Today :

Not found what you looking for?:

Diposkan oleh PUTRA BETAWI

Published on Kamis, 25 Februari 2010

Kata Akhir Pansus

Liputan6.com, Jakarta: Pandangan akhir per fraksi di Panitia Khusus Kasus Bank Century mengubah sedikit peta politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Gerindra tetap menentang kebijakan bail-out Bank Century dan menyebut sejumlah nama pejabat yang paling bertanggung jawab. Di ujung lain adalah Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung kebijakan menalangi bank milik Robert Tantular itu.

Dan di antara kedua kutub itu adalah Partai Amanat Nasional yang tetap menilai kebijakan bail-out sarat masalah, namun tanpa menyebut nama orang yang bertanggung jawab. PAN hanya menyebutkan beberapa lembaga yang dinilai bertanggung jawab dalam kebijakan menggelontorkan dana talangan Rp6,7 triliun.

Anggota Pansus Bank Century dari Fraksi PAN Lorens B Dama mengatakan penyebutan nama tidaklah penting. Hal yang lebih penting, menurut Lorens, adalah sikap PAN yang tetap konsisten menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta. Nama personal tidak disebut PAN karena ingin tetap bersikap hati-hati. Lagipula penyebutan nama siapa yang salah adalah wewenang penegak hukum.

"Nanti kami sampaikan rekomendasi (kepada lembaga penegakan hukum) untuk menyelidiki siapa yang salah," tegas Lorens dalam acara Barometer SCTV di Jakarta, Rabu (24/2) malam. Hadir pula dalam dialog anggota Pansus Bank Century dari fraksi PDIP Gayus Lumbun, Bambang Soesatyo dari Golkar, dan Agus Hermanto dari PD.

Sekadar informasi, belakangan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengaku pihaknya dijebak partai lain. Sebelum menyampaikan pandangan akhir, Amien diberitahu bahwa ada kesepakatan antarfraksi tak menyebut nama. Ketika saatnya tiba, partai lain menyebut nama.

PDIP tentu di atas angin. Posisi partai banteng bermoncong putih ini jelas. Selain menjadi salah satu pemrakarsa pembentukan Pansus Bank Century, sejak awal PDIP menjaga jarak dengan partai penguasa dengan tidak bergabung ke dalam mitra koalisi. Bahkan Gayus mempertanyakan sikap malu-malu PAN. Gayus mengaku tak memahami sikap parpol yang mampu menyebut lembaga tertentu salah tapi enggan menyebut nama.

Namun posisi menguntungkan dan kesempatan terbuka untuk menyodok ini tak luput dari cibiran masyarakat bahwa sebenarnya PDIP sedang mengincar jabatan tertentu di pemerintahan. Anggapan ini tentu dibantah keras oleh Gayus. "Jangan dianggap kami membongkar (kasus Bank Century) ini ingin kursi. Amit-amit," tegas Gayus.

Kasus Bank Century juga memicu lembaran baru hubungan Golkar dan PD. Golkar yang sejak awal pemilu merapat ke kubu pemerintah dan bergabung ke dalam mitra koalisi justru ikut memojokkan dengan menunjuk hidung sejumlah pejabat pemerintah yang dianggap bersalah dalam skandal Bank Century. Sikap ini dipuji PDIP. Gayus mengatakan Golkar telah membuktikan sebagai partai yang konsisten mencari kebenaran.

Bambang Soesatyo menegaskan, Golkar selalu tegak lurus dalam bersikap. Bambang melihat terjadi ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah kepada Bank Century. Bahkan Bambang menantang PD yang sempat mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menarik anggota kabinet dari partai mitra koalisi yang "tak setia". Belakangan bahkan muncul isu Golkar akan didepak dari koalisi. Namun semua ancaman itu tak membuat Golkar melunak. "Kalau memang ada konsekuensinya, kami siap," tantang Bambang.

Tapi kebenaran tidaklah solid. Melainkan lentur mengikuti tafsir semua pihak yang terlibat. Berbagai data dan fakta yang terungkap selama pansus bersidang justru meyakinkan PD dan PKB bahwa kebijakan yang diambil pemerintah menalangi Bank Century adalah tepat.

Agus Hermanto juga menilai penyebutan nama oleh enam parpol terlalu dini dilakukan. Sebab penyelidikan masih dalam proses. Belum lagi dalam proses itu, banyak anggota pansus yang terlalu menduga-duga tanpa cross check yang cermat.

Di luar itu, Agus juga menilai parpol mitra koalisi berlaku tidak etis bila menyerang pemerintah. Sebab sejak awal parpol mitra koalisi menandatangani kontrak politik dengan Presiden. "Koalisi ini tidak benar secara fatsoen," ucap Agus.(ZAQ)

0 komentar:

Poskan Komentar