Fauzi Bowo Diduga Korupsi, Prijanto Laporkan ke KPK

Jakarta – KabarNet: Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jumat (24/2/2012). Jenderal purnawirawan TNI ini, mengatakan buku beserta beberapa bukti pendukung telah diserahkan dirinya ke Ketua KPK, Abraham Samad. “Anda tahu saya nulis buku alasan saya mundur. Kan ada 10 rangkaian peristiwa, salah satunya adalah dugaan korupsi,” ujar Prijanto, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/2/2012).

Sementara itu, Ketua Solidaritas Nasional Anti korupsi dan anti makelar kasus, Yurisman mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data dan rekaman ke KPK terkait dugaan penyimpangan anggaran oleh Fauzi Bowo. Dia mengatakan, data dan rekaman tersebut sesuai dengan data yang ada dalam buku karya Prijanto. Namun, Yurisman enggan membeberkan lebih detail soal laporan itu. “Biar KPK saja. Ada di buku, jadi data yang kami temukan itu sesuai dengan di buku. Kita sudah serahkan ke Ketua KPK,” ungkapnya.

Yurisman, yang diberikan kesempatan oleh, Prijanto, untuk menjelaskan lebih rinci kasus korupsi tersebut mengatakan, dari data yang ditemukan pihaknya, telah ditemukan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Fauzi Wibowo. “Ada beberapa hal penyimpangan anggaran yang dilakukan Fauzi Wibowo sebagai gubernur. Kita tadi serahkan data tertulis dan rekaman. Itu sinergi dengan buku yang ditulis Prijanto,” kata Yurisman.

Prijanto sendiri telah mengajukan pengunduran diri sebagai wakil gubernur sejak 25 Desember lalu. Akan tetapi, permohonan pengunduran dirinya belum disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Kedatangan Prijanto ke Gedung KPK kali ini juga didampingi anggota Dewan Perwakilan Daerah, AM Fatwa. [KbrNet/Kmp/Grs]

Awas! Plat Nomor Diganti, Kendaraan Dicuri

Jakarta – KabarNet: Modus pencurian kendaraan bermotor makin lama semakin kreatif saja. Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa laporan tentang kejadian kejahatan pencurian kendaraan bermotor (ranmor) dengan modus menukar plat nomor kendaraan mulai marak dilakukan. Cara ini khusus digunakan oleh kelompok sindikat pencuri ranmor yang spesial beroperasi di pusat-pusat perbelanjaan seperti mal dan plaza. Pihak TMC Polda Metro Jaya menerangkan bahwa pelaku pencurian mobil atau pun motor dengan modus ini biasanya datang ke mal dengan membawa plat nomor berikut STNK asli. Bahkan ada juga yang membawa STNK palsu yang dibuat dengan tehnik cetak yang sangat sempurna sehingga terlihat bagaikan asli, yang sulit dibedakan seperti uang palsu.

Kawanan pencuri ini umumnya beraksi dengan jumlah lebih dari dua orang. Saat yang satu beraksi mengganti plat nomor, dua orang kawannya mengawasi keadaan sekitar tempat parkir dari kejauhan, dan saling berkomunikasi menggunakan telepon seluler.

Para pencuri ini akan mencari mobil atau motor dengan tipe yang sama seperti yang tertera di STNK asli yang dibawa. Biasanya mobil ataupun motor yang diincar sengaja dipilih yang diparkir agak jauh dari loket pembayaran, atau di lokasi parkir yang jauh dari pengawasan petugas.

Setelah menemukan mobil ataupun motor yang sesuai, pelaku akan merusak kunci, kemudian menukar plat nomor yang terpasang dengan plat nomor yang sudah disiapkan. Setelah plat nomor baru terpasang, kawanan pencuri dengan santai keluar dari areal parkir karena plat nomor mobil/motor yang ditumpanginya telah sesuai dengan STNK asli.

Meski tidak memegang tiket parkir, pelaku biasanya bisa dengan mudah mengelabui petugas. Saat dimintai tiket parkir mereka akan mengatakan tiketnya hilang. Sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat-tempat perbelanjaan, pengendara yang kehilangan tiket parkir hanya akan dikenakan denda paling besar Rp50 ribu. Maka setelah membayar denda, pelaku pun bebas keluar dari areal parkir dengan mobil/motor curiannya.

Pihak TMC Polda Metro Jaya mengatakan, bahwa laporan pencurian ranmor dengan modus ini menunjukkan tren yang terus meningkat. Oleh sebab itu TMC Polda Metro Jaya mengimbau kepada pemilik kendaraan untuk melakukan antisipasi dengan memarkir kendaraan di lokasi yang mudah diawasi oleh petugas parkir, dan agar menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan. [KbrNet/adl]

Habib Rizieq: Masyarakat Kini Bersimpati pada FPI

Jakarta – KabarNet: Propaganda pembusukan citra Front Pembela Islam (FPI) yang dikampanyekan oleh segelintir kelompok liberal Pro Maksiat dan Pro Aliran Sesat telah terbukti gagal total. Alih-alih berhasil mempengaruhi opini masyarakat, kampanye negatif yang didukung media sekuler berhaluan SEPILIS tersebut malah berbuah simpati masyarakat luas terhadap FPI. Dukungan demi dukungan terhadap FPI berdatangan dari berbagai kalangan. Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam menolak dengan tegas hasutan kaum liberalis agar ormas FPI dibubarkan, bahkan sebaliknya masyarakat kini malah mendorong agar kepengurusan ormas FPI diperluas ke seluruh wilayah NKRI.

Pencitraan negatif terhadap Front Pembela Islam dilakukan secara terencana dan terorganisir, oleh kelompok-kelompok Pro Maksiat dan Pro Aliran Sesat yang tidak bisa tidur nyeyak karena adanya FPI. Koalisi kaum pembejat moral bangsa dan perusak aqidah Islam ini memanfaatkan sentimen isu HAM dan kemajemukan, dengan melakukan konspirasi bersama media-media sekuler berhaluan Sekularisme-Pluralisme-Liberalisme (SEPILIS), untuk mempropagandakan kampanye pembusukan citra FPI.

Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab di markas FPI, Petamburan, Jakarta, mengecam kampanye negatif terhadap FPI yang sengaja dilakukan oleh media-media berhaluan SEPILIS. Terutama pemberitan di media televisi yang memojokkan FPI terkait penyerbuan gerombolan preman yang mengatas-namakan masyarakat suku Dayak di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimanten Tengah, beberapa waktu yang lalu. “FPI yang jadi korban, tapi FPI yang dihujat, ini menarik. Konyolnya lagi, ada stasiun televisi yang memutar tayangan aksi FPI tahun 2001, saat FPI melakukan perusakan terhadap tempat billiard di Jakarta. Ketika itu, Ustadz Ja’far ditangkap dan sudah diadili oleh pengadilan, setidaknya ada delapan ustad yang ditangkap. Aneh, kenapa Televisi terus memutar tayangan yang sudah sangat lama tersebut, kayak sudah kehabisan film saja,” kecam Habib Rizieq.

Contoh yang lain, lanjut Habib Rizieq, adalah insiden Monas. Peristiwa kerusuhan di Monas yang sebetulnya sudah selesai beberapa tahun yang lalu, dimana Habib Rizieq dan Munarman sudah ditahan dan divonis penjara, namun film yang menayangkan kejadian kerusuhan itu masih selalu ditayangkan berulang-ulang, sehari beberapa kali, sampai sekarang. Seakan-akan ingin dicitrakan dan ditanamkan selama-lamanya ke benak masyarakat pemirsa televisi seolah-olah FPI adalah ormas yang anarkis.

Dalam hal ini, Habib Rizieq meyakini ada konspirasi besar dari kelompok liberal berhaluan SEPILIS yang merasa langkahnya terganggu dengan kehadiran FPI, sehingga mereka tidak bisa menjalankan program-program liberalisasi di bidang agama. Mereka, lanjut Habib Rizieq, melakukan konspirasi untuk menghancurkan FPI. Setiap kali ada kesempatan sekecil apapun, mereka akan berteriak: “Ganyang FPI” habis-habisan.

Bagi FPI, ujar Habib Rizieq menambahkan, serangan di bandara Palangkaraya itu menggelikan dan sekaligus sangat menguntungkan FPI. Berkat kejadian itu mereka yang tadinya tidak simpati, kini malah bersimpati pada FPI. Atau yang tadinya sudah bersimpati kini menjadi semakin bersimpati pada FPI. Masyarakat Indonesia, lanjut Habib Rizieq, bukanlah masyarakat yang tolol. Mereka bertanya-tanya, kenapa FPI yang jadi korban kok malah diganyang dan diminta agar dibubarkan. Sedangkan gerombolan preman yang jelas-jelas mengepung dan menjebol bandara, bahkan berupaya untuk melakukan pembunuhan kok malah dibiarkan, dan terkesan ada pembenaran.

“Ini sangat menguntungkan FPI. Karena itu FPI tidurnya tetap nyenyak. Tapi bagi kawan-kawan di luar FPI, atau simpatisan FPI, justru malah gusar saking cintanya pada FPI ketika ada kelompok liberal yang bernafsu agar FPI bubar,” pungkas Habib Rizieq. [KbrNet/adl]

Amerika Bodoh! Lempar Isu Tanpa Bukti

Washington – KabarNet: Lagi-lagi Amerika melempar isu tanpa bukti. Kali ini, kantor berita AFP memberitakan bahwa Departemen Luar Negeri AS secara resmi memasukkan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang dipimpin KH. Abu Bakar Ba’asyir sebagai organisasi teroris. Deplu AS pada Kamis (23/2/2012) waktu setempat, menuduh JAT berada di balik serangan bom di sebuah gereja di Jawa pada September 2011, serangan mematikan pada polisi-polisi, dan perampokan-perampokan bank yang bertujuan untuk mengumpulkan uang guna mendapatkan persenjataan dan material bom.

Tak cukup hanya menuduh JAT sebagai organisasi teroris, Departemen Keuangan AS juga memberikan pengumuman pencekalan terhadap bisnis tiga orang pengurus JAT. Amerika melarang warganya dan kelompok bisnis melakukan transaksi apa pun dengan mereka. Aset mereka di AS juga dibekukan.

Tiga anggota JAT yang masuk daftar sanksi itu adalah Ustadz Mochammad Achwan, Direktur JAT Media Center Sonhadi dan Ustadz Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir. “AS mengambil langkah lain untuk memastikan bahwa teroris terputus dari sistem keuangan internasional dan merasa semakin sulit untuk melakukan tindakan kekerasan, tidak peduli di mana mereka berada,” kata Adam Szubin, Direktur Pengawasan Aset Asing pada Departemen Keuangan AS seperti dilansir AFP.

Menanggapi pengumuman Deplu dan Depkeu AS ini, Direktur JAT Media Center mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang bodoh. “Kebiasaan bodoh Amerika lempar isu tanpa bukti”, kata Sonhadi, Jumat (24/2/2012).

Sonhadi balik menuding bahwa Amerika adalah negara besar yang mudah dibodohi oleh informasi yang tidak berdasar. “Bagaimana negara sebesar Amerika bisa dikadalin oleh info-info tak berdasar”, tanya Sonhadi.

Sementara itu, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) mempersilakan Departemen Keuangan Amerika Serikat memutus aliran uang yang disebut masuk ke kas organisasi pimpinan Abu Bakar Ba’asyir itu. “Kami ini organisasi kecil. Uang dari kami-kami juga. Katanya ada uang dari internasional dan Amerika mau memutus? Ya silakan saja. Kalau memang ada,” kata salah satu pengurus JAT, Abdul Rahim Ba’asyir.

Dia mengaku heran mengapa Amerika mau mengurusi JAT yang diakuinya sebagai organisasi kecil. “Mereka hanya mau memukul gerakan aktivis yang ingin menegakkan Islam,” kata Abdul.

Dia pun membantah jika JAT disebut teroris. Hal senada dikatakan juga oleh juru bicara JAT Son Hadi. Menurut Son, JAT tidak bertransaksi dana dengan pihak mana pun di Amerika Serikat. “Amerika bodoh menyebar isu semacam ini tanpa ada bukti,” kata dia, seperti dikutip dari Reuters.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri, Tubagus Hasanuddin, mengatakan Amerika Serikat perlu membuktikan tudingannya terhadap Jemaah Ansharut Tauhid.

Kemarin Departemen Luar Negeri AS menyatakan JAT asal Indonesia pimpinan Abu Bakar Ba’asyir sebagai organisasi teroris. Departemen Keuangan AS juga memasukkan tiga pimpinan JAT dalam daftar hitam sehingga akses keuangan internasional kepada mereka diputus. Salah satu pimpinan JAT yang masuk daftar hitam adalah Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir, putra Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

“Kalau AS menuding JAT teroris, buktikan dulu dengan data. Harus hati-hati mengeluarkan statement seperti itu,” kata Hasanuddin, Jumat 24 Februari 2012. Menurutnya, informasi bahwa JAT teroris sebetulnya sudah ada sejak tahun 2003 silam, namun belum bisa dibuktikan sampai hari ini.

“Jadi kalau belum ada bukti, bagaimana membawanya untuk diproses di pengadilan?” ujar politisi PDIP itu. Hasanuddin meminta AS melaporkan JAT ke Polri apabila mereka sudah memiliki bukti, sehingga hal ini bisa diusut bersama-sama.

Mengenai informasi terkait JAT dari Badan Intelijen Negara sendiri, Hasanuddin sebagai mitra kerja BIN di Komisi I DPR mengaku belum tahu. “Mungkin mereka masih bekerja, tapi belum memberi keterangan terbuka,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya dari The Wall Street Journal, Departemen Luar Negeri AS menilai JAT bertanggung jawab atas sejumlah serangan terkoordinasi terhadap warga sipil yang tidak bersalah, polisi, dan personel militer di Indonesia. Mereka juga menyatakan JAT memperoleh senjata dengan merampok bank dan melancarkan berbagai kegiatan ilegal.

Salah satu pengurus JAT, Abdul Rahim Ba’asyir, meminta AS membuktikan tudingan mereka. “Dari dulu Amerika selalu mencari alasan untuk memukul gerakan aktivis yang ingin menegakkan Islam. Itu sudah biasa. Tapi bukti mereka apa?” katanya. [KbrNet/SI/VV]

Sutan: Dalang Pemindahan Angie ke Komisi III DPR Adalah Ketua FPD

Jakarta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), marah besar saat mendengar kabar masuknya Angelina Sondakh (Angie) ke Komisi III DPR. Siapa sebenarnya dalang dari pemindahan Angie dari Komisi X ke Komisi III DPR?

Menurut Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana, inisiator pemindahan Angie ke Komisi III DPR adalah Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui pembahasan dengan DPP PD.

"Nah ini karena yang lakukan Pak MJH dengan DPP, merekalah yang tahu alasannya," kata Sutan.

Hal ini disampaikan Sutan saat ditanya siapa gerangan pengusul pemindahan Angie ke Komisi III DPR. Hal ini disampaikan Sutan kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

Sutan sendiri menilai pemindahan Angie ke Komisi III DPR memang rawan konflik kepentingan. Namun dia sebagai Wakil Ketua FPD memang tak bisa banyak berbuat.

"Pastilah, karena orang tersangka kena kasus hukum ditempatkan di Komisi Hukum, pasti kita khawatirkan akan terjadi tabrakan kepentingan," papar Sutan.

Sutan pun akhirnya mengusulkan agar segera memindahkan Angie ke Komisi VIII DPR. Namun sampai saat ini juga belum diambil keputusan.

"Itu Ketua FPD yang tahu, kalau saya dilibatkan untuk itu, tentu sudah saya usulkan ke Komisi VIII seperti yang saya usulkan saat ini," tegas Sutan.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), marah besar saat mendengar kabar masuknya Angelina Sondakh ke Komisi III DPR. Bagi SBY, memindahkan Angie ke Komisi III sangat tidak cerdas.

"Ketika Pak SBY mendapat informasi tentang pergeseran anggota-anggota DPR dari FPD di beberapa Komisi, dan salah satunya adalah memindahkan Angelina Sondakh ke Komisi III yang membidangi masalah hukum, beliau marah besar," kata Sekretaris Dewan Pembina PD, Andi Mallarangeng, kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

SBY pun sudah meminta FPD DPR segera merombak posisi Angie di DPR. SBY tak ingin ada kesan PD mengintervensi kasus hukum Angie. "Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina segera memerintahkan Ketua Umum dan Ketua Fraksi PD untuk membatalkannya. Komentar beliau, itu sama sekali tidak cerdas," kata Andi.


(van/nvt)

Menistakan Agama, MMI Laporkan Bramantyo ke Polisi

Majelis Mujahidin melaporkan budayawan penista agama, Bramantyo Prijosusilo, ke Polda DI Yogyakarta. Bramantyo dilaporkan atas tindakannya menista agama Islam dan memfitnah Majelis Mujahidin. Tahun lalu, Bramantyo juga hampir dilaporkan ke polisi oleh Budayawan Taufik Ismail karena telah mencemarkan nama baik Taufik.

Dalam surat laporan bernomor 202/MM LT/III/1433 tertanggal 21 Rabi’ul Awal 1433 H/ 14 Februari 2011 M yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidziyah Irfan S Awwas dan Sekretaris M Shabbarin Syakur, Majelis Mujahidin mendasarkan laporannya itu dengan bukti siaran pers yang dilampirkan pada surat Pemberitahuan Pertunjukan Seni oleh Bramantyo Prijosusilo kepada Kapolsek Kotagede Yogyakarta, yang rencananya akan dilaksanakan pada jam 9 pagi hari Rabu, 15 Februari 2012 di depan Markaz Majelis Mujahidin Pusat di Jl. Karanglo No. 94 Kotagede Yogyakarta.

“Bahwa pertunjukan ini dilakukan atas nama seni budaya, tapi dengan cara menista agama dan memfitnah ormas agama, Majelis Mujahidin”, tulis Majelis Mujahidin dalam suratnya yang diterima Suara Islam Online, Rabu (15/2/2012).

Menurut Majelis Mujahidin, Bramantyo Prijosusilo secara dusta dan tidak beradab, telah memfitnah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dengan menyebarkan kebencian di kalangan anggota masyarakat, serta mengadu domba ormas Islam dengan Kesultanan Ngayogjokarto melalui siaran pers yang isinya antara lain:

1. Mendiskreditkan gerakan Islam yang konsisten terhadap amar ma’ruf nahi mungkar dan penegakan Syari’ah Islam sebagai pemecahbelah dan memicu konflik horizontal.
2. Menghina MMI sebagai institusi yang menentang dan merampas hak-hak Sultan Ngayogjokarto Hadiningrat.
3. Menuduh MMI dan Laskar Islam melakukan penekanan terhadap kelompok minoritas.
4. Menghina dan menistakan agama (Islam) sekaligus melakukan penyesatan dan menghina kaum muslim dengan melecehkan Kitab suci Al-Qur’an (surat Al-Fatihah) dengan menyatakan bahwa: “Bila seseorang merasa yakin dirinya tidak sesat maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah merupakan pengakuan setiap insan, setiap diri yang membutuhkan membacanya, senantiasa berpotensi sesat….”
Berdasarkan tindakan dan siaran pers tersebut, maka Majelis Mujahidin menuntut tindakan yang adil dari pemerintah dan aparat keamanan, dengan Melaporkan Bramantyo Prijosusilo ke Kapolda DIY dan seluruh jajarannya supaya:

Pertama, menghalau pertunjukan Budayawan Penista Agama Bramantyo Prijosusilo yang melakukan kegiatan Seni bernuansa SARA tersebut di seluruh wilayah Indonesia, khususnyaYogyakarta.

Kedua, menangkap yang bersangkutan karena penghinaannya terhadap Agama Islam, yang dikhawatirkan memicu amarah kaum Muslim dan Laskar Islam di Jogjakarta, sehingga mengancam keamanan yang bersangkutan.

Ketiga, menuntut Bramantyo Prijosusilo meminta maaf kepada MMI dan kaum muslim. Jika menolak meminta maaf, maka seluruh Perwakilan Majelis Mujahidin akan mencari keberadaannya untuk dimintai pertanggungjawaban, dan menuntutnya hingga yaumul akhir.

Surat laporan Majelis Mujahidin ini juga ditembuskan ke sejumlah instansi pemerintah seperti Kementerian Agama, Kementerian dalam Negeri, dan Mabes Polri. Surat juga ditembuskan ke DPR, Ormas dan media massa. [KbrNet/ Suara Islam]

Mabes Polri: FPI Tidak Perlu Dibubarkan!

Jakarta – KabarNet: Mabes Polri menegaskan Front Pembela Islam (FPI) tak perlu dibubarkan. Melainkan cukup diberi pembinaan. Penegasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di kantornya, Jakarta (Rabu, 15/2).

Saud menyampaikan hal itu untuk menanggapi maraknya desakan dari elemen masyarakat yang meminta pebubaran FPI. “FPI merupakan Ormas yang sebenarnya bisa dibina tanpa harus dibubarkan,” kata dia.

Khusus untuk Ormas berlatar belakang agama ini, jelas Saud, perlu ada pembinaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri maupun pihak kepolisian sendiri.

“Inikan organisasi masyarakat, di mana untuk pengendaliannya kembali lagi ke Departemen Dalam Negeri. Polri juga bisa memberikan imbauan dan pembinaan kepada semua masyarakat. Mereka juga termasuk masyarakat kita. Aparat-aparat kepolisian akan turun untuk membina mereka,” lanjut Saud. Apabila suatu ormas bisa dibina dengan baik, kata Saud, akan terbentuk ormas yang bagus juga.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa polisi tidak berwenang membubarkan Ormas FPI. Yang berwenang adalah Kementerian Departemen Dalam Negeri. “FPI Ormas yang berada dalam kendali Departemen Dalam Negeri,” tandasnya.

Terkait hal ini, pihak Front Pembela Islam dari Ketua Bidang Dakwah dan hubungan Lintas Agama FPI, Habib Muhsin Ahmad Alattas menanggapi isu pembekuan bahkan pembubaran organisasinya. Dia menegaskan, keliru bila FPI dibekukan atau bahkan dibubarkan. “(Orang) yang mendesak kita bubar adalah orang yang tidak ada akal. Ini lucu. Kita yang dizolimi, malah kita yang dipojokkan,” tegasnya.

Makanya, dia menuding, bahwa ada grand design di balik isu pembubaran organisasinya tersebut. “SBY (suka) pencitraan. Dia sudah runtuh dan partainya. Makanya diangkat isu pembubaran FPI, karena isu ini sangat seksi,” tudingnya.

Selain itu, menurut Habib Muhsin, jika FPI tetap dipaksa bubar maka justru akan timbul kelompok-kelompok yang tak terorganisir. Muhsin mengakui, FPI kadang terpancing melakukan tindakan kekerasan, namun disebutnya tidak atas inisiatif FPI. Hanya oknum-oknum FPI terpancing dan kader mereka tersebut sudah dibui atas perbuatannya. “Kadang-kadang, tapi itu kan pancingan dari oknum yang ingin memperkeruh, membunuh karakter FPI. Kader kami banyak yang dipenjara, sudah selesai kenapa diungkit lagi,” kata Muhsin. [KbrNet/RMOL]

SBY Diminta Menyerah

Jakarta – KabarNet: Desakan demi desakan untuk mundur terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rezimnya datang bertubi-tubi bak gelombang air laut menerjang tanpa ada yang mampu menghentikannya. Kali ini desakan mundur itu datang lagi dari LSM Benteng Demokrasi Rakyat (LSM BENDERA) yang kembali melontarkan seruan agar Presiden SBY dan rezim pemerintah yang dipimpinnya segera lengser keprabon dari kursi kekuasaan. Mustar Bona Ventura yang merupakan salah seorang inisiator LSM BENDERA menyatakan bahwa praktik-pratik korupsi yang secara terang-terangan dilakukan oleh jajaran pimpinan Partai Demokrat dan kegagalan SBY sebagai Presiden dalam menyejahterakan rakyat dan memakmurkan negeri ini merupakan indikator utama bahwa SBY sudah tidak layak lagi duduk di kursi kepresidenan.

“SBY telah gagal di semua bidang, bahkan memberantas korupsi di partainyapun ia gagal, mendidik kadernya untuk taat hukum pun ia tidak sanggup. Semua orang tahu dan yakin bahwa jika Bendahara dan Wasekjen Partai menjadi tersangka korupsi maka sulit untuk dikatakan bahwa Ketua Umum bahkan Dewan Pembina tidak tersangkut,” tulis Mustar dalam rilisnya kepada pers, pada Selasa (07/2/2012) yang lalu.

Bukan hanya itu saja, LSM BENDERA menilai bahwa kegagalan demi kegagalan rezim SBY di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya membuat SBY melakukan instropeksi diri. Demi untuk rakyat yang kini semakin menderita dan ditindas, SBY harus mundur dari kekuasaan.

“SBY juga gagal menjamin kebebasan beragama, gagal menjaga kedaulatan RI, gagal melindungi keamanan warga negara di dalam maupun di luar negeri. Meningkatnya hutang luar negeri menjadi Rp 2000 Trilyun menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yg terjadi saat ini adalah pembangunan palsu yg dibangun diatas hutang, bukan kekuatan ekonomi nasional,” lanjut Mustar.

LSM BENDERA menilai bahwa perlawanan masif rakyat di pelbagai daerah terjadi bukan tanpa sebab. Setumpuk kegagalan dan kebusukan yang dilakukan rezim SBY dan Partai Demokrat adalah penyebab utama yang menumbuhkan perlawanan masif dari rakyat yang sedang tertindas di berbagai daerah di Indonesia. Tindakan pengerahan aparat bersenjata yang selalu dilakukan oleh rezim SBY yang bertangan besi,justru malah menyebabkan kerusuhan serta konflik berkepanjangan yang ujung-ujungnya mengorbankan rakyat jelata.

“Perlawanan Rakyat diberbagai tempat dengan beragam pola mulai pemogokan karyawan freeport, perlawanan Rakyat di Tiaka, Bima, Mesuji hingga pembakaran mess INCO menjadi bukti bahwa Rakyat sudah sampai batas kesabaran pada retorika SBY diberbagai pidatonya yang tidak pernah terbukti,” tandas Mustar.

Mustar juga menyoroti konflik internal di dalam tubuh Partai Demokrat dan fenomena ketidak-patuhan para kader Demokrat, sebagai bukti nyata bahwa SBY sudah tidak dipatuhi dan tidak dihargai bahkan oleh para kader partainya sendiri.

“Saat ini, jangankan rakyat, kader partai Demokrat pun sudah enggan patuh pada SBY. Dalih apapun yang disampaikan SBY dalam ribuan kali pidato sudah tidak lagi didengar Rakyat dan kader partainya sendiri bahkan semua pidato SBY sekarang menjadi olok-olok dan bahan tertawaan di warung kopi hingga lingkungan akademis, dijadikan tertawaan oleh semua kalangan,” papar Mustar lebih lanjut dalam rilisnya.

Atas semua fakta kegagalan rezim SBY tersebut di atas, LSM BENDERA menyarankan agar SBY segera menyerah dan berhenti melakukan perlawanan yang justru akan menghancurkan bangsa dan makin membakar emosi rakyat yang sedang marah.

“Baiknya SBY berlaku cerdas dan bijak dengan segera menyatakan mundur. Kekerasan hati SBY untuk mempertahankan kekuasaannya yang sudah hancur lebur dan gagal di semua bidang kelak akan menuai buah kemarahan yang luar biasa dari Rakyat. Untuk mencegah tragedi kenegaraan yg lebih besar, maka baiknya SBY segera menyerah dan mundur dengan terhormat dari pada dipaksa oleh Rakyat,” tandas Mustar mengakhiri rilis persnya. [KbrNet/adl]

Wakapolri: Jangan Kompromi Sama Polisi Brengsek!

Manado – KabarNet: Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna, mengatakan, kalau menemukan ada oknum polisi brengsek cepat beritahukan. Masyarakat juga tidak perlu takut-takut melaporkan hal itu. “Kalau ada laporkan akan ditindak, kami komit terhadap hal tersebut. Tapi kami yakin masih banyak polisi yang benar” kata Sukarna di Manado, Rabu. Sukarna di Manado untuk peluncuran “Mapalus Kamtibmas” yang diprogramkan pemerintah Provinsi Sulut bersama Polda Sulut dan Korem 131/Santiago.



Sukarna mengatakan, polisi itu pelayan publik, kalau menemukan sikap dan ucapannya tidak baik sebagai pelayan masyarakat, tegur saja. Kalau tidak benar juga, laporkan oknum tersebut ke atasannya, maka ditindak. “Tidak perlu takut, jangan kompromi sama polisi brengsek tersebut” katanya, seperti dikutip Antara.

Nanan Sukarna menambahkan, setiap tahun sekitar 200-500 oknum polisi brengsek yang dipecat. “Pada 2009 sekitar 500 oknum polisi dipecat. Jadi jangan kompromi” katanya.

Tetapi ingat, kata Sukarna, polisi itu pelayan publik. “Siapa yang ingin jadi pelayan, ayo. Jangan terbalik menjadi polisi malah arogan. Jadi polisi itu pelayan publik, tidak boleh marah-marah kepada masyarakat” katanya.

Kepolisian RI atau Polri yang kerap melakukan kesalahan dengan berlindung di bawah asas diskresi perlu diberikan tindakan tegas. Asas ini merupakan wewenang untuk ambil keputusan secara individual di lapangan.

Sementara itu, menurut pengamat militer dan polisi, Hermawan Sulistyo, kalau perlu, para pelaku dicopot dari institusi Polri. “Copot dulu semua anggota-anggotanya yang brengsek itu,” kata Hermawan hari ini. Sebab, kalau tidak ditertibkan, maka akan terus membuat citra aparat buruk. “Ibaratnya ada sepuluh polisi baik, tapi ada satu brengsek. Maka sepuluhnya dianggap brengsek. Kan kasian yang baik itu. Seharusnya satu orang polisi brengsek ini yang kita sidang di depan publik atau di alun-alun” tegas Hermawan.

Sebelumnya, Hermawan juga mengatakan, salah satu contoh kesalahan polisi yang berkedok asas diskresi adalah dalam penanganan unjuk rasa. “Polisi menangkap dan menarik satu orang terus dipukuli” imbuhnya. [KbrNet/ant/Slm]

Hasyim Muzadi: Ormas Pro Asing Lebih Bahaya dari FPI

Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kembali menjadi isu yang menarik perhatian pekan ini. Namun, bagi mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, pembubaran itu tidak akan efektif. Pasalnya, atas nama kebebasan saat ini, sangat mudah bagi kelompok masyarakat, termasuk FPI, membuat organisasi baru.

“Bagaimana kalau berpindah nama dengan FPU, Front Pembela Umat, misalnya, dan Habib Rizieq sebagai rais am sebagai ganti istilah ketua umum? Apa bisa dihalangi?” ujar Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Hasyim menerangkan, kebebasan yang ada saat ini merupakan konsekuensi dari demokrasi liberal yang dianut Indonesia. “Kalau demokrasi kita yang disalahkan, bukankah sistem sekarang juga hasil konsepsi dari neolib, neokom, dan para cerdik pandai kita?” katanya.

Itu pula sebabnya, jika rencana pembubaran FPI dilakukan lewat revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebaiknya juga sekalian pembubaran terhadap organisasi massa yang menjadi kepanjangan dan kepentingan asing di Indonesia. Karena bagi Hasyim, kepentingan nasional adalah harga mati. ”Kita perlu kerja sama dengan asing untuk kepentingan Indonesia, bukan menyetorkan NKRI ke asing,” tandasnya.

Apalagi, lanjut dia, organisasi pro-asing lebih piawai mengambil tema-tema kemanusiaan dan demokrasi ketimbang FPI yang cenderung kasar dan seringkali tidak taktis. Namun, lanjut Hasyim, FPI jelas NKRI-nya, sedangkan organisasi transnasional dalam jangka panjang justru membahayakan Indonesia.

Khusus FPI, ia pun menyarankan agar ormas tersebut memperbaiki dengan menghindari kekerasan. Akan tetapi, masih kata Hasyim, kalau pun FPI mau meninggalkan kekerasan, tidak berarti Indonesia bebas kekerasan karena kekerasan di Indonesia lebih banyak disebabkan karena ketidakadilan, hilangnya keteladanan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta jahatnya kapitalisme. “Semua akan terbuka di hadapan rakyat manakala FPI lebih pintar,” imbau dia. MONITOR

Ironis, Kemendagri Hanya Bidik FPI

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri mengaku telah menerbitkan surat teguran kepada Front Pembela Islam (FPI). Gamawan menyatakan sudah melakukan teguran dua kali terhadap ormas tersebut. Ia merujuk pada dua peistiwa, yaitu insiden yang pernah terjadi di kawasan Silang Monas pada tahun 2008 silam serta kericuhan yang terjadi di kantornya saat beberapa Ormas Islam unjuk rasa menolak evaluasi sembilan perda miras 12 Januari 2012 lalu. Kala itu beberapa anggota yang tergabung dalam Forum Umat Islam dituding merusak kantor Kemendagri dalam aksi unjuk rasa.

“Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU NO 8, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarkis juga maka pembubaran,” kata Mendagri, Gamawan Fauzi di kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2012), seperti dikuti beberapa media.

Perlu diketahui, surat teguran kedua ini baru kemarin dikeluarkan Kemendagri. Surat tersebut sewajarnya terbit beberapa hari setelah insiden kantor Kemendagri, namun anehnya, surat itu dikeluarkan setelah peristiwa Palangkaraya. Momentum ini seakan menjadi peluang yang dinantikan oleh Gamawan untuk menerbitkan surat teguran kedua pada FPI. Diduga kuat ada tekanan politis sebagai pengalihan isu.

Terkait pernyataan Gamawan Fauzi yang berambisi membubarkan FPI, redaktur fpi.or,id mencoba menghubungi Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab untuk mengkonfirmasi respon FPI.

Berikut ini penjelasan lengkap Habib Rizieq:

Kemendagri sudah DUA KALI membuat SURAT TEGURAN untuk FPI. Pertama, Tahun 2008 pasca Insiden Monas dengan alasan KEKERASAN FPI terhadap AKKBB dan AHMADIYAH, tanpa memanggil FPI untuk dimintai keterangan, tapi langsung menerbitkan Surat Teguran Pertama karena TEKANAN OPINI yang dibuat MEDIA. Kedua, Tahun 2012 pasca Peristiwa Palangkaraya, dengan alasan KEKERASAN FPI terhadap gedung Kemendagri sebulan lalu, lagi-lagi karena TEKANAN OPINI yang digalang MEDIA pasca peristiwa Palangkaraya, tanpa memanggil FPI untuk dimintai keterangan tentang peristiwa Kalteng tersebut, langsung menerbitkan Surat Teguran Kedua.

Kini, FPI sedang mempertimbangkan untuk menarik semua berkas pendaftaran dari Kemendagri, karena Kemendagri tidak pernah mengayomi maupun membina ormas, tapi hanya jadi mesin penghukum, bahkan menjadi alat politik untuk membonsai ormas yang tidak disukai Pemerintah. Ironisnya, Kemendagri kini sudah jadi alat politik untuk menutupi korupsi Partai Penguasa dengan mengambing hitamkan ormas untuk pengalihan issue. Kemendagri sudah jadi drakula penghisap darah ormas. Kiranya, segenap ormas Islam harus mempertimbangkan kembali pendaftarannya ke Kemendagri, karena sama dengan masuk perangkap “syetan”.

Hingga kini belum pernah terdengar Kemendagri memberi satu pun surat teguran resmi kepada ormas mau pun orsospol yang terlibat berbagai KEKERASAN seperti pembakaran Kantor Bupati/ Gedung DPRD karena kalah Pilkada, atau tawuran dan perkelahian yang korbakan jiwa karena berebut lahan parkir dan lain sebagainya. Ada apa???!!!.. (Kamis, 16/02/2012).

Ustadz Sejuta Umat Dukung FPI

Jakarta – KabarNet: KH. Muhammad Arifin Ilham, seorang Ustadz murah senyum dan terkenal lemah lembut kembali menegaskan dukungannya terhadap Front Pembela Islam (FPI). Ustadz Sejuta Umat pemimpin Majelis Dzikir Az-Zikra yang terkenal dengan jutaan pengikut dan simpatisan ini menuliskan dukungannya di dinding akun Facebook beliau pada hari ini, Kamis (16/2/2012). Pernyataan Ustadz Arifin tersebut berisi dukungan penuh terhadap FPI dan ketua umumnya Habib Muhammad Rizieq Syihab, dan melontarkan kritikan terhadap oknum pejabat dan media sekuler yang mendukung kemaksiatan dan senantiasa menyebarkan berita fitnah keji dengan mencitrakan seakan FPI adalah ormas anarkis.

”FPI dalam tubuh umat Islam Indonesia laksana TANGAN,” tegas Ustadz Arifin Ilham.

Bukan hanya itu saja, Ustadz Arifin Ilham juga mengecam kelompok super-sesat SEPILIS dan para simpatisannya yang sedang melobi kesana kemari mencari-cari jalan untuk membubarkan FPI dan membiarkan kemaksiatan merajalela. ”Siapa yang ingin membubarkan FPI? Kebebasan macam apa yang dinginkan? Ingat! kalau ma’siyat dan kemungkaran dibiarkan merajalela ‘fahaaqqo alaihal qoul’, adzab ALLAH akan turun sebagaimana menimpa kaum ‘Aad, Tsamud, kaum homo dan sebagainya(QS 17 : 16,17). Apa terus dibiarkan? Saat hukum sudah bisa “beli”… hancurlah negeri ini,” demikian antara lain tulis Ustadz Arifin Ilham dalam tausiyahnya.

Berikut di bawah ini adalah pernyataan Ustadz Arifin Ilham selengkapnya yang dikutip dari status akun Facebook beliau:

“Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wabarkaatuh”.

Front Pembela Islam yang dipimpin ayahanda Habib Rizieq Syihab, semoga ALLAH selalu menjaga beliau…aamiin. Rasulullah bersabda “Al Mu’min kaljasadi wahidi” orang beriman itu bagaikan SATU TUBUH, bila satu anggota tubuhnya disakiti maka anggota tubuh lainnyapun merasakan sakit”.

FPI dalam tubuh umat Islam Indonesia laksana TANGAN, inilah dakwah termulia, sebagaimana Rasulullah mengajarkan, Bila kalian melihat kemungkaran maka perbaikilah dengan tangan kalian, kalau tidak mampu maka dengan lisan kalian, kalau tidak mampu maka dengan hati kalian, itulah selemah-lemahnya iman”.

Tentu FPI dengan cara hikmah melalui musyawarah, izin, 3 kali peringatan, dengan atribut pakaian & organisasi yang jelas terdaftar, legal. Baru melakukan tindakan sesudah semua ikhtiar. Sungguh sudah rahasia umum di negeri ini tempat-tempat ma’siyat & program kemungkaran seperti pornografi, perizinan minuman keras, judi dan sebagainya selalu dibekingi preman, oknum pejabat & media sekuler. Sehingga beritapun tidak seimbang seakan FPI anarkis. Apalagi rentan dengan masuknya provakator dengan atribut yang sama… Lihatlah di media, siapa yang ingin membubarkan FPI?… Kebebasan macam apa yang dinginkan? Ingat! kalau ma’siyat & kemungkaran dibiarkan merajalela “fahaaqqo alaihal qoul”, adzab ALLAH akan turun sebagaimana menimpa kaum ‘Aad, Tsamud, kaum homo dan sebagainya (QS 17 : 16,17). Apa terus dibiarkan? Saat hukum sudah bisa “beli”, hancurlah negeri ini. TIDAK sahabatku, siapa yang CINTA ALLAH & NEGERI INI tidak boleh diam, harus dakwah & jihad dengan segala resikonya, & kalian jangan diam, hidup ini pilihan yang konsekwensi di akhirat nanti, ALLAH mengumpulkan kelompok manusia dan jin di akhirat nanti bersama SIAPA YG MEREKA CINTAI! Apakah kalian ingin berkumpul dengan mereka para Pendukung ma’siyat & kemungkaran itu dengan dalih hak asasi manusia yang sebenarnya merekalah yang menghancurkan HAQ MORAL GENERASI BANGSA INI? NO WAY!

Saya Muhammad Arifin Ilham mencintai Habib Rizieq Syihab dengan segala konsekwensi… Teruslah duhai Habib yang Mulia, Berdakwah & Berjihad, “Ya ALLAH kumpulkanlah kami bersama hamba-hamba yang mencintai-MU & Yang berjuang dijalan-MU…aamiin. ALLAHU AKBAR.”

Sebelum pernyataan beliau ini, pada hari Senin (6/2/2012) yang lalu, Ustadz Arifin Ilham juga mengatakan bahwa seseorang pantang menilai orang lain hanya berdasarkan info dari media atau hanya berdasarkan kalimat “katanya katanya”, Saat beliau ditanyai tentang bagaimana Habib Rizieq Syihab di mata beliau, maka Ustadz yang simpatik ini mengatakan dalam status akun Facebooknya, “Cukup orang dikatakan Fasiq bila menelan bulat-bulat berita tanpa TABAYYUN (kroscek). Bila datang berita kepada kalian dari orang fasiq (benci ALLAH & RasulNYA) maka telitilah lebih dahulu sebelum kalian menyesal karena telah termakan berita dari orang-orang fasiq itu” (QS 49:6), & sungguh orang-orang fasiq itu suka berdusta, gosip (sekarang sudah menjadi mata pencaharian mereka, bisnis media gosip), penyebar fitnah terhadap pejuang-pejuang ISLAM. (QS 9:48).” [KbrNet/adl]

FPI Dihadang, Khawatir Membongkar Bobrok Pejabat

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, menilai, insiden penghadangan anggotanya di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya pada Sabtu (11/02/2012), sarat dengan muatan politis. Habib menganggap, massa penghadang yang mengatasnamakan Suku Dayak tersebut merupakan binaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Teras Narang.

Ada skenario yang harus diperhatikan di balik penolakan massa terhadap utusan FPI. Skenario itu, kata Habib berupa penyesatan opini publik bahwa seakan-akan keberadaan FPI di Kalimantan Tengah dapat mengganggu kestabilan masyarakat terutama Suku Dayak. Padahal, Menurut Habib Rizieq, FPI selama ini memiliki hubungan sangat baik dengan berbagai suku Dayak se-Kalimantan.

DPP FPI sendiri kini tengah melakukan advokasi dan ligitasi membantu masyarakat Dayak Seruyan dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan. FPI siap membela seluruh masyarakat Dayak yang terzalimi di seluruh Kalimantan. Kedatangan FPI ke Palangkaraya merupakan momok yang sangat mengusik kenyamanan sejumlah penguasa dan pengusaha di Kalimantan Tengah.

Tidak semua warga Dayak menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah. Berbeda dengan massa yang mengatasnamakan Dewan Adat Dayat (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) yang menolak kedatangan rombongan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah, Sabtu, (11/2), tokoh Dayak Seruyan mengakui jika mereka mendukung FPI.

“Saya dari masyarakat Dayak Seruyan. Betul kata Habib (Rizieq) tidak semua masyarakat menolak FPI, kami akan tetap mendirikan FPI di Seruyan, Kobar, Kotim, Sampit, dan Kuala Kapuas, secepat-cepatnya. Masyarakat mendukung dan kami bahkan meminta,” kata Budiardi yang tercatat sebagai anggota DPRD Seruyan, Senin (13/2).

Budiardi yang asli warga Dayak dari Kecamatan Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah mengatakan bahwa yang menolak FPI bukanlah masyarakat Dayak di pedalaman, melainkan sekelompok orang di Palangkaraya. “Masyarakat Dayak menginginkan FPI ada di sana”, kata Budi yang juga pengurus Dewan Adat Dayak itu.

Budiardi yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan 12 orang lain warga Desa Bahaur, Kecamatan Hanau, Seruyan, hingga kini ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan perusakan perkebunan kelapa sawit pada 7 Desember lalu. Kasus Budiardi kini dilimpahkan ke Polda Kalteng.

Sebenarnya, penetapan Budiardi sebagai tersangka merupakan bentuk tidak berpihaknya negara pada kepemilikan tanah adat masyarakat. Pemerintah seharusnya segera meluruskan masalah pemberian izin yang melanggar hak-hak masyarakat ini.

Masyarakat Dayak Seruyan telah berkali-kali melakukan demonstrasi ke kantor pemerintahan setempat. Namun, tidak pernah ada penyelesaian apa pun sampai sekarang. Bahkan, Budiardi, seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah yang mendukung aksi masyarakat, malah dijadikan tersangka oleh polisi dengan tuduhan sebagai provokator.

Habib Rizieq mengatakan, Budiardi adalah anggota dewan yang sedang melakukan pembelaan terhadap masyarakat Dayak Seruyan yang tanahnya dirampas oleh pengusaha lokal. “Setelah beliau berjuang selama bertahun-tahun, justru beliau yang dikejar-kejar, mau dikerjai oleh Gubernur Kalteng dan mau dikerjai oleh Kapolda Kalteng. Maka dari itu mereka meminta perlindungan pada FPI dan kini FPI tengah melakukan advokasi dan litigasi,” jelasnya.

Pada bulan Januari lalu, puluhan warga Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), berdemo mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadukan soal lahan tanah ulayat mereka yang dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka juga meminta perlindungan hukum terhadap 12 orang masyarakat Seruyan yang ditahan pihak Kepolisian Polres Seruyan.

Banyak perusahaan perkebunan berlokasi di Kabupaten Seruyan yang sudah membuka lahan melebihi izin resmi yang mereka terima. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat dan perusahaan. Seperti yang terjadi di kawasan PT Sawit Subur Lestari dan PT Best Agro Internasional.

Oleh karena itu, FPI sejak awal tengah membantu masyarakat Dayak pedalaman di Kabupaten Seruyan untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali atas tanah yang diserobot oleh sejumlah perusahaan. Kasus agraria di masyarakat Dayak Seruyan ini mirip Kasus Mesuji Lampung. Teras Narang sebagai Gubernur Kalteng mencium aktivitas advokasi FPI ini. Karena itulah ia tidak menginginkan adanya FPI di Kalteng.

Habib Rizieq yakin, penolakan kedatangan rombongan FPI bernuansa politis dan buntut dari sengketa agraria itu. Habib Rizieq menilai, Teras Narang sengaja menggerakkan massa untuk menolak FPI karena takut kebobrokannya terbongkar, terutama soal perampasan tanah masyarakat Dayak oleh para pengusaha. “Mereka takut dibongkar keboborokannya. (Justru) FPI sedang membela Dayak Seruyan yang dizalimi pengusaha dan preman,” katanya.

Menurut Habib Rizieq, mustahil masyarakat Dayak menolak, karena mereka juga menginginkan perlindungan FPI. “Jadi ini kasusnya bukan sentimentil agama. Ini bukan persoalan sara. Ini permasalahan pejabat korup, penjahat besar sengketa agraria yang ingin mengadu domba anak bangsa untuk melindungi kepentingan politiknya,” lanjut Habib. [KbrNet/Slm]

Gubernur Kalteng Diduga Provokasi Warga Dayak Kepung Delegasi FPI

Palangkaraya – Setiap warga negara Indonesia berhak menginjakkan kakinya di seantero negeri ini tanpa memandang status, keyakinan dan pahamnya. Peristiwa penolakan kedatangan Delegasi FPI di Palangkaraya sangat disayangkan, karena telah merusak rasa persatuan yang ada. Jika hal seperti ini dibiarkan terus terjadi, besar kemungkinan akan jadi trend di wilayah lain, hingga timbul larang-melarang datangnya seseorang atau kelompok ke daerah lain di wilayah NKRI, yang notabene adalah warga negara Indonesia.

Kedatangan Delegasi Front Pembela Islam (FPI) yang berjumlah empat anggota FPI ke Palangkaraya, Sabtu, 11/02/2012, dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dari Jakarta, dihadang sekitar 800 orang dari Suku Dayak di Bandara Udara Cilik Riwut Palangkaraya.

Ratusan warga Dayak yang datang ke Bundaran tersebut, mengenakan pengikat kepala berwarna merah, sebagian mereka juga menggunakan baju bermotif khas Dayak Kalteng serta berteriak khas teriakan orang Dayak. Massa sejak pagi hari sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah dan ada juga yang membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau. Kebrutalan ratusan warga Dayak ini merangsek masuk ke dalam landasan pesawat (apron) dengan menjebol tiang pagar bandara. Massa menghadang di depan pesawat yang hanya berjarak sekitar 50 meter.

Rombongan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang hanya berjumlah empat orang itu akhirnya tak dijinkan oleh pihak pesawat Sriwijaya turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pihak keamanan bandara pun kewalahan menghadapi kebrutalan ratusan warga Dayak itu. Keamanan bandara berusaha menenangkan warga dengan segala cara termasuk meminta pihak maskapai agar tidak mendaratkan anggota Delegasi FPI ke Palangkaraya.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, yang tidak ikut dalam rombongan tersebut, saat dikonfirmasi di Jakarta menduga ada oknum yang sengaja memainkan kejelekan hubungan tersebut untuk memprovokasi warga Dayak dengan tujuan adu domba. Dalam hal ini, Habib menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak.

“Gubernur Kalteng, Teras Narang, punya hubungan sangat buruk dengan FPI. Dua hari lalu, via media lokal, Yansen Binti, kerabat Gubernur Kalteng menebar ancaman terhadap FPI dan Kapolda Kalteng beri pernyataan tidak mau bertanggung jawab”, tegas Habib, Sabtu (11/02/2012), kepada Redaktur fpi.or.id.

Unjuk rasa penolakan kedatangan tokoh FPI ini juga terjadi di Bundaran besar Palangkaraya. Ratusan pemuda Dayak mendeklarasikan berdirinya Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kalteng. Turut hadir dalam unjuk rasa di bundaran besar ini antara lain Wakil Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang juga Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Siun Jarias dan Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Lukas Tingkes. Saat berorasi, Lukas Tingkes menolak FPI di Kalimantan Tengah dan tidak boleh ada kegiatannya di Kalteng. Seperti dikutip tempo.co hari ini.

Sehubungan dengan peristiwa ini, Redaktur fpi.or.id menerima penjelasan dari Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab. Berikut pernyataan resmi dari DPP FPI:

- Sabtu, 11 Februari 2012 jam 10:00 pagi, delegasi FPI:

Sekjen, Wasekjen, Ketua Bid. Da’wah dan Panglima LPI (Ketua Umum tidak ikut karena sakit), DIKEPUNG dalam pesawat Sriwijaya oleh Ratusan Dayak BERIKAT KEPALA MERAH yang masuk ke landasan dan ribuan Dayak di luar Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya – Kalteng, tanpa alasan yang jelas. Ketua Umum FPI di Jakarta langsung informasikan ke Mabes Polri. Akhirnya Polri yang bertugas dan Kapten pesawat berinisiatif terbangkan delegasi FPI dengan pesawat yang sama ke Banjarmasin untuk keamanan.

DPP FPI memberikan APRESIASI kepada Polri dan Kapten Pesawat beserta crewnya. Sebagai catatan:

- Gubernur Kalteng, TERAS NARANG, punya hubungan SANGAT BURUK dengan FPI. Dua hari lalu, via media lokal, YANSEN BINTI kerabat Gubernur Kalteng tebar ANCAMAN terhadap FPI dan Kapolda Kalteng beri pernyataan tidak mau bertanggung jawab. Diduga ada OKNUM yang memainkan kejelekan hubungan tersebut untuk PROVOKASI warga Dayak dengan tujuan ADU DOMBA.

- DPP FPI meminta kepada Menkopolhukam, Mendagri, DPR-RI dan Kapolri serta Instansi terkait lainnya untuk USUT TUNTAS kasus tersebut serta periksa Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Yansen Binti dkk tentang dugaan keterlibatan mereka dalam TINDAK KEJAHATAN yang berpotensi timbulkan KONFLIK HORIZONTAL serta mengancam stabilitas NKRI.

Instruksi DPP FPI:

- Segenap LASKAR DAYAK MUSLIM FPI se-Kalimantan jangan terprovokasi dan harus segera lakukan klarifikasi, sosialisasi dan konsolidasi untuk antisipasi segala bentuk agitasi. Selama ini hubungan FPI dan Dayak (muslim/ non muslim) SANGAT BAIK, bahkan sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang KONFLIK AGRARIA seperti Kasus Mesuji – Lampung.

Jaga Persatuan Dayak, Hantam Pengadu Domba, Lawan Penindas Rakyat!.

Jakarta, 20 Robbiul Awwal 1433 H/ 11 Februari 2012 M.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI)

- Habib Muhammad Rizieq Syihab –

fpi.or.id

Terprovokasi, Warga Dayak Kepung Rumah Bupati Kapuas

Palangkaraya – KabarNet: Peristiwa penolakan terhadap warga negara Indonesia yang sedang berkunjung ke Palangkaraya oleh ratusan massa dari daerah setempat yang mengatas namakan seluruh warga di daerah tersebut sangat disayangkan. Kejadian di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Sabtu (11/2), telah merusak hak asasi warga negara dan mengancam persatuan kesatuan elemen-eleman bangsa di NKRI.

Peristiwa ini bermula dari rencana kedatangan delegasi Front Pembela Islam (FPI) pusat yang terdiri dari 4 orang, yaitu Sekjen FPI, Wasekjen FPI, Ketua Bid. Da’wah FPI, dan Panglima LPI, ke Palangkaraya.

Rombongan delegasi FPI tersebut sebetulnya datang dengan tujuan damai, yaitu untuk menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus menghadiri pelantikan pengurus FPI di Palangkaraya. Namun reaksi masyarakat di Palangkaraya terkait kunjungan delegasi FPI ini ternyata sangat memprihatinkan. Delegasi FPI yang datang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta itu dihadang oleh sekitar 800an orang dari Suku Dayak di Bandar Udara Cilik Riwut, Palangkaraya.

Menurut laporan, massa suku Dayak tersebut sejak pagi hari sudah berkumpul di semua sudut ruang bandara dengan memakai ikat kepala merah dan ada juga yang membawa senjata tradisional seperti tombak dan mandau. Ratusan warga Dayak ini dengan brutal merangsek masuk ke dalam area landasan pesawat dengan cara menjebol tiang pagar bandara, untuk kemudian menghadang di depan pesawat Sriwijaya Air yang hanya membawa 4 orang anggota delegasi FPI, dalam jarak sekitar 50 meter saja dari lokasi berhentinya pesawat.

Rombongan anggota FPI itu akhirnya tidak dijinkan oleh pihak Sriwijaya Air untuk turun di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya untuk alasan keamanan, pihak Polri yang bertugas dan Kapten pesawat Sriwijaya Air kemudian berinisiatif menerbangkan delegasi FPI dengan pesawat yang sama ke Banjarmasin.

Ternyata, peristiwa pengepungan itu tidak berhenti di Bandara Cilik Riwut, warga Dayak yang terporovokasi melanjutkan aksinya menuju kota Kapuas. Tepatnya, hari Sabtu, 11 Februari 2012 sore hari, delegasi DPP FPI melalui Kota Banjarmasin tiba di Kuala Kapuas, malamnya diterima di rumah Bupati Kapuas. Sehubungan adanya info bahwa puluhan truk mengangkut ratusan warga Dayak Palangkaraya menuju Kapuas, maka Bupati segera menghubungi Gubernur Kalimatan Tengah untuk mencegah hal tersebut, tapi Gubernur Kalteng lepas tangan.

Malam itu, Sabtu (11/02/2012), ratusan warga Dayak Palangkaraya mengepung rumah Bupati Kapuas dengan membawa senjata tajam dan tercium bau minuman keras (miras) sambil berteriak menantang PERANG. Himbauan Kapolres, Bupati dan pimpinan Warga Dayak tidak didengar oleh pimpinan mau pun massa Dayak Palangkaraya yang mabuk dan bernafsu untuk membunuh pimpinan FPI. Pada akhirnya, warga Dayak Muslim Kapuas bersama warga lainnya tetap melanjutkan acara Maulid di Kuala Kapuas, ada pun Delegasi FPI dengan bantuan KODIM setempat meninggalkan lokasi menuju Banjarmasin.

Menurut Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, Bupati dan Kapolres serta Dandim Kapuas telah bekerja sangat baik, tapi Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah telah menjadi PROVOKATOR.

Oleh karena itu, Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab menuntut pencopotan terhadap Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah. Keduanya diduga kuat membiarkan peristiwa pengepungan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagai ekses dari tindakan provokasi terhadap warga Dayak tersebut, rumah anggota FPI Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim di Palangkaraya dihancurkan oleh massa.

“Copot Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng!, keduannya PENJAHAT KEMANUSIAAN yang telah membiarkan warga Dayak Palangkaraya merusak rumah tokoh Muslim H.Muhri Muhammad Ba Hasyim dan sejumlah warga Muslim lainnya di kota Palangkaraya, serta membiarkan pengepungan, bahkan masuk landasan Bandara, juga mengepung rumah Bupati Kapuas,”, tegas Habib, Ahad (12/02/2012).

Bukan hanya itu, Gubernur dan Kapolda Kalimatan Tengah diduga telah membiarkan rencana dan upaya pembunuhan terhadap Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Hal itu terbukti, ketika rapat massa pengacau dan pelepasannya justru muncul dari Komplek Kantor Gubernur Kalteng dengan sepengetahuan Gubernur dan Kapolda Kalteng. Keduanya juga ditengarai terlibat konflik.

“Gubernur dan Kapolda kalimatan tengah mebiarkan rencana dan upaya pembunuhan terhadap Pimpinan FPI sejak pagi hingga malam. Buktinya, rapat massa pengacau dan pelepasannya justru dari Komplek kantor Gubernur Kalteng dengan sepengetahuan Gubernur dan Kapolda Kalteng. Keduanya juga ditengarai terlibat KONFLIK AGRARIA yang telah merugikan dan menzalimi para petani WARGA DAYAK SERUYAN di Kalteng yang saat ini sedang dibela DPP FPI”, Lanjutnya.

Masih kata Habib, salah seorang tokoh Seruyan yang juga anggota DPRD saat ini juga dikabarkan sedang dalam perlindungan DPP FPI di Jakarta karena mau “dikerjai” oleh Gubernur dan Kapolda Kalteng. Direncanakan beberapa hari kedepan, DPP FPI akan mendampingi anggota DPRD tersebut mengadu ke DPR RI dan Komnas HAM serta instansi Pemerintah lainnya. Selanjutnya, Habib Rizieq menyerukan kepada semua pihak untuk terus membela rakyat tertindas. “Ayo, bela rakyat dan ganyang Pejabat jahat!”, tegasnya.

Ketua Umum FPI, Habib Rizieq-saat dikonfirmasi seputar kasus ini di tempat kediaman beliau di Jakarta-menduga adanya oknum-oknum tertentu yang sengaja mengadu domba antara FPI dengan warga suku Dayak. Menurut Habib Rizieq, selama ini antara FPI dan warga suku Dayak, baik muslim mau pun non muslim, telah terjalin suatu hubungan yang SANGAT BAIK. Saking baiknya hubungan itu, maka sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama bahkan mendatangi DPP FPI dengan tujuan meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur dan Kapolda Kalteng terkait isu KONFLIK AGRARIA antara warga Dayak Seruyan melawan Gubernur dan Kapolda Kalteng, persis seperti konflik yang memicu terjadinya kasus penyembelihan warga di Mesuji – Lampung. Posisi FPI yang ‘membela’ delegasi warga Dayak Kalteng itulah yang memicu keretakan hubungan FPI dengan pihak Gubernur dan Kapolda Kalteng.

Keterlibatan FPI yang aktif membela warga Dayak Seruyan dalam konflik Agraria melawan Gubernur Kalteng diduga kuat menjadi motif politik paling utama terkait peristiwa ini.

Sebelumnya Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq secara terus terang tanpa tedeng aling-aling menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak untuk menolak kedatangan delegasi FPI.

Dalam pernyataan resmi, DPP FPI memberikan APRESIASI kepada pihak Polri dan Kapten Pesawat Sriwijaya Air beserta crewnya. Dalam penjelasanya, Habib Rizieq mengatakan, Gubernur Kalteng, TERAS NARANG, mempunyai hubungan yang SANGAT BURUK dengan FPI. Melalui media lokal, YANSEN BINTI seorang kerabat Gubernur Kalteng, menebarkan ANCAMAN terhadap FPI, sementara Kapolda Kalteng memberi pernyataan tidak mau bertanggung jawab. Diduga ada OKNUM yang memainkan keretakan hubungan tersebut untuk MEMPROVOKASI warga Dayak dengan tujuan ADU DOMBA.

DPP FPI meminta kepada Menkopolhukam, Mendagri, DPR-RI dan Kapolri serta Instansi terkait lainnya untuk MENGUSUT TUNTAS kasus tersebut serta memeriksa Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Yansen Binti dkk tentang dugaan keterlibatan mereka dalam TINDAK KEJAHATAN yang berpotensi menimbulkan KONFLIK HORIZONTAL serta mengancam stabilitas NKRI.

Selain itu, DPP FPI menyerukan kepada Segenap LASKAR DAYAK MUSLIM FPI se-Kalimantan diminta jangan terprovokasi dan harus segera melakukan klarifikasi, sosialisasi dan konsolidasi untuk mengantisipasi segala bentuk agitasi. Selama ini hubungan FPI dan warga Dayak (baik muslim maupun non muslim) SANGAT BAIK, bahkan sebulan yang lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang KONFLIK AGRARIA.

Alhasil, saat kejadian, pada hari Sabtu (11/02/2012), secara tiba-tiba setelah mendapat kabar dari Palangkaraya. Ketua Umum FPI di Jakarta langsung menginformasikan kejadian tersebut ke Mabes Polri. Habib Rizieq melaporkan kepada Kapolri melalui pesan singkat. Berikut isi pesannya:

Assalamualaikum

Yth: Kapolri

Siang tadi, rumah keluarga kami Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim di Palangkaraya dihancurkan massa.

Di hari Jum’at kemarin ada pertemuan para penggerak massa di Rumah Betang di Kantor Gubernur Kalteng yang dipimpin Yansen Binti dkk untuk melakukan penolakan dan pengepungan bahkan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI hari ini di Bandara Palangkaraya. Keterlibatan FPI yang membela Dayak Seruyan dalam konflik Agraria dengan Gubernur Kalteng menjadi motif politik paling utama.

Dimana posisi Polda Kalteng? Kenapa ada massa bisa masuk ke landasan bandara langsung mengepung pesawat dengan senjata? Kenapa beberapa rumah warga dengan mudah dihancurkan tanpa tindakan aparat?

Mohon perhatian.

__________________________________

Perbuatan tercela segelintir oknum-oknum di Palangkaraya, yang memprovokasi warga setempat agar menolak warga yang lain, adalah sebuah preseden buruk yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) secara jelas menjabarkan dalam sejumlah pasalnya bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak menginjakkan kakinya di setiap jengkal tanah negeri ini tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, status sosial, keyakinan dan pahamnya. Peristiwa penolakan atas kedatangan Delegasi FPI di Palangkaraya merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Konstitusi Negara. Terlebih lagi karena tujuan kedatangan delegasi FPI tersebut untuk tujuan baik dan tidak mengancam persatuan kesatuan negara ini.

Disamping itu, perbuatan tercela kontra konstitusi yang dimotori oleh para aktor intelektual di Palangkaraya tersebut sangat disayangkan, karena telah merusak rasa persatuan yang ada dan menjadi bibit pemecah belah bangsa. Jika hal seperti ini tidak diberantas dan dibiarkan terus terjadi, maka besar kemungkinan akan menjadi trend buruk yang diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga timbul aksi larang-melarang datangnya seseorang atau suatu kelompok ke suatu daerah di wilayah NKRI, padahal yang bersangkutan notabene adalah juga warga negara Indonesia yang sah.

Oleh karenanya, sikap tegas Pemerintah dan Kepolisian di tingkat pusat sangat diharapkan untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dimasa mendatang, dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang menjadi aktor intelektual dibalik peristiwa ini, dimana mereka telah nyata-nyata melakukan pelanggaran fatal terhadap Konstitusi Negara / UUD 1945. [KbrNet/Andl]

fpi.or,id

Teras Narang ‘Biang Kerok’ Aksi Massa Anarkis

Jakarta – KabarNet: Warga Dayak yang terprovokasi sangat bernafsu ‘MEMBUNUH’ para Petinggi Front Pembela Islam (FPI), terutama Ketua Umum Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab. Anehnya, warga Dayak itu sangat tidak mengenal sosok Habib, bahkan namanya pun mereka tidak tahu. Dalam aksi pengepungan warga Dayak membentangkan spanduk menantang bertuliskan: “Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas Dengan Tegas Menolak Kehadiran FPI RIZIQ SIDIK di Bumi Tambun Bungai”.



Rupanya warga Dayak itu tidak mengenal sosok Habib Muhammad Rizieq Syihab. Bahkan namanya mereka tidak kenal sehingga salah tulis menjadi ‘RIZIQ SIDIK’. Kejanggalan ini menimbulkan tanda tanya: mereka terprovokasi atau sedang mabok?

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), secara terus terang tanpa tedeng aling-aling menuding Gubernur dan Kapolda Kalteng terlibat dalam pengerahan warga Dayak untuk menolak kedatangan delegasi FPI. Habib mengatakan ada oknum yang sengaja memprovokasi warga Dayak dengan tujuan adu domba.

“Mereka mengatas namakan Dayak. Padahal masyarakat Dayak adalah masyarakat yang baik, santun, dan ramah, dan masyarakat yang tidak tahu menahu keadaan semacam ini. Itu yang kita serukan kepada masyarakat Dayak agar tetap bersatu,” kata Habib Rizieq di Jakarta, Senin (13/2).

Habib Rizieq menilai, Teras Narang sengaja menggerakkan massa untuk menolak FPI karena takut kebobrokannya terbongkar, terutama soal perampasan tanah masyarakat Dayak oleh para pengusaha. Menurut Habib Rizieq, mustahil masyarakat Dayak menolak, karena mereka juga menginginkan perlindungan FPI. “Jadi ini kasusnya bukan sentimentil agama. Ini bukan persoalan SARA. Ini permasalahan pejabat korup, penjahat besar sengketa agraria yang ingin mengadu domba anak bangsa untuk melindungi kepentingan politiknya,” tandas Habib.

Pernyataan Rizieq diamini H. Budiani, salah satu tokoh Dayak yang juga Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Budi ikut ke Mabes Polri. Ia mengatakan, masyarakat Dayak justru menginginkan terbentuknya organisasi FPI di tengah-tengah mereka. “FPI akan didirikan di seluruh wilayah NKRI terutama di Kalteng. Sekarang dengarkan, bukan kami yang mau mendirikan FPI, tapi masyarakat Kalteng yang meminta FPI didirikan,” tandasnya.

Haji Budiani yang asli warga Dayak dari kecamatan Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah mengatakan bahwa yang menolak FPI bukanlah masyarakat Dayak di pedalaman, melainkan sekelompok orang di Palangkaraya. “Masyarakat Dayak menginginkan FPI ada di sana”, kata Budi yang juga pengurus Dewan Adat Dayak itu.

Habib Rizieq mengatakan bahwa FPI selama ini memiliki hubungan sangat baik dengan berbagai suku Dayak se-Kalimantan. DPP FPI sendiri kini tengah melakukan advokasi dan ligitasi membantu masyarakat Dayak Seruyan dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan. “FPI siap membela seluruh masyarakat Dayak yang terzalimi di seluruh Kalimantan”, lanjut Habib.

Dengan demikian jelas, bahwa persoalan yang terjadi saat ini bukanlah FPI melawan masyarakat suku Dayak, melainkan FPI melawan sekelompok preman yang mencatut dan mengatas namakan suku Dayak.

FPI Laporkan Teras Narang Cs
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menuding Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang sebagai dalang pengusiran anggotanya di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalteng, 11 Januari lalu.

Atas tudingan tersebut, Habib Rizieq mengadukan Teras Narang ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/2). Menurut Habib, massa yang mengepung delegasi FPI bukanlah warga Dayak, melainkan preman yang dilindungi Teras Narang. “Peristiwa itu bukan orang Dayak, baik muslim maupun nonmuslim. Tapi dilakukan oleh preman yang rasis, fasis, serta anarkis yang di bawah pembinaan Gubernur Kalteng Teras Narang dan dibiarkan Kapolda Kalteng Brigjen Damianus Jackie,” kata Habib.

Sejumlah tokoh lapangan yang terlibat dalam aksi penolakan FPI di Palangkaraya juga masuk daftar laporan, antara lain adalah, Yansen Binti, Lukas Tingkes dan Sabran Achmad. Mereka diduga melakukan pelanggaran KUHP berupa perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335), upaya perampasan kemerdekaan (Pasal 333), dan perusakan secara bersama-sama (Pasal170), serta percobaan pembunuhan (Pasal 338). “Kami minta polisi segera memulai proses hukumnya. Karena bohong kalau Gubernur dan Kapolda mengaku tidak tahu,” katanya.

Selain itu, FPI juga akan melaporkan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Damianus Jacky yang diduga kuat membiarkan gerombolan tersebut. Damianus Jacky dinilai gagal dalam menjalankan tugas pengamanan, FPI menutut pertanggung jawaban yang bersangkutan dan mendesak Kapolri untuk segera mencopot Damianus karena tidak mampu melaksanakan tugas.

Permintaan ini terkait dengan penolakan ratusan warga Dayak terhadap kehadiran FPI di Kalimantan Tengah yang disebut Ketua FPI Habib Rizieq sebagai gerombolan preman anarkis. “Gerombolan itu binaan Gubernur Kalteng dan tidak mungkin Kapolda Kalteng tidak tahu. Dia membiarkan aksi tersebut,” kata Habib Rizieq Syihab di kantor Bareskrim Markas Besar Polri, Senin, 13 Februari 2012.

Tindakan gerombolan ini dinilai telah menghancurkan empat pilar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. FPI menyatakan pimpinan gerombolan anarkis yang menolak dan menyerang pimpinan FPI Pusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adalah preman dan penjahat. FPI mendapat informasi ini dari penyelidikan terpercaya.

Menurut Habib Rizieq, gerombolan ini tidak mewakili suku Dayak. Info yang diterima FPI, gerombolan preman ini dikoordinasi Yansen Binti, Lukas Tingkes, dan Sabran. Bahkan, Habib menuding Yansen Binti sebagai kepala gembong Narkoba di Kalimantan Tengah. “Informasi kami terpercaya, Yansen Binti adalah kepala gembong narkoba terbesar di Kalimantan Tengah,” kata Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Senin, 13 Februari 2012.

Dalam hal ini, Kepolisian RI akan menyelidiki lebih lanjut laporan Front Pembela Islam terhadap sejumlah pihak di Palangkaraya. Sejumlah pihak terlapor ini diduga melakukan pelanggaran kebebasan, percobaan pembunuhan, dan tindak tidak menyenangkan kepada sejumlah pimpinan FPI Pusat yang hendak mendirikan cabangnya di Palangkaraya dan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. “Para terlapor berinisial TN, YP, LP, dan SA, semuanya berdomisili di Palangkaraya,” kata Juru Bicara Kepolisian RI, Irjend Polisi Saud Usman Nasution saat di kantorMabes Polri, Senin, 13 Februari 2012.

Saud menyatakan akan menelusuri laporan FPI lebih lanjut untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Namun, kepolisian tidak akan menyediakan tim khusus untuk menangani laporan FPI. “Ini semua masih sepihak, dalam penelusuran kami akan lihat ada yang dilanggar atau tidak dalam peristiwa itu,” kata Saud.

Kronologi Upaya Percobaan Pembunuhan Terhadap 4 Petinggi FPI
Berikut kronologi peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ratusan preman binaan Gubernur Kalteng Teras Narang di Palangkaraya, Sabtu (11/2/2012) versi DPP Front Pembela Islam (FPI). Rombongan Pimpinan FPI Pusat terdiri dari Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin bin Ahmad Alattas, Sekjen KH. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen KH. Awit Masyhuri dan Panglima LPI Ust. Maman Suryadi. Mereka diagendakan bersilaturrahmi ke Palangkaraya dan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah untuk berdakwah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu 11 Februari 2012. Berikut kutipan selengkapnya.

Jum’at, 10 Februari 2012
Di RUMAH BETANG (semacam Aula Besar tempat musyawarah adat kegubernuran dalam Komplek Kegubernuran Propinsi Kalimantan Tengah), para penggerak GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS yang dipimpin oleh YANSEN BINTI dan LUKAS TINGKES serta SABRAN, dengan MENCATUT dan mengatas-namakan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN), menggelar RAPAT perencanaan penolakan, penghadangan, pengepungan, perusakan, pembakaran dan upaya percobaan pembunuhan terhadap Rombongan Pimpinan FPI Pusat yang akan mengunjungi Palangkaraya dan Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah dalam rangka Da’wah Islam untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dan keesokan harinya pun, Komplek Kegubernuran tersebut menjadi titik kumpul dan tempat pelepasan GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS yang bergerak ke Bandara Tjilik Riwut – Palangkaraya – Kalimantan Tengah.

Sabtu, 11 Februari 2012
Jam 08.00 WIB

Rombongan Pimpinan FPI Pusat yang terdiri dari Ketua Bidang Da’wah Hb. Muhsin Ahmad Alattas, Sekjen KH. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen KH. Awit Masyhuri dan Panglima LPI Ust. Maman Suryadi, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta – Jakarta menuju Bandara Tjilik Riwut – Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan menggunakan pesawat Sriwijaya.

Rencana semula Ketua Umum DPP FPI Hb. Muhammad Rizieq Syihab akan memimpin rombongan tersebut, namun karena sedang sakit maka atas saran dan nasihat dokter pribadinya agar istirahat total, sehingga batal ikut serta dalam rombongan.

Menjelang tiba, Wasekjen FPI dipanggil oleh Crew Pesawat dan diberitahukan bahwa di LANDASAN Bandara Palangka Raya telah berkumpul ratusan massa yang beringas, ditambah dengan ribuan massa lainnya di lingkungan Bandara. Dan Sekjen FPI pun dipanggil Kapten Pilot pesawat diberitahukan hal serupa dan disarankan agar tidak keluar dari pesawat setelah mendarat nanti.

Jam 10.30 WITA
Setelah mendarat dan semua penumpang turun dari pesawat, kecuali Rombongan Pimpinan FPI Pusat, Kasatlantas Polres Palangkaraya didampingi Kepala Keamanan Bandara menaiki pesawat dan menginformasikan situasi dan kondisi di luar pesawat dan lingkungan Bandara yang semakin tidak kondusif. Pintu pesawat pun ditutup.

Dari dalam pesawat, Rombongan Pimpinan FPI Pusat selama lebih dari satu jam selama pesawat tertahan dan terkepung, melihat dan mendengar langsung GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS di luar pesawat yang mengacungkan-acungkan senjata sambil berteriak mengancam perang dan pertumpahan darah.

Kapten Pilot Pesawat khawatir massa makin beringas akan merusak atau membakar pesawat yang sekaligus membahayakan keselamatan jiwa yang ada di dalamnya. Maka Kapten Pilot dan Crewnya bersama Kasatlantas dan Kepala Keamanan Bandara memutuskan untuk menerbangkan pesawat ke Banjarmasin – Kalimantan Selatan.

Jam 10.45 WITA
Pesawat menuju Banjarmasin. Setibanya di Bandara Banjarmasin – Kalsel, Rombongan Pimpinan FPI Pusat dibawa oleh Keamanan Bandara ke Kantor Sriwijaya untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya, di luar Bandara Banjarmasin, Rombongan Pimpinan FPI Pusat dijemput dan disambut oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dari Kabupaten Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah. Lalu langsung menuju Kuala Kapuas melalui jalan darat.

Jam 15.00 WITA
GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS Palangkaraya setelah gagal melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI Pusat, maka mereka bergerak menuju rumah kediaman Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim dan merusaknya, lalu merusak sejumlah rumah dan toko milik panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus membakar. tenda dan panggung yang telah disiapkan panitia untuk acara Da’wah Islam.

Habib Muhri dan kawan-kawan beserta keluarga mereka sempat menyelamatkan diri dan hingga saat ini berada di tempat yang aman, namun masih tetap terancam keselamatan mereka, sementara pihak Polres Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah tidak mau memberikan jaminan keamanan.

Jam 17.30 WITA
Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kuala Kapuas dan istirahat sejenak di Guest House Bupati Kuala Kapuas. Malamnya, ba’da Maghrib Rombongan Pimpinan FPI Pusat diundang ke rumah kediaman Bupati Kuala Kapuas yang berdekatan dengan Guest House tersebut. Dan saat berjalan untuk memenuhi undangan tersebut, ternyata di halaman rumah kediaman Bupati hingga ke jalan raya sudah dipenuhi ratusan GEROMBOLAN PREMAN ANARKIS yang datang dari Palangkaraya dengan menggunakan belasan truk, mereka berteriak-teriak mengacungkan-acungkan senjata sambil menantang perang.

Jam 19.00 WITA
Bupati Kuala Kapuas dan jajaran Muspidanya menjembatani DIALOG antara Rombongan Pimpinan FPI Pusat dengan para pimpinan massa yang beringas, yang akhirnya disepakati bahwa pada malam itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap harus diadakan sesuai keinginan masyarakat Kuala Kapuas, namun pelantikan DPW FPI Kuala Kapuas ditiadakan sesuai keinginan massa brutal dari Palangkaraya.

Selanjutnya, para pimpinan massa brutal dari Palangkaraya menyampaikan hasil kesepakatan kepada massanya, tapi massa tetap tidak mau bubar. Lalu Kapolres Kuala Kapuas yang menyampaikan, juga tidak mampu membubarkan massa, kemudian Bupati yang menyampaikan, tapi hasilnya sama, massa tetap tidak mau bubar, bahkan makin beringas dan brutal.

Jam 21.00 WITA
Akhirnya, Rombongan Pimpinan FPI Pusat mengambil inisiatif untuk meninggalkan lokasi yang semakin tidak kondusif untuk kebaikan semua. Rombongan pun berangkat ke Kota Banjar Baru – Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui jalan darat dengan pengawalan Patwal Polisi dan anggota TNI dari Kodim Kuala Kapuas.

Jam 24.00 WITA
Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kota Banjar Baru dengan disambut oleh sejumlah Habaib dan Tokoh Masyarakat.

Ahad 12 Februari 2012
Jam 08.00 WITA
Rombongan Pimpinan FPI Pusat dengan didampingi para Habaib dan Tokoh Masyarakat Banjar Baru serta dibantu oleh Danlud Banjarmasin mendapatkan tiket pesawat Garuda untuk kembali ke Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya peristiwa ini berawal saat sejumlah petinggi FPI, yaitu Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin Ahmad Alattas, Sekjen K.H. Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen K.H. Awit Masyhuri, dan Panglima LPI Ustad Maman Suryadi. Mereka hendak menghadiri pelantikan FPI Kalteng dan peringatan Maulid Nabi. Namun baru saja pesawat Sriwijaya Air yang membawa rombongan ini mendarat di bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, sekitar pukul 10.30 WIB mereka disambut sekelompok masyarakat Dayak yang membawa senjata tajam. Tak tanggung-tanggung penghadangan itu dilakukan di avron tempat pesawat berhenti setelah warga berhasil menjebol pagar. Menurut informasi dari pihak terkait, kelompok ini mengancam akan membakar pesawat dan membunuh para pimpinan FPI pusat tersebut. [KbrNet/Slm]

FPI: Itu Bukan Suku Dayak, Tapi Preman Anarkis!

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum FPI, Habib Rizieq menyatakan pimpinan gerombolan anarkis yang menolak dan menyerang pimpinan FPI pusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adalah preman dan penjahat. Mereka mengklaim mendapat informasi ini dari penyelidikan terpercaya.

Gerombolan ini tidak mewakili suku Dayak, tetapi FPI menuding lebih berupa kelompok fasis, rasis, dan anarkis. FPI mengklaim, info yang diterimanya, gerombolan preman ini dikoordinasi Yansen Binti, Lukas Tingkes, dan Sabran.

“Informasi kami terpercaya, Yansen Binti adalah kepala gembong narkoba terbesar di Kalimantan Tengah,” kata Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab, Senin, 13 Februari 2012.

Habib Rizieq juga menyatakan Lukas Tingkes adalah seorang terpidana korupsi yang sudah incraht di Pengadilan Mahkamah Agung pada Desember 2011. Akan tetapi, kejaksaan setempat, menurut Rizieq, tidak berani dan tidak mampu mengeksekusi putusan tersebut. “Kepolisian belum bisa menangkap Yansen Binti hingga saat ini.”

Habib menyatakan ada hal lain di balik aksi anarkis menolak FPI ini. Menurut dia, kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran ini yang takut bila FPI berdiri di Kalimantan Tengah karena akan melakukan aksi pemberantasan. “Ini bukan masalah agama atau suku Dayak, tapi perlawanan FPI terhadap koruptor dan penjahat,” katanya.

Tindakan gerombolan ini dinilai telah menghancurkan empat pilar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. FPI menuntut para pelaku dengan dugaan melakukan pelanggaran KUHP berupa perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335, upaya perampasan kemerdekaan Pasal 333, perusakan secara bersama-sama Pasal 170, dan percobaan pembunuhan berencana Pasal 340. [KbrNet/Andl]

TERNYATA TUDINGAN HABIB RIZIEQ BENAR,
PROVOKATOR WARGA DAYAK TERNYATA
PREMAN TERPIDANA KASUS KORUPSI

Berita kasus korupsi tersebut telah dirilis oleh sejumlah media nasional, diantaranya oleh TEMPO.CO dan INFOKORUPSI

TEMPO Interaktif, Palangkaraya: Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menahan dua mantan Wali Kota Palangkaraya, Salundik Gohong dan LUKAS TINGKES. Penahanan ini dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai TERSANGKA KORUPSI pengadaan lahan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang pada 2003-2004.

Saat ini Salundik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan LUKAS menjabat anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Tengah dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang, Palangkaraya.

“Keduanya sudah kami titipkan di rumah tahanan Palangkaraya,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palangkaraya Fatomi Hatam kemarin. Berkas pemeriksaan dan penuntutan keduanya sudah selesai dan siap dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat.

Pemeriksaan dan penahanan Salundik, kata Fatomi, sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri karena yang bersangkutan berstatus Dewan aktif. Sedangkan untuk LUKAS tak perlu izin karena sudah tidak menjabat di pemerintahan.

Menurut Fatomi, kasus yang membelit Salundik bermula saat dia menjadi Wali Kota Palangkaraya. Dia memutuskan ganti rugi tanah untuk pembangunan kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang. Sedangkan LUKAS sebagai Ketua Yayasan Dandang Kahayan dijerat karena menjual tanah untuk pembangunan kampus.

Lahan yang dijual LUKAS ternyata lahan milik negara. Lahan ini bisa dijadikan obyek jual-beli karena dia bekerja sama dengan Salundik, sebagai Wali Kota dan Ketua Tim 9 Pemerintah Kota Palangkaraya, yang bertugas mengadakan lahan untuk pembangunan kampus serta nilai ganti rugi.

Selain menjerat mantan wali kota, kasus ini menyeret K. Midday, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang. Tiga tersangka ini diancam hukuman 4-20 tahun kurungan dan denda Rp 300 juta-1 miliar. “Berkas mereka bertiga sudah siap dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Aksi Tolak Ormas Anarkis Berakhir Anarkis

Jakarta – KabarNet: Sekitar puluhan orang hari ini, Selasa (14/02), melakukan aksi ‘Indonesia Tanpa FPI’ di Bundaran HI. Dibanding jumlah peserta aksi, jumlah polisi yang berjaga lebih banyak, mencapai ratusan. Padahal sehari sebelumnya, aksi ini sudah dipromosikan melalui BBM, twitter maupun facebook. Aksi yang awalnya berlangsung damai dan dikawal sekitar 250 personil gabungan kepolisian Daerah Metro Jaya ini, mendadak berakhir rusuh.

Selain untuk memperingati hari kasih sayang, aksi damai ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berani mengambil sikap terhadap ormas-ormas yang meresahkan. Mereka tidak menuntut FPI dibubarkan. Tapi, mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengantisipasi aksi kekerasan yang terjadi dan menjamin keamanan.

Awalnya massa yang menamakan diri ‘Koalisi Rakyat Indonesia Tanpa FPI’, terlihat membawa spanduk. Aksi dimulai dengan penjagaan ketat dari aparat bersenjata lengkap. Dalam orasinya, koordinator aksi mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak Ormas-Ormas anarkis. Mereka beranggapan Ormas FPI yang selama ini berdakwah menentang kemaksiatan, dinilai oleh massa tersebut telah meresahkan masyarakat dengan aksi-aksi anarkis.

Saat semua konsentrasi massa mengarah pada orator, tiba-tiba terjadi kerusuhan. Seorang peserta aksi damai tiba-tiba menarik spanduk dan meminta unjuk rasa dibubarkan. Keadaan menjadi kacau. Massa mulai terlihat saling dorong, bahkan saling rebutan spanduk seraya mengeluarkan kata-kata kecaman. Tidak sampai disitu, massa yang emosi melampiaskannya pukulan bertubi-tubi pada penyusup berpakaian preman itu. Hingga saat ini belum diketahui siapa oknum penyebab terjadinya kerusuhan.

Aparat kepolisian yang sudah bersiaga sejak awal pun langsung bertindak. Tiga orang lainnya yang diduga penyusup, langsung diamankan. Sementara satu orang turut diamankan ke dalam Markas Kepolisian Subsektor Thamrin. Belum ada keterangan resmi, kemana tiga orang tersebut akan diamankan polisi. Meski sempat rusuh, peserta aksi demonstransi lainnya masih tetap melanjutkan tuntutan mereka. [KbrNet/Slm]

45 Brigadir Polisi Positif Mengonsumsi Narkoba

Lampung – Sebanyak 45 brigadir polisi dari Kepolisian Daerah Lampung diindikasikan mengonsumsi narkotika. TES urine serentak yang dilakukan Polda Lampung menunjukkan temuan itu. “Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, ada sekitar 45 anggota yang positif mengonsumsi narkoba,” ujar Kepala Polda Lampung Brigadir Jendral (Pol) Jodie Rooseto, Selasa (14/2/2012). “Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, ada sekitar 45 anggota yang positif mengonsumsi narkoba,” tambahnya.

Jodie mengemukakan, tidak ada polisi berpangkat perwira yang terindikasi memakai narkoba dalam tes urine itu. Menyusul temuan ini, Polda Lampung akan berupaya membina dan merehabilitasi sekitar 45 polisi itu. “Nantinya jika dari hasil pembinaan ini mereka tidak juga mengubah kebiasaannya, akan segera ditindak tegas,” ujarnya.

Meskipun menyesali anggotanya terindikasi memakai narkotika, Jodie menganggapnya jumlahnya masih kecil. “Anggota saya, kan, banyak, ada 10.000 personel di seluruh Lampung,” ungkapnya. [KbrNet/Monitor]

Aneh, FPI Jadi Korban Justru Dituduh dan Dihukum

Habib Muhammad Rizieq Syihab: Pelaku rencana upaya pembunuhan Delegasi Pimpinan FPI Pusat di Palangkaraya bukan DAYAK (muslim/ non muslim), tapi GEROMBOLAN PREMAN RASIS FASIS ANARKIS binaan Gubernur Kalteng TERAS NARANG yang diback-up Kapolda Kalteng DAMIANUS ZACKY, dengan operator Yansen Binti (diduga BANDAR NARKOBA) & Lukas Tingkes (terpidana KORUPSI dengan Putusan PK Desember 2011, yang sudah In krach tapi kejaksaan takut mengeksekusi).

Mereka semua ketakutan dibongkar kebobrokannya oleh FPI, karena FPI sedang membela DAYAK SERUYAN yang dizalimi penguasa dan pengusaha serta preman di Kab. Seruyan – Kalteng seperti Kasus Mesuji – Lampung. Anehnya media menutup anarkisme TERAS NARANG Cs, justru aktif membentuk opini pembubaran FPI. Licik, FPI yang sedang jadi korban, tapi justru FPI yang dituduh dan dihukum.

Mari kita TONTON bersama apa yang akan dilakukan PEMERINTAH PUSAT terhadap GEROMBOLAN BAJINGAN RASIS FASIS ANARKIS TERAS NARANG yang lakukan penerobosan OBJEK VITAL Bandara, pengepungan pesawat dengan SENJATA, perusakan rumah panitia MAULID NABI SAW, pembakaran tenda dan panggung DA’WAH ISLAM, percobaan pembunuhan Pimpinan ORMAS ISLAM, pengepungan RUMAH DINAS BUPATI Kuala Kapuas. Tonton juga GONGGONGAN ANJING LIBERAL yang membela PARA BAJINGAN ANARKIS tersebut. Apakah PEMERINTAHAN SBY akan tegakkan hukum atau justru ikut memanfaatkan masalah untuk GEBUK FPI sekaligus mengalihkan issue KORUPSI yang sedang menghantam petinggi PARTAI DEMOKRAT?!..

Source: Email Ketua Umum Front Pembela Islam (Habib Rizieq) pada KabarNet

Produser TvOne Akui Media Tidak Fair Terhadap FPI

Jakarta – KabarNet: Bukan rahasia lagi bahwa bisnis media, baik nasional maupun internasional, sebagian besar dikuasai oleh kelompok pendukung paham Sekularisme-Pluralisme-Liberalisme (SEPILIS), sebuah paham yang ditolak oleh seluruh agama di dunia. Sementara Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas Islam penggiat amar makruf nahi munkar yang selalu berada di garis depan dalam memberantas maksiat, penodaan agama dan aqidah Islam, termasuk disini menentang paham SEPILIS. Maka tidak heran kalau FPI selalu mendapat perlakuan tidak adil dari media. Media sekuler selalu menyudutkan FPI, seolah tidak ada kebaikan sedikitpun yang bisa diambil dari FPI. Sejumlah aksi-aksi kemanusiaan yang selalu dilakukan FPI tidak pernah sedikitpun diberitakan, sementara manakala “oknum” FPI (bukan kebijakan organisasi) terprovokasi dan terpancing melakukan anarkisme, maka media sekuler menempatkan berita itu sebagai berita utama.

FPI selalu diperlakukan tidak adil, dan selalu dicitrakan jelek oleh media. Itulah kesimpulan Redaktur KabarNet terhadap analisa cerdas dari Produser TvOne, Mohamad Fadhilah Zein, sebagaimana dikutip oleh Eramuslim berikut ini:

FPI Dalam Pusaran Media-media

Selasa, 14/02/2012 09:47 WIB

Oleh, Mohamad Fadhilah Zein (Produser TvOne)

Front Pembela Islam (FPI) menjadi bulan-bulanan media. Berangkat dari sinisme terhadap FPI, akhirnya pemberitaan yang dilakukan sebagian media menjadi tidak obyektif. Kecuali media Islam, beberapa media menyajikan pemberitaan yang mengarahkan pembacanya pada citra buruk FPI.

Sikap sinis ini semakin kentara ketika media menghadirkan berita yang tidak sama antara badan berita dengan judul. Misalnya, Kompas.com tertanggal 12 februari pukul 12.40 WIB, yang menurunkan berita tentang statemen Din Syamsudin terkait penolakan kehadiran FPI di Kalimantan Tengah. Judul berita yang diturunkan Kompas.com adalah “Din Syamsudin: Tolak Ormas Anarkis”. Isi berita tersebut adalah pernyataan Din Syamsudin yang menolak segala bentuk kekerasan. Tidak ada satu kalimat pun dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, di berita itu, yang menyebut “Tolak Ormas Anarkis.”

Pemberian judul di atas menjadi bias karena seolah-olah Din Syamsudin menolak FPI, padahal dalam pernyataannya, Din hanya mengatakan tolak segala bentuk aksi kekerasan yang bisa dilakukan siapa saja. Bisa disimpulkan, Kompas.com sudah melakukan penghukuman terhadap FPI (Trial by The Press) dengan memberikan judul seperti itu.Selengkapnya bisa dilihat http://nasional.kompas.com/read/2012/02/12/12403753/Din.Syamsuddin.Tolak.Ormas.Anarkis.

Lain pula yang dilakukan Vivanews.com. Media ini menurunkan sejumlah berita terkait kehadiran FPI di Kalimantan Tengah namun mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Salah satu berita yang cukup bombastis adalah berita dengan judul “Usir FPI karena Warga Dayak Trauma Konflik” tertanggal 14 februari pukul 00:02 WIB.

Dengan judul menggunakan tanda kutip, pembaca disuguhi pernyataan langsung dari seorang pengamat. Redaksi tentu sudah memilih siapa pengamat yang jawabannya sesuai dengan keinginan mereka. Uniknya, ada lead yang memperkuat judul dalam berita itu, “Tak ada terkait agama. Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak radikalisme.” Pemilihan lead semacam ini menjadi biasa dilakukan awak redaksi untuk mengarahkan kemana pembaca akan digiring. Selengkapnya bisa dilihat

http://nasional.vivanews.com/news/read/287841–usir-fpi-karena-warga-dayak-trauma-konflik-

Detik.com sebagai portal berita internet yang kini dikuasai Transcorp juga tidak kalah menunjukkan sinisme terhadap FPI. Media ini bahkan menghilangkan identitas Habib pada Ketua Umum FPI Muhammad Rizieq Shihab. Di setiap penulisan berita, Detik.com selalu menyebut Ketua Umum FPI Rizieq Shihab. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini dari portal berita ini.

Di beritanya lainnya, Detik.com mewawancarai peneliti SETARA Institute yang notabene adalah lawan ideologis FPI. Dalam wawancara itu, FPI digambarkan sebagai organisasi yang kebal terhadap hukum karena merusak tempat-tempat prostitusi , penyebaran miras dan lain sebagainya, namun dibiarkan oleh pemerintah. Statemen peneliti SETARA Institute pun dikutip hanya sebagian oleh Detik.com, karena di akhir badan berita, penulisnya hanya mengutip penggalan kalimat dari berita yang sudah tayang sebelumnya. Beritanya bisa di lihat

http://news.detik.com/read/2012/02/13/020916/1840605/10/insiden-tolak-fpi-di-palangkaraya-bentuk-kekecewaan-pada-pemerintah?nd992203605

Yang harus diperhatikan lebih di Detik.com adalah komentar-komentar dari pembaca yang kebanyakan anonim. Setiap berita menyangkut FPI atau Islam, pasti banyak komentar-komentar sinis, bahkan menghina, yang sepertinya dibiarkan oleh redaksi Detik.com.

Sementara itu, Antaranews.com yang menjadi kantor berita resmi pun menurunkan sejumlah berita yang bisa disimpulkan tidak setuju dengan adanya FPI. Beberapa judul yang ditulis media ini bahkan menunjukkan sikap redaksi yang demikian. Salah satunya adalah berita dengan judul “Warga Dayak Tolak FPI” tertanggal 11 Februari pukul 15:54 WIB. Beritanya

http://www.antaranews.com/berita/296896/warga-dayak-tolak-fpi

Antaranews.com rupanya juga menurunkan berita yang sama dengan Kompas.com tertanggal 12 Februari dengan narasumber Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin. Berbeda dengan Kompas.com, Antaranews.com tidak mengutip satu kata pun tentang ormas anarkis.Dalam artikel itu, Din Syamsudin menekankan tidak ada agama di Indonesia yang menolak keberagaman.

Bagaimana media massa Islam?

Berbeda dengan media-media massa mainstream, media Islam justru melakukan pembelaan terhadap FPI. Sebut saja eramuslim.com, voa-islam.com, arrahmah.com, hidayatullah.com dan republika.co.id. Sebagian dari media massa itu bahkan menyebut Dayak Kafir untuk menunjukkan sikap redaksi.

Mereka mengutip statemen dari seluruh pengurus FPI, pengamat Islam yang menguntungkan FPI, atau statemen-statemen pejabat negara, dalam hal ini kepolisian, untuk memposisikan FPI sebagai pihak yang tidak dirugikan. Hidayatullah.com bahkan tidak ragu menyebut adanya upaya pembunuhan atas apa yang terjadi pada Sabtu (11/2) yang lalu.

Media ini mengutip pernyataan Wasekjen FPI, KH. Awit Masyhuri yang menyebut ada pihak-pihak yang khawatir kepentingan ekonominya terganggu dengan kedatangan FPI. Menurut Awit, sebulan lalu delegasi warga Dayak Kalteng dari berbagai agama mendatangi DPP FPI di Petamburan untuk meminta bantuan untuk menghadapi arogansi Gubernur Kalteng dan Kapolda Kalteng tentang konflik agraria seperti Kasus Mesuji– Lampung.

Voice of Al-Islam atau VOA-Islam.com lebih keras lagi menyebut Dayak Kafir atas apa yang terjadi dengan FPI. Media ini juga menunjukkan pembelaan terhadap Habib Rizieq Shihab dan seluruh pendukungnya. Hal ini jelas karena posisi media ini adalah sesuai dengan visi dan misinya yang khawatir dengan nasib umat Islam yang semakin termarjinalkan dengan kelompok-kelompok Kapitalis dan Zionis.

Eramuslim.com yang lebih dulu menjadi portal berita dunia Islam juga membela FPI. Ada yang menarik dari tulisan editorial Media Islam Rujukan ini. Editorial berjudul “Mengapa Menolak Habib Rizieq?” mempertanyakan sikap ambivalensi media terhadap pelaku-pelaku kekerasan di tanah air.

Dalam tulisan itu, Eramuslim mengkritisi arti kekerasan yang sering disematkan pada FPI. Padahal, pada kenyataannya, banyak kekerasan-kekerasan yang dialami umat Islam di daerah, justru dilakukan kelompok-kelompok non-muslim, namun hal itu tidak diungkap media-media massa mainstream.

Dalam kerusuhan Madura vs Dayak, Eramuslim.com mengungkit kembali kerusuhan antara Muslim vs Kristen. Selengkapnya bisa dilihat

http://www.eramuslim.com/editorial/mengapa-menolak-habib-riziq.htm

Arrahmah.com yang mengusung tagline Berita Dunia Islam & Berita Jihad Terdepan, mengeluarkan sikap redaksi yang keras. Meminjam pernyataan Ketua bidang Nahi Munkar DPP FPI Munarman, media online ini menghalalkan darah kafir harbi yang menghalang-halangi dakwah Islamiyah.

Bahkan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, dicap sebagai kafir harbi yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Beritanya ada disini:

http://arrahmah.com/read/2012/02/11/17991-munarman-kafir-yang-menghalangi-dakwah-adalah-kafir-harbi-halal-darahnya.html

Kebenaran Hakikat vs Kebenaran Prosedural

Dari uraian pemberitaan di atas, terbukti bahwa media-media memiliki banyak kepentingan, bisa ideologis, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Awak redaksi akan menentukan seperti apa wajah media tersebut. Seorang muslimkah dia, liberal, agnostik, kejawen dan sebagainya, akan mempengaruhi berita-berita yang disuguhkan. Pembaca pun hanya menjadi penonton, yang jika tidak hati-hati dan cerdas, akan terhanyut dan terombang-ambing dalam pusaran informasi yang begitu deras dan terbuka. Independensi media massa pun dipertanyakan, jika melihat dari pemberitaan FPI.

Bahkan, media berperan besar dalam menstigmakan FPI sebagai organisasi pro-kekerasan. Bayangkan saja, setiap ada penggerebekan yang dilakukan FPI, maka jurnalis televisi akan selalu hadir. Tayangan video itu lalu disiarkan secara langsung di setiap program berita. Masyarakat pun tercengang dengan apa yang disaksikannya. Jadilah, FPI tertuduh sebagai ormas kekerasan.

Apakah kekerasan hanya dilakukan FPI? Jawabnya tidak. Kita semua tahu bahwa pelaku kerusuhan di daerah banyak juga yang dilakukan oleh non-muslim. Namun, porsi pemberitaannya tidak sama dengan apa yang dilakukan FPI.

Jika kita melihat hakikat yang dilakukan FPI, maka kebenaran yang diusung tidak terbantahkan. Maksudnya begini, siapa pun pasti setuju bahwa minuman keras, prostitusi, perjudian dan sejenisnya adalah tindak kejahatan yang harus diberantas. Tidak perlu ditanya betapa banyak bukti kehancuran akibat perbuatan-perbuatan tersebut. Kecuali bagi penganut adanya kebenaran relatif, maka hal-hal tersebut tentu tidak berlaku.

Apa yang dilakukan FPI secara hakikat adalah benar, karena mereka menghilangkan penyakit sosial masyarakat yang sudah endemik. Kekerasan yang mereka lakukan biasanya menjadi pilihan terakhir, karena adanya kelompok penentang. Pun hingga saat ini, kekerasan itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Bandingkan dengan kekerasan di daerah, misalnya Ambon, Poso, Bima, Makassar dan lainnya sebagainya, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kebenaran hakikat yang diyakini FPI bertabrakan dengan kebenaran prosedural yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ambil contoh kasus Perda Miras yang ramai beberapa waktu lalu. Kementerian Dalam Negeri berdalih Perda-perda Miras bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997. Oleh sebab itu, muncul wacana pencabutan Perda-perda tersebut.

Secara prosedural perundang-undangan, upaya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi benar untuk mencabut Perda-perda tersebut. Tapi, secara hakikat, dia akan bertabrakan dengan kebenaran yang diyakini umat Islam secara mayoritas.

Inilah contoh kasus yang menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok seperti FPI. Selama kebenaran prosedural tidak berdasarkan kebenaran hakikat, maka akan selalu lahir generasi pembela Islam. Dan, bagi mereka yang sungguh-sungguh memerangi FPI dikhawatirkan terjangkit penyakit Islamophobia yang wabahnya sudah mendunia. [KbrNet/Eramuslim/adl]