Munculnya pemberitaan yang menyudutkan TNI terkait tudingan pengislaman terhadap Jemaat Ahmadiyah mendapat reaksi keras dari Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab. Sebelumnya, wakil ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan adanya kegiatan TNI yang berupaya mengajak warga Ahmadiyah kembali ke Islam. Komisi I DPR RI pun mendapatkan laporan kegiatan yang diduga melibatkan 56 Komando Rayon Militer (Koramil) di bawah Kodam Siliwangi, Jawa Barat.
Habib Rizieq Syihab, mengatakan bahwa data dari Komisi I DPR yang menyatakan anggota TNI terlibat dalam kegiatan mengislamkan Jemaat Ahmadiyah di 56 Koramil Jawa Barat tidak benar. Hal ini disampaikan Habib Rizieq, lewat pesan singkatnya pada rabu malam 16/3.
Saat ditanya oleh wartawan terkait adanya laporan ke komisi I DPR RI, bahwa Pangdam Siliwangi memaksa Ahmadiyah masuk Islam. Habib Rizieq menuding laporan dari LSM komprador itu bodong, sebab yang dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda adalah mengerahkan personilnya untuk sosialisasi Pergub Jabar tentang pelarangan Ahmadiyah.
“Laporan tersebut bodong, karena berasal dari LSM komprador yang menjadi antek asing dan selalu membela Ahmadiyah dengan berbagai macam cara. Apa yang dilakukan Pangdam dan Kapolda adalah mengerahkan personilnya untuk sosialisasi Pergub Jabar tentang pelarangan Ahmadiyah, agar Ahmadiyah tidak melanggar dan agar umat Islam tidak bertindak dengan penafsirannya sendiri untuk melaksanakan Pergub tersebut”, ujar Habib.
Habib Rizieq juga mendukung sepenuhnya kebijakan Pangdam dan Kapolda dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap Jemaat Ahmadiyah.Data yang didapatkannya dari sebuah LSM itu menyebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Cianjur, Indramayu, Ciamis, Banjar, Bandung, Majalengka, Cirebon, Bogor, Sukabumi dan Tasikmalaya. Terkait hal itu, Habib Rizieq meminta semua pihak termasuk DPR agar mewaspadai data-data yang diterima dari LSM. Pasalnya hal itu dapat merusak stabilitas nasional.
“Jadi inisiatif TNI dan Polri tersebut sangat bagus dan harus didukung. Bahkan perlu dicontoh daerah lain. Karenanya, DPR RI harus hati-hati menerima laporan LSM komprador yang ingin adu domba Pemerinta dan DPR. LSM komprador itu pembohong dan laporanya banyak bodong”, tegasnya kembali.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Polkam Djoko Suyanto membantah adanya “Operasi Sajadah” terkait Islamisasi warga Ahmadiyah.
“Kita sudah cek itu dan tidak ada unsur yang negatif, pemaksaan dan lain sebagainya, memang kalau Pangdam minta diamankan, ya dilakukan,” kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Rabu (16/3/2011).
Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam operasi Ahmadiyah di Jawa barat dimaksudkan untuk membantu Pemda bersama-sama dengan unsur Muspida dan Majelis Ulama Indonesia melakukan sosialisasi Pergub melalui cara-cara persuasif tanpa pemaksaan apalagi yang bersifat intimidasi dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya konflik komunal.
Langkah TNI akan bernilai positip bila dilakukan semata-mata dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan menjaga dari unsur-unsur yang ingin menciptakan perpecahan bangsa. Ahmadiyah menjadi unsur permusuhan dan pemecah belah bangsa. Dibubarkan atau kembali ke ajaran Islam. Terima kasih TNI. [fpi.or.id]
0 komentar:
Posting Komentar