Jakarta – Kabarnet: Puluhan ribu massa diperkirakan akan mengepung Istana Negara pada 27 Maret 2012 mendatang dalam aksi unjuk rasa besar-besaran menolak rencana kenaikan harga BBM yang dicanangkan oleh pemerintah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, pihak Polda Metro Jaya sudah menyiapkan 14 ribu personil dari berbagai satuan. Pengerahan pasukan pengamanan Polri tersebut dimaksudkan agar penyampaian pendapat bisa berlangsung tertib dan tidak mengganggu pengguna lalu lintas jalan raya. “Kita siap dengan situasi dan kondisi yang ada,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, di Jakarta, Minggu (25/3/2012).
Pihak Kepolisian berharap agar sebelum menggelar aksi unjuk rasa para demonstran terlebih dahulu memberitahukan rencana aksi mereka kepada pihak Kepolisian. “Kita siapkan anggota, baik di tempat demonstrasi berlangsung, maupun di SPBU,” kata Kombes Pol Rikwanto.
Sebelum ini aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat – Benteng Demokrasi Rakyat (LSM – BENDERA), Adian Napitupulu, mengatakan massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat akan menggeruduk Istana Negara pada 27 Maret 2012 mendatang. Mereka akan berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jumlah massa yang akan turun ke jalan diprediksi mencapai lebih dari 25 ribu orang.
Puluhan ribu massa tersebut berasal dari elemen-elemen mahasiswa, aktivis LSM, buruh, BEM se-Indonesia, ormas-ormas dan lain sebagainya. Aktivis dan mahasiswa dari berbagai daerah pun telah menyatakan kesiapannya untuk datang ke Ibukota untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa besar-besaran ini. “PDI Perjuangan juga akan turun langsung ke lapangan menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM ini, mungkin ada sekitar 15 ribu orang,” tandas Adian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari langkah solutif agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM. ” Toh jika kenaikan dibatalkan tidak akan sampai membangkrutkan negara,” kata Aria pada hari Jumat (23/3/2012).
Namun, lanjut Aria, jika perjuangan di parlemen tidak berhasil, dan pemerintah tetap saja ‘keukeuh’ dengan rencana menaikkan harga BBM, maka pihaknya tidak dapat menyalahkan mahasiswa atau masyarakat yang akan turun ke jalan menolak rencana tersebut. ”Ini sejalan dengan perintah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, agar kami di parlemen dan seluruh jajaran partai bersama-sama rakyat memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM,” tutur Aria Bima.
Di tempat lain, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengecam kebijakan pemerintah yang menyiagakan aparat TNI di Istana Merdeka. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat karena belum ada ancaman terhadap simbol negara. “Berdasarkan informasi dari Kepala BIN (Badan Intelejen Negara, red.), belum ada ancaman kepada Istana atau Presiden. Jadi, untuk apa mengerahkan TNI ke sana?” ujarnya.
Lebih lanjut Tb Hasanuddin menerangkan, TNI memang memiliki tugas operasi militer selain perang seperti diatur UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, pemerintah harus lebih dulu berkomunikasi dengan DPR sebelum memutuskan mengerahkan TNI untuk operasi tersebut. Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kekuatan Polri untuk mengamankan objek vital, khususnya menghadapi pengunjuk-rasa menolak kenaikan harga BBM.
Mengenai penggunaan pasukan TNI, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa Istana merupakan objek vital sekaligus simbol negara. Pengamanannya juga menjadi bagian dari tugas TNI. Di dalam konteks tersebut, sepasukan TNI AD disiagakan untuk mengamankan kompleks Istana ketika berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. “Yang jelas, objek vital dan strategis itu harus dijaga, harus diamankan. Tidak boleh dilepas, sehingga situasinya tidak terkendali,” tutur Julian.
Lebih lanjut Julian Pasha menjelaskan bahwa penggunaan pasukan TNI bukan bertujuan untuk membubarkan massa pengunjuk rasa, melainkan hanya sebatas mengamankan kompleks Istana dari kemungkinan terjadinya kekacauan dan ketidakteraturan yang dampaknya bisa merugikan masyarakat. Sedangkan penanganan dan pengendalian massa pengunjuk rasa tetap menjadi wewenang Polri. Penempatan pasukan TNI di sekitar Istana juga di bawah pengawasan dan koordinasi Polri. [KbrNet/adl]
0 komentar:
Posting Komentar