Jakarta – KabarNet: Masalah ketahanan energi di era SBY-Budiono makin nyata sangat lemah dan tidak jelas arahnya serta makin menunjukan bahwa pemerintah SBY tidak punya platfon yang jelas dalam masalah ketahanan energi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah subsidi BBM. Pemerintah SBY membingungkan masyarakat antara kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April dan program konversi bahan bakar gas (BBG).
Ada dua opsi yang akan diambil oleh pemerintah yaitu membatasi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi dan melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas, tentu saja dua opsi ini adalah pil pahit yang harus ditelan oleh pemerintah SBY-Budiono, apalagi situasi ekonomi secara makro tidak menguntungkan dan tingkat harga barang-barang konsumsi yang makin melangit, sertanya bobolnya APBN akibat inefisiensi yang terjadi dipemerintahan SBY-Budiono, dan hutang luar negeri yang makin menumpuk dan bertambah serta konflik Timur Tengah yang makin memanas yang dapat mengancam pasokan minyak mentah serta meyebabkan kenaikan harga pasaran minyak mentah di dunia.
Kebijakan tentang BBM dan ketahan energi yang dilakukan oleh pemerintah sangat jelas tidak dipersiapkan secara komprehensif atau berkelanjutan tetapi hanya bersifat sesaat, dan pemerintah tidak punya blue print yang jelas.
Ini tergambar ketika penyusunan APBN yang disahkan oleh DPR, pemerintah untuk menarik simpatik berani-beraninya tidak mematok untuk menaikan harga BBM pada APBN 2012 artinya tim ekonomi SBY Budiono sangat lemah dalam memprediksi perubahan politik dan ekonomi dunia yang meyebabkan kenaikan harga minyak dunia.
Untuk kebijakan konversi dari BBM ke bahan bakar gas juga terlihat tidak terprogram dan terencana dengan baik, mengapa tidak tahun-tahun ketika harga minyak dunia masih rendah pemerintah tidak meyiapkan infrastruktur untuk melakukan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk kendaraan roda empat serta melakukan sosialisasi.
Sosialisasi yang dilakukan pleh pemerintah hanya pada tingkatan himbauan untuk tidak mengunakan BBM susbsidi saja di stasiun-stasiun pengisian BBM dan ini tidak banyak membawa dampak bagi penghematan subsidi BBM, malah makin hari makin bertambah kebutuhan BBM bersubsidi, artinya ada kemungkinan sosialisasi yang dilakukan pemerintah gagal atau adanya mafia BBM bersubsidi yang bermain dengan menjual BBM bersubsidi ke industri atau diselundupkan ke luar negeri karena adanya disparitas harga yang cukup tinggi dengan harga BBM di negeri tetangga dengan BBM bersubsidi di Indonesia.
Opsi menaikkan harga BBM tentu saja pada bulan April tidak akan dilakukan oleh SBY sebab kenaikan BBM bisa memicu kemarahan rakyat dan bisa dijadikan isu bersama untuk menggulingkan pemerintahan SBY. Hal lain kenaikan BBM sudah barang tentu akan semakin menciptakan kemiskinan baru dan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Tetapi yang paling ditakuti oleh SBY-Budiono adalah karena kenaikan BBM, mereka akan didemo besar-besaran dan dijatuhkan oleh rakyat yang saat ini makin kesal dengan pemerintah SBY yang telah gagal memberantas korupsi.
Opsi untuk membatasi BBM bersubsidi kendaraan pribadi dan menggantikan dengan bahan bakar gas juga bukan hal yang gampang dilakukan sebab infrakstruktur yang diperlukan baik sarana dan prasarana untuk pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan pribadi tidak akan siap dalam waktu tiga bulan.
Opsi untuk membatasi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, juga akan memberi dampak inflasi, sebab kendaraan pribadi yang digunakan untuk sektor usaha akan mengalami kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya mau tidak mau sektor usaha akan menaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan.
Pembatasan BBM bersubsidi juga akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, sebab syarat untuk pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya energi yang cukup serta mobilitas pelaku usaha. Sedangkan dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi sudah dipastikan pelaku usaha akan mengurangi mobilitasnya.
Pembatasan BBM rawan akan penyalahgunaan. Hal itu hampir dipastikan akan terjadi dan akan memicu pasar gelap, sehingga pembatasan BBM membutuhkan infrastruktur dan pengawasan yang memadai.
Seharusnya mulai dari sekarang jika pemerintah ingin membatasi BBM bersubsidi, pemerintah juga harus melakukan efisiensi dan mengatasi kebocoran-kebocoran APBN, dimana kebocoran APBN yang dikarenakan korupsi saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang seputar SBY, lihat saja terjadinya mark up pembangunan wisma atlit yang mengunakan uang APBN, sampai saat ini SBY terkesan masih melindungi aktor intelektualnya yaitu Anas Urbaningrum yang sering disebut dalam persidangan Nazarudin.
Efisiensi juga harus dilakukan dengan mengurangi belanja iklan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak efektif, serta contohkan dulu mobil presiden dan mobil-mobil pemeritah mengunakan bahan bakar gas dan tidak mengunakan BBM, sebab rakyat sangat trauma dengan program konversi minyak tanah ke Gas yang banyak meyebabkan makan korban, sehingga jika konversi BBM ke bahan bakar gas terjadi trial and error yang menjadi korban bukan rakyat tapi pejabat pemerintahan.
Jadi kedua opsi penghematan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah SBY sangat berpotensi untuk penggulingan pemerintahan SBY-Budiono oleh rakyat dan lawan-lawan politiknya atau mungkin oleh orang-orang dekat SBY. Jadi SBY harus hati-hati dalam hal menetapkan kebijakan mengenai penghematan BBM.
Pemerintah SBY juga hendaknya jangan membingungkan masyarakat antara kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April dan program konversi bahan bakar gas (BBG). (KbrNet/Arief Poyuono,SE)
0 komentar:
Posting Komentar