Jakarta – Anggaran studi banding yang digunakan anggota DPR tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan sekitar Rp18 miliar. Sedangkan untuk tahun 2012 mendatang, belum bisa dipastikan angkanya. Usulan kunjungan kerja untuk kepentingan Rancangan Undang-Undang belum final.
“Kunjungan kerja studi banding ada kenaikan. Itu memang dilakukan untuk pengawasan dan legislasi,” kata Sekretaris Jenderal DPR RI, Nining Indra Saleh, Selasa 10 Mei 2011.
Menurut Nining, untuk tahun 2010 total anggaran kunjungan kerja Dewan mencapai Rp107 miliar. Dari jumlah itu terdapat dana sisa sekitar Rp50 miliar. “Sisanya yang tidak digunakan itu dikembalikan ke negara,” kata Nining.
Sedangkan untuk 2011 atau tahun ini, dana kunjungan kerja DPR sesuai usulan komisi mencapai Rp125 miliar. Untuk tahun ini belum diketahui berapa sisa dana dan anggaran yang terserap untuk kepentingan kunjungan kerja.
Nining memaparkan, plafon anggaran masing-masing untuk RUU itu terdiri dari beberapa item, dari mulai untuk studi banding, anggaran akademis, sampai dengan pembahasan. “Untuk studi banding nilainya sekitar Rp1,7 miliar untuk maksimal dua negara. Silakan, komisi mau mempergunakan atau tidak,” ujar Nining.
Bagaimana untuk 2012? Menurut Nining, hingga kini baru tiga usulan RUU yang akan menggunakan fasilitas studi banding. Masing-masing RUU akan menghabiskan anggaran lebih dari sekitar Rp1 miliar. “Totalnya sekitar Rp3 miliar lebih,” kata Nining.
Kunjungan kerja DPR sedang menjadi sorotan publik. Kunjungan luar negeri ke Australia dan Spanyol mungkin adalah yang paling mendapat perhatian publik.
Ke Mana Saja DPR Berkunjung Selama Reses?
Selama reses, para anggota DPR yang terbagi ke dalam sejumlah komisi itu umumnya melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah – tidak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Reses kali ini, misalnya, cukup mendapat sorotan masyarakat karena DPR melakukan banyak kunjungan ke luar negeri, antara lain Australia, Spanyol, Amerika Serikat, dan Rusia.
Kunjungan luar negeri ke Australia dan Spanyol mungkin adalah yang paling mendapat perhatian publik. Kunjungan kerja ke Australia dilakukan oleh Komisi VIII DPR yang mengawasi sektor keagamaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, Komisi VIII terbang ke Australia untuk menggodok RUU tentang Fakir Miskin. Namun tak dinyana, kunjungan kerja tersebut justru menjadi blunder bagi para anggota wakil rakyat yang terhormat itu.
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) menilai, kunjungan tersebut tidak bermanfaat. Paling tidak ada lima alasan yang membuat PPIA berpikir kunjungan itu sia-sia belaka, antara lain menurut mereka, pemilihan Australia sebagai tempat studi banding adalah tidak relevan. “Seharusnya, untuk belajar penanggulangan kemiskinan, anggota DPR lebih baik belajar di negara-negara yang memiliki kedekatan sejarah, sosial, dan budaya dengan Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, dan India,” tulis PPIA dalam rilis resminya kepada media.
Selain Komisi VIII yang berkunjung ke Australia, Komisi X DPR yang membidangi sektor olahraga, kepemudaan, dan pariwisata juga melakukan kunjungan ke Spanyol. Tidak tanggung-tanggung, mereka menuju ke sejumlah tempat bergengsi di negara tersebut, misalnya Stadion San Diego Barnebeau milik klub sepakbola Real Madrid, dan Stadion Camp Nou milik klub sepakbola Barcelona.
Komisi VIII menjelaskan, mereka memilih Spanyol sebagai tempat tujuan kunjungan kerja karena Spanyol merupakan salah satu negara dengan prestasi terbaik di dunia dalam banyak cabang olahraga. “Dari sisi olahraga, Spanyol punya prestasi terbaik di tingkat internasional, mulai dari sepakbola, tenis, basket, bahkan formula satu,” kata anggota Komisi X asal Fraksi PKS, Raihan Iskandar. Belum lagi, imbuhnya, industri pariwisata Spanyol mampu mendatangkan turis asing hingga 60 juta orang – melebihi jumlah penduduk negaranya sendiri.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pun meminta pengertian masyarakat tentang berbagai kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR itu. “Itu sudah sesuai dengan tugas dari komisi terkait. Kunjungan diputuskan di rapat internal komisi. Jadi secara tata tertib, kami (pimpinan DPR) tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh,” ujar Taufik di Gedung DPR pekan lalu.
Meski tak mendapat sorotan publik seperti rekan-rekannya yang duduk di Komisi VIII dan X, Komisi I DPR yang mengawasi bidang pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi informasi juga melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu Rusia dan Amerika Serikat. Sebanyak 11 orang di antara mereka terbang ke Moskow untuk melakukan pengawasan kinerja atas kinerja KBRI Moskow. Seperti dilansir situs dpr.go.id, mereka juga melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk membicarakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia.
Survei: 78% Rakyat Tolak Studi Banding DPR
Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, hobi studi banding para anggota DPR selama ini adalah upaya membodohi rakyat Indonesia. Dia pun menyebut, agenda rutin tersebut hanyalah kedok untuk memuaskan nafsu plesiran mereka saja. “Dari sekian banyak studi banding, hanya 20 persen yang perlu, 80 persennya mubazir,” kata Burhan kepada VIVAnews.com, di Jakarta.
Menurutnya, studi banding yang dilakukan selama ini tidak tepat baik dari segi waktu atau pun tempat. Burhan mencontohkan, pemilihan Australia sebagai tempat studi masalah fakir miskin tidak mempunyai dasar yang kuat. Apalagi waktu yang dipilih adalah di saat parlemen Australia sedang reses. Hal tersebut membuat mereka akhirnya melakukan studi di kota yang sering didatangi oleh turis untuk berwisata, seperti Sydney dan Melbourne.
“Padahal, seharusnya mereka mengunjungi kota Darwin yang masih banyak ditinggali suku Aborigin yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Burhan yang menyelesaikan master ilmu politik di Australian National University itu.
Berdasarkan survei yang ia lakukan bersama LSI tahun 2011 ini, sebanyak 78 persen masyarakat menolak studi banding meskipun dengan alasan untuk peningkatan kinerja. Burhan mengungkapkan, selama ini, anggota DPR lebih sibuk bicara pemenuhan hak mereka dari pada kewajibannya. “Seperti pembangunan kompleks rumah DPR, gedung baru, atau laptop. Semua dengan dalih peningkatan kinerja,” katanya.
Burhan pun lantas mengungkapkan sederet ketidakefektifan kinerja politisi Senayan tersebut. Pertama, pada tahun 2010, DPR gagal memenuhi tugas legislasi. Dari 170 UU yang ditargetkan, mereka hanya mampu mengundangkan sebanyak 17 UU atau 10%. Kedua, dari sisi bujeting, dana sebesar Rp1,1 triliun dari APBN Perubahan tahun 2010 tidak jelas peruntukannya.
Ketiga, dari sisi pengawasan, banyak fungsi pengawasan yang hanya digunakan sebagai bargaining politik, alat tawar menawar, seperti kasus Bank Century yang sampai sekarang tidak jelas. Keempat, dari sisi partisipasi sidang, mereka sangat rendah, baik dalam sidang komisi ataupun paripurna.
“Kinerja mereka tidak berhasil diwujudkan, itu kaya menghina rakyat, akal-akalan mereka saja untuk menutupi nafsu plesiran,” ujar Burhan. “Masyarakat punya kepentingan agar anggota DPR bisa meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat. Kalau terus melakukan studi banding, kemana masyarakat akan mempercayakan pengawasan kepada pemerintah?” katanya.
Insiden E-mail
Apalagi, insiden email, komisi8@yahoo.com, yang terjadi saat anggota komisi VIII DPR RI beraudiensi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) juga membuktikan bahwa para anggota dewan tersebut telah gagal beradaptasi dengan kehidupan modern.
“Itu bukti kalau anggota DPR gaptek, mereka gagal beradaptasi dengan teknologi,” ungkap Burhan.
Menurutnya, ranah kerja dewan yang dituntut untuk lebih banyak berkomunikasi dengan rakyat seharusnya membuat mereka wajib menguasai fasilitas jejaring sosial seperti Twitter, Facebook dan e-mail. Bila mereka memilikinya, tugas-tugas perwakilan akan jauh lebih mudah. “Teknologi sekarang menawarkan hal tersebut,” ujarnya.
Burhan melihat, email adalah salah satu elemen dasar dalam dunia komunikasi jejaring sosial. “Ketika mereka gagal dengan pola komunikasi baru itu, membuat masyarakat semakin mencibir,” katanya. VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar