Amir Syamsuddin: Reshuffle Diusulkan Karena Koalisi Mengecewakan

Nova Rini
Amir Syamsuddin Artikel Terkait
Demokrat Pilih Pertahankan Koalisi
Pertemuan Cikeas Inisiatif Parpol Koalisi
Demokrat: Tidak Benar Partai Koalisi Terpecah
12/02/2010 19:34
Liputan6.com, Jakarta: Isu perpecahan mitra koalisi pendukung pemerintah belum mereda. Partai Demokrat (PD) kecewa mitra koalisi di parlemen ikut memojokkan pemerintah. Isu reshuflle di kabinet untuk menteri-menteri dari partai koalisi, termasuk Partai Golkar, pun muncul. Adalah Sekretaris Jenderal PD Amir Syamsuddin yang mendorong usulan reshuffle itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: Partai Koalisi Tak Setia Perlu Diberi Pelajaran].

Amir tak membantah. Menurutnya, usulan itu dikemukakan karena PD kecewa mitra koalisi di gedung DPR kurang mendengarkan pendapat para bankir, yang nota bene paham dan mengalami keadaan perbankan saat dikeluarkannya dana talangan Bank Century. Sebaliknya, mitra koalisi terkesan lebih mendengarkan pihak yang tidak terlibat langsung dalam situasi perbankan saat dana talangan Bank Century digelontorkan. "Pihak-pihak lain cukup dimanjakan (mitra koalisi). (Pendapat) seperti LSM dan sebagainya (lebih didengar) yang sebenarnya tidak mencerahkan," ucap Amir saat berdialog di Studio SCTV di Jakarta, Jumat (12/2). Hadir pula via telepon Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ade Komaruddin.

Belum juga polemik ini mereda, pemerintah tiba-tiba giat membenahi pemerimaan pajak. Sejumlah perusahaan milik Aburizal Bakrie dituding mengemplang dan harus segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak yang totalnya mencapai triliunan rupiah [baca: PT KPC Bantah Mengemplang Pajak]. Karena poisisi Ical--sapaan Aburizal--juga sebagai Ketua Umum Golkar, kebijakan pemerintah ini pun terkesan sebagai balas dendam pemerintah terhadap mitra koalisi yang "nakal".

Menanggapi hal ini, Ical justru menantang balik. Tanpa menunjuk pihak manapun, Ical memperingatkan, untuk tidak mengancam dirinya [baca: Ical: Jangan Coba-coba Mengancam Saya]. Menurut Ade pernyataan Ical itu keluar karena ditanya wartawan, bukan karena merasa terancam. "Pak Ical tak pernah mau mengancam orang dan tak mau diancam orang," ujar Ade.

Ade menambahkan, Partai Golkar pun tidak merasa tertekan dengan wacana pembenahan penerimaan pajak. Namun bila memang ada pihak yang menekan, Golkar siap menghadapinya. "Kalau ada yang menyebut kami dalam tekanan, tekanan apapun (Golkar) tak akan bergeming (tidak akan terpengaruh, Red)," tegas Ade.

Di lain pihak, Sekjen PD juga menyatakan tak ada ancaman dari pemerintah kepada pihak manapun. "Kalau ada yang menerjemahkan (kebijakan pemerintah) sebagai ancaman, itu yang menerjemahkan salah menerjemahkan," ucap Amir. Ia juga menjelasn, kebijakan pembenahan pajak digiatkan karena belakangan pemerintah menilai perlu memperkuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menghadapi tantangan pembangunan yang berat.

Partai Golkar pun tidak berseberangan dalam persoalan ini. Ade menyatakan, pernyataan Presiden untuk menggenjot penerimaan dengan membenahi para pengusaha yang mengemplang pajak bukanlah pernyataan yang luar biasa. "Pernyataan Presiden itu concern kita semua," ujar Ade. Bahkan, Komisi XI DPR telah membentuk panitia kerja agar penerimaan pajak lebih dimaksimalkan. "Cuma memang ketika dinyatakan saat sekarang, wajar publik menilai ada kaitannya dengan politik yang sedang berkembang," imbuh Ade.(ZAQ)