Presiden RI : Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden RI : Boediono
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Djoko Suyanto
2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian*) : Bayu Krisnamurthi
3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Mardiyanto
4 Menteri Sekretaris Negara : Sudi Silalahi
5 Menteri Dalam Negeri : Anas Urbaningrum
6 Menteri Luar Negeri : Purnomo Yusgiantoro **)
7 Menteri Pertahanan : Juwono Sudarsono
8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Teten Masduki
9 Menteri Keuangan : Aviliani
10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Hatta Rajasa
11 Menteri Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ***) : Jero Wacik
12 Menteri Perdagangan : Mari Elka Pangestu
13 Menteri Pertanian : Bustanul Arifin
14 Menteri Kehutanan : M. S. Kaban
15 Menteri Perhubungan : Zulkifli Hasan
16 Menteri Kelautan dan Perikanan : Jafar Hafsah
17 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ****) : Felikson Silalahi
18 Menteri Pekerjaan Umum : Priyo Suprobo
19 Menteri Kesehatan : Siti Fadillah Supari
20 Menteri Pendidikan Nasional : Satryo S. Brodjonegoro
21 Menteri Sosial : Lukman Edy
22 Menteri Agama : Suryadharma Ali
23 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Andi Malarangeng
24 Menteri Komunikasi dan Informatika : J. B. Kristiadi
25 Menteri Negara Riset dan Teknologi : Kusmayanto Kadiman
27 Menteri Negara Lingkungan Hidup *****) : Yani Sagaroa
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan : Yenny Wahid
29 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ******) : Amien Sunaryadi
30 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Max Supacua
31 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional : Sofian Effendi
32 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ******) : Erry Riyana Hardjapamekas
33 Menteri Negara Perumahan Rakyat : Lukman Hakim Saefudin
34 Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : Adhyaksa Dault
35 Jaksa Agung : Jimly Asshiddiqie
36 Gubernur Bank Indonesia : Sri Mulyani
Keterangan :
*) Perekonomian Indonesia lebih dari 50% disumbangkan dari sektor informal (UKM)
dan sebagian besar penduduk Indonesia bergerak di dalam sektor pertanian,
kelautan, dan perkebunan. Indonesia bukanlah negara kaya barang tambang dan
minyak, sehingga sudah selayaknya pembangunan Indonesia bukan bercirikan
eksplorasi barang tambang (migas) tetapi bercirikan pembangunan produk dalam
negeri yang berkualitas, terpadu dalam sistem, dan kreativitas disamping cerdik
dalam menangkap peluang investasi dari pelaku usaha asing dari luar negeri ke
Indonesia.
**) Pengalaman Pak Purnomo Yusgiantoro di bidang ekonomi dan luar negeri (Mantan
Sekjen dan Presiden OPEC) sangat penting bagi pembelaan kepentingan Indonesia di
dunia internasional. Pengalamannya sangat diperlukan bagi Indonesia yang mampu
unjuk gigi di tengah krisis ekonomi global saat ini untuk membawa Indonesia
lebih jauh lagi ke depan dunia internasional khususnya dalam bidang ekonomi
***) Menteri Perindustrian dan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah
digabungkan karena pada dasarnya adalah pembangunan secara keseluruhan industri
dan produk dalam negeri. Kementrian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan
dan inovasi produk dalam negeri baik di pasar dalam negeri dan luarnegeri.
Kalaupun kementrian ini tetap dipisah, calon yang tepat untuk menduduki posisi
Menteri Perindustrian yaitu Pak Jero Wacik dan Menteri Negara Koperasi Usaha
Kecil Menengah yaitu Pak Sandiago Uno
****) Dengan begitu historisnya kesengsaraan para tenaga kerja Indonesia
terutama yang berada di luar negeri maka sangat disarankan posisi Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dipertanggungjawabkan kepada tokoh yang kritis pada
keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
*****) Diramalkan antara tahun 2050-2100 akan banyak pulau yang tenggelam akibat
pemanasan global di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka sangat
disarankan posisi Menteri Lingkungan Hidup dipertanggungjawabkan kepada tokoh
lingkungan hidup Indonesia.
******) Sangat disarankan sekali agar posisi Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
dipertanggungjawabkan kepada tokoh yang kritis terhadap reformasi birokrasi dan
reformasi aparatur negara.
Wakil Presiden RI : Boediono
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Djoko Suyanto
2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian*) : Bayu Krisnamurthi
3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Mardiyanto
4 Menteri Sekretaris Negara : Sudi Silalahi
5 Menteri Dalam Negeri : Anas Urbaningrum
6 Menteri Luar Negeri : Purnomo Yusgiantoro **)
7 Menteri Pertahanan : Juwono Sudarsono
8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Teten Masduki
9 Menteri Keuangan : Aviliani
10 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Hatta Rajasa
11 Menteri Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ***) : Jero Wacik
12 Menteri Perdagangan : Mari Elka Pangestu
13 Menteri Pertanian : Bustanul Arifin
14 Menteri Kehutanan : M. S. Kaban
15 Menteri Perhubungan : Zulkifli Hasan
16 Menteri Kelautan dan Perikanan : Jafar Hafsah
17 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ****) : Felikson Silalahi
18 Menteri Pekerjaan Umum : Priyo Suprobo
19 Menteri Kesehatan : Siti Fadillah Supari
20 Menteri Pendidikan Nasional : Satryo S. Brodjonegoro
21 Menteri Sosial : Lukman Edy
22 Menteri Agama : Suryadharma Ali
23 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Andi Malarangeng
24 Menteri Komunikasi dan Informatika : J. B. Kristiadi
25 Menteri Negara Riset dan Teknologi : Kusmayanto Kadiman
27 Menteri Negara Lingkungan Hidup *****) : Yani Sagaroa
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan : Yenny Wahid
29 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ******) : Amien Sunaryadi
30 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Max Supacua
31 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional : Sofian Effendi
32 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ******) : Erry Riyana Hardjapamekas
33 Menteri Negara Perumahan Rakyat : Lukman Hakim Saefudin
34 Menteri Negara Pemuda dan Olahraga : Adhyaksa Dault
35 Jaksa Agung : Jimly Asshiddiqie
36 Gubernur Bank Indonesia : Sri Mulyani
Keterangan :
*) Perekonomian Indonesia lebih dari 50% disumbangkan dari sektor informal (UKM)
dan sebagian besar penduduk Indonesia bergerak di dalam sektor pertanian,
kelautan, dan perkebunan. Indonesia bukanlah negara kaya barang tambang dan
minyak, sehingga sudah selayaknya pembangunan Indonesia bukan bercirikan
eksplorasi barang tambang (migas) tetapi bercirikan pembangunan produk dalam
negeri yang berkualitas, terpadu dalam sistem, dan kreativitas disamping cerdik
dalam menangkap peluang investasi dari pelaku usaha asing dari luar negeri ke
Indonesia.
**) Pengalaman Pak Purnomo Yusgiantoro di bidang ekonomi dan luar negeri (Mantan
Sekjen dan Presiden OPEC) sangat penting bagi pembelaan kepentingan Indonesia di
dunia internasional. Pengalamannya sangat diperlukan bagi Indonesia yang mampu
unjuk gigi di tengah krisis ekonomi global saat ini untuk membawa Indonesia
lebih jauh lagi ke depan dunia internasional khususnya dalam bidang ekonomi
***) Menteri Perindustrian dan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah
digabungkan karena pada dasarnya adalah pembangunan secara keseluruhan industri
dan produk dalam negeri. Kementrian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan
dan inovasi produk dalam negeri baik di pasar dalam negeri dan luarnegeri.
Kalaupun kementrian ini tetap dipisah, calon yang tepat untuk menduduki posisi
Menteri Perindustrian yaitu Pak Jero Wacik dan Menteri Negara Koperasi Usaha
Kecil Menengah yaitu Pak Sandiago Uno
****) Dengan begitu historisnya kesengsaraan para tenaga kerja Indonesia
terutama yang berada di luar negeri maka sangat disarankan posisi Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dipertanggungjawabkan kepada tokoh yang kritis pada
keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
*****) Diramalkan antara tahun 2050-2100 akan banyak pulau yang tenggelam akibat
pemanasan global di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka sangat
disarankan posisi Menteri Lingkungan Hidup dipertanggungjawabkan kepada tokoh
lingkungan hidup Indonesia.
******) Sangat disarankan sekali agar posisi Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
dipertanggungjawabkan kepada tokoh yang kritis terhadap reformasi birokrasi dan
reformasi aparatur negara.
0 komentar:
Posting Komentar