Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus penyuapan yang terjadi di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan Kepolisian sesuai dengan standar yang harus dilakukan. Kami tidak dalam posisi apa pun kecuali meminta tegakkan aturan yang berlaku,” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 23/4).
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan partainya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kasus penyuapan pengadaan sarana dan prasarana wisma atlit untuk Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan itu.
“Kalau memang ada, silakan dibuktikan dalam pemeriksaan atau ada bukti-bukti lain. Kita Konsisten dan kukuh kepada aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya lagi.
Meski sebagai Menpora, Andi Mallarangeng tidak terkait dalam kasus yang melibatkan sekretaris Kemenpora itu, Wafid Muharram. Menurut Ramadhan pengaitan Andi, hanya karena sebagai Menpora, dengan kasus itu merupakan pernyataan yang tidak punya dasar sama sekali.
“Saya haqqul yakin, 100 persen Pak AM, Andi Mallarangeng tidak terkait apa pun dengan kasus korupsi penyuapan semacam ini. Pak Andi itu sangat konsen dalam penegakan hukum dan good governance. Dan kader Demokrat lainnya kami sangat menghormati itu,” tegas mantan wartawan yang pernah bertugas di Washington DC ini.
Andi Tidak Tahu Aksi Sekretarisnya?
Sulit membayangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak mengetahui aksi suap menyuap yang melibatkan sekretarisnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram.
Begitulah pernyataan Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyikapi kasus suap menyuap wisma atlit Sea Games yang dilakukan Wafid bersama dua kolaborator, Muhammad Idris Umar dan Rosallinda Manulang, di kantor Andi Mallarangeng pada Kamis malam (21/4).
Dengan gaya khasnya, Adhie menyampaikan pernyataan satir itu ketika memberikan komentar mengenai kasus ini.
“Kesaktian Partai Demokrat sebagai benteng pertahanan koruptor kembali mendapat ujian. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa nembus Andi Mallarangeng, berarti Partai Demokrat memang sakti. Dan itu akan mendorong semakin banyak koruptor yang berlindung di sana,” ujar Adhie kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat malam (22/4).
Adhie yang ketika dihubungi sedang berada di warung wafelnya di Taman Kuliner, Kali Malang, Jakarta Timur, mengatakan tidak percaya Andi Mallarangeng tidak tahu aksi suap menyuap itu.
“Pasti bohong kalau sekretaris terima suap miliaran rupiah, tapi bosnya tidak tahu. Kalau dapat tips satu atau dua juta rupiah wajar bila bosnya tidak tahu,” ujar Adhie.
Juga menurut Adhie, kasus suap pembangunan wisma atlit Sea Games ini bukan merupakan ujian bagi KPK untuk memperlihatkan ketajaman. Sebab, ketajaman KPK tak perlu diragukan karena terbukti masih bisa menangkap banyak orang.
Namun demikian, sambung Adhie, masyarakat perlu menunggu hingga akhir bulan untuk mengetahui apakah pedang KPK memang tajam atau tameng perlindungan Partai Demokrat yang tak mudah ditembus.
“Kalau KPK tidak memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga dan tidak menggeledah kantor Menpora, kasus ini akan berhenti sampai di sini. Itu artinya, dugaan banyak orang bahwa Partai Demokrat merupakan tempat perlindungan yang aman, benar belaka,” masih kata Adhie.
KPK telah menetapkan Wafid dan dua orang lain yang terlibat dalam suap itu sebagai tersangka. Kini Wafid meringkuk dalam tahanan di Cipinang, Jakarta Timur. Rakyat Merdeka
0 komentar:
Posting Komentar