"Kalau PKS kan maunya ditendang, biar dikasihani dan terlihat seperti dizalimi."
VIVAnews - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, PKS telah melakukan perilaku politik dua kaki, sehingga partai ini layak masuk dalam rekor dunia karena menjadi satu-satunya partai yang ikut koalisi namun bertingkah layaknya partai oposisi.
"Kalau mengenai kelakuan PKS, dia sudah lupa ini negara demokrasi, rakyat sudah cerdas, rakyat tidak mau ada partai yang berdiri di atas dua kaki," kata Ruhut di Gedung DPR, Senin 28 Maret 2012.
Ruhut menambahkan, dia lebih memilih membiarkan PKS tetap berada dalam koalisi meskipun banyak kader yang ingin PKS dikeluarkan dari satgab. Hal ini, menurutnya, apa yang dilakukan oleh PKS hanya merupakan gertak sambal semata.
"Kalau PKS kan maunya ditendang, biar dikasihani dan terlihat seperti dizalimi. Kalau aku biarkan saja di dalam koalisi agar kita ternak atau kita sandera," kata dia.
Ruhut mengatakan, jika memang PKS hendak ke luar dari koalisi, Partai Demokrat dengan terbuka akan mempersilakannya dan menantang PKS jika memang benar-benar berani keluar untuk menjadi oposisi.
Ruhut juga menilai, saat ini PKS tengah gamang jika melihat hasil survei beberapa lembaga yang menempatkan PKS berada pada posisi yang tidak sebagai mana mestinya.
"Kalau dia (PKS) siap keluar saja, kan PKS partai gertak sambal. Posisi PKS dari hasil survei sudah dibawah Gerindra, mereka panik," kata dia.
PKS: Baca Dulu Dong
Sementara, Ketua DPP PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera mengimbau semua pihak khususnya koalisi pemerintah, agar tidak mudah terpancing isu yang cenderung memecah belah. Khususnya, terkait dengan rencana pemerintah akan menaikkah harga BBM di dalam negeri.
"Semua kan masih kita bicarakan, jangan mudah dipancing dong. Semua pihak kan perlu diberi pengertian, agar kebijakan ini dapat dipahami semua pihak", ujar Mardani.
Mardani juga menjelaskan bahwa tidak ada yangg salah dengan surat yang dikirimkan DPP PKS kepada Presiden SBY, yang memuat tiga usulan yang mungkin dapat dipertimbangkan Presiden. Pertama, usulan harga BBM tidak naik dengan alternatif solusinya. Kedua, harga BBM dinaikkan untuk kendaraan pribadi, namun untuk kendaraan umum tidak naik. Dan ketiga, harga BBM dinaikkan secara bertahap.
"Baca dulu dong isinya, ini kan usulan, jangan sedikit diprovokasi teman-teman langsung emosi. PKS ini berkoalisi ikut berkeringat, ikut berjuang, bukan koalisi hadiah. Masa ngasih usulan tidak boleh", tegas Mardani.
Selanjutnya, menurut Mardani, saat ini di DPR berkembang dua opsi: opsi pertama DPR menyetujui subsidi sebesar Rp160 triliun dan alokasinya diserahkan kepada pemerintah. Konsekuensinya harga BBM naik sekitar Rp 500 per liter. Opsi ini diapresiasi seluruh anggota koalisi.
Opsi kedua, DPR menyetujui subsidi Rp178 triliun, dengan catatan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Opsi ini dari PDIP, Hanura dan Gerindra. "Semuanya ini akan terus dimatangkan, masih dibahas Banggar denga Menkeu dan Menteri ESDM. Jadi sikap PKS ini tidak bertentangan sama sekali dengan koalisi", ungkap Mardani. (umi)
0 komentar:
Posting Komentar