VIVAnews - Senin 19 Maret 2012, tengah malam. Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta resmi menutup pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah pasangan calon mendaftar, baik melalui jalur independen maupun dengan sokongan partai politik.
Dua pasang calon mendaftar lebih awal melalui jalur independen. Sementara, empat calon diusung partai politik. Sejumlah pasangan dari partai baru ditetapkan menjelang pendaftaran. Bahkan, ada pasangan yang didaftarkan menjelang habis tenggat.
Meski telah didaftarkan, para calon itu belum aman. Setelah masa pendaftaran ditutup, KPU akan melakukan pemeriksaan berkas selama sepekan ke depan.
"Kemudian dari 27 Maret hingga 9 April 2012 adalah waktu bagi calon yang telah mendaftar untuk melengkapi kekurangannya baik jumlah dukungan dan berkas-berkas lain," kata Ketua KPUD DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, di Kantor KPU DKI, Jakarta, Senin, 19 Maret 2012.
Calon Independen
Dua pasang calon independen mendaftar lebih dulu. Pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin mendaftar 13 Maret 2012, disusul pasangan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria pada 16 Maret 2012. Sejumlah persyaratan, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan, mereka boyong ke kantor KPUD DKI Jakarta.
Namun, KPUD Jakarta menyatakan kedua pasangan ini belum lolos verifikasi tahap pertama yang berlangsung pada 13 Februari-5 Maret 2012. Banyak dukungan kepada dua pasangan calon ini yang dinyatakan gugur karena tak memenuhi persyaratan.
Ada sejumlah faktor penyebab gugurnya dukungan itu. Pertama, banyak warga yang tidak datang meski Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada dalam daftar pendukung. Kedua, adanya KTP ganda. Ketiga, terdapat KTP kadaluwarsa dalam berkas dukungan.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan di tingkat kelurahan, kota, dan provinsi mulai 13 Februari hingga 5 Maret 2012, dukungan untuk pasangan Faisal-Biem berkurang sebanyak 206.354 dari jumlah dukungan awal, 422.938 suara. Dukungan yang dinyatakan sah hanya 216.584, sehingga pasangan ini harus mencari 190.756 dukungan lagi.
Sementara itu, dukungan Hendardji-Ahmad Riza yang dinyatakan sah berjumlah 392.501 dari 579.719 suara. Sebanyak 205.218 suara dinyatakan tidak sah. Sehingga pasangan ini harus menambah dukungan sebanyak 14.839 suara.
KPU DKI memberikan waktu kepada kedua pasangan calon independen ini untuk memperbaiki suara dukungan mereka pada 26 Maret hingga 9 April 2012. Nantinya, suara dukungan tersebut kembali akan diproses melalui verifikasi tahap II oleh KPU DKI Jakarta.
Hasilnya, pada 10 Mei 2012, KPU DKI akan mengumumkan calon independen yang lolos dan berhak maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilu 11 Juli mendatang.
Diusung Partai
Syarat sebuah partai untuk mengusung calon dalam pemilukada DKI Jakarta harus memiliki minimal 15 kursi. Jika tidak, maka partai itu harus melakukan koalisi dengan partai lainnya.
Jumlah kursi di DPRD DKI sebanyak 94. Dari jumlah itu, Partai Demokrat memiliki 32 kursi, PKS 18 kursi, PDIP 11 kursi, Golkar 7 kursi, PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 4 kursi, Partai Damai Sejahtera 4 kursi, Hanura 4 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya punya 1 kursi.
Berikut empat pasangan tersebut
1. Alex-Nono
Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono didukung oleh koalisi tiga partai. Yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Jika ditotal, ketiga partai memiliki 18 kursi di DPRD DKI. Golkar punya 7 kursi, PPP 7 kursi, dan PDS 4 kursi. Pasangan ini didaftarkan ke KPUD DKI Jakarta pada Minggu 18 Maret 2012.
Alex merupakan Gubernur Sumatera Selatan. Dia merupakan kader asli Partai Golkar. Golkar menilai Alex berhasil membangun Sumsel. Selain itu, sosok Alex dinilai cekatan dan berani dalam memimpin. Janji akan mengundurkan diri jika tak mampu mengatasi masalah Jakarta dalam waktu tiga tahun juga menjadi pertimbangan Golkar dalam mencalonkan Alex.
Sementara itu, Nono Sampono bukan kader dari ketiga partai yang mengusungnya. Dia merupakan mantan Komandan Paspampres era Megawati Soekarnoputri. Nono sebelumnya juga mengikuti tes penjaringan calon gubernur yang dilakukan PDIP. Namun, akhirnya Nono digaet oleh PPP dan Golkar untuk mendampingi Alex Noerdin.
Golkar sendiri beralasan Jakarta memerlukan sosok seperti Nono untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Golkar berkaca pada stabilitas Jakarta saat dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin. Golkar menilai Jakarta aman dan tertib saat dipimpin oleh Ali Sadikin yang juga berlatar belakang militer.
2. Jokowi-Ahok
Pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok didukung oleh koalisi PDIP dengan Gerindra. Dengan demikian, pasangan ini mempunyai dukungan 17 kursi di DPRD Jakarta, yaitu 11 kursi dari PDIP dan 6 dari Gerindra.
Pencalonan Jokowi-Ahok terlihat alot. Pasangan ini resmi dicalonkan hanya beberapa jam sebelum didaftarkan. "Jam dua siang baru diputuskan bersama," kata Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di kantor DPD PDI Perjuangan, Jalan Tebet Raya Nomor 46, Jakarta Selatan, Senin 19 Maret 2012.
Joko Widodo alias Jokowi merupakan Walikota Solo. Dia adalah kader asli PDIP. Jokowi yang namanya bertambah moncer setelah mempromosikan mobil Esemka ini dinilai berhasil menata Kota Solo.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, tak setuju dengan pencalonan Jokowi. Namun, Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP tetap menginginkan pencalonan Jokowi. Niat PDIP itu semakin bulat setelah Mega bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Gerindra. Keduanya sepakat mengusung Jokowi-Ahok.
Ahok sendiri bukan kader kedua partai. Ahok merupakan kader Golkar yang 'dibajak' Gerindra untuk disandingkan dengan Jokowi. "Tidak masalah Ahok bukan dari Gerindra, yang penting terbaik buat warga Jakarta," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, sebelum pendaftaran pasangan ini.
"Dalam pandangan kami, ia piawai dipemerintahan, di Belitung Timur, sekarang di DPR Komisi II. Dua-duanya pernah menjabat bupati dan walikota, dan kami harap ia bisa didukung oleh warga Jakrta. Kami yakin kita pilih untuk warga Jakarta yang lebih baik."
Pendapat serupa juga datang dari Prabowo. "Saya kira itu yang terbaik, bagus."
Menurut dia, Jakarta membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas. Maka itu, Prabowo menilai pasangan Jokowi-Ahok sangat tepat untuk memimpin Ibukota ini. "Dalam hal ini, kami sama-sama pilih yang terbaik," kata Prabowo.
3. Foke-Nachrowi
Pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didukung oleh Partai Demokrat, PAN, PDS, Hanura, dan PKB. Setidaknya, mereka didukung 45 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Partai Demokrat memiliki 32 kursi, PAN 4 kursi, Partai Damai Sejahtera (PDS) 4 kursi, Hanura 4 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya punya 1 kursi.
Mulanya, sejumlah nama disebut-sebut menjadi calon gubernur DKI dari Demokrat. Nama Nachrowi yang merupakan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta sempat disebut sebagai calon kuat. Namun, beberapa hari menjelang ditutupnya pendaftaran calon, nama Foke-sebutan Fauzi Bowo-kembali menguat.
Meski nama calon gubernur sudah didapat, Demokrat belum mengumumkan nama pendamping Foke. Nama itu baru muncul Senin sore, menjelang pendaftaran di KPUD Jakarta ditutup. Dan nama pendampiung Foke itu, tak lain dan tak bukan adalah Nachrowi Ramli.
Deklarasi pencalonan Foke-Nachrowi dilakukan di Fauzi Bowo Center, Jalan Diponegoro Nomor 61A, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi ini, perwakilan dari PAN, PDS, Hanura, dan PKB juga terlihat hadir.
4. Hidayat Nur Wahid-Didik
Pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini merupakan calon terakhir yang dideklarasikan. Pasangan ini baru dideklarasikan tiga jam sebelum masa pendaftaran ditutup. Pengusungnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 18 kursi di DPRD DKI Jakarta.
"Insya Allah akan berkoalisi dengan seorang profesional, Profesor Didik J. Rachbini yang kebetulan kader PAN," kata Hidayat usai rapat di kantor Pusat PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Menurut mantan Ketua MPR ini, dalam rapat keputusan final dihadiri semua petinggi PKS. Mereka yang hadir antara lain Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Lutfi Hassan Ishaaq, Sekretaris Jenderal Anis Matta, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana, dan Ketua PKS Jakarta.
"Yang menyampaikan kepada saya untuk mengamanatkan kepada saya dan meminta saya untuk maju sebagai kandidat dari PKS," kata Hidayat yang menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR.
Ketua DPP PAN Bidang Politik, Bima Arya Sugiarto, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com mengatakan secara resmi partainya mendukung Foke. "Instruksi partai resmi dukung Pak Foke. Tapi, ada kader PAN yakni Mas Didik yang sampai detik ini kelihatannya akan mendampingi Pak Hidayat Nur Wahid," kata Bima Arya.
Meski demikian, PAN tidak akan meminta mundur atau memecat Didik dari kader PAN karena diusung oleh partai lain. "Mas Didik itu kan sebagai profesional. PKS sudah cukup kursinya untuk maju sendiri. Jadi, kami tidak akan menghalang-halangi Mas Didik," ujar mantan Direktur Eksekutif konsultan politik Charta Politika ini.
0 komentar:
Posting Komentar