NU Diimbau Beri Fatwa Hukum Mati atau Potong Tangan Bagi Koruptor

Jakarta - Imbauan NU agar ulama tidak menyalatkan koruptor dipandang kontroversial. Indonesia bukan negara Islam dan hukuman mati atau potong tangan dinilai lebih pas dan dapat direalisasikan.

"Saya kira imbauan itu tidak perlu lah, imbauan itu harus ada dasar hukumnya. Lebih baik NU mengimbau koruptor dihukum mati atau potong tangan, nanti pasti koruptor ngeri," ujar Wasekjen PPP M Romahurmuzy kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2010).

Menurut Romi, hukuman bagi koruptor tidak disalatkan ulama justru agak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, orang yang meninggal dalam kondisi Islam harus tetap disalatkan.

"Kalau NU ini kan lembaga keagamaan. Sekalipun orang meninggal dalam keadaan korup, sepanjang dia mati dalam keadaan Islam itu dia harus disalatkan secara Islam oleh siapapun," terang Romi.

Romi meyakini hukuman duniawi lebih ditakuti ketimbang ancaman saat sudah meninggal. "Koruptor kok hukumannya ghoib," tutup Romi sambil tertawa.
(van/yid)