

Assalamualaikum

Yth: Kapolri

Siang tadi, rumah keluarga kami Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim di Palangkaraya dihancurkan massa.

Di hari Jum’at kemarin ada pertemuan para penggerak massa di Rumah Betang di Kantor Gubernur Kalteng yang dipimpin Yansen Binti dkk untuk melakukan penolakan dan pengepungan bahkan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI hari ini di Bandara Palangkaraya. Keterlibatan FPI yang membela Dayak Seruyan dalam konflik Agraria dengan Gubernur Kalteng menjadi motif politik paling utama.

Dimana posisi Polda Kalteng? Kenapa ada massa bisa masuk ke landasan bandara langsung mengepung pesawat dengan senjata? Kenapa beberapa rumah warga dengan mudah dihancurkan tanpa tindakan aparat?

Mohon perhatian.

__________________________________

Perbuatan tercela segelintir oknum-oknum di Palangkaraya, yang memprovokasi warga setempat agar menolak warga yang lain, adalah sebuah preseden buruk yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) secara jelas menjabarkan dalam sejumlah pasalnya bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak menginjakkan kakinya di setiap jengkal tanah negeri ini tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, status sosial, keyakinan dan pahamnya. Peristiwa penolakan atas kedatangan Delegasi FPI di Palangkaraya merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Konstitusi Negara. Terlebih lagi karena tujuan kedatangan delegasi FPI tersebut untuk tujuan baik dan tidak mengancam persatuan kesatuan negara ini.

Disamping itu, perbuatan tercela kontra konstitusi yang dimotori oleh para aktor intelektual di Palangkaraya tersebut sangat disayangkan, karena telah merusak rasa persatuan yang ada dan menjadi bibit pemecah belah bangsa. Jika hal seperti ini tidak diberantas dan dibiarkan terus terjadi, maka besar kemungkinan akan menjadi trend buruk yang diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga timbul aksi larang-melarang datangnya seseorang atau suatu kelompok ke suatu daerah di wilayah NKRI, padahal yang bersangkutan notabene adalah juga warga negara Indonesia yang sah.

Oleh karenanya, sikap tegas Pemerintah dan Kepolisian di tingkat pusat sangat diharapkan untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dimasa mendatang, dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang menjadi aktor intelektual dibalik peristiwa ini, dimana mereka telah nyata-nyata melakukan pelanggaran fatal terhadap Konstitusi Negara / UUD 1945. [KbrNet/Andl]

fpi.or,id

Teras Narang ‘Biang Kerok’ Aksi Massa Anarkis

Jakarta – KabarNet: Warga Dayak yang terprovokasi sangat bernafsu ‘MEMBUNUH’ para Petinggi Front Pembela Islam (FPI), terutama Ketua Umum Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab. Anehnya, warga Dayak itu sangat tidak mengenal sosok Habib, bahkan namanya pun mereka tidak tahu. Dalam aksi pengepungan warga Dayak membentangkan spanduk menantang bertuliskan: “Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas Dengan Tegas Menolak Kehadiran FPI RIZIQ SIDIK di Bumi Tambun Bungai”.



Rupanya warga Dayak itu tidak mengenal sosok Habib Muhammad Rizieq Syihab. Bahkan namanya mereka tidak kenal sehingga salah tulis menjadi ‘RIZIQ SIDIK’. Kejanggalan ini menimbulkan tanda tanya: mereka terprovokasi atau sedang mabok?

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), secara terus terang tanpa tedeng aling-aling menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak untuk menolak kedatangan delegasi FPI. Habib mengatakan ada oknum yang sengaja memprovokasi warga Dayak dengan tujuan adu domba.

“Mereka mengatas namakan Dayak. Padahal masyarakat Dayak adalah masyarakat yang baik, santun, dan ramah, dan masyarakat yang tidak tahu menahu keadaan semacam ini. Itu yang kita serukan kepada masyarakat Dayak agar tetap bersatu,” kata Habib Rizieq di Jakarta, Senin (13/2).

Habib Rizieq menilai, Teras Narang sengaja menggerakkan massa untuk menolak FPI karena takut kebobrokannya terbongkar, terutama soal perampasan tanah masyarakat Dayak oleh para pengusaha. Menurut Habib Rizieq, mustahil masyarakat Dayak menolak, karena mereka juga menginginkan perlindungan FPI. “Jadi ini kasusnya bukan sentimentil agama. Ini bukan persoalan SARA. Ini permasalahan pejabat korup, penjahat besar sengketa agraria yang ingin mengadu domba anak bangsa untuk melindungi kepentingan politiknya,” tandas Habib.

Pernyataan Rizieq diamini H. Budiani, salah satu tokoh Dayak yang juga Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Budi ikut ke Mabes Polri. Ia mengatakan, masyarakat Dayak justru menginginkan terbentuknya organisasi FPI di tengah-tengah mereka. “FPI akan didirikan di seluruh wilayah NKRI terutama di Kalteng. Sekarang dengarkan, bukan kami yang mau mendirikan FPI, tapi masyarakat Kalteng yang meminta FPI didirikan,” tandasnya.

Haji Budiani yang asli warga Dayak dari kecamatan Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah mengatakan bahwa yang menolak FPI bukanlah masyarakat Dayak di pedalaman, melainkan sekelompok orang di Palangkaraya. “Masyarakat Dayak menginginkan FPI ada di sana”, kata Budi yang juga pengurus Dewan Adat Dayak itu.

Habib Rizieq mengatakan bahwa FPI selama ini memiliki hubungan sangat baik dengan berbagai suku Dayak se-Kalimantan. DPP FPI sendiri kini tengah melakukan advokasi dan ligitasi membantu masyarakat Dayak Seruyan dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan. “FPI siap membela seluruh masyarakat Dayak yang terzalimi di seluruh Kalimantan”, lanjut Habib.

Dengan demikian jelas, bahwa persoalan yang terjadi saat ini bukanlah FPI melawan masyarakat suku Dayak, melainkan FPI melawan sekelompok preman yang mencatut dan mengatas namakan suku Dayak.

FPI Laporkan Teras Narang Cs
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menuding Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang sebagai dalang pengusiran anggotanya di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalteng, 11 Januari lalu.

Atas tudingan tersebut, Habib Rizieq mengadukan Teras Narang ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/2). Menurut Habib, massa yang mengepung delegasi FPI bukanlah warga Dayak, melainkan preman yang dilindungi Teras Narang. “Peristiwa itu bukan orang Dayak, baik muslim maupun nonmuslim. Tapi dilakukan oleh preman yang rasis, fasis, serta anarkis yang di bawah pembinaan Gubernur Kalteng Teras Narang dan dibiarkan Kapolda Kalteng Brigjen Damianus Jackie,” kata Habib.

Sejumlah tokoh lapangan yang terlibat dalam aksi penolakan FPI di Palangkaraya juga masuk daftar laporan, antara lain adalah, Yansen Binti, Lukas Tingkes dan Sabran Achmad. Mereka diduga melakukan pelanggaran KUHP berupa perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335), upaya perampasan kemerdekaan (Pasal 333), dan perusakan secara bersama-sama (Pasal170), serta percobaan pembunuhan (Pasal 338). “Kami minta polisi segera memulai proses hukumnya. Karena bohong kalau Gubernur dan Kapolda mengaku tidak tahu,” katanya.

Selain itu, FPI juga akan melaporkan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Damianus Jacky yang diduga kuat membiarkan gerombolan tersebut. Damianus Jacky dinilai gagal dalam menjalankan tugas pengamanan, FPI menutut pertanggung jawaban yang bersangkutan dan mendesak Kapolri untuk segera mencopot Damianus karena tidak mampu melaksanakan tugas.

Permintaan ini terkait dengan penolakan ratusan warga Dayak terhadap kehadiran FPI di Kalimantan Tengah yang disebut Ketua FPI Habib Rizieq sebagai gerombolan preman anarkis. “Gerombolan itu binaan Gubernur Kalteng dan tidak mungkin Kapolda Kalteng tidak tahu. Dia membiarkan aksi tersebut,” kata Habib Rizieq Syihab di kantor Bareskrim Markas Besar Polri, Senin, 13 Februari 2012.

Tindakan gerombolan ini dinilai telah menghancurkan empat pilar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. FPI menyatakan pimpinan gerombolan anarkis yang menolak dan menyerang pimpinan FPI Pusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adalah preman dan penjahat. FPI mendapat informasi ini dari penyelidikan terpercaya.

Menurut Habib Rizieq, gerombolan ini tidak mewakili suku Dayak. Info yang diterima FPI, gerombolan preman ini dikoordinasi Yansen Binti, Lukas Tingkes, dan Sabran. Bahkan, Habib menuding Yansen Binti sebagai kepala gembong Narkoba di Kalimantan Tengah. “Informasi kami terpercaya, Yansen Binti adalah kepala gembong narkoba terbesar di Kalimantan Tengah,” kata Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Senin, 13 Februari 2012.

Dalam hal ini, Kepolisian RI akan menyelidiki lebih lanjut laporan Front Pembela Islam terhadap sejumlah pihak di Palangkaraya. Sejumlah pihak terlapor ini diduga melakukan pelanggaran kebebasan, percobaan pembunuhan, dan tindak tidak menyenangkan kepada sejumlah pimpinan FPI Pusat yang hendak mendirikan cabangnya di Palangkaraya dan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. “Para terlapor berinisial TN, YP, LP, dan SA, semuanya berdomisili di Palangkaraya,” kata Juru Bicara Kepolisian RI, Irjend Polisi Saud Usman Nasution saat di kantorMabes Polri, Senin, 13 Februari 2012.

Saud menyatakan akan menelusuri laporan FPI lebih lanjut untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Namun, kepolisian tidak akan menyediakan tim khusus untuk menangani laporan FPI. “Ini semua masih sepihak, dalam penelusuran kami akan lihat ada yang dilanggar atau tidak dalam peristiwa itu,” kata Saud.

Kronologi Upaya Percobaan Pembunuhan Terhadap 4 Petinggi FPI
Berikut kronologi peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ratusan preman binaan Gubernur Kalteng Teras Narang di Palangkaraya, Sabtu (11/2/2012) versi DPP Front Pembela Islam (FPI). Rombongan Pimpinan FPI Pusat terdiri dari Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin bin Ahmad Alattas, Sekjen KH. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen KH. Awit Masyhuri dan Panglima LPI Ust. Maman Suryadi. Mereka diagendakan bersilaturrahmi ke Palangkaraya dan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah untuk berdakwah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu 11 Februari 2012. Berikut kutipan selengkapnya.

Jum’at, 10 Februari 2012
Di RUMAH BETANG (semacam Aula Besar tempat musyawarah adat kegubernuran dalam Komplek Kegubernuran Propinsi Kalimantan Tengah), para penggerak GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS yang dipimpin oleh YANSEN BINTI dan LUKAS TINGKES serta SABRAN, dengan MENCATUT dan mengatas-namakan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN), menggelar RAPAT perencanaan penolakan, penghadangan, pengepungan, perusakan, pembakaran dan upaya percobaan pembunuhan terhadap Rombongan Pimpinan FPI Pusat yang akan mengunjungi Palangkaraya dan Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah dalam rangka Da’wah Islam untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dan keesokan harinya pun, Komplek Kegubernuran tersebut menjadi titik kumpul dan tempat pelepasan GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS yang bergerak ke Bandara Tjilik Riwut – Palangkaraya – Kalimantan Tengah.

Sabtu, 11 Februari 2012
Jam 08.00 WIB

Rombongan Pimpinan FPI Pusat yang terdiri dari Ketua Bidang Da’wah Hb. Muhsin Ahmad Alattas, Sekjen KH. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen KH. Awit Masyhuri dan Panglima LPI Ust. Maman Suryadi, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta – Jakarta menuju Bandara Tjilik Riwut – Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan menggunakan pesawat Sriwijaya.

Rencana semula Ketua Umum DPP FPI Hb. Muhammad Rizieq Syihab akan memimpin rombongan tersebut, namun karena sedang sakit maka atas saran dan nasihat dokter pribadinya agar istirahat total, sehingga batal ikut serta dalam rombongan.

Menjelang tiba, Wasekjen FPI dipanggil oleh Crew Pesawat dan diberitahukan bahwa di LANDASAN Bandara Palangka Raya telah berkumpul ratusan massa yang beringas, ditambah dengan ribuan massa lainnya di lingkungan Bandara. Dan Sekjen FPI pun dipanggil Kapten Pilot pesawat diberitahukan hal serupa dan disarankan agar tidak keluar dari pesawat setelah mendarat nanti.

Jam 10.30 WITA
Setelah mendarat dan semua penumpang turun dari pesawat, kecuali Rombongan Pimpinan FPI Pusat, Kasatlantas Polres Palangkaraya didampingi Kepala Keamanan Bandara menaiki pesawat dan menginformasikan situasi dan kondisi di luar pesawat dan lingkungan Bandara yang semakin tidak kondusif. Pintu pesawat pun ditutup.

Dari dalam pesawat, Rombongan Pimpinan FPI Pusat selama lebih dari satu jam selama pesawat tertahan dan terkepung, melihat dan mendengar langsung GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS di luar pesawat yang mengacungkan-acungkan senjata sambil berteriak mengancam perang dan pertumpahan darah.

Kapten Pilot Pesawat khawatir massa makin beringas akan merusak atau membakar pesawat yang sekaligus membahayakan keselamatan jiwa yang ada di dalamnya. Maka Kapten Pilot dan Crewnya bersama Kasatlantas dan Kepala Keamanan Bandara memutuskan untuk menerbangkan pesawat ke Banjarmasin – Kalimantan Selatan.

Jam 10.45 WITA
Pesawat menuju Banjarmasin. Setibanya di Bandara Banjarmasin – Kalsel, Rombongan Pimpinan FPI Pusat dibawa oleh Keamanan Bandara ke Kantor Sriwijaya untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya, di luar Bandara Banjarmasin, Rombongan Pimpinan FPI Pusat dijemput dan disambut oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dari Kabupaten Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah. Lalu langsung menuju Kuala Kapuas melalui jalan darat.

Jam 15.00 WITA
GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS Palangkaraya setelah gagal melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI Pusat, maka mereka bergerak menuju rumah kediaman Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim dan merusaknya, lalu merusak sejumlah rumah dan toko milik panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus membakar. tenda dan panggung yang telah disiapkan panitia untuk acara Da’wah Islam.

Habib Muhri dan kawan-kawan beserta keluarga mereka sempat menyelamatkan diri dan hingga saat ini berada di tempat yang aman, namun masih tetap terancam keselamatan mereka, sementara pihak Polres Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah tidak mau memberikan jaminan keamanan.

Jam 17.30 WITA
Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kuala Kapuas dan istirahat sejenak di Guest House Bupati Kuala Kapuas. Malamnya, ba’da Maghrib Rombongan Pimpinan FPI Pusat diundang ke rumah kediaman Bupati Kuala Kapuas yang berdekatan dengan Guest House tersebut. Dan saat berjalan untuk memenuhi undangan tersebut, ternyata di halaman rumah kediaman Bupati hingga ke jalan raya sudah dipenuhi ratusan GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS yang datang dari Palangkaraya dengan menggunakan belasan truk, mereka berteriak-teriak mengacungkan-acungkan senjata sambil menantang perang.

Jam 19.00 WITA
Bupati Kuala Kapuas dan jajaran Muspidanya menjembatani DIALOG antara Rombongan Pimpinan FPI Pusat dengan para pimpinan massa yang beringas, yang akhirnya disepakati bahwa pada malam itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap harus diadakan sesuai keinginan masyarakat Kuala Kapuas, namun pelantikan DPW FPI Kuala Kapuas ditiadakan sesuai keinginan massa brutal dari Palangkaraya.

Selanjutnya, para pimpinan massa brutal dari Palangkaraya menyampaikan hasil kesepakatan kepada massanya, tapi massa tetap tidak mau bubar. Lalu Kapolres Kuala Kapuas yang menyampaikan, juga tidak mampu membubarkan massa, kemudian Bupati yang menyampaikan, tapi hasilnya sama, massa tetap tidak mau bubar, bahkan makin beringas dan brutal.

Jam 21.00 WITA
Akhirnya, Rombongan Pimpinan FPI Pusat mengambil inisiatif untuk meninggalkan lokasi yang semakin tidak kondusif untuk kebaikan semua. Rombongan pun berangkat ke Kota Banjar Baru – Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui jalan darat dengan pengawalan Patwal Polisi dan anggota TNI dari Kodim Kuala Kapuas.

Jam 24.00 WITA
Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kota Banjar Baru dengan disambut oleh sejumlah Habaib dan Tokoh Masyarakat.

Ahad 12 Februari 2012
Jam 08.00 WITA
Rombongan Pimpinan FPI Pusat dengan didampingi para Habaib dan Tokoh Masyarakat Banjar Baru serta dibantu oleh Danlud Banjarmasin mendapatkan tiket pesawat Garuda untuk kembali ke Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya peristiwa ini berawal saat sejumlah petinggi FPI, yaitu Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin Ahmad Alattas, Sekjen K.H. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen K.H. Awit Masyhuri, dan Panglima LPI Ustad Maman Suryadi. Mereka hendak menghadiri pelantikan FPI Kalteng dan peringatan Maulid Nabi. Namun baru saja pesawat Sriwijaya Air yang membawa rombongan ini mendarat di bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, sekitar pukul 10.30 WIB mereka disambut sekelompok masyarakat Dayak yang membawa senjata tajam. Tak tanggung-tanggung penghadangan itu dilakukan di avron tempat pesawat berhenti setelah warga berhasil menjebol pagar. Menurut informasi dari pihak terkait, kelompok ini mengancam akan membakar pesawat dan membunuh para pimpinan FPI pusat tersebut. [KbrNet/Slm]

FPI: Itu Bukan Suku Dayak, Tapi Preman Anarkis!

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum FPI, Habib Rizieq menyatakan pimpinan gerombolan anarkis yang menolak dan menyerang pimpinan FPI pusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adalah preman dan penjahat. Mereka mengklaim mendapat informasi ini dari penyelidikan terpercaya.

Gerombolan ini tidak mewakili suku Dayak, tetapi FPI menuding lebih berupa kelompok fasis, rasis, dan anarkis. FPI mengklaim, info yang diterimanya, gerombolan preman ini dikoordinasi Yansen Binti, Lukas Tingkes, dan Sabran.

“Informasi kami terpercaya, Yansen Binti adalah kepala gembong narkoba terbesar di Kalimantan Tengah,” kata Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab, Senin, 13 Februari 2012.

Habib Rizieq juga menyatakan Lukas Tingkes adalah seorang terpidana korupsi yang sudah incraht di Pengadilan Mahkamah Agung pada Desember 2011. Akan tetapi, kejaksaan setempat, menurut Rizieq, tidak berani dan tidak mampu mengeksekusi putusan tersebut. “Kepolisian belum bisa menangkap Yansen Binti hingga saat ini.”

Habib menyatakan ada hal lain di balik aksi anarkis menolak FPI ini. Menurut dia, kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran ini yang takut bila FPI berdiri di Kalimantan Tengah karena akan melakukan aksi pemberantasan. “Ini bukan masalah agama atau suku Dayak, tapi perlawanan FPI terhadap koruptor dan penjahat,” katanya.

Tindakan gerombolan ini dinilai telah menghancurkan empat pilar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. FPI menuntut para pelaku dengan dugaan melakukan pelanggaran KUHP berupa perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335, upaya perampasan kemerdekaan Pasal 333, perusakan secara bersama-sama Pasal 170, dan percobaan pembunuhan berencana Pasal 340. [KbrNet/Andl]

TERNYATA TUDINGAN HABIB RIZIEQ BENAR,
PROVOKATOR WARGA DAYAK TERNYATA
PREMAN TERPIDANA KASUS KORUPSI

Berita kasus korupsi tersebut telah dirilis oleh sejumlah media nasional, diantaranya oleh TEMPO.CO dan INFOKORUPSI

TEMPO Interaktif, Palangkaraya: Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menahan dua mantan Wali Kota Palangkaraya, Salundik Gohong dan LUKAS TINGKES. Penahanan ini dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai TERSANGKA KORUPSI pengadaan lahan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang pada 2003-2004.

Saat ini Salundik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan LUKAS menjabat anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Tengah dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang, Palangkaraya.

“Keduanya sudah kami titipkan di rumah tahanan Palangkaraya,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palangkaraya Fatomi Hatam kemarin. Berkas pemeriksaan dan penuntutan keduanya sudah selesai dan siap dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat.

Pemeriksaan dan penahanan Salundik, kata Fatomi, sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri karena yang bersangkutan berstatus Dewan aktif. Sedangkan untuk LUKAS tak perlu izin karena sudah tidak menjabat di pemerintahan.

Menurut Fatomi, kasus yang membelit Salundik bermula saat dia menjadi Wali Kota Palangkaraya. Dia memutuskan ganti rugi tanah untuk pembangunan kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang. Sedangkan LUKAS sebagai Ketua Yayasan Dandang Kahayan dijerat karena menjual tanah untuk pembangunan kampus.

Lahan yang dijual LUKAS ternyata lahan milik negara. Lahan ini bisa dijadikan obyek jual-beli karena dia bekerja sama dengan Salundik, sebagai Wali Kota dan Ketua Tim 9 Pemerintah Kota Palangkaraya, yang bertugas mengadakan lahan untuk pembangunan kampus serta nilai ganti rugi.

Selain menjerat mantan wali kota, kasus ini menyeret K. Midday, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang. Tiga tersangka ini diancam hukuman 4-20 tahun kurungan dan denda Rp 300 juta-1 miliar. “Berkas mereka bertiga sudah siap dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Aksi Tolak Ormas Anarkis Berakhir Anarkis

Jakarta – KabarNet: Sekitar puluhan orang hari ini, Selasa (14/02), melakukan aksi ‘Indonesia Tanpa FPI’ di Bundaran HI. Dibanding jumlah peserta aksi, jumlah polisi yang berjaga lebih banyak, mencapai ratusan. Padahal sehari sebelumnya, aksi ini sudah dipromosikan melalui BBM, twitter maupun facebook. Aksi yang awalnya berlangsung damai dan dikawal sekitar 250 personil gabungan kepolisian Daerah Metro Jaya ini, mendadak berakhir rusuh.

Selain untuk memperingati hari kasih sayang, aksi damai ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berani mengambil sikap terhadap ormas-ormas yang meresahkan. Mereka tidak menuntut FPI dibubarkan. Tapi, mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengantisipasi aksi kekerasan yang terjadi dan menjamin keamanan.

Awalnya massa yang menamakan diri ‘Koalisi Rakyat Indonesia Tanpa FPI’, terlihat membawa spanduk. Aksi dimulai dengan penjagaan ketat dari aparat bersenjata lengkap. Dalam orasinya, koordinator aksi mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak Ormas-Ormas anarkis. Mereka beranggapan Ormas FPI yang selama ini berdakwah menentang kemaksiatan, dinilai oleh massa tersebut telah meresahkan masyarakat dengan aksi-aksi anarkis.

Saat semua konsentrasi massa mengarah pada orator, tiba-tiba terjadi kerusuhan. Seorang peserta aksi damai tiba-tiba menarik spanduk dan meminta unjuk rasa dibubarkan. Keadaan menjadi kacau. Massa mulai terlihat saling dorong, bahkan saling rebutan spanduk seraya mengeluarkan kata-kata kecaman. Tidak sampai disitu, massa yang emosi melampiaskannya pukulan bertubi-tubi pada penyusup berpakaian preman itu. Hingga saat ini belum diketahui siapa oknum penyebab terjadinya kerusuhan.

Aparat kepolisian yang sudah bersiaga sejak awal pun langsung bertindak. Tiga orang lainnya yang diduga penyusup, langsung diamankan. Sementara satu orang turut diamankan ke dalam Markas Kepolisian Subsektor Thamrin. Belum ada keterangan resmi, kemana tiga orang tersebut akan diamankan polisi. Meski sempat rusuh, peserta aksi demonstransi lainnya masih tetap melanjutkan tuntutan mereka. [KbrNet/Slm]

45 Brigadir Polisi Positif Mengonsumsi Narkoba

Lampung – Sebanyak 45 brigadir polisi dari Kepolisian Daerah Lampung diindikasikan mengonsumsi narkotika. TES urine serentak yang dilakukan Polda Lampung menunjukkan temuan itu. “Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, ada sekitar 45 anggota yang positif mengonsumsi narkoba,” ujar Kepala Polda Lampung Brigadir Jendral (Pol) Jodie Rooseto, Selasa (14/2/2012). “Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, ada sekitar 45 anggota yang positif mengonsumsi narkoba,” tambahnya.

Jodie mengemukakan, tidak ada polisi berpangkat perwira yang terindikasi memakai narkoba dalam tes urine itu. Menyusul temuan ini, Polda Lampung akan berupaya membina dan merehabilitasi sekitar 45 polisi itu. “Nantinya jika dari hasil pembinaan ini mereka tidak juga mengubah kebiasaannya, akan segera ditindak tegas,” ujarnya.

Meskipun menyesali anggotanya terindikasi memakai narkotika, Jodie menganggapnya jumlahnya masih kecil. “Anggota saya, kan, banyak, ada 10.000 personel di seluruh Lampung,” ungkapnya. [KbrNet/Monitor]

Aneh, FPI Jadi Korban Justru Dituduh dan Dihukum

Habib Muhammad Rizieq Syihab: Pelaku rencana upaya pembunuhan Delegasi Pimpinan FPI Pusat di Palangkaraya bukan DAYAK (muslim/ non muslim), tapi GEROMBOLAN PREMAN RASIS FASIS ANARKIS binaan Gubernur Kalteng TERAS NARANG yang diback-up Kapolda Kalteng DAMIANUS ZACKY, dengan operator Yansen Binti (diduga BANDAR NARKOBA) & Lukas Tingkes (terpidana KORUPSI dengan Putusan PK Desember 2011, yang sudah In krach tapi kejaksaan takut mengeksekusi).

Mereka semua ketakutan dibongkar kebobrokannya oleh FPI, karena FPI sedang membela DAYAK SERUYAN yang dizalimi penguasa dan pengusaha serta preman di Kab. Seruyan – Kalteng seperti Kasus Mesuji – Lampung. Anehnya media menutup anarkisme TERAS NARANG Cs, justru aktif membentuk opini pembubaran FPI. Licik, FPI yang sedang jadi korban, tapi justru FPI yang dituduh dan dihukum.

Mari kita TONTON bersama apa yang akan dilakukan PEMERINTAH PUSAT terhadap GEROMBOLAN BAJINGAN RASIS FASIS ANARKIS TERAS NARANG yang lakukan penerobosan OBJEK VITAL Bandara, pengepungan pesawat dengan SENJATA, perusakan rumah panitia MAULID NABI SAW, pembakaran tenda dan panggung DA’WAH ISLAM, percobaan pembunuhan Pimpinan ORMAS ISLAM, pengepungan RUMAH DINAS BUPATI Kuala Kapuas. Tonton juga GONGGONGAN ANJING LIBERAL yang membela PARA BAJINGAN ANARKIS tersebut. Apakah PEMERINTAHAN SBY akan tegakkan hukum atau justru ikut memanfaatkan masalah untuk GEBUK FPI sekaligus mengalihkan issue KORUPSI yang sedang menghantam petinggi PARTAI DEMOKRAT?!..

Source: Email Ketua Umum Front Pembela Islam (Habib Rizieq) pada KabarNet

Produser TvOne Akui Media Tidak Fair Terhadap FPI

Jakarta – KabarNet: Bukan rahasia lagi bahwa bisnis media, baik nasional maupun internasional, sebagian besar dikuasai oleh kelompok pendukung paham Sekularisme-Pluralisme-Liberalisme (SEPILIS), sebuah paham yang ditolak oleh seluruh agama di dunia. Sementara Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas Islam penggiat amar makruf nahi munkar yang selalu berada di garis depan dalam memberantas maksiat, penodaan agama dan aqidah Islam, termasuk disini menentang paham SEPILIS. Maka tidak heran kalau FPI selalu mendapat perlakuan tidak adil dari media. Media sekuler selalu menyudutkan FPI, seolah tidak ada kebaikan sedikitpun yang bisa diambil dari FPI. Sejumlah aksi-aksi kemanusiaan yang selalu dilakukan FPI tidak pernah sedikitpun diberitakan, sementara manakala “oknum” FPI (bukan kebijakan organisasi) terprovokasi dan terpancing melakukan anarkisme, maka media sekuler menempatkan berita itu sebagai berita utama.

FPI selalu diperlakukan tidak adil, dan selalu dicitrakan jelek oleh media. Itulah kesimpulan Redaktur KabarNet terhadap analisa cerdas dari Produser TvOne, Mohamad Fadhilah Zein, sebagaimana dikutip oleh Eramuslim berikut ini:

FPI Dalam Pusaran Media-media

Selasa, 14/02/2012 09:47 WIB

Oleh, Mohamad Fadhilah Zein (Produser TvOne)

Front Pembela Islam (FPI) menjadi bulan-bulanan media. Berangkat dari sinisme terhadap FPI, akhirnya pemberitaan yang dilakukan sebagian media menjadi tidak obyektif. Kecuali media Islam, beberapa media menyajikan pemberitaan yang mengarahkan pembacanya pada citra buruk FPI.

Sikap sinis ini semakin kentara ketika media menghadirkan berita yang tidak sama antara badan berita dengan judul. Misalnya, Kompas.com tertanggal 12 februari pukul 12.40 WIB, yang menurunkan berita tentang statemen Din Syamsudin terkait penolakan kehadiran FPI di Kalimantan Tengah. Judul berita yang diturunkan Kompas.com adalah “Din Syamsudin: Tolak Ormas Anarkis”. Isi berita tersebut adalah pernyataan Din Syamsudin yang menolak segala bentuk kekerasan. Tidak ada satu kalimat pun dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, di berita itu, yang menyebut “Tolak Ormas Anarkis.”

Pemberian judul di atas menjadi bias karena seolah-olah Din Syamsudin menolak FPI, padahal dalam pernyataannya, Din hanya mengatakan tolak segala bentuk aksi kekerasan yang bisa dilakukan siapa saja. Bisa disimpulkan, Kompas.com sudah melakukan penghukuman terhadap FPI (Trial by The Press) dengan memberikan judul seperti itu.Selengkapnya bisa dilihat http://nasional.kompas.com/read/2012/02/12/12403753/Din.Syamsuddin.Tolak.Ormas.Anarkis.

Lain pula yang dilakukan Vivanews.com. Media ini menurunkan sejumlah berita terkait kehadiran FPI di Kalimantan Tengah namun mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Salah satu berita yang cukup bombastis adalah berita dengan judul “Usir FPI karena Warga Dayak Trauma Konflik” tertanggal 14 februari pukul 00:02 WIB.

Dengan judul menggunakan tanda kutip, pembaca disuguhi pernyataan langsung dari seorang pengamat. Redaksi tentu sudah memilih siapa pengamat yang jawabannya sesuai dengan keinginan mereka. Uniknya, ada lead yang memperkuat judul dalam berita itu, “Tak ada terkait agama. Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak radikalisme.” Pemilihan lead semacam ini menjadi biasa dilakukan awak redaksi untuk mengarahkan kemana pembaca akan digiring. Selengkapnya bisa dilihat

http://nasional.vivanews.com/news/read/287841–usir-fpi-karena-warga-dayak-trauma-konflik-

Detik.com sebagai portal berita internet yang kini dikuasai Transcorp juga tidak kalah menunjukkan sinisme terhadap FPI. Media ini bahkan menghilangkan identitas Habib pada Ketua Umum FPI Muhammad Rizieq Shihab. Di setiap penulisan berita, Detik.com selalu menyebut Ketua Umum FPI Rizieq Shihab. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini dari portal berita ini.

Di beritanya lainnya, Detik.com mewawancarai peneliti SETARA Institute yang notabene adalah lawan ideologis FPI. Dalam wawancara itu, FPI digambarkan sebagai organisasi yang kebal terhadap hukum karena merusak tempat-tempat prostitusi , penyebaran miras dan lain sebagainya, namun dibiarkan oleh pemerintah. Statemen peneliti SETARA Institute pun dikutip hanya sebagian oleh Detik.com, karena di akhir badan berita, penulisnya hanya mengutip penggalan kalimat dari berita yang sudah tayang sebelumnya. Beritanya bisa di lihat

http://news.detik.com/read/2012/02/13/020916/1840605/10/insiden-tolak-fpi-di-palangkaraya-bentuk-kekecewaan-pada-pemerintah?nd992203605

Yang harus diperhatikan lebih di Detik.com adalah komentar-komentar dari pembaca yang kebanyakan anonim. Setiap berita menyangkut FPI atau Islam, pasti banyak komentar-komentar sinis, bahkan menghina, yang sepertinya dibiarkan oleh redaksi Detik.com.

Sementara itu, Antaranews.com yang menjadi kantor berita resmi pun menurunkan sejumlah berita yang bisa disimpulkan tidak setuju dengan adanya FPI. Beberapa judul yang ditulis media ini bahkan menunjukkan sikap redaksi yang demikian. Salah satunya adalah berita dengan judul “Warga Dayak Tolak FPI” tertanggal 11 Februari pukul 15:54 WIB. Beritanya

http://www.antaranews.com/berita/296896/warga-dayak-tolak-fpi

Antaranews.com rupanya juga menurunkan berita yang sama dengan Kompas.com tertanggal 12 Februari dengan narasumber Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com tidak mengutip satu kata pun tentang ormas anarkis.Dalam artikel itu, Din Syamsudin menekankan tidak ada agama di Indonesia yang menolak keberagaman.

Bagaimana media massa Islam?

Berbeda dengan media-media massa mainstream, media Islam justru melakukan pembelaan terhadap FPI. Sebut saja eramuslim.com, voa-islam.com, arrahmah.com, hidayatullah.com dan republika.co.id. Sebagian dari media massa itu bahkan menyebut Dayak Kafir untuk menunjukkan sikap redaksi.

Mereka mengutip statemen dari seluruh pengurus FPI, pengamat Islam yang menguntungkan FPI, atau statemen-statemen pejabat negara, dalam hal ini kepolisian, untuk memposisikan FPI sebagai pihak yang tidak dirugikan. Hidayatullah.com bahkan tidak ragu menyebut adanya upaya pembunuhan atas apa yang terjadi pada Sabtu (11/2) yang lalu.

Media ini mengutip pernyataan Wasekjen FPI, KH. Awit Masyhuri yang menyebut ada pihak-pihak yang khawatir kepentingan ekonominya terganggu dengan kedatangan FPI. Menurut Awit, sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI di Petamburan untuk meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang konflik agraria seperti Kasus Mesuji– Lampung.

Voice of Al-Islam atau VOA-Islam.com lebih keras lagi menyebut Dayak Kafir atas apa yang terjadi dengan FPI. Media ini juga menunjukkan pembelaan terhadap Habib Rizieq Shihab dan seluruh pendukungnya. Hal ini jelas karena posisi media ini adalah sesuai dengan visi dan misinya yang khawatir dengan nasib umat Islam yang semakin termarjinalkan dengan kelompok-kelompok Kapitalis dan Zionis.

Eramuslim.com yang lebih dulu menjadi portal berita dunia Islam juga membela FPI. Ada yang menarik dari tulisan editorial Media Islam Rujukan ini. Editorial berjudul “Mengapa Menolak Habib Rizieq?” mempertanyakan sikap ambivalensi media terhadap pelaku-pelaku kekerasan di tanah air.

Dalam tulisan itu, Eramuslim mengkritisi arti kekerasan yang sering disematkan pada FPI. Padahal, pada kenyataannya, banyak kekerasan-kekerasan yang dialami umat Islam di daerah, justru dilakukan kelompok-kelompok non-muslim, namun hal itu tidak diungkap media-media massa mainstream.

Dalam kerusuhan Madura vs Dayak, Eramuslim.com mengungkit kembali kerusuhan antara Muslim vs Kristen. Selengkapnya bisa dilihat

http://www.eramuslim.com/editorial/mengapa-menolak-habib-riziq.htm

Arrahmah.com yang mengusung tagline Berita Dunia Islam & Berita Jihad Terdepan, mengeluarkan sikap redaksi yang keras. Meminjam pernyataan Ketua bidang Nahi Munkar DPP FPI Munarman, media online ini menghalalkan darah kafir harbi yang menghalang-halangi dakwah Islamiyah.

Bahkan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, dicap sebagai kafir harbi yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Beritanya ada disini:

http://arrahmah.com/read/2012/02/11/17991-munarman-kafir-yang-menghalangi-dakwah-adalah-kafir-harbi-halal-darahnya.html

Kebenaran Hakikat vs Kebenaran Prosedural

Dari uraian pemberitaan di atas, terbukti bahwa media-media memiliki banyak kepentingan, bisa ideologis, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Awak redaksi akan menentukan seperti apa wajah media tersebut. Seorang muslimkah dia, liberal, agnostik, kejawen dan sebagainya, akan mempengaruhi berita-berita yang disuguhkan. Pembaca pun hanya menjadi penonton, yang jika tidak hati-hati dan cerdas, akan terhanyut dan terombang-ambing dalam pusaran informasi yang begitu deras dan terbuka. Independensi media massa pun dipertanyakan, jika melihat dari pemberitaan FPI.

Bahkan, media berperan besar dalam menstigmakan FPI sebagai organisasi pro-kekerasan. Bayangkan saja, setiap ada penggerebekan yang dilakukan FPI, maka jurnalis televisi akan selalu hadir. Tayangan video itu lalu disiarkan secara langsung di setiap program berita. Masyarakat pun tercengang dengan apa yang disaksikannya. Jadilah, FPI tertuduh sebagai ormas kekerasan.

Apakah kekerasan hanya dilakukan FPI? Jawabnya tidak. Kita semua tahu bahwa pelaku kerusuhan di daerah banyak juga yang dilakukan oleh non-muslim. Namun, porsi pemberitaannya tidak sama dengan apa yang dilakukan FPI.

Jika kita melihat hakikat yang dilakukan FPI, maka kebenaran yang diusung tidak terbantahkan. Maksudnya begini, siapa pun pasti setuju bahwa minuman keras, prostitusi, perjudian dan sejenisnya adalah tindak kejahatan yang harus diberantas. Tidak perlu ditanya betapa banyak bukti kehancuran akibat perbuatan-perbuatan tersebut. Kecuali bagi penganut adanya kebenaran relatif, maka hal-hal tersebut tentu tidak berlaku.

Apa yang dilakukan FPI secara hakikat adalah benar, karena mereka menghilangkan penyakit sosial masyarakat yang sudah endemik. Kekerasan yang mereka lakukan biasanya menjadi pilihan terakhir, karena adanya kelompok penentang. Pun hingga saat ini, kekerasan itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Bandingkan dengan kekerasan di daerah, misalnya Ambon, Poso, Bima, Makassar dan lainnya sebagainya, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kebenaran hakikat yang diyakini FPI bertabrakan dengan kebenaran prosedural yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ambil contoh kasus Perda Miras yang ramai beberapa waktu lalu. Kementerian Dalam Negeri berdalih Perda-perda Miras bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997. Oleh sebab itu, muncul wacana pencabutan Perda-perda tersebut.

Secara prosedural perundang-undangan, upaya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar untuk mencabut Perda-perda tersebut. Tapi, secara hakikat, dia akan bertabrakan dengan kebenaran yang diyakini umat Islam secara mayoritas.

Inilah contoh kasus yang menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok seperti FPI. Selama kebenaran prosedural tidak berdasarkan kebenaran hakikat, maka akan selalu lahir generasi pembela Islam. Dan, bagi mereka yang sungguh-sungguh memerangi FPI dikhawatirkan terjangkit penyakit Islamophobia yang wabahnya sudah mendunia. [KbrNet/Eramuslim/adl]

Ini Cara Atapers Lawan Pintu Koboi yang Dipasang PT KAI

Jakarta - Para atapers (penumpang atap) KRL ekonmi tidak gentar dengan aksi PT KAI yang memasang pintu koboi dari Jakarta-Bogor di Pasarminggu Baru-Kalibata untuk menghalau mereka. Mereka memiliki cara ampuh yakni menendang pintu koboi sampai tiduran di atap KRL.

"Dulu waktu pintu koboi dipasang di KRL Bogor-Jakarta, kita tiduran dan tendang-tendang. Soalnya pintu koboinya nggak terlalu tinggi karena mentok kena pantograph kalau ketinggian," ujar atapers, Agung (bukan nama sebenarnya), kepada detikcom, Jumat (10/2/2012).

Agung naik di atap KRL dari Cilebut hingga Pasarminggu . Namun kini dia sudah tidak naik hingga Pasarminggu lagi.

Agung menilai, apapun cara PT KAI menghalau atapers tidak akan efektif. Selama KRL ekonomi tidak ditambah, maka akan sia-sia tindakan PT KAI.

"Kalau mau atapers takut naik di atap, tembak di tempat. Baru bakal efektif," kata dia.

Agung beralasan, aksi PT KAI menghalau atapers melanggar HAM. Toh, para atapers membeli tiket.

"Cuma keadaan kereta saja yang bikin kayak gini. Seharusnya atapers dikasih fasilitas. Bukan malah dibikin celaka kayak gitu," ucap Agung.

Pintu koboi sebelumnya dipasang PT KAI pada awal Juni 201. Pintu koboi ini terbuat dari fiber glass dengan tebal 1 cm, panjang 1,5-2 m, dan lebar 10 cm yang ditempel pada tiang listrik. Alat ini baru dipasang di jalur kereta dari Bogor ke Jakarta.

Pemasangan dilakukan di Stasiun Pasar Minggu, Duren Kalibata dan Tebet. Nah, mulai Kamis (9/2) kemarin hingga hari ini, PT KAI memasang lagi pintu koboi dari Jakarta ke Bogor di Pasarminggu Baru-Kalibata.

Dengan alat ini, penumpang akan terkena tamparan. PT KAI mengklaim dengan alat ini, penumpang atapers berkurang hingga 45 persen.

Sementara itu, soal pemasangan sapu-sapu atap untuk menghalau atapers juga terus dipasang. PT KAI menghalau atapers bervariasi yakni antara sapu-sapu atap dengan pintu koboi.

Sebelumnya, PT KAI telah melakukan berbagai cara untuk mengusir atapers alias orang yang suka naik ke atap KRL. Misalnya saja dengan menggunakan cat semprot, anjing pelacak, ustaz dan marawis untuk merayu atapers turun dari atap kereta. Namun semuanya tak efektif mengusir atapers. Alat bola-bola beton sukses untuk menghalau atapers kereta diesel rute Cikampek-Bekasi.

Hujan Air Mata di Sidang Kematian Bayi Joshua

Sydney - Hujan air mata terjadi saat sidang kasus kematian seorang bayi berumur 1 bulan di Australia. Para pengunjung sidang tak bisa menahan tangis mereka saat pasangan suami istri menyampaikan pernyataan yang menyayat hati tentang putra mereka.

Joshua Elliott meninggal pada 9 September 2009 di Rumah Sakit Anak, Sydney Children's Hospital. Bayi tersebut meninggal setelah sebuah kateter yang dimasukkan ke tubuhnya, menembus salah satu pembuluh darahnya. Hal itu memicu kebocoran cairan nutrisi ke dadanya yang menyebabkan kematian sang bayi.

Ketika itu bayi Joshua dilahirkan sebulan lebih awal dan menderita kelainan usus. Selama sebulan, bayi prematur itu harus dirawat intensif di rumah sakit demi meningkatkan berat tubuhnya yang rendah.

Di persidangan seperti dilansir Sydney Morning Herald, Jumat (10/2/2012), para dokter yang telah merawat Joshua, juga keluarga dan kerabat, serta para pengacara yang hadir, meneteskan air mata saat orangtua Joshua, Nathan dan Rebecca Elliott angkat bicara mengenai anak laki-laki mereka yang telah tiada.

"Hari ketika dia meninggal adalah hari terburuk dalam hidup saya," kata Rebecca di persidangan koroner Glebe di Sydney.

"Dia mencuri bagian besar hati saya ketika dia lahir, dan dia membawanya pergi ketika dia meninggal," ujar Rebecca seraya menceritakan bagaimana dia selalu menjenguk Joshua ke rumah sakit setiap kali dia bisa.

"Setelah beberapa hari saya dibolehkan menggendongnya dan itu ajaib," cetus wanita itu. Dikatakan ibu Joshua itu, dirinya selalu memandangi foto bayinya setiap malam sebelum tidur. Setiap minggu pun keluarga itu berziarah ke kuburan Joshua.

Video singkat mengenai Joshua juga diputar di persidangan. Orangtua Joshua memuji para staf Sydney Children's Hospital yang terbuka dan jujur dengan mereka setelah kematian Joshua. Namun mereka tetap menginginkan jawaban atas kondisi seputar kematian putra mereka.

Di persidangan terungkap bahwa para dokter terpaksa menggunakan kateter yang sedikit lebih kecil dan lebih kaku dari yang seharusnya. Sebabnya, kateter ukuran yang ideal tidak ditemukan. Padahal kemudian diketahui bahwa kateter tersebut sebenarnya ada namun tak bisa ditemukan oleh perawat karena kesalahan pemberian label.

Sidang koroner ini masih akan dilanjutkan.

Ruhut: Nazaruddin Kabur Ada Yang Suruh

Jakarta – KabarNet: Terbongkar! Secara tak disangka-sangka, akhirnya terungkap juga kebenaran tudingan yang pernah dilontarkan sejumlah kalangan, bahwa kaburnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin ke luar negeri beberapa waktu yang lalu, ternyata memang betul ada pihak yang sengaja menyuruhnya melarikan diri. Sebelum ini, para petinggi Partai Demokrat selalu menutupi dengan berkilah bahwa kepergian Nazaruddin ke Singapura pada mulanya adalah untuk berobat, kemudian kabur atas kemauannya sendiri. Kini misteri kaburnya Nazaruddin itu terungkap, dan langsung dari mulut Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang secara tidak sengaja keterlepasan bicara kepada media.

Terbongkarnya masalah ini bermula ketika Ketua Divisi KOMINFO Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul sedang berkomentar atas penetapan kader partainya, Angelina Sondakh, menjadi tersangka kasus korupsi Wisma Atlet. Saat itu Ruhut meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mundur dari jabatannya sebelum dimundurkan dengan paksa. “Ya kan saya katakan itu kekhawatiran saya, mengapa saya minta Anas legowo mundur saja daripada nanti dimundurkan setelah jadi tersangka,” ujar Ruhut seperti dikutip oleh Detikcom, pada hari Sabtu (4/2/2012).

Lebih lanjut Ruhut berpendapat, bahwa rating Partai Demokrat akan merosot jika tidak segera diselamatkan. Oleh sebab itu ia berharap agar Anas rela dan legowo demi untuk menyelamatkan Partai Demokrat. “Rating partai makin turun kalau dia enggak kooperatif. Karena kami kader semua menangis, bagaimana Pak SBY ingin menyelamatkan partai. Disinilah dituntut Anas untuk legowo menyelamatkan partai,” tegasnya.



Ketika memberikan pernyataan pers itulah Ruhut Sitompul secara tidak sengaja keterlepasan bicara mengungkapkan latar belakang seputar kaburnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin ke luar negeri beberapa waktu yang lalu sebelum akhirnya tertangkap. Saat itu Ruhut meminta agar Angelina Sondakh memenuhi setiap panggilan KPK, dan tidak lari ke luar negeri seperti Nazaruddin. ”Angie harus kooperatif saja, dan dia jangan dengarkan kata orang, jangan seperti yang dialami Nazaruddin, dia disuruh lari!” ujar Ruhut yang rupanya tidak sadar bahwa dirinya telah keceplosan berbicara.

Ulasan Redaktur KabarNet:
Sebagaimana telah banyak diberitakan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin, kini ditahan oleh KPK di Rutan Cipinang sebagai terdakwa kasus suap Wisma Atlet. Sebelum ditangkap, Nazaruddin sempat melakukan pelarian panjang dimulai dari kabur ke Singapura sampai pada akhirnya tertangkap oleh polisi setempat di Artagena, Columbia. Saat itu setiap dimintai keterangan seputar kaburnya Nazaruddin, para petinggi Partai Demokrat selalu berdalih bahwa Nazaruddin “mendapat ijin” untuk berobat ke Singapura, kemudian tidak mau kembali ke Indonesia, alias kabur, sampai akhirnya tertangkap oleh kepolisian Columbia melalui jaringan Interpol.

Kini pernyataan terbaru dari Ruhut Sitompul selaku salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ternyata bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri di masa lampau saat Nazaruddin masih buron, dan bertolak belakang pula dengan pernyataan seluruh petinggi Partai Demokrat seputar kaburnya Nazaruddin. Ruhut mengungkapkan bahwa kaburnya M.Nazaruddin ke luar negeri karena memang “ada pihak yang menyuruhnya” agar melarikan diri.

M.Nazaruddin, sebelum dicopot dari jabatan struktural di organisasi partainya, menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Dalam hirarki kepartaian, jabatan bendahara umum merupakan sebuah posisi puncak yang berada langsung dibawah ketua umum dan sejajar dengan sekretaris jenderal. Artinya, yang bisa memerintah seorang bendahara umum dari sebuah partai hanyalah ketua umum partai itu. Atau dengan kata lain, bendahara umum hanya tunduk kepada ketua umum.

Dalam hirarki keorganisasian Partai Demokrat, pengurus harian yang diketuai oleh ketua umum (Anas Urbaningrum) berada dibawah bayang-bayang kekuasaan jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat yang diketuai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari sini bisa ditarik suatu benang merah, bahwa kaburnya M.Nazaruddin ke luar negeri tentunya memang sengaja disuruh kabur, atau minimal direstui, oleh orang-orang yang posisinya lebih tinggi dari posisi Nazaruddin di Partai Demokrat. Sedangkan posisi di Partai Demokrat yang lebih tinggi dari posisi Nazaruddin hanyalah posisi Anas Urbaningrum Sang Ketua Umum, dan posisi Dewan Pembina yang diketuai oleh Presiden SBY. Dari titik ini pembaca KabarNet bisa menarik kesimpulan sendiri siapakah pihak yang menyuruh (atau merestui) Nazaruddin kabur keluar negeri, seperti diungkapkan secara tidak sengaja oleh Ruhut Sitompul. [KbrNet/adl]

Anggota DPR Termiskin Dapat Rp 1,03 Miliar per Tahun

Jakarta – KabarNet: Pantas saja banyak orang bersedia melakukan segala cara demi untuk masuk menjadi kader partai dengan tujuan bisa menjadi anggota DPR. Betapa tidak, seorang anggota DPR disamping menerima gaji minimal Rp 51 jutaan per bulan, juga memperoleh berbagai fasilitas kelas satu. Belum lagi berbagai tunjangan yang diterima setiap anggota dewan setiap melakukan kunjungan kerja ataupun studi banding keluar negeri. Masih ada lagi fasilitas anggota dewan untuk mendapat pengobatan gratis dengan fasilitas sekelas menteri kabinet. Kini, mulai tahun 2012 ini, telah diputuskan bahwa bagi setiap anggota DPR berhak menerima dana reses berupa uang senilai Rp 420 Juta per tahun.

Mengenai kenaikan tunjangan ‘dana reses’ Rp 420 Juta per tahun per anggota DPR ini dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR, Arwani Thomafi, saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, pada hari Sabtu (28/1/2012) yang lalu.

Arwani memaparkan bahwa, untuk setiap kali masa reses (masa tidak ada kegiatan/sidang di kantor DPR), setiap anggota DPR mulai tahun 2012 ini akan menerima dana Rp105 juta. Dana tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai tunjangan atas kegiatan anggota DPR selama satu kali masa reses. Sedangkan dalam satu tahun ada 4 kali masa reses. Maka dalam setahun setiap anggota DPR berhak menerima total Rp 420 juta.

Menurut Arwani, setiap satu kali masa reses, anggota DPR RI memiliki tujuh agenda kegiatan. Masing-masing agenda, anggota DPR RI dibekali Rp15 juta. “Jadi untuk satu kali masa reses itu, anggota DPR RI sudah mengantongi Rp105 juta. Setahunnya, dengan empat kali masa reses, dibekali Rp420 juta,” tuturnya memberikan perincian.

Kenaikan dana reses tersebut telah diputuskan akan diimplementasikan pada tahun 2012 ini. Untuk tahun 2011 yang lalu, setiap kali masa reses, anggota DPR RI menerima Rp 31,5 juta per orang. Karena untuk satu agenda kegiatan, anggota DPR RI dibekali Rp 4,5 juta. “Dengan tujuh agenda kegiatan pada 2011, satu kali reses adalah Rp31,5 juta. Jadi ada kenaikan,” kata Arwani.

Uang gaji plus tunjangan yang diterima oleh anggota DPR bervariasi tergantung posisi dan jabatannya. Seorang Anggota DPR yang menjabat sebagai ketua Komisi, misalnya, menerima tunjangan lebih banyak ketimbang rekannya yang menjadi anggota DPR biasa. Belum lagi tunjangan-tunjangan yang diterima saat melakukan kunjungan kerja, studi banding ke luar negeri, dan lain lain. Maka bagi anggota DPR biasa yang tidak mempunyai jabatan khusus apapun di fraksi dan komisinya (alias anggota DPR termiskin) per bulannya akan menerima Gaji plus berbagai macam Tunjangan sebesar Rp 51 jutaan. Kalau dikalikan 12 bulan menjadi Rp 612 jutaan per tahun. Angka tersebut kini ditambah lagi dengan Tunjangan Dana Reses sebesar Rp 420 juta per tahun. Maka seorang Anggota DPR yang termiskin dan tidak memiliki jabatan khusus di fraksi dan komisinya akan menerima Rp 612 Jutaan + Rp 420 Juta = Rp 1.032.000.000,- (Rp 1,03 Miliar) per anggota DPR per tahun.

Angka-angka fantastis tersebut di atas merupakan ‘take home pay’ atau ‘uang yang sudah pasti dibawa pulang ke rumah’ oleh anggota DPR yang “malas” mencari proyek-proyek pemerintah untuk digarap dan dikejar fee-nya. Bagi anggota DPR yang “rajin” bergerilya mengejar proyek-proyek pemerintah seperti M.Nazaruddin dan Angelina Sondakh dkk, atau yang rajin menjadi calo mafia anggaran, maka tentu saja angka di atas terlalu kecil bagi mereka, Permainan anggota DPR golongan terakhir ini sudah mencapai ratusan miliar, bahkan triliyunan rupiah. Berminatkah Anda? [KbrNet/adl]

Nazaruddin Kepergok Dikunjungi Tengah Malam

Jakarta – KabarNet: Terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet, M.Nazaruddin mendadak dikunjungi adiknya M.Nasir dan mantan Pengacara Mindo Rosalina Manullang (Rosa), Djufri Taufiq. Yang menjadikan pertanyaan besar, kunjungan itu dilakukan diluar jam berkunjung, bahkan tengah malam, dan dengan cara menekan petugas Rutan Cipinang agar dibolehkan masuk. Ada apa gerangan?

Peristiwa tidak biasa tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang memergoki Nazaruddin dan adiknya M.Nasir, serta mantan pengacara Rosa, Djufri Taufiq, tengah mengadakan pertemuan khusus di Rutan Cipinang. Menurut Denny, ketiga orang itu terlihat tengah mendiskusikan sesuatu dengan sangat serius. “Tengah malam tadi saya sidak Rutan Cipinang, bertemu Nazarudin, Nasir, pengacara Rosa, sedang konsolidasi,” ungkap Denny di hadapan sejumlah media, pada hari Kamis (9/2/2012).

M.Nasir adalah Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Demokrat, dan juga merupakan adik dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet. Denny Indrayana mengungkapkan bahwa Nasir kerap menemui Nazaruddin kakaknya di luar jam kunjungan. Dalam setiap kunjungannya Nasir selalu membawa nama Komisi III DPR agar setiap saat diperbolehkan masuk oleh petugas Rutan Cipinang. Denny menyatakan bahwa alasan Nasir yang mengaku sedang melakukan tugas DPR itu tidak bisa diterima. Meski selaku anggota Komisi III, menurut Denny, tentu harus taat pada aturan yang berlaku.



“Nasir selalu berkunjung di luar jam kunjungan. Ini mengulang apa yang terjadi di Rutan Pondok Bambu seperti apa yang terjadi di Rosa,” ungkap Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Diungkapkan bahwa Denny memergoki Nasir, pengacara Rosa, Djufri Taufik, dan Nazaruddin tengah berbincang serius di Rutan Cipinang pada pukul 23.00 WIB, Rabu (8/2/2012) yang berlangsung sampai lewat tengah malam. Jam kunjungan normal di Rutan Cipinang adalah pukul 10.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB. Rosa pun dahulu saat ditahan di Rutan Pondok Bambu kerap didatangi Nasir diluar jam kunjungan. Rosa mengaku mendapat ancaman sehingga akhirnya dia meminta perlindungan KPK untuk dipindahkan ke tempat lain di bawah perlindungan LPSK. “M.Nasir dan DJufri Taufik menjelaskan, kunjungan karena Nazar sakit, tapi tetap saja jam kunjungan berlaku,” kata Denny.

Perlu diketahui bahwa jaringan CCTV di Rutan Cipinang terhubung ke ruangan Menkum HAM Amir Syamsuddin dan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Pertemuan Nazar, Djufri, dan Nasir itu terpantau oleh Denny melalui layar CCTV. Setelah melihat hal tidak biasa itu, Denny pun segera melakukan sidak ke Rutan Cipinang. Pihaknya bahkan sudah mengambil sejumlah barang bukti terkait pertemuan itu, termasuk foto-foto kendaraan yang terparkir di luar Rutan.

Pertemuan diluar jam berkunjung yang dilakukan ketiga orang itu patut untuk dicurigai, apalagi dilakukan sampai tengah malam. Terutama dengan adanya mantan pengacara Rosa, Djufri Taufiq, dalam pertemuan tersebut betul-betul menjadikan pertanyaan bagi siapapun yang berpikir logis. Ada apa di balik pertemuan itu? Lagipula sangat tidak lazim bagi seorang mantan pengacara Rosa (yang menjadi saksi memberatkan bagi Nazaruddin) menemui Nazar di Rutan Cipinang sampai lewat tengah malam. ”Dalam rangka apa pengacara Rosa mengunjungi Nazar?” cetus Wamenkum HAM Denny Indrayana mempertanyakan.

Dalam hal ini Nasir patut diduga telah ‘menjual’ nama Komisi III DPR agar bisa menjenguk Nazaruddin di luar jam berkunjung. Karena nyatanya para petugas Rutan Cipinang pun tidak berkutik saat menghadapi Nasir, dan Anggota Dewan “yang terhormat” itu pun dipersilakan bertamu sesuka hatinya. “Nasir bilang anggota Komisi III dan berhak berkunjung,” ujar Denny dalam keterangan persnya Kamis (9/2/2012) siang tadi.

Dalam kasus kunjungan Nasir ini, Wamenkum HAM Denny Indrayana tidak sepenuhnya menyalahkan petugas Rutan Cipinang yang meloloskan pihak-pihak tertentu untuk mengunjungi M Nazaruddin di luar jam kunjungan resmi. Menurut Denny, para petugas mengaku kerap ditekan oleh anggota Komisi III DPR, M Nasir untuk bisa memasukan pihak-pihak tertentu untuk menemui Nazaruddin diluar jam kunjungan. “Obrolan dengan petugas tadi malam, mereka dalam posisi tidak sepenuhnya bisa disalahkan. (Menurut keterangan petugas, red.) anggota Komisi III (Nasir) itu mengatakan DPR berhak mengunjungi, membawa institusi DPR. Tapi, seharusnya kan kunjungan tugas tertib waktu. Karena itu saya simpulkan tadi malam adalah pertemuan pribadi,” kata Denny memaparkan.

Denny juga mengungkapkan bahwa Anggota Komisi III DPR, M Nasir, serta pengacara Rosa, Djufri Taufik, terlihat kaget saat kepergok sedang menemui Nazaruddin malam-malam di Rutan Cipinang. Apalagi, lanjut Denny, kedua orang itu tidak menandatangani buku daftar pengunjung yang merupakan prosedur resmi dan syarat mutlak dalam mengunjungi seorang tahanan. “Dari buku tamu yang kami ambil di LP Cipinang kami lihat dan analisis kunjungan Nasir beberapa kali itu di luar waktu kunjungan. Tadi malam tidak ada nama Nasir dan Djufri di buku. Jadi buku tamu tidak menunjukan siapa yang berkunjung, Mereka bertemu disitu pukul 11 malam. Mereka agak terkejut karena bertemu di ruang tertutup. Setelah kami bertemu mereka bubar,” ungkap Denny lebih lanjut.

Menjawab pertanyaan wartawan, Denny mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa lama Nasir dan Djufri bertemu dengan Nazaruddin. Namun yang pasti, lanjut Denny, pertemuan itu dilakukan bukan dalam waktu jam berkunjung dan bukan pula di ruangan yang memang disediakan khusus bagi pengunjung yang akan menemui seorang tahanan. “Yang pasti di ruang yang bukan tempat kunjungan. Jadi bukan jam kunjungan dan bukan tempat kunjungan,” tandas Denny yang baru dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini.

Lebih lanjut Denny mengungkapkan bahwa petugas jaga di Rutan ditekan oleh Nasir untuk memberikan izin masuk meski di luar jam berkunjung. Bahkan, petugas di Rutan kerap mendapat ancaman agar memasukan Nasir untuk bertemu dengan Nazaruddin kakaknya. Oleh sebab itu, Denny mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi kepada para petugas Rutan yang meloloskan pertemuan terlarang tersebut. Namun, Denny akan melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM untuk menertibkan Rutan CIpinang. Disamping itu, pihaknya pun akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah ini.



Dalam pada itu, Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai kunjungan Nasir rekannya ke tempat tahanan Nazaruddin pada tengah malam sebagai hal yang tidak pantas. Terlebih karena kunjungan itu mengatasnamakan Komisi III DPR.

“Sebenarnya itu kan tidak etis kalau tengah malam begitu. Kan semua ada aturannya? Menimbulkan tanda tanya orang apa tujuannya?! Tidak ada salahnya berkunjung kalau pada siang hari. Berkunjung saja siang hari supaya tidak menimbulkan prasangka buruk,” kata Martin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Menyikapi hal ini, Martin Hutabarat mencurigai ada maksud tertentu sehingga Nasir memilih mengunjungi kakaknya itu pada waktu tengah malam. “Ini membuat tanda tanya orang kepada Komisi III. Kita memang dapat kebebasan untuk mengunjungi lapas dan rutan tapi ada waktunya bukan pada tengah malam,” tandasnya. [KbrNet/adl] pahlawan nasional; tragedi tugu tani; video; abraham samad; mp3; free; musik;

MA Bebaskan Terdakwa Maling Uang Rakyat Rp 27 M

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa yang menuntut terdakwa korupsi pembebasan lahan kuburan Lebak Bulus senilai Rp 27 miliar, Andi Wahab (60). Padahal jaksa menuntut Andi Wahab dipenjara selama 17 tahun. “Menolak kasasi jaksa,” kata ketua majelis hakim, Imron Anwari, dalam putusan yang dilansir MA, Kamis, (9/2/2012).

Kasus ini bermula saat ada pembebasan lahan pada 2006 untuk pertamanan dan pemakaman di Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat itu, Kasubbag Pembinaan Biro Perlengkapan Pemda DKI tersebut mencari lahan untuk pemakaman dan bertemu calo tanah Teguh Budiono. Lahan kosong ini untuk dijadikan tanah kuburan yang berada di dua lokasi yaitu Tanah Kusir dan Lebak Bulus. Pemkot pun segera menggelontorkan dana membeli dua lahan tersebut.

Dari Teguh, lalu ditemukan tanah seluas 2,8 Hektar di Jalan Taman Sari, Lebak Bulus. Nilai pembebasan lahan tersebut sebesar Rp 29 miliar sedangkan pemilik tanah mengaku hanya menjual tanah sebesar Rp 500 ribu tiap meter perseginya. Padahal Dinas Pertamanan membeli tanah sebesar Rp 1.032.000 per meter persegi.

Dalam praktik terjadi penggelembungan harga oleh para pejabat terkait. Dari anggaran dialokasikan Rp 500 ribu per meter. Namun para pejabat justru melaporkan ke negara, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1 juta per meter.

Akhirnya, Kejaksaan Negeri Jaksel mengendus korupsi berjamaah tersebut dan menyeret banyak pihak. Pat gulipat tanah kuburan ini ‘menjebloskan’ belasan nama. Seperti Kepala Kantor Pemakaman Jakarta Dadang Kadarisman, mantan Wali Kota Jaksel Dadang Kafrawi, Camat Cilandak Ibnu Maulana dan Lurah Lebak Bulus, Akbar S Panca.

Atas selisih tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengusut dan menetapkan Andi Wahab sebagai tersangka. Namun, PN Jaksel pada 19 Agustus 2010 membebaskan Andi Wahab. Andi dibebaskan oleh ketua majelis hakim PN Jaksel, Albertina Ho. Dalam putusan bernomor 363/Pid.B/2010 tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Albertina juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Tidak terima, jaksa pun kasasi. Sayang, MA menolak kasasi jaksa tersebut. “Jaksa tidak bisa menjelaskan di mana alasan bebas murni atau tidak,” kata putusan yang juga diputus tersebut. Dan lagi-lagi, Andi Wahab kembali lolos dari lubang jarum. Dia putus bebas MA oleh majelis hakim Imron Anwari, Suwardi dan Rehngena Purba. Adapun Rehngena berbeda pendapat, dia menilai Andi Wahab bersalah.

Putusan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan jaksa Fahrizal yang menuntut agar Andi dihukum 17 tahun penjara. Juga dihukum denda Rp 200 juta dan diharuskan membayar ganti rugi Rp 26 miliar, subsider kurungan selama 8 tahun. Atas putusan yang dibuat MA pada 9 Juni 2011 silam maka Andi wahab kini benar-benar menghirup udara dengan bebas. Tetapi, putusan MA ini tidak bulat sebab Rehngene Purba berpendapat sebaliknya. yaitu Andi Wahab harus bertangung jawab karena dinilai mengetahui korupsi tersebut. “Terdakwa selaku Kasubbag Pembinaan Biro Perlengkapan Pemda DKI mengetahui informasi tersebut dan mengetahui pembelian ini menyalahi Keppres 55/1993,” beber Rehngene. [KbrNet/DTC.COM]

1 dari 10 Anak Amerika Tak Tahu Siapa Ayahnya

New York – KabarNet: Bisakah Anda membayangkan suatu generasi umat manusia yang tidak mengetahui siapa ayah kandung mereka? Itulah fenomena yang sekarang sedang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset ilmiah terkemuka di negara itu, Inspire Research, mengungkapkan bahwa anak-anak Amerika lebih mengenal ibu kandungnya ketimbang siapa ayah biologis mereka. Hasil penelitian itu membuat pemerintah Presiden Barrack Obama terperangah, karena faktanya 1 dari 10 anak di Amerika Serikat ternyata meragukan siapa ayah kandung mereka yang sebenarnya. Demikian KabarNet mengutip dari kantor berita internasional MSNBC, yang dirilis pada pada hari Rabu (8/2/2012)

Lebih lanjut penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 12 persen dari anak laki-laki dan 10 persen dari anak perempuan mengaku bahwa mereka bukan saja meragukan, namun bahkan sama sekali tidak mengetahui siapa ayah kandung mereka. “Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan lebih tinggi sebab banyak orang hidup bersama tanpa menikah resmi dalam ikatan suami istri, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk berpisah begitu saja. Dengan kata lain, cukup banyak anak yang lahir di luar nikah,” ujar Professor Michael Gilding dari Swinburne Institute.

Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan trend peningkatan dari permintaan untuk melakukan tes DNA. Hal ini terjadi karena bagi yang ingin mengetahui identitas ayah kandung mereka, harus melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikan siapa ayah biologis yang berkontribusi sehingga mereka terlahir ke dunia.

Inspire Research juga melaporkan hasil penelitian pihaknya yang mengungkapkan bahwa sebanyak 20 persen dari total responden yang mencakup semua jenis kelamin mengaku bahwa mereka mempertanyakan kehadiran ayah mereka. Para responden tersebut menyatakan bahwa mereka baru terpikir tentang misteri siapa ayah kandung mereka setelah ada pihak yang menanyakan masalah tersebut.

Sedangkan sebagian yang lain dari para responden mengaku bahwa mereka mempertanyakan figur ayah kandung mereka karena sadar adanya kebutuhan untuk mengetahui siapa sang ayah yang sebenarnya. Kelompok ini beralasan perlunya mengenal figur seorang ayah kandung, paling tidak untuk menjawab permasalahan sehari-hari dalam pergaulan.

Fakta hasil penelitian membuktikan bahwa di negara-negara barat, diperkirakan 1 sampai 4 persen anak dari total populasi ternyata tinggal dengan “ayah” yang sebenarnya bukan ayah kandung mereka. Data ini menunjukan kecenderungan yang terus meningkat di Amerika Serikat, hingga mencapai seputar 2 sampai 4 persen dari total populasi, atau 2 kali lebih banyak dibanding dengan kecenderungan yang sama di negara-negara Eropa.

Itulah sebuah tragedi kemanusiaan yang kini harus dibayar mahal oleh bangsa Barat. Fenomena tersebut tak pelak lagi merupakan akibat dari kebebasan seks yang merupakan implikasi dari digembar-gemborkannya prinsip demokrasi dan kebebasan HAM ala Barat, yang akhirnya melahirkan suatu generasi dengan moral bejat! [KbrNet/adl] pahlawan nasional; tragedi tugu tani; video; ketua kpk; dpr; nazaruddin; denny indrayana; abraham samad; mp3; free; musik;

Pesawat Kepresidenan RI Rp 819 Miliar

Jakarta – KabarNet: Rakyat Indonesia boleh berbangga hati karena kini pemerintah memiliki pesawat kepresidenan super mewah jenis Boeing 737-800 Business Jet-2. Alhamdulillah, pembayaran harga pesawat tersebut senilai US$ 58,6 juta atau setara Rp 525,91 miliar juga sudah dilunasi oleh pemerintah kepada Boeing Company. Masih akan ada biaya-biaya tambahan untuk perlengkapan interior pesawat dan sistim keamanan pesawat tersebut, karena pemerintah membelinya dalam bentuk “green aircraft”, yaitu istilah untuk pesawat kosong yang belum dilengkapi interior dan sistem keamanan.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Lambock V. Nahattands, sebagai institusi pemerintah yang berwenang melakukan pembelian pesawat tersebut mengungkapkan bahwa pembayaran dilakukan dalam tiga tahap. Dana untuk pembelian pesawat itu, menurutnya, murni dari APBN tanpa menggunakan pinjaman luar negeri.

Selanjutnya Lambock memaparkan bahwa pembayaran pertama dan kedua telah dlakukan pada tahun 2010 yang lalu, yaitu pembayaran pertama sebesar US$ 11,72 juta, dan yang kedua sebesar US$ 10 juta. Sedangkan pelunasan pesawat tersebut dilakukan pada pada bulan Januari 2012 yang baru lalu sebesar US$ 36,88 juta.

Dengan dilunasinya pembayaran pesawat tersebut, maka serah terima dari pihak Boeing kepada pemerintah telah dilakukan pada 21 Januari 2012 yang baru lalu. “Selanjutnya dilakukan pemasangan 6 tangki bahan bakar oleh PATS Aircraft System agar pesawat bisa terbang nonstop 10 jam sampai 12 jam dan selesai pada April 2012,” ujar Lambock di Gedung Sekretarian Negara, Jakarta, Kamis (9/2/2012),

Tahapan berikutnya, pemerintah akan mengadakan lelang terbuka yang berlaku secara internasional untuk pemasangan perlengkapan interior kabin dan sistem keamanan pesawat. “Saat ini dalam proses pelelangan yang pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012. Pekerjaan interior cabin dan security system akan dimulai Mei 2012 dan diperkirakan selesai Agustus 2013,” papar Lambock.

Pesawat kepresidenan ini diharapkan bisa didatangkan ke Indonesia pada bulan Agustus tahun depan. Pengerjaan interior kabin dianggarkan sebesar US$ 27 juta. Sedangkan sistem keamanan dianggarkan senilai US$ 4,5 juta. Jadi total biaya pembelian pesawat tersebut menjadi US$ 91 juta atau Rp 819.000.000.000 (Rp819 Miliar).

Lebih lanjut Lambock mengatakan bahwa pembelian pesawat kepresidenan tersebut telah melalui proses panjang sejak rapat kerja Sekretariat Negara dengan Komisi II DPR pada 31 Mei 2010. Pihak DPR, menurutnya, telah menyetujui pembelian pesawat kepresidenan sebab dinilai lebih efektif dan efisien ketimbang harus menyewa pesawat seperti yang selama ini dilakukan dengan PT Garuda Indonesia.

Menjawab pertanyaan seputar keputusan untuk memilih membeli pesawat jenis Boeing 737-800 Business Jet-2, Lambock menjelaskan bahwa pesawat jenis Boeing dipilih dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain faktor operasional, karena kebanyakan pilot Indonesia, termasuk yang dari kalangan TNI AU, lebih terbiasa dengan pesawat jenis Boeing karena lebih umum digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan di Indonesia.

Disamping itu, fasilitas maintenance (atau perawatan) pesawat yang ada di Indonesia mayoritas untuk pesawat jenis Boeing ketimbang pesawat produk perusahaan lain.

Pesawat kepresidenan tersebut, menurut Lamhock, memiliki kriteria dan spesifikasi yang cocok untuk penerbangan VVIP. Antara lain, kemampaun menempuh penerbangan jarak jauh selama 10 sampai 12 jam, kemampuan mendarat di bandara kecil, kapasitas kabin penumpang yang sesuai untuk rombongan presiden sekitar 70 orang, serta dilengkapi dengan peralatan navigasi, komunikasi, insulasi kabin, serta berbagai fasilitas hiburan bagi para penumpang.

Berikut ini Redaksi mengumpulkan beberapa foto dari Pesawat Boeing 737-800 Business Jet-2, khusus untuk pembaca KabarNet yang setia:









[KbrNet/adl] pahlawan nasional; tragedi tugu tani; video; ketua kpk; dpr; nazaruddin; denny indrayana; abraham samad; mp3; free; musik;

Jakarta – KabarNet: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, naik pitam sampai membanting meja kursi di ruangan kantornya hingga hancu

Jakarta – KbarNet: Perseteruan di kubu KPK antara Abraham Samad dan jajaran pimpinan KPK, terkait dorongan menindaklanjuti penuntasan kasus dugaan korupsi Wisma Atlet yang ditengarai melibatkan petinggi Partai Demokrat seperti Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng ternyata bukan isapan jempol belaka. Bahkan, dalam rapat tersebut terjadi insiden gebrak meja yang berakibat patahnya salah satu kaki meja di ruangan Ketua KPK.

Salah satu Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal, Kamis lalu (26/01) membenarkan adanya ketegangan antara Abraham Samad dengan Busyro Muqoddas dan Bambang Wijojanto, terkait keputusan Abraham Samad dalam skandal suap wisma atlet. Akbar mengatakan, terjadi insiden di KPK dalam menetapkan tersangka kasus wisma atlet SEA Games. “Telah terjadi insiden di KPK, terjadi perpecahan dan perbedaan sikap pimpinan KPK dalam menetapkan tersangka dalam kasus suap Wisma Atlit,” kata Akbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/1) lalu. “Saya mencoba mengkonfirmasi informasi ini ke orang dalam KPK dan saya menemukan pembenaran akan hal ini. Tidak perlu saya sebut orangnya,” ujar Akbar.

Sebuah pesan di layanan Blackberry yang dikirim oleh Ketua KPK, Abraham Samad kepada salah seorang anggota DPR RI, jelas sekali memperlihatkan kekecewaannya karena perseteruan dalam rapat sampai bocor ke media. “Kok bisa seperti ini, sampai ketahuan,” kata Samad dalam pesan BBM yang ditunjukkan salah seorang anggota DPR RI, Jakarta, Sabtu (28/1).

Atas insiden ini, Abraham mencoba menepis isu perpecahan internal pemimpin KPK. Akan tetapi, saat ditemui wartawan Media Indonesia seusai konferensi pers dan menanyakan insiden memukul meja, Abraham tidak membantah juga tidak membenarkannya. “Kamu hadir, ya, waktu itu?”, katanya.

Sementara itu DPR menyesalkan perseteruan antar pimpinan KPK dalam rapat internal soal rencana penetapan petinggi Partai Demokrat dalam kasus suap Wisma Atlet. Menurut anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar, hal itu memperlihatkan pembajakan terhadap Pimpinan KPK oleh pihak tertentu. “Terus terang saya kecewa mendengar berita adanya insiden saat rapat Pimpinan KPK. Hal tersebut sangat disayangkan. Bila ini memang terjadi, saya tidak melihat sebagai disharmonisasi pada pimpinan KPK, melainkan KPK sudah dibajak oleh kepentingan tertentu,” kata Aboe, Jakarta, Sabtu (28/1).

Oleh karena itu politisi PKS ini meminta agar ketua KPK, Abraham Samad untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di antara pimpinan KPK. “Sebaiknya Abraham berterus terang saja. Bila memang ini benar-benar terjadi. KPK kan kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial, jadi biar rakyat bisa membedakan siapa yang punya integritas dan siapa orang titipan. Kalau hakim kan ada disenting opinion, hal ini juga untuk menunjukkan integritas masing-masing hakim,” kata Aboe Bakar.

Ia menyebutkan, perkara Wisma Atlet dan Hambalang sudah jadi konsumsi publik. Apa yang disampaikan oleh tersangka kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin ternyata bukan kicauan burung, tetapi sudah didukung oleh saksi-saksi. Masyarakat sudah melihat langsung kesaksian mereka. “Apalagi para saksi sudah disumpah. KPK pula yang mengajukan mereka, ini kan bukan saksi dari pihak Nazaruddin,” ucap Aboe. “Jadi publik sudah melihat kasus ini dengan transparan, jangan sampai KPK dikambinghitamkan dalam persoalan ini. Sungguh tidak patut bila KPK dituduh melindungi Anas Urbaningrum atau pun Andi Malarangeng, maka Abraham sebaiknya terus terang bila ada dissenting,” pungkas Aboe. Seperti dikutip gresnews.com

Dalam Blackberry Mesengger yang beredar luas disebutkan, bahwa Ketua KPK Abraham Samad mulai geram pada sikap pimpinan-pimpinan KPK yang lainnya. Kemarin, tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012, pada saat rapat pimpinan KPK terkait kasus Wisma Atlet SEA Games, Abraham Samad memberikan sikap yang tegas terhadap para tersangka. Bahkan Abraham Samad dikabarkan telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Alfian Malarangeng, karena mereka bukan lagi sebagai terduga, melainkan sudah menjadi tersangka.

Sementara Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto justru menyarankan untuk menunda dulu penangkapan itu dan mereka juga tidak bersedia menandatangani surat itu. Dalam pesan itu diceritakan bahwa Abraham Samad lantas marah dan mambanting beberapa meja hingga patah.

Aroma perpecahan itu tercium sampai Senayan. Setelah kejadian itu, para Dewan Pembina Partai Demokrat berkumpul di Cikeas malam harinya, untuk membahas masalah itu. Dalam pemberitaan media, alasan pertemuan itu dimaksud untuk merapatkan barisan supaya Partai Demokrat semakin solid dan kuat.

Berikut isi BBM tersebut:

ADA INFO UNTUK KALANGAN SENDIRI DAN JIKA BENAR ADANYA, MAKA MENJADI KEPRIHATINAN SEKALIGUS KITA SEPERTI DITUNTUT UNTUK KAWAL KPK DAN KETUA KPK ABRAHAM SAMAD SECARA SERIUS.

Ketua KPK Abraham Samad mulai geram dengan sikap pimpinan-pimpinan KPK yang lainnya. Kemarin, tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012, pada saat rapat pimpinan KPK terkait kasus Wisma Atlet SEA Games, Abraham Samad memberikan sikap yang tegas terhadap para tersangka.

Bahkan Abraham Samad telah MENGELUARKAN SURAT PENANGKAPAN terhadap Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Alfian Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga karena mereka bukan lagi sebagai TERDUGA, melainkan sudah menjadi TERSANGKA bagi KPK untuk menyelediki lebih lanjut.

Hanya saja sayang, ketika hendak menandatangani surat penangkapan itu, Abraham Samad dan pimpinan-pimpinan KPK yang lain melakukan rapat untuk menandatangani itu. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto justru menyarankan untuk menunda dulu penangkapan itu dan mereka juga tidak bersedia menandatangani surat itu.

DENGAN DEMIKIAN ABRAHAM SAMAD GERAM DAN MEMBANTING BEBERAPA MEJA DI TEMPAT ITU HINGGA PATAH. Tapi sayang, wartawan tidak ada yang tahu tentang hal demikian. Bahkan wartawan resmi KPK pun tidak mengetahui hal itu.

Setelah kejadian itu, para Dewan Pembina Partai Demokrat berkumpul di Cikeas malam harinya, untuk membahas masalah itu. Dalam pemberitaan media, alasan pertemuan itu dimaksud untuk merapatkan barisan supaya Partai Demokrat semakin solid dan kuat.

Padahal yang sebenarnya adalah untuk membahas RENCANA PENANGKAPAN ANAS URBANINGRUM dan ANDI ALFIAN MALARANGENG oleh KPK.

Sebelumnya dikabarkan telah beredar luas lewat Blackberry Mesengger bahwa Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto dalam rapat pimpinan KPK menolak Anas dan Andi Malarangeng dijadikan tersangka. Padahal, Ketua KPK, Abraham Samad sudah berniat menetapkan keduanya menjadi tersangka karena bukti-bukti yang ada sudah jelas. Dalam rapat tersebut sampai terjadi insiden gebrak meja yang berakibat patahnya salah satu kaki meja yang ada di ruangan Ketua KPK. [KbrNet/Slm/Gress]

Ketua KPK Ngamuk, Meja Kursi Hancur Berantakan

Jakarta – KabarNet: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, naik pitam sampai membanting meja kursi di ruangan kantornya hingga hancur berantakan. Pasalnya, langkah Abraham Samad yang akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng, terkait kasus suap Wisma Atlet, dicegah pimpinan KPK yang lain. Pencegahan inilah yang membuat Abraham berang, naik darah dan melampiaskan kemarahannya. Inilah informasi yang dirilis oleh Anggota DPR-RI, Ahmad Yani (PPP), dan Akbar Faisal (Hanura).

Terungkapnya berita ini bermula dari pesan singkat (SMS/BBM) yang beredar di kalangan tertentu, terkait langkah Ketua KPK Abraham Samad yang akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Peristiwa itu berawal ketika Ketua KPK Abraham Samad sudah siap hendak menandatangani surat perintah penangkapan terhadap Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Malarangeng. Namun langkah ini dicegah oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, yang menyarankan agar menunda dulu rencana penangkapan tersebut. Pencegahan inilah yang membuat Abraham naik pitam. Kontan saja suara hiruk pikuk dari ruang kantor Abraham yang sedang membanting-banting meja kursi itu terdengar oleh banyak petugas KPK yang lain, dan tanpa diketahui siapa yang memulai tahu-tahu berita ini sudah beredar dan menjadi perbincangan anggota dewan.



Anggota Komisi III DPR-RI, Ahmad Yani, sangat menyesalkan terjadinya ketegangan antar Pimpinan KPK dalam proses investigasi dan penindakan atas kasus dugaan korupsi Wisma Atlet. Ahmad Yani mengaku dirinya mendapat informasi ini dari rekannya di Komisi III, Akbar Faisal. “Saya baru mendapatkan informasi ini dari rekan Akbar Faisal, dan Akbar Faisal mendapat informasi yang menurutnya kualifikasi A1. Kualifikasi A1 ini tentunya bukan perorangan, bukan anggota penyidik, tapi pasti dari Pimpinan KPK,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (26/1/2012).

Lebih lanjut Ahmad Yani berpendapat, untuk menetapkan siapa tersangka kasus suap Wisma Atlet berikutnya tidak dibutuhkan kecerdasan khusus. Dengan melihat fakta-fakta yang yang terungkap di persidangan dan berdasarkan proses hukum acara, dari situ saja sudah cukup bisa diketahui siapa saja yang terlibat. “Dan orang yang akan ditetapkan tersangka itu adalah orang yang berkali-kali dipanggil KPK dan berkali-kali datang ke KPK,” tandasnya.

Ahmad Yani menyayangkan kejadian dicegahnya Ketua KPK yang akan menangkap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Ia khawatir KPK tidak bisa diharapkan lagi untuk membongkar kasus-kasus lain yang melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan dan finansial. Menurutnya, intergritas dan moralitas KPK saat ini betul-betul sedang dipertaruhkan. “Kalau KPK sudah dijadikan instrumen politik untuk melindungi partai politik tertentu dengan maksud tujuan tertentu, ini menjadi tidak adil buat partai lain dan orang lain. Yang tidak memiliki akses kekuasaan bisa digulung habis,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR-RI Akbar Faisal, meyakini kebenaran informasi tentang adanya perpecahan di tubuh pimpinan KPK. Akbar mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang perpecahan di unsur pimpinan KPK langsung dari sumber di dalam lembaga tersebut. Diungkapkannya bahwa Ia mengenal dekat Ketua KPK Abraham Samad karena sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, disamping juga karena pekerjaan Akbar yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai wartawan.



Akbar berpendapat bahwa sangat masuk akal jika Abraham Samad sampai naik pitam sehingga membanting meja kursi di ruang kantornya lantaran ada pimpinan KPK lain yang berusaha menghalangi keputusan KPK untuk menangkap Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. ”Saya mengenal Abraham sebagai orang paling keras kepala yang saya kenal,” ungkap Akbar kepada para wartawan usai menjadi pembicara dalam acara Forum Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah, di Jakarta, pada hari Kamis (26/1/2012).

Saat ditanya siapa nama sumber informasi tentang berita persengketaan antar pimpinan KPK ini, Akbar menolak menyebutkan nama. Akan tetapi, lanjutnya, sebagai seorang yang pernah berprofesi sebagai wartawan, dirinya meyakini kebenaran informasi yang diperolehnya. Sebagai misal, Akbar mencontohkan bahwa dirinya juga pernah mendapat informasi tentang perpecahan di kalangan pimpinan KPK terkait kasus skandal mega korupsi Bank Century. ”Waktu itu ada pimpinan KPK yang bilang kepada Abraham agar jangan mengikuti kemauan politikus DPR dalam kasus Century, karena menganggap DPR punya agenda,” pungkasnya.

Analisa Redaktur KabarNet:
Dari hal-hal yang diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR, Akbar Faisal seperti yang tertulis di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa informasi tersebut tentunya diperoleh Akbar dari Ketua KPK Abraham Samad sendiri. Mengingat kedekatan hubungan pribadi antara Abraham dan Akbar, disamping kaitan posisi Akbar di Komisi III DPR yang salah satu tugasnya mengontrol kinerja KPK, maka menjadi sangat logis dan manusiawi kalau Abraham mengeluhkan kendala-kendala yang dihadapinya kepada Akbar selaku temannya. Secara sederhana, ada dua hal yang bisa disimpulkan dari masalah ini:

1] Kemungkinan kebenarannya sangat besar soal berita tentang terjadinya perpecahan diantara personil unsur pimpinan KPK terkait langkah-langkah penindakan terhadap tersangka kasus suap Wisma Atlet.

2] Kemungkinan kebenarannya sangat besar, bahwa seandainya Ketua KPK Abraham Samad tidak dicegah oleh dua pimpinan yang lain, maka surat perintah penangkapan terhadap Anas dan Andi tersebut tentunya sudah ditanda-tangani. Atau dengan kata lain, andaikan langkah Abraham Samad tidak dihalangi, tentunya Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan MENPORA Andi Malarangeng saat ini sudah meringkuk di balik jeruji besi penjara. [KbrNet/adl]