Tentang Al Zaytun, Pemerintah Jangan Bungkam!

Jakarta – Isu Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9 kembali muncul dikaitkan dengan kasus-kasus orang hilang dan pencucian otak. Nama Pondok Pesantren Al Zaytun juga disebut-sebut terkait NII KW 9. Pemerintah sebaiknya segera menyikapi, jangan bungkam!

“Pemerintah hendaknya segera membuat keputusan secepatnya, apakah Al Zaytun terlibat NII atau tidak. Apabila memang dinyatakan secara legal terlibat NII, segera saja ditutup. Apabila tidak terbukti, segera pemerintah membuat release kepada semua lembaga yang bersangkutan dengan adanya NII dan Al Zaytun,” ujar Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Pusat Mustofa B Nahrawardaya pada detikcom, Rabu (27/4/2011). Mustofa menambahkan keberadaan Al Zaytun yang seperti sekarang, kerap dipakai tunggangan kepentingan tertentu.

“Akibatnya, Al Zaytun mirip barang dagangan misterius yang bisa dimanfaatkan kapan saja, untuk kepentingan strategis. Entah itu untuk mengeruk keuntungan finansial, memojokkan agama Islam, atau meraup suara dalam pemilu. Namun yang paling sering adalah dimanfaatkannya Al Zaytun untuk menebar fitnah,” cetus staf ahli DPR ini.

Pemerintah diminta segera membuat tim audit keuangan Al Zaytun untuk meneliti bagaimana pesantren tersebut bisa kaya raya seperti sekarang. “Apakah harta benda yang mereka miliki dari hasil kejahatan, mungkin penipuan, atau money laundering. Atau memang sumber finansial mereka murni dari income yang halal,” jelasnya.

Apabila jawaban sudah ditemukan, maka tak susah bagi pemerintah segera membuat pernyataan resmi soal status Al Zaytun, ditutup atau dilanjutkan. Pemerintah dinilainya terkesan EGP (Emang Gue Pikirin) soal Al Zaytun selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan ketidakpastian di masyarakat.

Dia juga menuturkan, banyak pendapat yang menyatakan ada kaitan antara NII KW9 dengan Pesantren Al Zaytun, termasuk penangkapan Pepi Fernando Cs, hanya untuk menghabisi Al Zaytun. Jika dilihat dari pola kejadiannya, sangat teratur.

“Misalnya diawali dengan Bom Buku, kemudian kasus Lian, Bom Cirebon, kemudian tertangkapnya Pepi Cs. Pada endingnya, lagi-lagi Al Zaytun dituduh sebagai sarang NII KW9. Oknum-oknum intelijen sedang mengarahkan agar Al Zaytun ditutup sejarahnya saat ini juga,” jelasnya.

Jika pemerintah diam saja, dia menduga memang Al Zaytun sengaja dibiarkan terlibat dalam isu NII atas kendali intelijen tertentu, sehingga pada saatnya nanti pemerintah akan melakukan penutupan secara dramatis terhadap Pesantren Al Zaytun. Misalnya, tiba-tiba Densus 88 dengan pasukan ribuan personel, menyerbu pesantren terbesar se-Asia Tenggara itu.

Dengan aksi heroik semacam itu, pemerintah mencoba melegitimasi bahwa dirinya sukses memberantas terorisme sampai akar-akarnya, dari hulu ke hilir. Dari Kartosoewirjo sampai Panji Gumilang, dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya.

“Pemerintah jangan terus mengulang sejarah, dengan memelihara konflik hanya untuk tujuan politis,” seru pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini.

“Pernyataan resmi pemerintah, akan mengakhiri konflik dan opini soal Pesantren Al Zaytun. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi isu-isu, dan pendapat yang mencoba mengarahkan Al Zaytun sebagai sarang NII KW9. Pemerintah kita yang dipimpin oleh bekas petinggi militer mestinya bertindak tegas, bukan seperti sekarang ini bertindak setengah hati,” tutup Mustofa. detikNews