TKI Akan Dihukum Pancung

Subang – Darsem, Tenaga Kerja Wanita asal Subang Jawa Barat, terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Darsem dinyatakan terbukti membunuh anak majikannya di Arab Saudi. Pihak keluarga Darsem mendesak agar pemerintah secepatnya melakukan upaya hukum, agar Darsem terhindar hukuman pancung, karena keluarga sangat yakin Darsem tidak bersalah.

Keluarga Darsem, TKW asal Subang Jawa Barat, yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi, terus dibayangi keresahan. Darsem dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Arab Saudi, lantaran membunuh majikannya warga negara Yaman, pada desember 2007 lalu, lantaran hendak diperkosa.

Ratini, salah satu keluarga Darsem mengaku pernah didatangi salah satu agen TKW yang mengabarkan Darsem Binti Daud Tawar, terancam hukuman mati. Darsem merupakan anak dari Sawinah dan Daud Tawar, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Darsem meninggalkan seorang anak berusia lima tahun bernama Safii. Dia berangkat menjadi TKW sejak tahun 2002, silam. Keluarga meyakini jika Darsem tidak bersalah, dan terpaksa membunuh lantaran membela diri.

Sementar, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta peran tokoh agama di tanah air untuk melobi Dewan Ulama Arab Saudi, sehingga ancaman hukuman pancung yang dihadapi Darsem binti Daud Tawar, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Subang, Jawa Barat secepatnya terselesaikan baik dengan mengupayakan pembebasan hukuman mati maupun keringanan pembayaran denda (diyat).

Demikian disampaikan Jumhur di Jakarta, Kamis (3/3). Menurutnya, selain upaya serius pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri dalam mengatasi kasus Darsem, keterlibatan tokoh agama sebagai ulama jelas diperlukan agar turut menyelesaikan permasalahan Darsem.

“Apalagi mengingat keberadaan tokoh agama kita bisa dihormati sekaligus diterima secara terbuka oleh pemerintah dan masyarakat Arab Saudi, termasuk karena hal ini berkaitan dengan penerapan hukum Islam,” ujar Jumhur.

Ia menilai, kasus Darsem yang kini diwajibkan membayar uang kompensasi (diyat) sebesar 2 juta Real (Rp 4,7 milyar) agar terbebas dari hukuman pancung, bukan semata-mata persoalan pemerintah tetapi menyangkut rasa kemanusiaan yang telah melibatkan nurani seluruh warga bangsa.

Jumhur juga mengajak berbagai elemen warga bangsa untuk bersama-sama mencari upaya pembebasan Darsem dari ancaman hukuman pancung, dengan memberikan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing.

“Sementara itu pemerintah akan terus berusaha membebaskan Darsem. Namun lebih sempurna bila upaya itu bisa kita lakukan bersama sebagai warga bangsa,” kata Jumhur.

Darsem binti Dawud Tawar terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap majikannya, seorang warga negara Yaman, pada Desember 2007. Ia didakwa membunuh majikannya saat hendak diperkosa. Pengadilan Riyadh, Arab Saudi, pada 6 Mei 2009, memvonis Darsem dengan hukuman mati.

Sempat dikabarkan, bahwa Darsem telah mendapatkan maaf dari ahli waris korban dengan kompensasi uang diyat sebagai pengganti hukuman mati sebesar 2 juta Real atau sekitar Rp 4,7 milyar. Tenggang waktu pembayaran diyat adalah 6 bulan.

Menurut Jumhur, saat ini proses pengadilan terhadap Darsem telah memasuki tahap naik banding. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan keringanan hukuman dan diyat tersebut dan terbebas dari hukuman pancung.

“Selaku Kepala BNP2TKI saya sudah mendorong para pemangku kepentingan (stakeholders) TKI seperti kalangan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta), perusahaan Asuransi TKI, Klinik Pemeriksa Kesehatan TKI, Perbankan, dan lain-lain untuk bersama-sama membantu menyelesaikan beban yang harus dipenuhi agar Darsem terbebas dari hukuman pancung dan mendapat keringanan pembayaran diyat,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Jumhur, berbagai pihak stakeholders TKI itu akan segera menggelar Malam Dana Darsem, yang hasilkan akan disumbangkan guna ikut menyelesaikan nasib yang menimpa Darsem itu.

“Dengan demikian, saya menaruh apresiasi yang tinggi atas rencana dan inisiatif mereka. Secara pribadi maupun sebagai Kepala BNP2TKI saya akan support upaya-upaya itu,” katanya.

Bantuan Mengalir
Hingga saat ini bantuan simpati untuk Darsem terus mengalir. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu, pada Selasa (1/3), menginformasikan, telah menerima donasi sebesar Rp 2,6 milyar dari sejumlah dermawan di Arab Saudi. Selain itu Pemda Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Ahmad Heryawan pun menyanggupi memberikan bantuan Rp 1 milyar untuk Darsem. Dana tersebut akan diambil dari pos anggaran Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar juga mengimbau kepada para pejabat Pemprov Jabar untuk menyisihkan bantuannya sekaligus dikumpulkan guna menambah bantuan bagi Darsem.

“Pokoknya akan saya gerakkan pejabat dan karyawan Pemprov Jabar untuk mengumpulkan sumbangan bagi Darsem, sedang teknisnya kita atur nanti,” kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Rabu (2/3). [slm/kn/jp]