Today :

Not found what you looking for?:

Diposkan oleh PUTRA BETAWI

Published on Kamis, 24 Maret 2011

Habib Rizieq Bantah Ikut Rencana Gulingkan SBY


Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab mengaku tidak tahu menahu soal Kabinet Dewan Revolusi Islam seperti yang diberitakan Al Jazeera dalam laporan eksklusifnya. “Saya pikir itu sesuatu yang tidak benar. Jadi saya tidak tahu,” kata Habib Rizieq di Kantor Kementerian Agama, Rabu, 23 Maret 2011.

Sebagaimana ramai diberitakan bahwa jaringan televisi Al Jazeera menurunkan laporan investigasi berjudul Plot Untuk Mengulingkan Presiden Indonesia Terbongkar.

Laporan itu menyebutkan bahwa sejumlah jenderal purnawirawan sedang berusaha menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kursi presiden. Guna mewujudkan rencana itu, para purnawirawan itu bekerjasama dengan sejumlah kelompok Islam garis keras, juga dalam kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik.

Video Al Jazeera juga menayangkan daftar “Dewan Revolusi Islam” yang beredar di Internet. Tertera di situ, dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir. Dalam daftar itu ada nama purnawirawan jenderal.

Habib Rizieg menegaskan, bahwa FPI bukan saja tidak pernah membuat daftar Kabinet Revolusi itu, tapi sama sekali tidak tahu soal kabinet itu. Habib meminta kabar itu diklarifikasi. FPI, katanya, “Sama sekali tidak pernah membuat daftar kabinet revolusi.

Habib Rizieq mengaku khawatir jika FPI terus dituding oleh pihak lain sebagai kelompok yang berencana melakukan makar. Menurut Rizieq, semua tindakan yang dilakukan FPI harus berada dalam koridor konstitusi.

“Saya pikir ini jadi kontraproduktif, dikira akan membuat makar dan nanti dikira pengalihan isu. Saya tidak menolak apresiasinya tapi kita harus main di koridor konstitusional,” ucap Habib.

Namun Habib Rizieq tidak akan mempermasalahkan berita Al Jazeera itu hingga ke ranah hukum. “Welcome saja, tapi kalau sudah menyangkut permasalahan hukum saya pikir ini akan kita pelajari dulu. Kita selesaikan secara elegan,” kata Habib.

Sebelumnya diberitakan, eksklusif media Al Jazeera mengkaitkan kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga orang, dengan plot untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serangan itu akan menyudutkan SBY, melemahkan kekuatannya, lalu mudah dikudeta. Sejumlah purnawirawan kini sedang bersiap melakukan kudeta.

Ketua Purnawirawan Angkatan Darat, Letjen Soerjadi, membantah keras rumor kudeta ini. TNI, katanya, tidak punya tradisi melakukan kudeta. Apalagi ini jaman reformasi, di mana informasi transparan dan rakayt juga sudah bisa menilai setiap manuver politik yang dilakukan. Soerjadi menduga bahwa isu kudeta ini sengaja ditiupkan guna menguburkan sejumlah kabar penting yang merebak belakangan ini.

Bagaimana tanggapan FPI?

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas membantah keras tuduhan itu.

“Tidak benar, FPI tak pernah disetir jenderal. FPI nggak gampang disetir, tidak pernah. Kami bicara akidah, tak minta duit, tak minta jabatan,” kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 23 Maret 2011.

Dijelaskan Salim, pihaknya menunggu keputusan presiden untuk mengeluarkan pembubaran Ahmadiyah melalui Keppres. Bagaimana dengan ancaman penggulingan presiden yang pernah dikeluarkan FPI? “Tak ada maksud penggulingan presiden, kalau presiden mengeluarkan Keppres itu, bahkan kita akan dukung,” kata dia.

Soal tuduhan FPI dibeking jenderal, Salim mengatakan, itu bukan pernyataan yang berasal dari FPI. “Yang ngomong bukan FPI. Tiga jenderal siapa?” “Jangan mudah dipancing berita dari luar (negeri),” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri PertahananPurnomo Yusgiantoro mengaku belum mendengar soal rencana kudeta SBY oleh para purnawirawan jenderal. “Tidak ada itu, dan tidak pernah boleh ada di Indonesia. Jadi tidak pernah kita mendengar ada rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita katanya kudeta dan sebagainya itu,” kata Purnomo usai mengikuti pembukaan acara The Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011.

Ditanya soal sikap pemerintah, Purnomo mengatakan, pemerintah punya perangkat yang kita bisa memantau perkembangan di lapangan. “Dan kita juga tahu persis seberapa besar itu,” kata dia. “Ya, kalaupun ada (kudeta), akan kita hadapi.” vivaNews

0 komentar:

Poskan Komentar