Din Kritik Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com - Institusi Kepolisian RI (Polri) terus menjadi sorotan. Sejumlah kasus yang terbengkalai dan ketidakkonsistenan pernyataan pemimpin puncak Polri masih juga menuai kritikan. Terakhir, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dihujani kritik setelah pernyataannya terkait bukti rekaman percakapan Ade Raharja-Ary Muladi tak bisa dibuktikan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, turut melayangkan kritikan.

Kita belajar dari pengalaman, banyak pernyataan Polri bahkan langsung dari Kapolri yang tidak benar.
-- Din Syamsuddin

"Kita belajar dari pengalaman, banyak pernyataan Polri bahkan langsung dari Kapolri yang tidak benar. Kalau ada (kasus) yang tidak disertai bukti kuat, maka harus dibebaskan demi hukum," kata Din seusai mengisi diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/8/2010).
Akan tetapi, jika memang pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat, akurat dan faktual, ia menegaskan, tak akan ada yang menghalangi proses penegakan hukum.
Pernyataan Din ini juga terkait dengan aksi pemberantasan terorisme yang dilakukan kepolisian dan baru saja menangkap pengasuh Ponpes Al Mukmin, Ngruki, Abu Bakar Ba'asyir.
"Saya sangat mendukung aksi pemberantasan terosime. Terorisme adalah musuh negara dan agama. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan terorisme. Namun, dalam pemberantasan terorisme, kepolisian harus mengindahkan aturan hukum dan HAM serta budaya Indonesia. Asumsi atau dugaan bahwa seseorang terlibat dalam aksi terorisme harus disertai bukti yang kuat," tegas Din, yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).