Jakarta - Agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, tim pemenangan SBY-Boediono mencopot sembilan pejabat BUMN yang menjadi tim suksesnya. Tapi hanya ada satu orang saja yang masuk sebagai penganti sembilan orang tersebut.
"Sudah cukup lah satu orang itu," kata Hatta Rajasa, ketua tim pemenangan SBY-Boediono, di Bravo Media Centre (BMC) Jl Teuku Umar 51, Jakarta, Rabu (17/6/2009).
Anggota baru tersebut adalah Drajad. Dia menggantikan Suprapto (komisaris Indosat) yang di dalam tim pemenangan SBY-Boediono mempunyai tugas sebagai koordinator.
Sedangkan delapan lainnya dicopot tanpa ada pengganti. Para pejabat BUMN itu adalah Max Tamaela, Umar Said, Dadi Pratjipto, Achdari, Rully Charis, Sutanto, Effendi Rangkuti dan Yahya Ombara.
Pencopotan baru dilakukan sekarang, karena belum ada kejelasan kategori pejabat BUMN yang dilarang menjadi tim sukses kontestan Pilpres 2009. Selama ini pemahamannya bahwa pejabat yang dimaksud adalah yang duduk di level direksi dan tidak termasuk jajaran komisaris.
Sedangkan tentang keberadaan pejabat negara dalam tim pemenangan, sebenarnya sudah diatur dalam UU Pilpres, peraturan KPU 28/2009 dan Perpres 14/2009. Bahwa pejabat yang berasal dari parpol dapat berkampanye dengan izin cuti yang dibatasi hanya 1 hari dalam lima hari kerja.
"Jadi tidak salah bila menteri berkampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara," papar Hatta.
"Sudah cukup lah satu orang itu," kata Hatta Rajasa, ketua tim pemenangan SBY-Boediono, di Bravo Media Centre (BMC) Jl Teuku Umar 51, Jakarta, Rabu (17/6/2009).
Anggota baru tersebut adalah Drajad. Dia menggantikan Suprapto (komisaris Indosat) yang di dalam tim pemenangan SBY-Boediono mempunyai tugas sebagai koordinator.
Sedangkan delapan lainnya dicopot tanpa ada pengganti. Para pejabat BUMN itu adalah Max Tamaela, Umar Said, Dadi Pratjipto, Achdari, Rully Charis, Sutanto, Effendi Rangkuti dan Yahya Ombara.
Pencopotan baru dilakukan sekarang, karena belum ada kejelasan kategori pejabat BUMN yang dilarang menjadi tim sukses kontestan Pilpres 2009. Selama ini pemahamannya bahwa pejabat yang dimaksud adalah yang duduk di level direksi dan tidak termasuk jajaran komisaris.
Sedangkan tentang keberadaan pejabat negara dalam tim pemenangan, sebenarnya sudah diatur dalam UU Pilpres, peraturan KPU 28/2009 dan Perpres 14/2009. Bahwa pejabat yang berasal dari parpol dapat berkampanye dengan izin cuti yang dibatasi hanya 1 hari dalam lima hari kerja.
"Jadi tidak salah bila menteri berkampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara," papar Hatta.
0 komentar:
Posting Komentar